KONAWE, SUARA INDONESIA NEWS | Hasil inspeksi mendadak (sidak) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Konawe bersama PT Pertamina di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mengklaim ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kondisi aman memicu kritik keras dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe.
Anggota DPRD Konawe dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Ir. Joni Pisi, M.Si., menilai klaim yang disampaikan pihak dinas dan Pertamina tidak mencerminkan fakta objektif di lapangan. (11/09-26)
“Pernyataan bahwa stok BBM di SPBU Kabupaten Konawe aman adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau stok memang aman dan kebutuhan masyarakat tercukupi, tidak mungkin terjadi antrean kendaraan roda empat dan sepeda motor yang mengular hingga lebih dari satu kilometer. Fenomena antrean panjang ini mengindikasikan secara jelas bahwa volume kebutuhan warga jauh melebihi pasokan stok yang tersedia,” ujar Joni Pisi.
Politisi PDI Perjuangan tersebut mendesak instansi berwenang untuk tidak sekadar melakukan pemantauan formalitas tanpa solusi konkret. Pihaknya mendorong Disperindag Konawe dan pihak terkait melakukan kalkulasi berbasis data akurat guna menyelesaikan akar permasalahan kelangkaan.
Rekomendasi Langkah Strategis DPRD Konawe:
- Pemetaan Kebutuhan Riil: Disperindag didorong menyusun analisis komprehensif yang mendata populasi kendaraan roda dua, roda empat, hingga alat berat/mesin operasional warga pengguna BBM di Konawe.
- Kalkulasi Rasio Harian: Menghitung rasio konsumsi BBM harian secara terukur sebagai dasar pengajuan kuota BBM ke pihak penyalur.
- Pengajuan Penambahan Kuota: Mendorong langkah aktif Pemda bersama Pertamina untuk menambah alokasi pasokan harian BBM di wilayah Kabupaten Konawe.
- Pengawasan Ketat Distribusi: Memperketat pengawasan di area SPBU guna mengantisipasi celah manipulasi maupun penimbunan oleh spekulan yang memanfaatkan situasi kelangkaan demi keuntungan pribadi. (Red SI/YT)
