Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag secara resmi menutup Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-47 tingkat Kabupaten Cirebon di Kecamatan Greged, Kamis (29/9/2021) malam.

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-47 berlangsung selama enam hari dari Jumat 24 sampai Rabu 29 September 2021.

Imron mengatakan, penyelenggaraan MTQ ini merupakan tidak hanya berbicara prestasi. Akan tetapi bisa diambil hikmah dan nilai tambah oleh seluruh potensi masyarakat.

” MTQ ini merupakan pengamalan nilai Alquran dan membudayaan gemar mambaca Alquran dalam rangka membentuk manusia yang beriman, sehat, cerdas dan sejahtera,” katanya.

Imron mengucapkan selamat kepada pemenang lomba dalam ajang MTQ ke-47 ini.

“Semoga prestasi yang sudah diraih terus ditingkatkan sehingga dapat mengharumkan nama Kabupaten Cirebon tidak hanya di tingkat provinsi, nasional bahkan tingkat Internasional.  Kepada peserta yang belum berhasil jangan patah semangat masih banyak kesempatan untuk memacu prestasi,” ujarnya.

Imron juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu menyukseskan penyelenggaraan MTQ ke-47 tahun 2021.

“Terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak yang sudah memberikan perhatian secara khusus dan bimbingan petunjuk dan arahan sehingga sangat membantu penyelenggaraan MTQ ke-47 dengan lancar,” katanya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon sekaligus Ketua Umum LPTQ, H.Asdullah mengatakan, kesuksesan MTQ ke-47 tahun 2021 ini tidak lepas dari semua dukungan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Menurutnya, kegiatan MTQ harus memberi pengaruh terhadap perilaku kehidupan masyarakat muslim, untuk ikut di masa mendatang agar setelah penyelenggraan MTQ ini dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif untuk pembinaan keagamaan di masyarakat.

“Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Greged yang sudah berupaya bersungguh-sungguh dan penuh keikhlasan menjadi tuan rumah yang baik untuk MTQ Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan gema dan syiar bisa memberikan berkah untuk jajaran pemerintah dan masyarakat khususnya Kecamatan Greged dan masyarakat Cirebon pada umumnya,” ujarnya.

Asdullah menjelaskan, pihaknya mempunyai harapan besar kepada pengurus LPTQ semua tingkatan agar dapat melakukan langkah-langkah strategis dan program teknis untuk melaksanakan secara terencana pembibitan qori, qoriah, hafid maupun yang lainnya dengan pengembangan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah masing masing.

“Terima kasih kepada panitia dan juri yang mengamankan dan melaksanakan secara sungguh-sungguh acara MTQ ini. Komitmen LPTQ untuk diselengarakan MTQ yang bersih ,jujur, berakhlak berkualitas dan berprestasi,” katanya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terus berupaya untuk menghasilkan para ASN yang berkualitas dan profesional. Sebab, pengelolaan suatu daerah dibutuhkan pegawai yang benar-benar mempunyai keahlian mumpuni di bidangnya.

Oleh karena itu, Pemkab Cirebon menerapkan penyelenggaraan manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit (manajemen berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang apapun).

Bupati Cirebon Drs.H. Imron, M.Ag mengatakan, untuk mewujudkan tujuan dalam pengelolaan suatu daerah perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“ASN harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” kata Imron di Sumber, Rabu (29/9/2021).

Imron menjelaskan, untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.

“Kalau sistem  prinsip merit benar benar diterapkan dan sudah berjalan di Pemkab Cirebon. Pemkab Cirebon tidak repot-repot menghadiri tim menjaring. Karena sistem ini bisa melihat ASN yang memang mempunyai kemampuan atau tidak. Kami membuat baik sistem ini agar Kabupaten Cirebon bisa lebih baik lagi dalam penyelenggaraan manajemen ASN,” kata Imron.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi II KPK, Yudhiawan meminta kepada Pemkab Cirebon agar benar-benar dalam melaksanakan manajeman ASN.

Menurutnya, Kabupaten Cirebon termasuk satu dari tujuh daerah yang masuk dalam kasus korupsi jual beli jabatan.

“Kami (KPK, Red) menyambut baik langkah Pemkab Cirebon yang menerapkan penyelenggara manajemen PNS berdasarkan Sistem Merit. Saya tidak ingin kasus jual beli jabatan di Pemkab Cirebon kembali terjadi,” kata Yudhiawan.

Yudhiawan menjelaskan, keberhasilan manajemen ASN sangat membutuhkan komitmen kepala daerah dan SKPD terkait. Sehingga, manajemen ASN bisa diaplikasikan di seluruh jajaran.

“Jadi, Bupati Cirebon dimohon untuk menyampaikan kepada seluruh ASN, baik wakil bupati, sekda, OPD sehingga tidak ada titip menitipkan lagi karena sudah sesuai dengan manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit. Hal itu agar mendapatkan ASN yang berkualitas profesional,” katanya.

Yudhiawan pun berharap kepada para pejabat, ASN di Pemkab Cirebon agar memiliki nilai ASN yang berakhlak dan bisa  mengimplementasikan program pemberantasan tidak pidana korupsi ini.

Selain itu, kata Yudhiawan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemkab Cirebon dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dengan menerapkan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit.

Bahkan, ini akan menjadi contoh daerah lain untuk menjalankan tugas di OPD secara profesional sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Kabupaten Cirebon akan kami jadikan contoh dengan sistem manajemen ASN berdasarkan sistem Merit. Di mana sistem ini betul-betul mengunci para pejabatnya yang tidak main-main dalam managemen ASN. Terlepas dari intervensi maupun pengaruh dari manapun juga,” katanya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Gresik. Dalam kegiatan bertema ‘Sapa Petani’, sejumlah keluhan mulai dari hama tikus hingga biaya pertanian yang mahal, pada Rabu (29/09/2021). Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) kembali roadshow di Ds. Gredek Kec. Duduksampeyan – Gresik.

Bupati Gresik Gus Yani sengaja melakukan blusukan ke desa akhir-akhir ini untuk mendengar keluh kesah para petani. Melalui kegiatan tersebut, Bupati mendengarkan keluhan sekaligus langsung bersama dengan para petani.

Hal itu diutarakan, As’ad (50) salah seorang petani di desa setempat. selama ini para petani menggunakan metode setrum untuk menghalau hama tikus. Namun menurutnya metode ini dinilai kurang efektif dan justru menimbulkan resiko yang cukup besar.

Tak jarang menimbulkan korban jiwa karena tersengat setrum jebakan tikus sawah. “Menurut kami metode setrum ini tidak efektif, Tolong kami dicarikan solusi,” kata As’ad.

Merespon hal itu, Bupati Gus Yani menjelaskan bahwa pihaknya saat ini telah menyiapkan alternatif sebagai langkah awal dengan mendirikan rumah burung hantu (rubuha).

Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan ekosistem yang ada. Sehingga diharapkan mampu meminimalisir hama tikus. Selain itu, dinas pertanian akan membuat terobosan menciptakan alat yang bisa mengusir tikus dengan menimbulkan suara ultrasonik.

Kita sedang memperlajari bagaimana caranya menciptakan suatu alat untuk mengusir tikus. “Misalnya saja kita ciptakan suatu alat semacam robot yang menimbulkan suara ultrasonik yang dapat mengusir hama tikus,” imbuhnya.

Masih Gus Yani menyampaikan, pihaknya siap membangun JUT jika wilayah pertanian warga masuk ke dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Kalau sudah masuk wilayah LP2B, maka kami siap untuk membangun JUT,” respon Gus Yani.

Gus Yani juga menyinggung sistem pengairan yang ada. Bahwa embung yang ada saat ini perlu dilakukan normalisasi, sebab kondisinya mengalami pendangkalan.

Kita minta dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR) untuk menyiapkan alat berat. “Bila perlu kita lakukan pengadaan agar normalisasi embung dapat sesegera mungkin dilakukan. Tujuannya agar para petani tak kerepotan jika membutuhkan pasokan air saat musim panen ke dua, atau ketika memasuki musim kemarau,” pungkasnya. (Hari R)

Suara Indonesia News – Gresik. Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis S.H., S.I.K., M.Si., melakukan kunjungan ke PT. Smelting di Desa Roomo, Kecamatan Manyar, kunjungannya dalam rangka perkenalan diri dan membangun sinergitas, pada Rabu (29/09/2021)

Kedatangan orang nomor satu di Polres Gresik itu didampingi Kasatintel AKP Nurdianto Eko Wartono, Kasatreskrim Iptu Wahyu Rizki Saputro, Kasatsamapta AKP Herry Moeriyanto T., dan Kapolsek Manyar AKP Windu Priyo Prayitno. Kunjungannya diterima Presdir PT. Smelting Hideya Sato dan Direktur Irjuniawan P. Radjamin.

“Kedatangan kami bermaksud memperkenalkan diri sebagai Kapolres Gresik yang baru sekaligus silaturahmi. Semoga dengan adanya silaturahmi ini kalau ada permasalahan bisa cepat tertangani dengan baik,” kata AKBP Azis.

Hideya Sato mengatakan, sebenarnya pihaknya ingin berkunjung ke Mapolres Gresik. Namun, maksud baik itu didahului Mochamad Nur Azis dengan melakukan kunjungan hari ini. Meski pun begitu, esensi pertemuannya tetaplah sama.

Seperti diketahui, PT Smelting merupakan perusahaan pemurnian tembaga satu-satunya di Indonesia. Yakni mengolah konsentrat menjadi lempengan tembaga katoda dengan kadar 99,9 persen. Terbaik kedua di Indonesia.

“Sebelum berpamitan Kapolres Gresik mengajak untuk bersama-sama menjaga kondusifitas kamtibmas Gresik Kota Santri,” pungkasnya. (Hari R)

Suara Indonesia News – Kota Tebing Tinggi. Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. bersama Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bambang Sudaryono, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, S.STP., M.Si., Plt. Kadis Kesehatan dr. Henny Sri Hartati dan Kabag Pemerintahan Syahdama Yanto, AP melakukan peninjauan penanganan Covid-19 di Kecamatan Padang Hulu dan Kecamatan Padang Hilir, Rabu (29/9) 2021.

Di Kecamatan Padang Hulu, dihadiri Camat Padang Hulu Deni Handika Siregar, S.E., M.Si., Sekcam Khairuddin, S.H, Lurah dan perwakilan pegawai se Kecamatan Padang Hulu.

Sementara di Kecamatan Padang Hilir, dihadiri Camat Padang Hilir Ramadhan Barqah Pulungan, S.SIP., M.Si., Plt. Kapolsek Padang Hilir Iptu. Mulyono, jajaran personil Babinsa dan Babhinkamtibmas, Lurah dan perwakilan pegawai se Kecamatan Padang Hilir.

Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar zunaidi Hasibuan MM dalam arahan dan bimbingannya menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 agar menyiapkan dan mengaktifkan ruang posko, yang dilengkapi dengan data penyebaran Covid-19 (hotline) termasuk didalamnya data vaksin (menyusun jadwal vaksinasi untuk masyarakat di masiing-masing Kelurahan) dan layanan untuk pengaduan kasus Covid-19.

Jika untuk melakukan up date peserta vaksin, maka diminta kepada Camat dan Lurah agar berkoordinasi dengan Disdukcapil supaya bisa dideteksi berapa masyarakat yang belum tervaksin,” ujar Wali Kota.

Wali Kota juga meminta kepada Camat bersama Lurah untuk menyusun program penyuluhan, sosialisasi dan edukasi, selama 1 bulan kedepan. Serta melakukan testing, tracing dan treatment kepada keluarga yang terkena Covid-19 dan lingkungannya. “Melaksanakan operasi yustisi secara berkesinambungan dan berkelanjutan

Didalam penyuluhan dan sosisaliasi, agar melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, Polsek dan Koramil serta anggotanya,” ucap Walikota.

“Memperbanyak himbauan saran dan anjuran kepada masyarakat untuk turut bersama mengantisipasi Covid-19 dan berobat lebih cepat apabila menderita sakit,” pungkas Wali Kota.

Giat vaksinasi kembali akan dilakukan Pemko Tebing Tinggi melalui Dinas Kesehatan , yakni pada awal bulan Oktober 2021, di 3 Kelurahan yang ada di Kecamatan Padang Hulu, yaitu Kel. Lubuk Raya, Kel. Lubuk Baru dan Kel. Tualang.

Sementara di Kecamatan Padang Hilir, vaksinasi akan dilakukan di Kelurahan Deblod Sundoro, Tambangan Hulu dan Tambangan.

Adapun vaksin yang diberikan sebanyak 100 dosis per tiap Kelurahan, dengan persyaratan cukup membawa foto copy KTP calon peserta vaksinasi. (julian)

Suara Indonesia News – Aceh Utara. Masyarakat Gampong Keutapang kecamatan Syamtalira Aron kabupaten Aceh Utara Datangi kantor Camat dan Polsek minta keadilan Geuchik Gampong Keutapang harus transparan terhadap pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), warga minta keadilan mana yang layak dan tida sebagai penerima BLT Gampong setempat

Masyarakat mengadu ke kantor camat, pada hari senin tanggal (27/09/21) pukul 11.00 WIB, ada 20 warga dari Gampong termasuk gampong lain yang mengadu dan mempertanyakan apa itu BLT..?,

masyarakat Gampong yang tergabung menduga Geuchik Gampong mendata masyarakatnya tebang pilih tidak di selektif lebih dahulu, hingga orang yang betul-betul harus mendapat bantuan teryata tidak dapat sama sekali dan juga di coret namanya sebagai penerima, jelas warga (IP)

“Kedatangan kami ke kantor ingin menanyakan dan menuntut keadilan karena banyak masyarakat yang harus dibantu dengan diberi BLT tenyata tidak, sementara orang kaya rumahnya permanen serta punya sawah mendapat bantuan hal ini membuat masyarakat Gampong setempat berang terhadap Geuchik yang tidak transparan, setiap Dana Desa masuk,” ujar warga setempat, selasa (28/09/21).

Permasalahan uang BLT untuk tahap pertama 300 ribu, saya dan juga beberapa orang lainya tidak dapat, padahal kita semua terdampak covid, alasan Geuchik terkait BLT keputusan tuha 4 Gampong, tapi kami lihat sendiri ada juga yang di berikan uang BLT untuk warga yang sudah ke Banda Aceh namun namanya masih di Gampong ini, terang warga.

Bahkan untuk saat ini sudah ada yang penerima BLT atas nama yang sudah meninggal,tapi kami gak tau tahu.apakah uang BLT yang hak nya orang meninggal apa di berikan ke ahli warisnya atau tidak.

“Hal ini sudah saya tanyakan juga ke sekdes dan bendahra Gampong mereka bilang tidak akan ada penambahan,” jelas warga setempat.

Kata dia, Kami merasa terpanggil dan ingin minta keadilan yang menurut kami itu belum adil jika kami di coret namanya sebagai orang yang mendapat giliran BLT.

Masih warga, “kami mengajukan beberapa pertanyaan kepada Geuchik jawaban dari Geuchik belum bisa kami terima sesuai realita di lapangan,” tuturnya.

,”BLT hadir dimasa pandemi ini BLT diberikan kepada orang yang terdampak covid, semua masyarakat wajib mndpatkanya, kecuali penerima PKH, Bansos, BNPT, dan yang bekerja di pemerintahan seperti PNS, Polri dan TNI,”

“Banyak bukti orang yang miskin tidak dapat bantuan, sementara orang yang ekonominya layak dapat bantuan dimana rasa adil pihak Geuchik Gampong?”, kesalnya.

Mereka telah berupaya mengadu nasib nya pada pak Geuchik di Gampong masing2,dengan berharap di kasih dana BLT..tp percuma. Karna keinginan masyarkat tidak ditanggapi oleh pak Geuchik maka dari itu masyarakat mengadu ke kantor camat

Sementara Geuchik Gampong Keutapang Jufrisyah,SE., saat di hubungi wartawan suara Indonesia News, mengatakan, Orang yang sudah meninggal tidak diberikan dan uangnya dikembalikan ke kas negara, dan jika diberikan kepada pihak keluarga yang ditinggalkan juga tidak bisa,

Hal tersebut itu semua hasil keputusan dengan tuha 4 dan sudah layak bagi pemerima dan tidak layak bagi yang tidak mendapatkan di Gampong Keutapang.,”penerima Bantuan Langsung Tunai berdasarkan hasil rapat dengan tuha 4,” jelasnya Geuchik.

,”Semua keputusan hasil rapat dengan tuha 4 layak atau tidak layak,’ucap Jufrisyah

Kapan bisa jumpa ketemu saya kita ngopi bersama. Saya sering di cunda,” tutup Jufrisyah.SE.

Reporter wandy ccp