Suara Indonesia News – Konawe. Pemerintah kabupaten Konawe – Sulawesi Tenggara, mulai melakukan sinkronisasi data dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS). Pencocokan data itu dimaksudkan agar pemkab memiliki satu data rujukan dalam menentukan arah kebijakan publik yang akan diambil kedepan.
Sekretaris kabupaten (Sekab) Konawe Ferdinand Sapan, mengatakan, penyusunan kebijakan publik harus menggunakan pendekatan yang berdasarkan data dan metodologi (keilmuan). Berangkat dari itu, katanya, pemkab kini mulai mencoba menyinkronkan data yang melibatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, termasuk BPS Konawe.
“Kita juga sekalian menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 39 tahun 2019 tentang kebijakan satu data. Sebab, informasi inilah yang nanti kita input menjadi suatu informasi sumberdaya,” ujar mantan Kepala Kesbangpol Konawe itu, Rabu (13/1) ditemui di kantor pemkab setempat.
Ferdinand Sapan menuturkan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, negara Indonesia saat ini memiliki potensi kekayaan baru. Kekayaan baru tersebut yakni menyangkut data yang dan diproyeksi nilainya melebihi taksiran harga minyak di pasaran. Artinya, sambung mantan Kepala BPKAD Konawe itu, data menjadi sangat penting untuk menyusun dan menetapkan arah kebijakan yang dilakukan pemerintah.
“Makanya, kita mulai lakukan sinkronisasi data. Sehingga, informasi terkait jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya itu merujuk pada sumber data yang satu. Untuk gambaran awal, penduduk di Konawe saat ini jumlahnya kurang lebih 286 ribu jiwa,” beber Ferdinand. (Red SI)
