Suara Indonesia News – Jayapura, Lembaga Masyarakat Pemerhati Perbatasan ( LMPP) Melalui Wakil Ketua I. Frans Zanggonau didampingi Wakil Ketua IV. Wilhelmus Yoku, Sekertaris Engelbert Uria Swabra Amd, serta Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tapal Batas Yosep Bonay di Jayapura, senin 18/03/2019. Kepada awak media Sejumlah Pengurus LMPP ini menyampaikan dan menyikapi terkait masalah yang terjadi di kabupaten Keerom dalam hal ini pembangunan tempat Mandi Cuci Kakus (MCK) yang diduga dibangun tidak tepat sasaran.
Untuk menyikapi persoalan ini, Frans mengatakan bahwa kami Lembaga Masyarakat Pemerhati Perbatasan (LMPP) terkait dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang telah menyikapi masalah ini, dan juga dari Badan Pengelola Perbatasan (BNPP) Pusat selaku pemberi pekerjaan proyek ini telah menyikapi terkait dengan masalah MCK di Kabupaten Keerom, yakni pembangunan bersumber dari dana APBN yang diduga telah menjadi masalah.
Oleh karena itu kami dari LMPP mendukung sepenuhnya terkait dengan pernyataan anggota MRP Herman Yoku, S.IP, di media beberapa waktu lalu terkait indikasi proyek pekerjaan yang tidak tepat sasaran, saya diperintahkan langsung oleh ketua LMPP Prov. Papua untuk menyikapi persoalan ini karena beliau berhalangan dan kurang sehat hingga saya sebagai Wakil Ketua I dan juga Sekertaris serta Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Tapal Batas yang saat ini mendampingi saya untuk memberikan pernyataan ini kepada media informasi publik” Terang Frans.
Kami mendukung sepenuhnya serta menyikapi untuk melihat persoalan ini, kenapa terjadi pembangunan MCK ini yang diduga tidak tepat sasaran, ini akan menimbulkan persoalan atau masalah seolah olah kami LMPP menyalah gunakan dana ini padahal kami hanya menyarankan serta menyampaikan pekerjaan ini melalui daerah tetapi ada pihak ketiga yang mengelolah pekerjaan ini dan kami juga tidak tahu terkait dugaan yang tidak tepat sasaran ini, oleh karena itu harapan kami pekerjaan ini harus berjalan sesuai dengan RAB yang telah diberikan atau yang ditetapkan oleh BNPP, kami berharap agar bisa ada tim investigasi dari BNPP dan BPK bersama sama dengan MRP dan juga Pemda Keerom untuk dapat menyikapi dan melihat langsung kelapangan apakah pembangunan ini sudah benar sesuai yg disusun dalam RAB oleh LMPP melalui BNPP, jangan sampai kita LMPP yang disalahkan karena kami bukan yang mengambil atau melakukan pekerjaan tersebut”Jelasnya.
Ini semua telah kami percayakan dan serahkan kepada Pemda Kab Keerom dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati beserta seluruh perangkatnya di Kabupaten Keerom, oleh karena itu kepada semua pihak kami berharap agar dapat membantu kami untuk persoalan atau masalah yang terjadi di Keerom, kami inginkan proses ini harus tuntas jangan sampai kami yang disalahkan dengan masalah ini, Karena pekerjaan ini telah diturunkan BNPP melalui LMPP yg bersumber dana dari APBN, pekerjaan ini harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat, sampai saat ini kami belum tahu siapa yang salah dalam hal ini, apakah Pemda Keerom, Masyarakat atau pihak Ketiga yg salah, maka kami sangat mendukung tim investigasi yang akan dibentuk oleh BNPP melalui MRP dan akan didukung oleh LMPP secara langsung, kalau melihat masalah dugaan indikasi korupsi ada karena pekerjaan tersebut tidak tepat sasaran, tetapi itu semua tergantung nanti ketika tim investigasi turun lapangan, Kami LMPP sangat setuju apa yang disampaikan Herman Yoku dan juga BNPP untuk membentuk investigasi untuk turun kelapangan terkait persoalan pekerjaan proyek ini agar supaya kita tahu apakah pekerjaan proyek MCK ini tepat guna atau tidak, jika tidak nanti disitu akan ketahuan siapa aktor dibalik proyek tersebut” Tutur Frans.
Ditempat yang sama juga ketika diwawancarai awak media, Herman Yoku, S.IP. Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Daerah Pengangkatan Tabi I. Utusan Keerom ini mengatakan bahwa sikapnya sudah jelas dan hanya satu yaitu meminta para aparat penegak hukum yang ada di Prov Papua maupun yang berada di pusat ibukota negara,.
saya berharap kepada aparat penegak hukum tidak bermain main dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh negara, kami minta secara tegas untuk kasus yang selama ini terjadi di Kabupaten Keerom diproses dan segera ditindak tegas agar tidak ada proses pembiaran lagi bagi mereka yang terlibat kasus suap dan lain sebagainya, siapapun dia tidak pandang bulu dan harus diproses secara hukum karena hukum adalah panglima tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai terkesan dengan kalimat seperti tajam kebawah namun tumpul bagian atasnya dalam arti kata tebang pilih, kami berharap semoga tidak demikian dan jika kita semuanya ingin negara atau daerah kita menjadi lebih baik lagi maka segala persoalan, masalah yang tersangkut hukum harus ditindak tegas demi kemakmuran, kesejahteraan, masyarakat bangsa dan negara”.(S.SIN).
