LHOKSEUMAWE, SUARA INDONESIA NEWS | Kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SD Negeri 11 Lhokseumawe terkait penghentian proyek revitalisasi sarana dan prasarana sekolah senilai lebih dari Rp1 miliar menjadi sorotan sejumlah pihak. Keputusan tersebut dinilai telah menimbulkan polemik karena proyek yang sebelumnya berjalan kini terhenti selama lebih dari satu bulan. (26/07/2026)
Sejumlah anggota Panitia Pembangunan Sekolah (P2SP) menyatakan bahwa penghentian pekerjaan terjadi setelah adanya pergantian kepemimpinan di sekolah. Mereka mengaku perubahan kebijakan dilakukan tanpa pembahasan yang memadai dengan panitia yang sebelumnya telah dibentuk dan menjalankan tugas berdasarkan dokumen serta kesepakatan yang berlaku.
Ketua P2SP, Sanusi, mengatakan panitia telah melakukan pengadaan material bangunan dan memulai pekerjaan sesuai tahapan yang direncanakan. Namun, setelah terjadi perubahan kebijakan, pekerjaan tidak lagi dapat dilanjutkan sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap penyelesaian proyek.
Menurut sejumlah pihak yang terlibat, komunikasi antara pengelola proyek dan pihak sekolah menjadi salah satu persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka. ‘Mereka berharap setiap keputusan yang berdampak terhadap proyek yang dibiayai anggaran negara memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kami tidak di izinkan masuk sampai saat ini’ ujarnya
Mandeknya proyek tersebut juga menimbulkan pertanyaan dari masyarakat karena revitalisasi sekolah diharapkan segera meningkatkan kualitas sarana belajar bagi siswa. Penundaan yang berkepanjangan dikhawatirkan dapat menghambat manfaat yang seharusnya diterima oleh peserta didik.’ Seorang guru yang jabat sebagai Plt harus memberikan contoh terbaik kepada warga sekitar dan guru di SD tersebut. tuturnya
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh tanggapan dari Plt Kepala SD Negeri 11 Lhokseumawe mengenai alasan penghentian pekerjaan, dasar kebijakan yang diambil, serta langkah yang akan dilakukan untuk memastikan proyek dapat kembali berjalan. Panggilan telepon dan pesan yang dikirimkan kepada yang bersangkutan belum memperoleh respons.
Publik kini menantikan penjelasan resmi agar polemik ini tidak berlarut-larut dan penyelesaian proyek revitalisasi dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, serta mengutamakan kepentingan peserta didik sebagai penerima manfaat utama. (Wan ccp)
