Suara Indonesia News – Surabaya. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi prajurit TNI angkatan Darat, POMDAM V/Brawijaya menggelar kegiatan Sharing komunikasi dan Motivasi kepada Personel POMDAM V/Brawijaya. Kegiatan yang dilaksanakan sejak tanggal 30 Agustus hingga tanggal 31 Agustus itu bertujuan untuk memompa semangat anggota POMAD V/Brawijaya dalam melaksanakan tugas pokok yang berbasis kinerja. Untuk memberikan motivasi kepada anggotanya itu, POMDAM V/Brawijaya mengundang seorang motivator dan pakar komunikasi dari Jakarta Dr Aqua Dwipayana.

Komandan POMDAM V/Brawijaya Kolonel CPM H Moh Sawi, MH, menjelaskan, kegiatan Sharing komunikasi dan Motivasi Personel POMDAM V/Brawijaya dimulai dari Denpom V/IV Surabaya dan POMDAM V/Brawijaya. “Ada 4 Denpom dalam kegiatan sharing dan motivasi ini, tanggal 30 kemarin kegiatan dilaksanakan di POMDAM V/Brawijaya dan Denpom V/IV Surabaya, hari ini di Denpom V/I Madiun, Denpom V/II Mojokerto dan Denpom V/III Malang,” jelas Kolonel CPM H Moh Sawi, Rabu (1/9/2021).

Dalam kegiatan Sharing komunikasi dan Motivasi Personel POMDAM V/Brawijaya hari pertama yang digelar di aula POMDAM V/Brawijaya, diikuti oleh prajurit TNI AD POMAD V/Brawijaya beserta isteri dan PNS TNI AD POMAD V/Brawijaya. “Temanya dari kegiatan ini adalah POMAD yang profesional dan adaptif,” terang Kolonel CPM H Moh Sawi sapaan akrabnya Komandan POMDAM V/Brawijaya yang juga Alumni Ponpes Salafiyah Syafiiyah Sukerejo Situbondo ini.

Kolonel CPM H Moh Sawi menambahkan, maksud dilaksanakan kegiatan Sharing komunikasi dan Motivasi Personel POMDAM V/Brawijaya ini, untuk meningkatkan kemampuan komunikasi prajurit angkatan Darat POMDAM V/Brawijaya. “Agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas pokok yang berbasis kinerja guna pencapaian keberhasilan tugas pokok POMDAM V/Brawijaya. Makanya Temanya kita ambil POMAD yang profesional dan adaptif,” tandasnya.

Dengan telah dilaksanakan kegiatan Sharing komunikasi dan Motivasi Personel POMDAM V/Brawijaya ini, Komandan POMDAM V/Brawijaya Kolonel CPM H Moh Sawi, MH mengharapkan, “Agar supaya bisa meningkatkan kemampuan komunikasi prajurit TNI angkatan Darat, POMDAM V/Brawijaya” tutup Komandan POMDAM V/Brawijaya. (Hari R)

Suara Indonesia News – Surabaya. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta, Rabu (1/9/2021) sore, mengikuti kegiatan zoom meeting yang dipimpin secara langsung Bapak Kapolri dalam rangka syukuran hari jadi ke-73 Polwan RI tahun 2021.

Dalam kegiatan Syukuran Hari Jadi ke-73 Polwan RI Tahun 2021, Bapak Kapolri didampingi Ibu Asuh Polwan RI memberikan penghargaan kepada 6 personel Polwan berprestasi.

Bapak Kapolri dalam sambutanya menyampaikan, Peran Polwan di era Polisi modern akan lebih menonjol, dikarenakan Polwan mampu lebih humanis dalam melayani dan mengayomi masyarakat, sehingga saat ini mulai banyak jabatan strategis yang diemban oleh Polwan.

Di tengah masa pandemi saat ini, Polwan juga sangat berperan aktif dalam menanggulangi dan mengendalikan penularan Covid-19 untuk segera mewujudkan Indonesia bebas dari pandemi.

Ditengah era kemajuan teknologi informasi, diharapkan Polwan dapat memanfaat Teknologi Informasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi institusi Polri.

Polwan diharapkan terus untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi agar dapat menjalankan tugas dengan baik sebagai polisi serta dapat mengemban jabatan strategis di Polri.

Kegiatan diakhiri dengan pemotongan dan pemberian tumpeng oleh Bapak Kapolri dan Ibu Asuh Polwan RI kepada personel Polwan yang paling senior dan Polwan yang paling junior.

Sementara itu, syukuran hari jadi polwan ke -73 tahun 2021, juga diikuti oleh seluruh jajaran Polda se-Indobesia, termasuk polda jawa timur dan juga Polres jajaran se-Jatim secara virtual. Yang dilaksanakan di Gedung Mahameru, Mapolda Jatim.

Hadir dalam kegiatan ini, Ibu Asuh Polwan Polda Jatim, Irwasda Polda Jatim serta Pejabat Utama Polda Jatim.

Pelaksanaan Syukuran Hari Jadi Polwan ke-73 Tahun 2021 bersama Polres Jajaran Polda Jatim secara virtual bertemakan “Transformasi Polri yang Presisi, Polwan siap mendukung percepatan penanganan Covid-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional, menuju Indonesia maju”.

Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Jatim didampingi Ibu Asuh Polwan Polda Jatim memberikan penghargaan kepada 3 Polwan yang menjadi pemenang lomba logo Polda Jatim dan 2 Polwan yang berprestasi diluar dinas.

Dalam sambutannya, Irjen Pol Nico Afinta, menyampaikan, diharapkan Polwan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan terus semangat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat ditengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia.

“Personil Polwan di Polda Jatim sebanyak 2.395 personil, Polwan – polwan tersebut mempunyai kesempatan yang sama dengan Polki untuk bersaing menduduki jabatan strategis berdasarkan profesionalitas dan kemampuan yang baik sesuai harapan masyarakat,” jelas Irjen Nico Afinta, dalam sambutannya disela sela syukuran hari jadi polwan ke-73, Rabu (1/9/2021) sore.

Lebih jauh dijelaskan, terutama dalam penyelesaian masalah yang terjadi seperti wabah pandemi Covid-19 yang terjadi. Saat ini Polwan juga berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri terkait penanganan Covid-19.

Usai melakukan serangkaian kegiatan, diakhir acara. Dilanjutkan dengan pemberian tumpeng dan kue oleh Bapak Kapolda Jatim dan Ibu Asuh Polwan Polda Jatim kepada personel Polwan yang paling senior dan Polwan yang paling junior. (Hari R)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menggelar Pelatihan Tugas Lapangan Pengumpulan Data PDRB Tingkat Kecamatan di Hotel Sutan Raja Jalan Tuparev  Kecamatan Kedawung, Rabu (1/9/2021).

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Drs. Yadi Wikarsa, M.Si mengatakan, tujuan diadakannya kegiatan ini  untuk meningkatkan pengetahuan dan melatih dalam merencanakan lapangan.

Menurutnya, kegiatan ini diharapkan supaya tidak terjadi perbedaan dan kesalahan dalam mengartikan konsep dan definisi. Sehingga output yang diberikan merupakan data yang berkualitas bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Cirebon.

“Peserta program sebanyak 55 orang, dari perwakilan OPD, serta mahasiswa, ” katanya.

Yadi menjelaskan, selama ini banyak perangkat daerah sudah mempunyai sistem aplikasi yang mereka buat sendiri. Bahkan, mereka merasa nyaman dengan aplikasi tersebut. Tetapi Ketika diminta untuk integrasi otomatis ada hal-hal tertentu secara normatif yang belum bisa mereka lakukan.

“Sehingga program ini sangat penting di mana sistem aplikasi nantinya akan terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti data kependudukan itu awal data yang harus dilakukan,” katanya.

Ia mengungkapkan, pada akhir tahun 2019, Diskominfo sudah membangun sistem yang  nanti akan mewadahi seluruh data yang ada di Kabupaten Cirebon dengan berbasis Government Service.

“Tugas terberat kami sekarang bagaimana mengintegrasikan seluruh data yang ada melalui sistem. Ternyata susah untuk mewujudkan itu perlu proses, padahal  bebicara tentang data Presiden sudah menyampaikan bahwa ada harta yang berharga dibandingkan minyak bumi yaitu tentang data,” kata Yadi.

Selain itu, kata Yadi, pada akhir tahun 2018 dan awal 2019 Kabupaten Cirebon secara khusus telah dikawal oleh Divisi Pencegahan KPK. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma yang harus dipegang teguh pemerintah daerah agar tidak terjerumus sebuah pelanggaran dalam pengelolaan pemerintahan sudah aman.

“Salah satu treatment nya adalah bagaimana mambangun sebuah sistem dan sistem itu tidak berdiri sendiri tapi harus terintegrasi dengan yang lain,” katanya.

Yadi mengatakan, berkaitan dengan Penyusunan dan Pengumpulan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ada sebuah kondisi di mana selama dua tahun lebih pandemi melanda negara sehingga memberikan sebuah dampak nyata bagi pendapatan masyarakat Kabupaten Cirebon.

“Sehingga kami Diskominfo sangat membutuhkan data yang benar-benar sinkron seperti halnya angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Cirebon,” katanya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Bertempat di Aula Catur Prasetya Polres Cirebon Kota Jalan Veteran Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dilaksanakan kegiatan Penganugerahan penghargaan Presisi Award dari Lembaga Kajian strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) kepada Kapolres Cirebon Kota, Rabu (01/09/2021).

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Eksekutif Lemkapi, Kapolres Cirebon Kota, Wakapolres, Para Kabag, Para Kasat, Perwakilan Polwan dan keanggotan dari Lemkapi sebanyak 3 orang

Dalam kegiatan tersebut, Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan SH., S.IK., M.H, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Eksekutif Lemkapi dan seluruh para tamu undang yang dapat hadir dalam momentum pada hari ini, dan kami mengucapkan selamat datang di Polres Cirebon Kota

“Saya mengenal beliau (Dir LEMKAPI) Sejak tahun 2009 di PTIK dan menjabat sebagai Kompolnas pada tahun 2012. Suatu kehormatan atas penghargaan yang diberikan kepada Polres Cirebon Kota atas kinerja yang telah dilakukan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. (Baksos dan vaksinasi),” ujarnya.

AKBP Imron juga menyampaikan pada hari ini bertepatan dalam momentum HUT Polwan ke -73, dengan demikian mari kita ucapkan selama ulang tahun kepada Ibu – ibu Polwan, ucap pria Pasuruan Jatim ini.

Sementara, Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Saputra Hasibuan, SH, MH, dalam sambutannya menyampaikan, Kami mengapresiasi kepada  Kapolres Cirebon Kota yang selalu membuat inovasi dan kreatifitas dalam mengemban kepemimpinan.

“Kami melihat diberbagai Media Sosial, para toga, dan para tomas diwilayah hukum Polres Cirebon Kota mengapresiasi atas kehadiran kepolisian ditengah masyarakat dalam masa keberlangsungan pandemi Covid-19,” tuturnya.

Dr. Edi Saputra Hasibuan menuturkan bahwa Polres Cirebon Kota merupakan leading sektor dalam pelaksanaan vaksinasi ke 3 di wilayah Jawa Barat. Kehadiran kami disini merupakan  bentuk apresiasi kami atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan  Polres Cirebon Kota, jelasnya

Penganugerahan penghargaan Presisi Awards dari Lembaga Kajian strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI) kepada Kapolres Cirebon Kota merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan oleh Polres Cirebon Kota dalam penanggulangan pandemi covid-19 dimasa keberlangsungan PPKM. Serta bertujuan untuk memberikan sprit dan motivasi kepada Polres Cirebon Kota untuk terus meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan berlangsung dengan lancar, tutup Iptu Ngatidja, SH., MH, Kasi Humas Polres Cirebon Kota. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kabupaten Kuningan. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum berharap Kabupaten Kuningan bersinergi lebih kuat dengan Pemda Provinsi dalam membangun Jawa Barat. Visi pembangunan Kuningan agar sejalan dengan Jabar Juara Lahir Batin.

Wagub mengatakannya saat menghadiri rapat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan dalam rangka Hari Jadi ke- 523 Kabupaten Kuningan, di Ruang Kantor DPRD Kabupaten Kuningan, Rabu (1/9/2021).

Menurut Wagub, Jabar di samping intens membangun infrastruktur juga gencar membangun sumber daya manusia baik fisik dan psikis (batin). “Pemerintah Provinsi Jabar dengan visi misi Jabar juara lahir batin harapan kami linier dengan visi misi Kabupaten Kuningan, karena kami pun linier dengan pemerintah pusat,” ujar Uu Ruzhanul Ulum.

Wagub optismistis jika Kabupaten Kuningan bisa mau maka Jabar pun dapat berkembang. “Kalau Kuningan maju maka Jawa Barat pun akan maju. Kuningan mendorong kemajuan Jabar,” kata Uu.

Pak Uu panggilan akrab Uu Ruzhanul Ulum, berpesan Kuningan harus dibangun dengan mengedepankan inovasi. Sehingga hadir percepatan terutama dalam pelayanan publik. Upaya kolaboratif pun mesti diprioritaskan sehingga menghadirkan kekuatan yang kokoh di era dinamis.

“Harapan segala visi misi Kabupaten Kuningan segera tercapai sehingga masyarakat bisa menikmati apa yang jadi kebijaksanaan pemerintah,” katanya.

Wagub juga berharap pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga berbagai pembangunan dan geliat ekonomi bisa berjalan dengan pola adaptasi dalam kenormalan baru.

Bupati Kuningan Acep Purnama mengungkap hari jadi Kuningan tahun ini masih dilaksanakan secara sederhana. Meski begitu momentum ini masih bisa dilalui secara khidmat dan penuh makna.

“Kita masih menikmati suasana peringatan hari ulang tahun Kabupaten Kuningan di tahun kedua di masa pandemi COVID-19 yang tetap bisa dilaksanakan meski sederhana. Situasi pandemi masih terasa sehingga banyak hal yang harus kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi,” kata  Acep.

Acep mengajak masyarakat agar tetap bersabar sekaligus berikhtiar dan bertawakal menghadapi cobaan pandemi COVID-19. Hari jadi adalah  momentum yang memotivasi Kuningan untuk terus inovasi.

Bupati juga mengajak semua skateholders bersatu- padu mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kuningan. “Kita butuh partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan pembangunan saat ini,” tutupnya. (Sendi)

Suara Indonesia News – Jakarta. Hendardi Ketua SETARA Institute mengatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi adalan ihwal konstitusionalitas norma terkait alih status pegawai KPK. Dimana telah dipertegas bahwa secara normatif Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bermasalah.

“Putusan MK ini mesti dipatuhi sebagai acuan bernegara. Oleh karena itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, yang merupakan turunan dari ketentuan UU KPK,” kata Hendardi dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (01/09/2021).

Apalagi kata pengamat hukum ini, hal tersebut sedang diuji Mahkamah Agung, dan besar kemungkinan akan diputus sama oleh MA. Yakni bahwa Perkom 1/2021 memiliki dasar hukum kokoh pada Pasal 69 (1) dan Pasal 69C UU KPK dimaksud.

“Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bermasalah. Saya yakin MA pun akan memperkuat Perkom 1/2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara,” tegas Hendardi yang juga Inisiator Human Security Initiative (HSI).

Menurutnya, sebagai produk hukum turunan (derivatif) dari UU KPK. Semestinya Perkom 1/2021 tidak akan mengandung masalah legalitas, apalagi sebelumnya MA juga telah memutus legalitas dan Permenpan No. 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi PNS dalam Seleksi PNS 2018.

“Intinya hal yang mengatur Test Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk calon Pegawai Negeri Sipil sudah sah dan konstitusional,” tandasnya.

Terakhir kata Hendardi, Putusan-putusan terkait pengujian norma sebagaimana di MK dan MA, diharapkan menjadi pengadil yang tegas. Terkait ihwal kebijakan alih status pegawai KPK yang sudah dijalankan dan dilaksanakan.

“Langkah-langkah yudisial, tetap masih bisa ditempuh oleh warga negara yang merasa dirugikan atas implementasi norma yang ada dalam UU KPK maupun Perkom 1/2021. Jika ada dugaan kekeliruan pada implementasi norma, maka itu domain administrasi negara yang tetap bisa dipersoalkan,” pungkas Hendardi dengan gamblang.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP

Suara Indonesia News – Jakarta. Kabupaten Halmahera Selatan akhirnya ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku Utara yang sudah sudah turun di level dua penanganan Covid 19. (01/09-2021)

Penetapan Kabupaten Halmahera Selatan turun dari level 3 ke level 2 itu sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2021 Dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Agustus 2021 yang ditanda tangani Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2 dan level 1 serta mengoptimalkan Posko penanganan Corona virus disease 2019 tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian  penyebaran Corona virus disease 2019. menjelaskan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2 dan level 1 serta mengoptimalkan Posko penanganan Corona virus disease 2019 tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian  penyebaran Corona virus disease 2019.

Surat Instruksi itu dikeluarkan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah dengan kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko)Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian  Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan kepada Gubernur, Bupati/Wali kota Seluruh Indonesia.

Dalam instruksi tersebut, Bupati/Wali kota dengan kriteria Level 2 (dua)  sebagaimana angka 3 (tiga) dan Bupati/ Wali kota yang tidak masuk kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria Level 4 (empat) dan Level 3 (tiga), menetapkan dan mengatur PPKM di masing-masinghnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Tetangga (RT) yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan. (Sam)

Suara Indonesia News – Jakarta. Pengurus Pusat GMKI (PP GMKI) kembali meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi Menko Perekonomian Airlangga Hartato dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurut GMKI, duet Airlangga Hartato – Erick Thohir tidak mampu optimal menangani covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi nasional, padahal anggaran negara yang telah habis mencapai Rp 1.035,25 Triliun tahun 2020 dan Rp 744,75 Triliun tahun 2021.

GMKI menduga Airlangga Hartato dan Erick Thohir sudah tidak terlalu fokus melakukan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden dan lebih banyak memikirkan kepentingan politik tahun 2024.  Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Aksi Pelayanan PP GMKI, Prima Surbakti dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 1 September 2021.

Dalam pelaksanaan PPKM, Lanjut Prima , kasus covid-19 di pulau Jawa-Bali sudah menurun namun lonjakan kasus diluar Jawa-Bali yang sangat cepat terkhususnya di Provinsi Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur selama bulan Agustus 2021.

Sejak tanggal 1-31 Agustus 2021, kasus covid-19 di Sumut melonjak naik menjadi 34.608 kasus dengan rata rata 1.116 kasus per hari dan tingkat kematian 29 orang per hari. Sedangkan, lonjakan cepat terjadi NTT dengan 19.445 kasus dengan rata rata 628 kasus per hari dan tingkat kematian 15 orang per hari.

Menurut Prima, lonjakan kasus covid dan kematian tinggi disebabkan oleh minimnya fasilitas kesehatan, ketersediaan obat tidak merata, mahalnya biaya 3T (Testing, Tracing dan Treatment) serta program vaksinasi yang belum merata di daerah.

Malahan, menurut GMKI, kebijakan Erick Thohir beberapa kali diingatkan secara halus oleh Pak Jokowi, seperti harga PCR yang mahal padahal BUMN Farmasi sudah memproduksi alat PCR sejak tahun lalu, ataupun distribusi obat-obatan penanganan Covid-19 yang dimonopoli industri farmasi besar saja.

“Kita masih ingat ketika Pak Jokowi mengunjungi apotek-apotek kecil di Bogor dan tidak menemukan obat-obatan terapi Covid-19. Ternyata obat-obatan ini kosong dan adanya di Kimia Farma, Century, atau pembelian online melalui Halodoc dan lainnya. Tidak mungkin rakyat kecil bisa mengakses obat-obatan jika distribusinya terbatas,” tegas Prima.

“Airlangga Hartato sebagai penanggung jawab PPKM diluar Pulau Jawa-Bali terlihat lambat dalam merespon penanganan covid-19 di luar Jawa-Bali serta tidak mampu mengkoordinasikan kebijakan strategis dengan pemerintah daerah, justru kami melihat baliho dan billboard Airlangga Hartato didaerah yang meningkat masif”, Prima Surbakti yang merupakan Alumni Mahasiswa ITB.

Persoalan lain yang tak kalah penting yakni soal program vaksinasi. Dipaparkan Prima sampai tanggal 31 Agustus 2021, laju distribusi vaksin hanya mencapai 123.5 juta dosis (56,6 persen dari vaksin yang masuk) yang terdiri 9.85 juta vaksin corovac, 89.36 juta vaksin sinovac dari Biofarma, 15.982 juta vaksin astrazeneca, 7.55 juta vaksin moderna dan 500 rbu vaksin sinoparm.

“Suplay vaksin yang lambat serta kualitas vaksin covid-19 adalah penyebab lambatnya laju distribusi,” kata Prima.

PP GMKI mencatat sudah ada  217.9 juta dosis vaksin yang dimpor oleh Indonesia melalui 45 tahapan. Dari vaksin yang masuk, terdapat 5 jenis vaksin diantara 180.7 juta dosis vaksin sinovac (26.8 juta vaksin jadi coronavac, dan 153.9 juga dalam bentuk bahan baku atau bulk), 18.76 juta vaksin astrazeneca, 8.29 juta vaksin sinopharm, 2.6 juta vaksin Fzier, dan 7.5 juta vaksin moderna.

“Artinya vaksin sinovac paling banyak diimpor tapi laju distribusinya hanya mencapai 55 persen. Sedangkan vaksin astrazeneca jauh lebih tinggi yakni 82 persen,” jelas Prima.

Prima juga membandingkan efikasi vaksin sinovac lebih rendah daripada vaksin astrazeneca serta harga vaksin sinovac yang jauh lebih mahal. Berdasarkan hasil uji klinis tahap tiga yang dilakukan di Bandung, efikasi vaksin sinovac mencapai 65,3 persen. Melansir studi efikasi vaksin covid-19, vaksin astrazeneca menunjukkan nilai 70.4 persen dalam mencegah covid-19.

“Yanga disayangkan, harga vaksin sinovac lebih mahal daripada vaksin astrazeneca. Harga vaksin sinovac jadi adalah $ 13.3 per dosis sedangkan harga bulk sinovac adalah $ 11 per dosis.  Dalam proses pengelolahan bulk menjadi vaksin, bulk akan menyusut sekitar 10-15 persen. Artinya rata rata harga proses bulk menjadi vaksin adalah $12.84 per dosis. Belum ditambahkan anggaran produksi dan managemen, bisa jadi lebih dari harga beli vaksin. Sedangkan harga produksi vaksin astrazeneca hanya $ 3-4 per dosis,” ungkap Prima.

“Mengapa Ketua KPCPEN, Erick Thohir tetap menyetujui impor vaksin sinovac?” Padahal beberapa peneliti vaksin astrazeneca merupakan ilmuwan dari Indonesia,” lanjut Prima.

PP GMKI mengingatkan Erick Thohir agar berhati hati terkait anggaran impor vaksin yang mencapai 58 triliun. Pasalnya ekonomi negara sedang dalam keadaan sulit, jurang defisit APBN sangat lebar dan utang menumpuk. Selain itu, laju distribusi yang rendah, rentan merugikan keuangan negara. (Press Release ppgmki)