Suara Indonesia News – Seram Bagian Barat, Tepati janji pendemo beberapa waktu lalu, dengan tuntutan agar Pemkab Seram Bagian Barat mendesak BPS untuk memperbaiki kesalahan rilis data luas wilayah Buano Utara yang tidak sesuai fakta dan nilai bohong atau HOAX data milik BPS Kabupaten SBB.
Menjawab janji pendemo saat audiens bersama pihak terkait, Sekda Seram Bagian Barat, janjikan akan selesaikan masalah ini dan pastikan bertatap muka langsung dengan masyarakat Buano Utara. Hal ini dibuktikan Pemkab SBB dalam hal ini, Sekda SBB Mansur Tuharea, beserta rombongan sambangi Buano Utara, kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat.
Saat tatap muka sekaligus audien bersama masyarakat Buano Utara yang berlangsung di Baileo Buano Utara Kamis 12/12/2019, salah satu tokoh masyarakat Buano Utara Usnadin Tombalissa, dalam pertemuan menegaskan pemkab SBB dalam hal ini sekda SBB meminta, agar secepatnya Pemkab SBB menyikapi permasalahan soal batas wilayah Buano Utara yang dirilis oleh BPS SBB itu.
Pemkab SBB harus sikapi secepatnya masalah ini, dan jangan beranggap sepeleh, sebab ini masalah hak dan harga diri kami dan hak ulayat masyarakat Buano Utara, ungkap Tombalissa.
Dikatakannya Tombalissa, bahwa jika Pemda SBB lambat dalam menyikapi persoalan ini maka jangan salakan kami masyarakat dan mahasiswa Buano Utara.
“Jika tidak diselesaikan sesuai dengan janji pemkab SBB, kami pastikan akan kembali turun aksi untuk ketiga, jika tidak diselesaikan maka sama halnya pemda SBB menciptakan konflik antara kedua negeri.” Jelasnya.
Tombalissa menegaskan, olehnya itu lewat pertemuan ini sekali lagi saya bersama mahasiswa dan masyarakat Buano Utara, agar masalah ini di tuntaskan awal 2020 dan sudah ada realisasi di lapangan lewat tim penetapan penegasan batas Desa (PPB Des).
“Secepatnya dan pada awal tahun 2020, masalah ini sudah harus selesai dan semua itu ada pada pemkab SBB dan tanggung jawab pemkab SBB ” Tegasnya.
Dan saya atas nama masyarakat dan mahasiswa Buano Utara tekankan kepada semua OPD , Wakaporles dan Sekda SBB agar segerah membijaki persoalan data rilisan HOAX yang dikeluarkan oleh BPS SBB.
Saya menilai BPS rilis data HOAX, dan kami menilai BPS menciptakan konflik antara kami dan menebar data hoax berarti akan terjeret dalam UU ITE dan UU Statistik, Cetus Tombalissa. (Suneth)
