Suara Indonesia News – Kota Bandung. Merebaknya penyebaran Covid tidak luput dari pemantauan anggota DPRD Provinsi Jabar dalam rilis nya yang disampaikan melalui pesan whatsapp (Jum’at, 3 April 2020).
“Jangan asal potong,” demikian komentar anggota DPRD Provinsi Jabar komisi IV Daddy Rohanady. Dirinya menyampaikan hal itu atas kepeduliannya seiring merebaknya isu akan diberlakukan pemotongan gaji ASN di lingkungan Pemprov Jabar.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil berencana memberlakukan kebijakan tersebut di tengah merebaknya wabah yang disebabkan Covid-19. Dana yang terkumpul dari hasil pemotongan tersebut rencananya masih dikaitkan dengan langkah-langkah penanggulangan merebaknya Covid-19 di Jawa Barat.
Sayangnya, pemotongan itu tidak dilakukan secara sukarela, tetapi diberlakukan kepada setiap ASN, tanpa pandang bulu. Masalahnya, banyak ASN yang SK-nya masih “disekolahkan” di bank.
Walhasil, ada ASN yang kalau melihat slip gajinya, angkanya sudah sangat minimal –kalau tidak boleh dikatakan mendekati nihil. Memang, mereka masih mendapat pengasilan lain berupa Tunjangan Kinerja Dinamis (TKD). Itu pun ada yang sudah dipersiapkan untuk menutupi kebutuhan lainnya.
Langkah pemotongan gaji ASN itu lantas menuai kritik dari banyak pihak, kecuali ASN yang memang sulit melawan. Padahal, tidak semua ASN menerima diberlakukannya kebijakan tersebut. Namun, mereka tak berani mengutarakan hal itu.
“Kami di DPRD tidak tahu berapa persisnya dana yang dibutuhkan untuk penanggulangan Covid-19 di Jabar. Kan sudah dialokasikan Rp 5 triliun. Bahkan, untuk tahap lanjutannya disiapkan Rp 13 triliun.
Sayangnya, kami di DPRD belum tahu secara rinci peruntukannya. Bahkan, sumber dana yang digeser peruntukannya untuk itu pun belum dibahas.
“Saya kira, kalau masih kurang juga (dana untuk menanggulangi Covid-19), jangan lantas asal potong gaji ASN,” ujar H. Daddy Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Kebijakan potong-memotong gaji memang bukan yang pertama kalinya dilakukan di Jabar. Beberapa tahun lalu juga pernah dilakukan dalam konteks yang berbeda. Waktu itu besarannya tidak seperti yang diwacanakan Ridwan Kamil. Namun, reaksi yang muncul tidak jauh berbeda.
“Idealnya, memang pemotongan gaji ASN harus dikaji secara matang. Secara sederhana, kita lihat-lihat dululah. Gaji adalah hak mereka. Tanya dulu ASN yang bersangkutan. Tidak bisa juga lantas asal potong. Kita juga tahu, dalam kondisi seperti ini mereka butuh bekal untuk menghadapi situasi selama /work from home/ (WFH),” ujar dewan asal dapil Cirebon-Indramayu itu.
“Jadi, menurut saya, jangan asal potong,” pungkasnya.
Lantas, apakah Gubernur Ridwan Kamil tetap akan memberlakukan pemotongan gaji ASN? Kita tunggu kelanjutannya. (Hatta)
