Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Menyambut HUT Bhayangkara ke-75 tingkat Polres Cirebon Kota. Kegiatan bakti Sosial Kapolres Cirebon Kota dalam rangka HUT Bhayangkara ke 75 tahun 2021 tingkat Polres Cirebon Kota bersama TNI AL Kota Cirebon berupa pemberian beras kepada warga yang membutuhkan bertempat di Desa Bungko Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. Penyerahan Bantuan Berupa Beras sebanyak 170 paket Beras berisikan @5 Kg, Jumat (25.06.21) jam 15.30 WIB.

kegiatan yang dihadiri oleh Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, S.H, S.IK, M.H, Dan Lanal Cirebon Letkol Laut (P) Afif Yuhardi Putera, S.E., M.M., M.A,, Waka Polres Cirebon Kota Kompol Ahmat Troy Aprio, SIK, Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota AKP I Putu Asti Hermawan, S.IK, Kasat Sabhara Polres Cirebon Kota AKP Bekti Setiawan, S. Ap, Kasat Lantas Polres Cirebon Iptu Laode Habibi Ade Jama, S.IK, M.H, Kapolsek Kapetakan AKP Didi Setyadi, SH, Kasubag Humas Polres Cirebon Kota Iptu Ngatidja, SH., MH., Kasi Propam Polres Cirebon Kota Iptu Sukirno, SH, Danramil Kapetakan Kapt. Inf. Tarjo, Kasikum Polres Cirebon Kota AKP Sugiono, SH, KBO Sat Intekam Polres Cirebon Kota Iptu M. Aris Hermanto, KBO Sat Binmas Polres Cirebon Kota Iptu Momon, S, Kanit Narkoba Ipda Heru, Kanit Ik Polsek Kapetakan Ipda Usep Winta, SH, Kanit Binmas Polsek Kapetakan Ipda Suganda, Kuwu Bungko  Jaso, S.Ip., Ketua RW 02  Ramidi, perangkat Desa Bungko Lor sebanyak 26 RT.

Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, SH., S.IK., MH, menyampaikan “Pemberian bantuan sembako berupa beras  sebagai bentuk kepedulian bersama. Serta dalam rangka HUT Bhayangkara ke 75 tahun, untuk membantu mereka yang perlu dibantu, khususnya masyarakat yang terdampak dari Wabah Corona yang mengakibatkan pendapatan ekonomi menurun,” ucapnya.

“Kami Polres Cirebon kota bekerja sama dengan TNI AL Cirebon. Mempunyai tujuan berbagi bersama tanpa memandang perbedaan karena negara ini Bhineka Tunggal Ika. Semoga Bakti sosial berupa bagi – bagi sembako kepada kaum dhuafa  di Desa Bungko Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, bantuan ini bisa membawa manfaat yang besar bagi warga masyarakat dimasa pandemi covid19 serta dalam penanggulangan penyebaran Covid 19,” jelas Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, SH., S.IK., MH.

Dalam kegiatan tersebut seluruh anggota memanggul beras, masing-masing dan membagikan dari rumah ke rumah, serta dalam pelaksanaanya menerapkan protokol kesehatan, tutup Iptu Ngatidja, SH., MH., Kasi Humas Polres Cirebon Kota. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kota Tebing Tinggi. Wali Kota Tebing Tinggi, Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, M.M. menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota Tebing Tinggi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020, Jumat, 25/06- 2021 di Ruang Sidang DPRD Kota.

Disampaikan Sekretaris Dewan M. SAAT NASUTION, S.H, anggota DPRD berjumlah 25 orang, dengan kehadiran mengikuti rapat 18 orang, tidak hadir 7 orang. Sesuai dengan trantib Dewan, bahwa jumlah kehadiran telah mencapai forum dan sah untuk dilanjutkan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 65 ayat (d) menyatakan Kepala Daerah mempunyai tugas menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD jo pasal 194 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan utama penyampaian Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk memenuhi prinsip transparansi terhadap akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Hal ini disampaikan Wali Kota saat sidang paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Basyaruddin Nasution, S.H.,M.H. yang didampingi Wakil Ketua I , H. M. Azwar, S.Si dan dihadiri belasan anggota DPRD.

Dalam penyampaiannya, Wali Kota memaparkan bahwa realisasi pelaksanaan dana APBD tahun 2020 dan PAD Kota Tebing Tinggi. Pelaksanaan dana APBD tahun 2020 diantaranya pendapatan anggaran sebesar Rp 694 Milyar, terealisasi Rp 659 Milyar atau 95 persen, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 110 Miliar, terealisasi Rp 90 Milyar atau 82,11 persen dari target yang telah ditetapkan,” ungkap Wali Kota.

Selain itu, Wali Kota juga memaparkan 7 komponen yang tercatat dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi diantaranya laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan serta dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi.

Dihadapan anggota DPRD, Wali Kota menyampaikan 10 (sepuluh) keberhasilan Pemko dalam pengelolaan keuangan daerah, 4 (empat) diantaranya Pemerintah Kota Tebing Tinggi telah mendapat penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke 5 kali, penghargaan Siddhakarya dari Provinsi Sumatera Utara, penghargaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan skor 3,1851 dan status kinerja sangat tinggi, penghargaan Kota Peduli Hak Azasi Manusia (HAM) dari Kemenkum Ham.

Rapat diakhiri dengan penyerahan dokumen Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020, dari Wali Kota Tebing Tinggi kepada Ketua DPRD.

Acara tersebut turut dihadiri Kajari Mustaqpirin, S.H.,M.H., Kasat Intelkam AKP. Sarifudin mewakili Kapolres, Danramil 13/TT Kapt. Inf. Budiono mewakili Dandim 0204/DS, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Muhammad Ikhsan mewakili Ketua PN, Asisten, Kepala OPD, Camat dan Lurah jajaran Pemko Tebing Tinggi serta tokoh agama, tokoh masyarakat ormas, LSM dan perwakilan insan pers se-Kota Tebing Tinggitinggi. (Julian)

Suara Indonesia News – Lhoksukon. Pengurus dewan pimpinan cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Kabupaten Aceh Utara menerima kunjungan tim verifikasi internal Pengurus Wilayah PBB Propinsi Aceh. Verifikasi internal ini dilakukan untuk mematangkan persiapan jelang pemilu 2024.

Pengurus DPW PBB Aceh menyambangi kantor DPC PBB Aceh Utara di Lhoksukon, Aceh Utara, Jumat pagi (25/6/21). Tim verifikasi dipimpin oleh Wakil Ketua DPW PBB Aceh Tgk Rusli Ishak, Mismaruddin dan Mawardi. Tim diterima langsung oleh Ketua DPC PBB Aceh Utara, Tgk Abdul Manan, HS Sekretaris cabang, Junaidi dan segenap pengurus DPC dan DPAC.

Selain melakukan verifikasi internal, tim juga menggelar diskusi singkat terkait kondisi ril pengurus daerah.

Kegiatan pertemuan dan konsolidasi ini juga ditandai dengan penyerahan secara simbolis baju partai kepada salah satu partai asuhan Prof Yusril Ihza Mahendra tersebut.

Seusai kegiatan konsolidasi, Tgk Rusli menyebut pihaknya melakukan verifikasi internal lebih awal sebelum verifikasi oleh penyelenggara Pemilu. Hal ini dia sebut sebagai langkah partai dalam mempersiapkan diri agar lebih matang menghadapi Pemilu 2024.

“Hasil verifikasi kami, Alhamdulillah syarat yang diajukan untuk verifikasi internal bagi DPC PBB Aceh Utara sudah melebihi syarat minimum yang ditetapkan partai. Tinggal hal sudah baik ini diperkuat dengan membangun silaturahmi dan sinergitas” kata Tgk Rusli.

Tgk Rusli menyebut, pengurus DPW PBB Aceh memiliki perhatian lebih mengingat cakupan wilayah yang sangat luas dengan potensi yang besar di Kabupaten Aceh Utara. Ia berharap pengurus DPC PBB Aceh Utara membangun komunikasi dengan pengurus DPC Kota Lhokseumawe sebagai tetangga terdekat.

Sementara itu Ketua DPC PBB Aceh Utara Tgk Abdul Manan, HS menerangkan pihaknya sangat siap menghadapi Pemilu. Saat ini pihaknya sudah memenuhi persyaratan yang dibebankan oleh pengurus pusat PBB berupa infrastruktur partai meliputi kantor sekretariat, susunan pengurus dan underbow partai politik.

“Saat ini kami sudah membentuk pengurus kecamatan sebanyak 19 DPAC dari 27 kecamatan. Lalu kami sedang mempersiapkan 300 pengurus ranting dari 852 desa di Aceh Utara. Juga kami sudah membentuk Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) termasuk sayap partai seperti Satgas Brigade Hizbullah, Pemuda Bulan Bintang dan Muslimat Bulan Bintang” tutur Tgk Abdul Manan.

Ketika disinggung target peroleh suara pada Pemilu mendatang, Tgk Manan menyebut pihaknya memasang target tinggi yakni dapat memperoleh satu fraksi di DPRK Aceh Utara serta dapat mengirim wakil rakyat untuk DPRA bahkan DPR RI.

“Target kita satu fraksi. Kami haqqul yakin kita memperoleh suara maksimal jika melihat animo kader saat ini yang sangat tinggi, terutama dari kelompok usia pemilih muda atau kaum milenial” tandasnya.

Sekedar catatan, verifikasi internal partai bulan bintang merupakan agenda dalam mempersiapkan partai pada Pemilu mendatang. Hal ini didasari pengalaman sebelumnya terkait kesiapan pengurus daerah yang belum matang. Verifikasi di DPC Aceh Utara merupakan daerah kelima dilakukan verifikasi dari 23 kabupaten/kota di propinsi Aceh. (18pas)

Suara Indonesia News – Banda Aceh. Tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional atau disingkat sebagai HANI. Tema HANI ini berbeda-beda setiap tahunnya.

Di tahun 2021 ini, HANI mengusung tema War On Drugs (perang melawan narkoba) saat masa-masa pandemi Covid-19 untuk menuju Indonesia yang bersih dari Narkoba.

Adapun inisiator HANI yang kerap diperingati pada 26 Juni ini adalah United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) yang pertama kali diinisiasi pada 26 Juni 1988.

Terkhusus di Aceh, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh pernah memaparkan bahwa Aceh masuk peringkat enam daerah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini berdasarkan hasil survei pada 2019.

Dari kalangan Aktivis mahasiswa Aceh, Sulthan Alfaraby juga pernah menyatakan dukungan terhadap Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda Aceh) pada tahun 2020 silam di Markas Polda Aceh.

Dia mengungkapkan, bahwa hari ini semua pihak benar-benar harus saling dukung demi terciptanya Indonesia dan khususnya Aceh yang bersih dari Narkoba.

“Aceh mendapatkan peringkat 6 peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, hal ini menjadi PR bersama antara Pemerintah, BNN, Kepolisian dan masyarakat agar saling mendukung demi terciptanya kestabilan generasi Aceh kedepannya. Jika generasi rusak, maka tentu Aceh tidak akan stabil. Narkoba ini pintu masuk dari semua kejahatan dan dalangnya harus dihukum berat”, ujarnya, Jumat (25/06/2021).

Alfaraby menilai, pencegahan yang efektif yang harus dilakukan untuk daerah Aceh adalah dengan melibatkan tokoh-tokoh agama.

“Hal ini diyakini akan mampu kita lakukan dengan melibatkan semua stakeholder termasuk tokoh agama. Kita gencarkan dan ingatkan kepada anak-anak muda akan bahaya dan dosa besar kepada mereka. Karena mereka (anak muda) adalah sasaran empuk penyalahgunaan. Generasi emas Aceh tentu harus diselamatkan sebelum terlambat”, tambahnya.

Selain berdiskusi dengan Polda Aceh, Alfaraby juga menyatakan dukungan dan apresiasi terhadap Kapolda, yang dalam hal ini merupakan sebuah komitmen bersama agar Aceh bebas dari Narkoba dan menjadi provinsi yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

“Narkoba itu pintu kejahatan, kita tidak akan mentolerir segala bentuk kejahatan yang dilakukan untuk menghancurkan Aceh. Dalam hal ini, saya apresiasi Kapolda dan jajaran atas segala daya dan upaya untuk menyelamatkan Aceh dari bahaya Narkoba. Semoga Aceh kedepan bebas Narkoba dan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua”, tutupnya. (SA)

Suara Indonesia News – Surabaya. Peringati hari Bhayangkara ke 75, Polda Jawa Timur gelar bakti sosial dalam bentuk pembagian sembako, kepada Masyarakat yang membutuhkan termasuk masyarakat Bangkalan yang sedang tinggi angka aktif covidnya serta panti asuhan dan kaum duafa di wilayah jatin. Hal ini disampaikan Kapolda Jatim usai memimpin pelepasan kegiatan bakti sosial di Mapolda Jatim, pada Jum’at (25/6/2021).

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta menjelaskan. Bantuan dalam bentuk sembako ini sangat diperlukan masyarakat, dalam situasi Covid-19 seperti sekarang ini. Banyak kegiatan yang terganggu, seperti kegiatan sosial budaya, serta kegiatan ekonomi masyarakat.

“Untuk itu akan kami mendistribusikan kepada orang-orang yang mungkin memerlukan seperti panti asuhan, kaum duafa, dan yang paling penting sekarang ada beberapa daerah yang sedang tinggi angka Covidnya yaitu Bangkalan, Ngawi, dan Ponorogo. Sekarang ini juga kami akan kirimkan ke Bangkalan,” jelasnya Kapolda Jatim.

Kapolda Jatim berharap masyarakat di daerah yang sedang tinggi angka Covidnya dapat bekerja sama mematuhi dan memahami bahwa sudah banyak yang sakit bahkan meninggal akibat Covid-19.

Sehingga untuk mencegah meluasnya penyakit ini dibutuhkan kerja sama, yaitu yang paling penting adalah patuh Protokol Kesehatan (Prokes), dengan menerapkan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan menghindari mobilitas) serta 3T (testing, tracing dan treatment)

“Jadi saya mohon, saya minta masyarakat di Bangkalan untuk patuh Prokes, kunci utamanya laksanakan 5M dan 3T,” tegas Irjen Pol Nico Afinta.

Lebih lanjut Irjen Nico Afinta menyampaikan. Penyekatan yang semula di pintu mengarah Jembatan Suramadu bergeser dengan penguatan PPKM Mikro ke lima kecamatan dan delapan desa.

“Begitu juga untuk wilayah Sumenep, Pamekasan, Sampang di antara jalan raya itu dibuatkan penyekatan bahkan para bupati dan kapolres serta kami Forkopimda, Bapak Ibu Gubernur, Bapak Pangdam menyepakati masing-masing kabupaten mengeluarkan SIKM,” lanjutnya.

Kemudian persyaratan itu akan menjadi mempermudah perlintasan seluruh masyarakat yang ingin tetap menjalankan kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi harapannya bisa berjalan, kesehatan pun juga tetap terjaga, dengan patuh prokes memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi kegiatan yang kurang penting.

Selain kegiatan bakti sosial, kapolda juga menjelaskan terkait perayaan Idul adha yang sudah diatur oleh menteri agama.

“Untuk nanti perayaan Idul adha, sudah ada aturan dari Menteri Agama yang mengatur bahwa ada daerah merah dan orange. Bagaimana nanti kita melaksanakan kegiatan Idul adha di tempat terbuka,” paparnya.

Untuk yang merah dan orange kegiatan di masjid ditiadakan. Sedangkan untuk tempat terbuka diatur sesuai dengan zonasinya. Kemudian pembagian kurban dilaksanakan diantar tidak datang.

“Tolong masyarakat juga sama-sama mendukung dan mematuhi untuk kebaikan kita bersama. Sekali lagi saya yakin Arek Jawa Timur ini kabeh patuh isok dikandani isok manut lek gawe kebersamaan,” pungkasnya orang nomor satu di kepolisian Jawa Timur ini yang asli kelahiran Surabaya. (Hari Riswanto)

Suara Indonesia News – Garut. Pemprov Jabar terapkan pola hulu – hilir guna mengurangi tingkat keterisiaan tempat tidur (Bed Occupancy Ratio/BOR) di rumah sakit.

Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pola hulu dan hilir akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Diharapkan dengan pola ini angka BOR di rumah sakit yang ada di Jawa Barat bisa kembali turun.

“Dalam situasi darurat, Jawa Barat melakukan pola hulu dan pola hilir untuk mengurangi BOR rumah sakit,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jumat (25/6/2021).

Ridwan Kamil menjelaskan, pola hulu adalah dengan menyiapkan tempat isolasi di desa-desa. Sehingga masyarakat sekitar yang terpapar COVID-19 namun memiliki gejalan ringan tidak perlu dilarikan ke rumah sakit.

“Apa itu pola hulu? Pola hulu itu seperti ini jadi sebelum ke rumah sakit yang ringan sedang enggak usah ke rumah sakit cukup dirawat di sini. Karena waktu di Bandung Raya sepertiganya itu ternyata tidak perlu di Rumah Sakit. Tapi karena kurang edukasi sehingga membebani kasur-kasur tempat tidur di rumah sakit,” jelas pria yang kerap disapa Kang Emil

Sedangkan untuk pola hilir adalah dengan memindahkan atau transisi pasien COVID-19 yang akan sembuh ke beberapa tempat dari mulai hotel, apartemen, rusun hingga tempat isolasi di desa-desa. Sehingga pasien COVID-19 yang benar-benar membutuhkan penanganan medis bisa diakamodasi di rumah sakit.

“Sehingga tempat tidur di rumah sakit yang terbatas itu betul-betul hanya mereka yang butuh penanganan emergency dan kondisi lagi berat,” jelasnya.

Pola hulu ke hilir ini sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Hanya saja, Kang Emil berpesan agar pola hulu ke hilir ini bisa lebih dimaksimalkan.

“Pola hulu dan hilir ini lah yang di Garut sudah dilaksanakan tinggal dimaksimalkan, sehingga ini contoh ada yang kena (COVID-19) lima warga tinggal di sini dan sembuh. Bayangkan kalau tidak ada ini dan tanpa pengetahuan berarti si lima ini lari semua ke RSUD, nah itu yang akan bikin kolaps. Kurangnya pengetahuan,” kata Kang Emil.

Tempat Isolasi di Desa

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyempatkan diri untuk meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Slamet Garut.

Ridwan Kamil didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bambang Tirtoyuliono, Bupati Garut Rudy Gunawan, dan Direktur Utama RSUD dr.Slamet Garut Husodo Dewa Adi.

Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan segera memberi bantuan beberapa alat kesehatan bantu pernapasan ke Kabupaten Garut. Mengenai penyalurannya, akan dibagi ke RSUD dan rumah sakit.

“Kebetulan saya lihat kebetulan di Garut ada kekurangan alat, untuk membantu pernapasan, dua hari ini saya akan rapatkan untuk kita beli dan diserahkan ke Garut nanti diatur oleh Pak Bupati. Alatnya ada yang di RSUD ada yang rumah sakit swasta ya, supaya rumah sakit swasta jangan hanya merawat yang sedang tapi bisa dirawat di rumah sakit swasta,” jelas Ridwan Kamil.

Kang Emil menambahkan, secara keseluruhan stok oksigen di Jawa Barat masih aman untuk tiga sampai empat hari. Meskipun diakuinya ada satu daerah yang masih kekurangan stok oksigen di rumah sakit dan puskesmas

“Kalau catatan saya sebenarnya di Jawa Barat masih aman tiga sampai empat hari, tapi pasti di dalam rata rata pasti ada satu dua daerah saya kira bisa diselesaikan dulu oleh Pak Bupati . Kalau Pak Bupati sudah bendera putih baru Pemerintah Provinsi,” kata Kang Emil.

Setelah meninjau RSUD dr.Slamet Garut, Ridwan Kamil langsung menuju Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Di sana tersedia tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 yang bisa digunakan masyarakat sekitar.

Usai meninjau, Ridwan Kamu memberikan apresiasi kepada Desa Jayaraga yang sudah menerapkan pola hulu dan hilir. Dirinya pun berharap jika tempat isolasi yang ada di Jayaraga bisa menampung masyarakat yang terpapar COVID-19 dan akan sembuh.

“Jadi saya apresiasi desa Jayaraga sudah menerapkan pola hulu tinggal dieksperimenkan pola hilir koordinasi kalau warganya sudah rada sembuh tarik aja ke sini beberapa hari dua tiga hari dan rumah sakitpun akan turun,” jelasnya.

Ridwan Kamil pun ingin agar angka kesembuhan pasien COVID-19 bisa ditingkatkan. Menurutnya, angka kesembuhan di Garut masih berada di bawah rata-rata Jabar.

“Tinggal satu lagi ditingkatkan tingkat kesembuhan karena statistik di kami Garut di bawah rata-rata Jawa Barat. Apakah karena laporan telat atau obatnya kurang, mungkin vitamin saja tidak cukup itu tolong dianalisa oleh pak Bupati nanti pemerintah provinsi pasti akan bantu,” kata Kang Emil. (Sendi)

Suara Indonesia News – Purwakarta. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta kepada pelaku industri untuk melaporkan kasus COVID-19 di lingkungannya. Bahkan Kang Emil akan memberikan sanksi kepada industri yang enggan melaporkan kepada Satgas COVID-19 di daerahnya.

Hal tersebut dikatakan Kang Emil usai meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bayu Asih, Kabupaten Purwakarta, Kamis (24/6/2021).

“Saya mengimbau, saya akan mengirim surat teguran kepada industri yang beberapa tidak melaporkan,” ucapnya.

Ada empat urutan sanksi yang akan diberikan. Pertama adalah berupa teguran lisan, kemudian naik ke teguran tertulis, lalu denda, bahkan bisa hingga diproses secara hukum.

Tindakan tegas tersebut, kata Kang Emil, bertujuan untuk mengingatkan para pelaku industri yang enggan melaporkan kasus COVID-19. “Gara-gara industri tidak melaporkan terjadilah perpindahan kasus dari industri ke rumah tangga, yang disebut cluster rumah tangga,” ucapnya.

Kang Emil juga meminta kepada Pemda Kabupaten/Kota di Jabar untuk memberikan informasi kepada pelaku industri mengenai pelaporan kasus COVID-19. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi pelaku industri untuk tidak melaporkan kasus COVID-19 di lingkungannya.

“Maka saya mengimbau kepada industri yang ada kasus mohon melaporkan ke Satgas masing-masing. Kalau di anggap tidak jelas alurnya, saya titip Ibu Bupati pasang baliho alur bagaimana melaporkan dari industri jadi, tidak ada alasan,” tuturnya.

“Saya perintahkan Pak Kapolres untuk segera mengambil tindakan tegas kalau masih ada industri yang tidak melaporkan. COVID-19 itu bukan aib. Dengan transparansi, kita bisa menyelesaikan dengan baik sama-sama,” imbuhnya. (Sendi)