Suara Indonesia News – Duri. Untuk membangun sinergis antara Wartawan dan kepolisian Sektor Mandau maka Kapolsek Mandau Kompol Indra Lukman Prabowo, SH, SIK, mengadakan acara silaturahmi dibungkus dengan acara Coffee morning bersama para wartawan di Pal Gym Cafe yang ada di seputaran jalan Hang Tuah Duri. Pada Kamis, 27 Januari 2022.

Kompol Indra Lukman Prabowo, SH, SIK, saat ini menjabat Kapolsek Mandau yang baru setelah menggantikan AKP Julifer Toruan (1/1/2022) yang lalu.

Dalam kesempatannya Kapolsek Mandau ini menyampaikan bahwa Wartawan merupakan mitra dari pihak kepolisian. Silaturahmi untuk membangun sinergitas antara Polisi dan Media perlu terjaga.

“Wartawan merupakan mitra dari pihak Kepolisian. Untuk itu mari bekerja sama dan membantu pihak kepolisian memberikan edukasi serta menyampaikan  pemberitaan positif ketengah publik,” ujar Kompol Indra Prabowo.

Ditambahkannya, Dengan silaturahmi ini saya berharap dapat terjalin hubungan yang baik demi memajukan Polsek Mandau.

“Tanpa adanya dukungan dari rekan-rekan media Polsek Mandau tidak akan besar,” sebutnya.

Senada dengan Kanitreskrim Polsek Mandau AKP Firman menambahkan, mari kita satukan tujuan untuk memajukan Polsek Mandau dan meningkatkan kredibilitas Polsek Mandau.

Hadir juga Perwakilan dari PWI Yusrizal dalam acara silaturahmi menyampaikan rasa terimakasih atas terciptanya ajang silaturahmi ini dan berharap terus di pelihara.

“Terimakasih kepada bapak Kapolsek atas undangan silaturahmi ini, tentu tujuannya untuk meningkatkan sinegis antara kepolisian dengan media, dan berharab kami selaku Wartawan butuh konfirmasi dan keterangan dalam membuat berita yang berimbang,” sebutnya saat acara silaturahmi.

“Terkait dengan grup Humas yang baru diminta dikodinir dengan baik dan jika bisa semua wartawan dimasukkan ke grup,” pintanya.

Sementara Ketua Ikatan Wartawan Online Kabupaten Bengkalis Sahdan Lubis dalam kesempatanya menyampaikan bahwa mitra yang baik adalah kebersamaan.

“Mari kita kedepankan rasa kebersamaan, tentunya saling harga menghargai dan hormat menghormati serta membangun komunikasi yang baik, selain itu, dalam bekerja sebagai jurnalis tetap dalam koridor UU Pers serta Kode Etik Wartawan”, tutupnya. (Mus)

Suara Indonesia News – Indramayu. Setelah melaksanakan kegiatan Rapat Rutin bulanan untuk memonitoring dan mengevalusi kinerja Pegawai, Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu memberikan Reward terhadap Kinerja Performa Panitera Pengganti dan Jurusita teladan selama tahun 2021.

Reward teladan tersebut diberikan kepada Juli Raharjo sebagai Panitera Pengganti dan Kala Ardi Kanaka sebagai Jurusita berdasarkan Penilaian Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas 1B Pada Kamis, 27/01/2022.

“Saya bangga dengan jajaran Pegawai Pengadilan Negeri Indramayu, terus berprestasi, tetap semangat, dan ikhlas dalam mengabdi.” ucap Indrawan selaku ketua PN Indramayu kepada media.

Menurut Panitera penerima penghargaan tersebut, Juli Raharjo mengungkapkan, hal itu merupakan suatu beban untuk terus meningkatkan Kinerja agar lebih baik lagi dalam persidangan, baik perkara perdata ataupun pidana.

“Alhamdullilah, karena saya dipilih yang ditetapkan atau Diputuskan sesuai dengan SK yang ada oleh pimpinan Pengadilan Negeri Indramayu kelas 1B sebagai Panitera Pengganti teladan tahun 2021, saya Ucapkan terima kasih kepada Pimpinan karena telah mempercayai saya”,Ujarnya.

Terpisah, menurut Kala Ardi Kanaka, penghargaan tersebut didapat dari arahan serta bimbingan yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu.

“Intinya saya mewakili Jurusita dan Jurusita pengganti Mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jajaran Pimpinan atas bimbingan selama ini, sehingga kami semua bisa bekerja dengan baik dan selalu mengutamakan pelayanan juga selalu mengikuti SOP”,katanya.

“Semoga dengan pemberian penghargaan teladan ini, kedepannya menjadi acuan agar lebih semangat lagi dalam bekerja dan melayani pencari keadilan khususnya diwilayah Hukum Indramayu”, pungkas Kala. (Toro)

Suara Indonesia News – Jakarta. Institusi Polri dan Kejaksaan Agung secara bersamaan merilis kinerja pengarusutamaan pendekatan restorative justice (RJ) dalam penanganan perkara pidana. Polri merilis 11.811 kasus diselesaikan dengan pendekatan RJ sepanjang tahun 2021 dan Jaksa Agung merilis 53 kasus sepanjang Januari 2022.

Menurut Hendardi Ketua SETARA Institute saat diwawancarai Syafrudin Budiman SIP wartawan senior, Kamis pagi (27/01/2022) mengatakan, langkah dua institusi penegak hukum ini merupakan salah satu ikhtiar.

“Dalam penanganan problem akut overcapacity lembaga pemasyarakatan, akibat orientasi penegakan hukum yang memusat pada tujuan retributif. Dimana hanya menggunakan format keadilan pembalasan yang berujung pemidanaan. Hal ini harus dilaksanakan penegakan hukum dengan pendekatan restorative justice (RJ),” kata Hendardi.

Menurutnya, ikhtiar serupa sempat didorong oleh berbagai kalangan untuk menyusun suatu regulasi setingkat Peraturan Presiden tentang Reorientasi Penyidikan Perkara Pidana di Kepolisian. Tetapi kata Hendardi sampai saat ini tidak tuntas.

“Penerapan RJ tanpa ketentuan yang jelas dan penerapan yang akuntabel sangat rentan dan bisa menjadi instrumen transaksional. Kekhawatiran ini juga yang diingatkan oleh Kapolri agar keadilan restoratif tidak menjadi ajang transkasional,” jelas Hendardi.

Kata Advokat HAM dan Demokrasi ini, pekerjaan selanjutnya dari Polri adalah bagaimana institusi ini bisa mengontrol penerapan pendekatan ini. Sehingga tidak menjadi ruang negosiasi pihak berperkara dan memastikan penerapannya selektif, berkeadilan dan akuntabel.

Sedangkan di Kejaksaan Agung, yang juga memiliki aturan tersendiri, RJ bisa dimaknai sebagai koreksi atas langkah kepolisian, yang terlanjur melakukan proses penyidikan atas suatu perkara. Padahalb diselesaikan dengan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Sebagai pengendali kebijakan penuntutan, sesuai asas dominus litis. Peran Kejaksaan sangat strategis untuk memastikan, bahwa limpahan perkara dari kepolisian bukanlah sesuatu yang taken for granted.

“Dengan demikian, penerapan RJ di tubuh Kejaksaan berkontribusi signifikan pada penguatan sistem peradilan pidana. Untuk memperkuat penerapan keadilan restoratif ini, sejumlah regulasi perlu disusun, sambil menunggu pengaturan yang lebih kokoh sebagaimana telah direncanakan diadopsi dalam RUU KUHAP,” tandas Hendardi.

Terakhir kata Hendardi, Prinsip RJ bukan hanya mengandalkan diskresi Kapolri atau Jaksa Agung, tetapi harus berpedoman pada ukuran-ukuran yang disepakati. Sehingga potensi-potensi abusif atas pendekatan ini bisa dihindari.

“Kalau aturan RJ diperjelas, prakteknya akan menjadi kuat dan tidak terjadi praktek penyalahgunaan (abusif) penegak hukum. Baik dari tingkat bawah sampai atas,” pungkas Hendardi.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Closed Circuit Television ( CCTV ) Sudah terpasang di sejumlah ruas jalan yang ada di wilayah hukum Polres Cirebon Kota. Kembali Polres cirebon kota mendapatkan kunjungan Korlantas Mabes Polri dalam rangka kegiatan Asistensi Monitoring dan evaĺuasi Penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Cirebon TA 2022, bertempat di TMC (Traffic Management Centre) Polres Cirebon Kota Jalan Veteran no. 05 Kota Cirebon, Kamis (27/01-2022)

Sementara Kapolres Cirebon Kota AKBP M. Fahri Siregar, SH., S.IK., MH disela sela mendampingi Korlantas Mabes, menjelaskan “Kepolisian Polres Cirebon Kota memastikan akan menerapkan sistem tilang kendaraan bermotor berbasis elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) dalam waktu dekat. Kunjungan kerja dari Korlantas Mabes Polri adalah guna melaksanakan pengecekan kesiapan perangkat software dan hardware sebelum ETLE diberlakukan di wilkum Polres Cirebon Kota,” jelas Mantan  Kasubbid Gakkum Ditlantas PMJ ini didampingi Kasat Lantas AKP Triyono Raharja, S.IK.MH. CPHR.

lanjut Fahri “sehingga, diharapkan penertiban dan penindakan pelanggar lalu lintas di titik tertentu wilayah terkait bisa optimal serta maksimal. Jadi, diharap mampu menekan potensi kecelakaan.”

Fahri juga menjelaskan, “ETLE akan didukung kamera E-Tilang yang terpasang di 6 ruas jalan diantaranya adalah, di Pertigaan BTN/Krucuk Jalan siliwangi, Perempatan Kejaksan, Perempatan Asia, Perempatan Latpri, Perempatan Gunungsari, Perempatan Perumnas. Dari 10 kamera CCTV ada 6 kamera E-Tilang yang kami operasikan untuk memantau pergerakan pengguna jalan sekaligus merekam sejumlah pelanggaran dan 10 kamera pemantau,” Paparnya melalui Kasi Humas Polres Ciko.

Pemasangan ETLE / kamera pemantau masih di 10 titik tidak ada perubahan. Sepuluh titik itu yakni di depan RM Empal Apud Jalan Juanda Tengah Tani, depan Masjid Mundu, Terminal Harjamukti, Balai Kota-DPRD Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Perumnas Jalan Ciremai Raya, Gunungsari, Kejaksan, Rest Area 207 A dan 208 B. Kesepuluh kamera tersebut sudah terhubung melalui jaringan, hasil dari pantauan di setiap kamera ETLE bisa dilihat di Traffic Management Center (TMC) yang berada di Mako Polres Cirebon Kota,” tambah Kasat Lantas AKP Triyono Raharja, S.IK., MH. CPHR.

Jelas Triyono ” pada nantinya akan ada operator dari personil satuan lalu lintas Polres ciko, sebanyak 6 (enam) orang sudah dilatihkan. Pada nantinya akan bergantian mengawasi CCTV dilayar monitor di ruang Traffic Management Center (TMC) selama 1×24 jam.”

“Sistem penindakan berupa tilang elektronik yang akan langsung tercatat di kamera etle dan masuk data TMC lanjut dengan tindakan Validasi  setelah dinyatakan valid akan di cetak lembaran tilang beserta blanko konfirmasi setelah itu akan di kirimkan ke alamat pemilik kendaraan lewat kantor pos. Dan pemilik kendaraan memiliki waktu 14 hari untuk konfirmasi sebelum nanti akan terblokir kalau telat untuk konfirmasi ,” kata Kasat Lantas AKP Triyono Raharja, S.IK., MH. CPHR.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kasubdit dakgar Korlantas Polri Kombespol I Made Agus Prasatya, S.I.K., Kapolres Cirebon Kota AKBP. M. FAHRI SIREGAR SH, SIK, MH., Kasi Binwas Subdit Dakgar Ditgakkum Korlantas Polri Kompol Davis Busin Siswara, S.I.K., M.Ikom., Bamin Subdikorlanta Bripda M. Syadam WT, Konsultan Korlantas Daruhito Anggoroyati, Tim IT Soeharno, KBO Sat Lantas Polres Ciko Iptu Joni, SH.,  Kanit Laka Lantas Ipda Rizwan, SH., dan Kanit Regident Ipda Eko Supriyono SE., tambah Kasi Humas Ciko.

Dalam kesempatan tersebut diperlihatkan hasil monitoring pelanggaran di TMC Polres Cirebon Kota pada hari Rabu Tanggal 26 Januari 2022 pukul 00.00 hingga 24.00 WIB tertangkap Kamera E TLE sebanyak 1.486 pelanggaran, pada Hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Mulai pukul 00.00 WIB hingga 09.00 sebanyak 710 pelanggar, jelas Kasi Humas Polres Ciko Iptu Ngatidja, SH., MH. (Hatta)

Suara Indonesia News – Nias Selatan. Masyarakat memimpikan adanya pelayanan rumah sakit umum daerah Nias Selatan, akhirnya mimpi itu terkabulkan oleh pemerintah pusat melalui kementrian kesehatan Republik Indonesia. Dan teranggarkan melalui DAK dinas kesehatan Kabupaten Nias Selatan, dengan pagu dana 48.533.585.083 rupiah.

Namun hampir semua masyarakat Nias Selata media dan LSM tecegang terhadap sikap pemerintah Nias Selatan yang tidak menghiraukan kualitas bangunan tersebut, dimana lokasi yang tidak diterima akal manusia normal, serta kondisi fisik bangunan terlihat terdapat retakan di setiap sudut dinding bangunan.

Lokasi pembangunan gedung pelayanan kesehatan tersebut, terletak di bawah bukit  desa hiliana’a persis di samping persawahan masyarakat, yang letaknya pas daerah rawa dan bermata air sangat deras mengalir. Dikhawatirkan akan dapat berdampak buruk terhadap pelayanan kesehatan terutama dikala saat akan terjadi bencana, mengingat Nias diisukan sangat rawan gempa. Gedung RSUD itu rampung dikerjakan kurang lebih dua tahun, Namun sudah mulai tampak retakan dinding pada tiang bangunan dan dinding gedung serta laintainya terlihat tampak di tempel tempel.

Tentu rasa kecewa masyarakat sangat besar ketika uang negara uang rakyat di hamburkan begitu saja tanpa rasa khawatir oleh pemerintah Nias Selatan.

Media Suara Indonesia News mencoba meminta tanggapan mantan anggota DPRD Nisel IKHTIAR TELAUMBNUA, beliau angkat bicara terkait polemik bangunan RSUD impian masyarakat tersebut. Tokoh yang pernah menjadi penyambung lidah rakyat saat dikalanya, menegaskan bahwa mulai dari lokasi masterplennya atau perencanaan pembangunan gedung RSUD itu, sudah sangat sangat merugikan rakyat Nias Selatan dengan tegas uangkapnya, mengingat lokasi tidak strategis serta daerah rawa. Tentu anggaran sebesar puluhan miliaran rupiah itu, terlihat telah di hamburkan begitu saja. Rabu (26/01/22)

Lanjut mantan wakil rakyat itu menuturkan bahwa, saat begitu hangat di tengah tengah masyarakat polemik terkait bangunan gedung RSUD Nias Selatan, dianya mencoba meninjau lapangan secara langsung, mengingat saat masih menjabat telah dibahas di DPRD dimasanya. Alangkah kagetnya sangat terkejut menyaksikan bahwa tanggul penahan tembok telah roboh, dinding terlihat ada retak, plavon ada yang ambruk, serta di lantai keramik saat di pijak muncul air dari bawah lantai keramik.

Mantan anggota DPRD itu, berkata sangat disayangkan gedung tersebut tidak akan lama bertahan untuk berdiri kokoh, pada hal anggarannya gedung tersebut sangat sangat besar, berkisar 48.533.585.083.meliar lebih, ujarnya. Mantan anggota DPRD tersebut mengungkapkan, pada kemana semua wakil kita di DPRD, dalam hal ini komisi ll. kita sebagai penyambung lidah masyarakat seharusnya atensi, surati pemerintah, panggil dinas kesehatan kabupaten Nias Selatan, dan pejabat pembuat komitmennya serta konsultan pengawas untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja bobrok itu, ungkapnya.

Akhir dari penyampaiannya, dengan tegas meminta serta mengusulkan untuk buat laporan kepada penegak hukum baik di polres dan dipoldasu ataupun kajari dan kajatisu, untuk mengungkap dugaan kerugian negara, tegasnya.

Mantan ketua LSM strategi ikhtiar Wau, sangat mengharapkan kepada Kajari Nias Selatan, untuk memangil saudara Bupati Nias selatan. tentang uji kelayakan AMDAL pertapakan pembangunan gedung RSUD kabupaten Nias Selatan, karna Ikhtiar Wau menduga penghibah tanah, menjadi sekaligus pemborong, dan di duga telah ada kongkalikong dengan saudara Bupati Hilarius Duha.

Harapan masyarakat, semoga pemeriksaan dan pemanggilan pihak dinas kesehatan serta pejabat pembuat komitmennya dalam waktu dekat ini, sesuai informasi bisa berjalan sesuai harapan. (Herman Telaumbanua)