Suara Indonesia News – Konawe. Anggota DPRD Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dari Komisi III DPRD Konawe Haryadi Pagala, soroti kebijakan dan regulasi yang terjadi pada beberapa Dinas Terkait pada Pemkab Konawe.
Hal ini disampaikan Legislator Partai PAN Konawe ini kepada awak media mengatakan, kami dari Komisi III DPRD Konawe dalam beberapa hari ini telah turun kelapangan melakukan kunjungan kerja pada untit kerja Puskesmas yang ada di Kabupaten Konawe,
Kami setelah melakukan monitoring di beberapa Puskesmas, salah satunya ada di Kecamatan Lambuya, Uepai, Unaaha dan wawotobi, kami mendapatkan laporan dari teman teman petugas kesehatan (Bidan) bahwa sampai saat ini klaim BPJS yang Non kapitasi itu belum terbayarkan. Bahkan bahasa petugas medis itu mengatakan Bahwa anaknya sudah jalan tapi klaim itu belum dibayarkan, ujar Haryadi Pagala. (19/10-24)
“Bahasa petugas medis itu menjadi pertanyaan kami di Komisi III DPRD Konawe,” ucap Legislator PAN Konawe.
Haryadi Pagala juga menyampaikan, setelah saya konfirmasi kepada pihak BPKAD Konawe, katanya belum ada permintaan dari Dinas Kesehatan Konawe. Pertanyaan saya? masa ia sudah setahun berlalu belum ada permintaan pembayaran? dan kita juga ada teman di komisi III yang konfirmasi ke pihak BPJS dan Pihak BPJS mengatakan bahwa yang Non Kapitasi itu sudah terbayarkan dan masuk ke Kas Daerah.
Untuk diketahui Klaim BPJS non kapitasi adalah pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Lanjut Haryadi, Itu yang pertama. Jadi Saya minta perhatian penuh Pemerintah Daerah, bagaimana bisa pelayanan kesehatan kita bisa baik sementara kesejahteraan petugasnya saja tidak diperhatikan.
Yang kedua, banyak teman – teman dokter yang mengeluh dengan kita kenapa?, karena honor insentif dokter kita di Kabupaten Konawe hanya sebesar 3 juta. Sementara honor insentif dokter di daerah lainnya seperti di Konawe Selatan (Konsel) saja sudah 10 juta, padahal konsel itu daerah yang kita mekarkan.
Kolaka Timur (Koltim) yang APBD nya kategori menengah itu honor insentif dokter itu 7 juta dan kita di Konawe masih 3 juta, padahal APBD kita di Konawe itu masuk kategori tinggi. Jadi menurut pandangan saya, belum ada perhatian serius kepada para dokter kita sehingga pelayanan kesehatan khususnya kita di konawe belum maksimal di karenakan itu tadi masalah kesejahteraan dokter kita yang belum memadai, ucapnya.
“Alokasi anggaran kesehatan itu besar sekitar 20 %. Kami harapkan Pemerintah Daerah bangun dari tidur dulu lah, perhatikan itu personil petugas kesehatan dan dokter kita di Konawe,” ujar Haryadi Pagala.
Satu lagi saya tambahkan, bahwa anggaran oprasional kita di puskesmas itu sangat – sangat minim sekali. Sekarang ini yang rawat inap dan non rawat inap itu cuman beda 5 juta, yang non rawat inap itu 15 juta dan rawat inap 20 juta, menurut saya itu sangat minim karena Konawe selatan saja sudah 100 juta oprasionalnya. Jadi menurut saya, Pemerintah Daerah kita ini melalui Dinkes Konawe ini belum atau sangat kurang perhatian terhadap petugas pelayan kesehatan kita,
Saya berharap di pembahasan APBD 2025 nanti, Pemkab Konawe dan Banggar DPRD Konawe bisa lebih serius memperhatikan kesejahteraan petugas medis kita, khususnya dokter dan dana operasional puskesmas demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat kabupaten konawe, tutup Haryadi Pagala. (Red SI)
