KONAWE, SUARA INDONESIA NEWS | Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kunjungan kerja Komite II DPD RI ini dilaksanakan berdasarkan laporan dan aduan masyarakat terkait masalah pertambangan yang terjadi di PT. SCM Kecamatan Routa.
Anggota DPD RI dapil Sultra La Ode Umar Bonte,SE., bersama wakil Ketua Komite II DPD RI Andi Abd Waris Halid, melaksanakan dialog dengan Tokoh masyarakat Adat, masyarakat Kec. Routa dan lembaga Adat Tolaki (LAT) Sultra, bertempat di Aula Pertemuan Kantor BKPSDM Kab. Konawe. (07/04-26)
Acara dialog DPD RI ini dihadiri oleh Wakil Bupati Konawe H. Syamsul Ibrahim,SE.M.Si., Wakil Ketua DPRD Prov. Sultra H. Herri Asiku, SE., Wakil Ketua DRD Konawe Nuryadin, Perwakilan Polda Sultra, Kapolres Konawe, Perwakilan Lembaga Adat Tolaki (LAT), Perwakilan Pihak PT. SCM, Kepala Desa, Pemerintah Kec. Routa dan masyarakat Kecamatan Routa.
Dalam pembukaannya Umar Bonte menyampaikan, terlaksananya kegiatan ini karena adanya laporan masyarakat berkaitan dengan perjalanan investasi PT. SCM di Kec. Routa Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara, dan saya bersyukur kita dapat duduk bersama saat ini. Perlu kami jelaskan bahwa disini kami bukan hakim, tetapi kami disini duduk ditengah untuk bisa menyerap aspirasi dan mengambil jalan tengah yang tidak merugikan investor dan juga tidak merugikan masyarakat. DPD hadir agar bisa bermanfaat untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.
Lanjut Umar Bonte, DPD hadir dan ikut turun tangan untuk merespon dan bisa menyelesaikan persoalan ini. Pertama DPD RI ditugaskan untuk mewakili daerah dimana dimaksud daerah adalah pemerintah daerah, lembaga – lembaga adat dan masyarakat di daerah,
Kami turun ke Konawe karena adanya surat masuk dan kunjungan masyarakat ke DPD RI, ada keluhan masyarakat yang harus dicarikan solusinya, dan beberapa bulan lalu saya hadir langsung ke Routa menyerap langsung aspirasi masyarakat disana dan mencoba masuk ke Perusahaan namun belum mendapatkan akses.
Duduk permasalahannya adalah Investasi yang dinilai tidak menguntungkan dan memiliki manfaat sama sekali terhadap masyarakat setempat khususnya dan masyarakat Konawe dan Sulawesi Tenggara. Dan kehadiran kami untuk mengkroscek langsung dengan pertemuan ini, apa benar ini kehadiran Perusahaan tidak ada manfaat, ujar Umar Bonte.
Umar Bonte juga menyampaikan, kita ingin Investasi itu benar berjalan dengan baik, bermanfaat untuk masyarakat dan menciptakan keadilan ditengah masyarakat dan bermanfaat untuk Daerah. Kalau kiranya investasi itu hanya menimbulkan keributan ditengah masyarakat, manfaat juga tidak ditemukan, hanya memperkaya kelompok tertentu, tidak ada gunanya investasi itu.
Sementara itu Wakil Ketua Komite II DPD RI Andi Abd Waris Halid, S.S., M.M., mengatakan Investasi itu tidak merugikan Investor dan juga tidak merugikan masyarakat, karena kita selalu berpatokan kepada UUD khususnya pasal 33, bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Apa ini sudah di implementasikan ?,
Yang saya tangkap tadi Pak Umar membicarakan investasi itu menguntungkan masyarakat atau daerah. Persoalan sekarang ini adanya aduan Masyarakat terhadap PT. SCM yang berlokasi di Kec. Routa, dan ini merupakan tugas DPD untuk menjembatani bagaimana pemerintahan didaerah itu berjalan seperti yang diinginkan oleh masyarakat.
Mewakili Bupati Konawe H. Yusran Akbar,ST., Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kecamatan Routa merupakan wilayah strategis dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi, khususnya di sektor pertambangan. Namun demikian, ia menekankan bahwa perkembangan investasi harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Wakil Bupati Konawe berharap seluruh aktivitas pertambangan di Routa dapat memberikan kontribusi nyata, baik melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pembangunan infrastruktur, maupun program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Setelah mendengarkan aduan dan masukan dari LAT Sultra, Tokoh masyarakat adat Routa dan masyarakat routa, Anggota DPD RI menjanjikan akan membawah persoalan ini ketingkat Nasional, bahkan La Ode Umar Bonte menjanjikan aspirasi masyarakat ini akan Ia laporkan langsung ke Presiden RI. (Red SI/YT)
