JAKARTA, SUARA INDONESIA NEWS | Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, menerima kunjungan kehormatan (Courtesy Call) Utusan Khusus Perubahan Iklim (Special Envoy for Climate Change) Republik Rakyat Tiongkok, H.E. Liu Zhenmin, di Kantor KLH, Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Tiongkok di bidang perubahan iklim, perlindungan lingkungan hidup, transisi energi, dan pembangunan hijau. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Joint Statement on Deepening Comprehensive Strategic Cooperation antara kedua negara.
Dalam pertemuannya, Indonesia dan Tiongkok menyepakati pentingnya memperkuat kerja sama implementasi Persetujuan Paris dengan berpegang pada prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Kedua negara juga mendorong negara-negara maju untuk memenuhi komitmen pendanaan, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang, sekaligus mempererat koordinasi menjelang berbagai forum internasional.
Menteri LH/Kepala BPLH, Moh. Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa Indonesia mengusung paradigma “Growth through Environmental Protection”. Paradigma ini menjadikan perlindungan lingkungan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pasar karbon, keanekaragaman hayati, ekonomi sirkular, dan keadilan iklim.
“Perlindungan lingkungan harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia meyakini lingkungan bukan beban pembangunan, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kami siap memperkuat kerja sama dengan Tiongkok untuk menghadirkan solusi nyata bagi aksi iklim,” kata Menteri Jumhur.
Ia menambahkan, Indonesia saat ini tengah mengembangkan pendekatan baru yang mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, dan kesejahteraan (prosperity) sebagai tiga pilar aksi iklim nasional. Pendekatan tersebut diperkuat melalui instrumen pasar karbon, kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit), mekanisme pembagian manfaat (benefit sharing), serta prinsip keadilan iklim (Climate Justice).
Sementara itu, Utusan Khusus Perubahan Iklim Tiongkok, H.E. Liu Zhenmin, menyampaikan apresiasinya atas kepemimpinan Indonesia dalam agenda pembangunan hijau. Ia menegaskan kesiapan Tiongkok untuk memperluas kerja sama praktis, khususnya di bidang perubahan iklim, energi bersih, teknologi hijau, sistem peringatan dini, ekonomi sirkular, dan perlindungan lingkungan.
Kedua pihak sepakat menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama teknis secara lebih intensif, meliputi pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah menjadi energi (waste-to-energy), hilirisasi mineral kritis, hingga riset bersama dan peningkatan kapasitas SDM demi mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (RLS)
