Latah Istilah, Ini Jawaban Pakar Kebijakan Tentang Dinasti Politik atau Politik Dinasti

Latah Istilah, Ini Jawaban Pakar Kebijakan Tentang Dinasti Politik atau Politik Dinasti

187
0
BERBAGI

Suara Indonesia News – Kepri. Dinasti Politik – Politik Dinasti, megikuti alur yang disajikan media dan membaca beragam spekulasi-spekulasi politik yang dilempar bagaikan bola api oleh para pendulum demokrasi local yang sedang bersiap diri untuk menyiapkan pesta rakyat lima tahunan. Diyakini akan mengantarkan figur yang tepat untuk membawa bahtera Kepulauan Riau mengarungi laut saktinya, sehingga mampu mengantarkan masyarakat ke peradaban baru yang memikul cita-cita yang diusung 18 tahun silam, semoga tidak lupa dengan sejarah.

Mencermati perkembangan, istilah dinasti politik ataupun politik dinasti yang kerap muncul dalam setiap pembicaraan diruang-ruang virtual  maupun ruang-ruang publik  menjadi santer terhadap kondisi kekinian pada proses perhelatan pemilukada di Indonesia, dan tidak ketinggalan di Kepri yang seakan seperti latah menggaungkannya. sabtu (26/07/2020)

Mengundang  pendapat seorang akademisi muda FISIP – Universitas Merdeka Malang, yang merupakan putra kelahiran Natuna serta masih memiliki kepedulian terhadap pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, saat santai setelah beraktifitas beliau memberikan waktunya kepada awak media terkait dengan opini yang terbangun di masyarakat Kepri mengenai dinasti politik.

Chandra Dinata,SSos,M.PA Mengatakan istilah Dinasti politik tersebut oleh sebagian orang memang dipahami sebagai warisan politik untuk jabatan-jabatan tertentu kepada kelompok atau kerabat terdekatnya, dengan tujuan tertentu. Tentunya, yang memberikan warisan tersebut adalah orang yang memiliki kekuasaan, sehingga estafet kekuasaan tidak beralih kepada kelompok lainnya.

Untuk musim politik seperti ini, memang bergentayangan isu-isu yang dibangun oleh lawan politik, ungkap Chandra, namun itu wajar, tetapi harus ada batasan tekait dengan pemahaman dinasti politik atau politik dinasi yang tentunya sangat jauh berbeda. Inilah yang harus diluruskan agar tidak bias kemana-mana dan menjadi latah sosial, lanjutnya.

“Dinasti politik itu adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan garis keturunan, dan itu hanya dikalangan tertentu. Sementara, politik dinasti itu adalah proses yang mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu, seperti, kelompok keluarga elite penguasa misalnya. Dengan tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya,” ujarnya.

Harus dipahami bahwa dinasti politik dan politik dinasti itu bisa terjadi jika tampuk kekuasaan dipegang, kemudian dia mempertahankannya dengan menggunakan kekuasaan tersebut. tandasnya.

Kembali pada pokok persoalan, terkait dengan prosesi pemilukada di Kepri, Chandra yang saat ini sedang menyelesaikan studi Doktornya berpendapat, bahwa di Kepri ini memang memiliki keunikan, dikatakan politik dinasti, ya tidak juga, karena yang berlaga (bakal calon yang definitif-red) bukanlah orang-orang yang memang memegang tampuk kekuasaan, hanya saja merupakan kerabat dekat pemimpin lokal di kabupaten ataupun kota.

Jika ditarik ke proses pemilukada di provinsi, tentunya pengaruh politiknya ya tidak terlalu kuat juga lah, kan tak mungkin mampu mempegaruhi dengan kekuasaannya sampai ke kampung halaman saya misalnya, ungkapnya seraya bergurau.

Lebih lanjut dijelaskan Chandra, jika dilihat, justru yang sedang berkuasa di Propinsi memiliki kecenderungan untuk melanggengkan kekuasaannya menjadi kekuatan dengan memanfaatkan otoritas yang dimiliki saat ini, missal dengan restrukturisasi, atau mutasi jabatan misalnya.

Hal seperti ini lumrah dilakukan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaan ketika masuk dalam kontestasi politik, terutama didaerah-daerah.

Pada dasarnya dinasti politik itu dapat terbentuk jika ruang-ruang public sudah ditutup oleh penguasa melalui  regulasi, sehingga tidak ada celah bagi orang-orang potensial untuk turut serta dalam satu perhelatan demokrasi melalui pemilu ataupun pemilukada. Jika ditarik pada perkembangan di Kepri, apa yang sedang berkembang masih masuk dalam taraf kewajaran lah, tidak merusak substansi demokrasi. Hanya saja akan berbaya jika yang memegang kekuasaan menggunakan otoritasnya dengan membangun kekuatan dari birokrasi, ini yang akan membuka pintu dinasti politik,” Ujar Chandra. (OBET)

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY