Suara Indonesia News – Banda Aceh. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan kasus di provinsi Aceh. Kegiatan itu dikabarkan terkait pengadaan Kapal Aceh Hebat.

Pelaksana Tugas Juru Bicara (Plt Jubir KPK), Ali Fikri dilansir dari Detik news membenarkan soal adanya penyelidikan kasus tersebut. Ali mengatakan pihaknya masih meminta keterangan dan klarifikasi dari pihak terkait.

“Benar, ada kegiatan penyelidikan oleh KPK di antaranya melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait,” kata Ali, Kamis (3/6/2021).

“Karena saat ini masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai materi kegiatan dimaksud,” tambah Ali.

Ali masih belum bisa menjelaskan detail terkait dugaan kasus ini karena masih dalam penyelidikan. Ali mengatakan KPK akan terus menyampaikan informasi lebih lanjut soal adanya dugaan ini.

“Perkembangannya nanti kami akan informasikan lebih lanjut,” ujarnya, seperti dilansir Detik.

Di sisi lain, mahasiswa Aceh, Sulthan Alfaraby menyatakan dukungannya terhadap semangat KPK untuk melakukan penyelidikan di seluruh wilayah Indonesia, terkhususnya di provinsi Aceh.

Menurut Sulthan Alfaraby, semangat KPK harus diapresiasi demi melancarkan cita-cita reformasi yaitu salah satunya memberantas korupsi di Indonesia.

“Semangat KPK harus diapresiasi, terutama saat ini sedang melakukan penyelidikan di Aceh. Hal ini penting, karena berhubungan dengan mengimplementasikan cita-cita reformasi”, ujarnya, Jumat (04/06/2021).

Dukungan ini sebenarnya sudah dinyatakan sebelumnya oleh pemuda tersebut saat KPK datang ke Aceh pada bulan Maret 2021 silam yang pada saat itu juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan stakeholder lainnya.

“Kita komitmen mendukung semangat pemberantasan korupsi. Beberapa bulan lalu, kita dan kawan-kawan berjumpa dengan Ketua KPK untuk menyatakan dukungan. Pada saat itu juga menyerahkan buku hasil karya kita, dari mahasiswa Aceh secara simbolis”, terangnya.

Dia juga berharap dengan adanya pengawasan KPK, bisa membersihkan Aceh dari koruptor yang sangat merugikan masyarakat.

“Masyarakat hari ini rindu pemimpin yang adil, bertanggung jawab dan peduli dengan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, KPK sebagai perpanjangan tangan dari rakyat, besar harapannya agar Aceh bersih dari koruptor. Semoga amanah, selamat menjalankan tugas. Mahasiswa siap mendukung di garda terdepan”, tutupnya. (SA)

Suara Indonesia News – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan kerja ke wilayah Banten, Jum’at (4/6/2021). Dalam kegiatan itu, Jenderal Listyo Sigit meresmikan Gedung Presisi Polres Kota Tangerang dan 100 Ribu rumah untuk personel dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri.

Terkait peresmian Gedung Presisi, Jenderal Listyo Sigit berharap hal tersebut semakin meningkatkan transformasi Polri saat ini di bidang pelayanan publik sehingga mencapai kualitas yang diharapkan oleh publik. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik.

“Saya menyambut baik atas peresmian gedung baru Polres Kota Tangerang ini karena merupakan langkah nyata dalam menunjang pelaksanaan tugas Polri guna meningkatkan kualitas pelayanan publik,” kata Jenderal Listyo Sigit dalam sambutannya di Gedung Presisi Polres Kota Tangerang.

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, transformasi pelayanan publik harus menitikberatkan pada moderenisasi sarana prasarana sentra pelayanan kepolisian dengan didukung sistem manajemen mutu yang terintegrasi big data, teknologi komunikasi, dan sistem komunikasi publik, serta manajemen media yang baik.

“Semoga Polres Kota Tangerang mampu mewujudkan postur Polri yang Presisi sehingga selalu mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan mampu menjawab harapan masyarakat,” ujar Jenderal Listyo Sigit.

Disisi lain, Jenderal Listyo Sigit mengharapkan bahwa, gedung tersebut segera dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang ramah untuk para disabilitas, perempuan dan anak-anak.

Selain itu, Ia menyebut, gedung ini harus sesuai dengan cita-cita pembangunannya yakni Smart Building yang merupakan konsep mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Lalu, pelayanan di SPKT dapat terintegrasi dengan seluruh satuan fungsi pelayanan lainnya seperti pelayanan SKCK, pelayanan surat kehilangan, pelayanan perizinan kegiatan masyarakat. Tak lupa soal pemanfaatan Hotline layanan polisi 110 dan layanan masyarakat lainnya di command center.

“Sebagaimana janji saya pada saat Fit and Proper Test dengan DPR RI, bahwa kantor kepolisian akan menjadi tempat yang modern, humanis serta ramah untuk semua orang, terutama bagi kaum disabilitas, perempuan, dan anak,” tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

Untuk peresmian 100 ribu rumah personel kepolisian dan ASN, Jenderal Listyo Sigit menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberhasilan program tersebut.

Menurut Jenderal Listyo Sigit, pembangunan rumah merupakan salah satu aksi dalam konsep transformasi Polri menuju Presisi. Hal itu sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Polri.

Pemenuhan kebutuhan rumah yang dilakukan bertahap itu, kata Sigit, dapat memaksimalkan kinerja dari personel ataupun ASN. Mengingat, rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia.

“Ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, diharapkan penyimpangan perilaku anggota dapat diminimalisir dan anggota dapat fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pada saat bekerja, tidak terpikir lagi tentang keluarga di rumah karena kondisi rumah yang kurang layak,” papar eks Kadiv Propam Polri itu.

Dalam capaian program 100 hari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit memaparkan bahwa 213.526 personel atau 49,3 persen sudah memiliki rumah. 146.494 personel atau 33,7 persen personel belum mempunyai rumah. Dan 72.936 personel atau 17 persen telah menghuni Rumdin Polri.

“Polri bekerja sama dengan 35 Developer atau pengembang dan 4 Bank Pemberi Kredit dalam pemenuhan perumahan bagi PNPP melalui pembangunan rumah KPR bersubsidi dan non subsidi sebanyak 34.491 unit yang terdiri dari 17.400 unit apartemen dan 17.091 unit rumah tapak yang direncanakan akan selesai pada tahun 2024,” pungkasnya. (Hari R)

Suara Indonesia News – Surabaya. Penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bandara Juanda, telah di berlakukan sebelum terbentuknya Satgas Repatriasi, pada 26 April 2021 lalu sampai saat ini. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko usai mengikuti kegiatan Rakernis di Bali.

Penerapan SOP sesuai dengan Prokes yang di berlakukan di bandara Internasional Juanda kepada seluruh penumpang yang datang maupun pergi telah di terapkan.

Penumpang yang datang di bandara Juanda dilakukan pengecekan Suhu tubuh, pengisian kartu kewaspadaan kesehatan atau Electronic – Health Alert Card (E-HAC), apabila ada yang terdeteksi menunjukkan gejala Covid-19, maka akan langsung di bawa ke rumah sakit rujukan, untuk dilakukan test PCR dan selanjutnya akan dikarantina bila hasilnya Positif.

Sementara satgas repatriasi sendiri telah terbentuk sejak tgl 26 April 2021 lalu, diantaranya satgas repatriasi ada Pangdam V/Brawijaya, Wadan satgas 1 Kapolda Jatim, Wadan satgas 2 Sekda Prov Jatim.

Setelah terbentuk satgas repatriasi, maka seluruh penumpang atau pelaku perjalanan Internasional baik Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun Non PMI, Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang datang melalui bandara Juanda selalu di periksa oleh tim satgas, sesuai dengan SOP.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko disela waktunya mengikuti kegiatan rakernis di Bali menuturkan, pemeriksaan terhadap penumpang bandara Juanda selalu dilakukan sejak sebelum dibentuknya satgas repatriasi.

“Penerapan Prokes terhadap seluruh penumpang baik yang datang maupun pergi melalui bandara Juanda selalu dilakukan pemeriksaan dokumen dan penyelidikan epidemologi,” tutur Kabidhumas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko, Jum’at (4/6/2021).

“Kemudian di arahkan ke Asrama Haji untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan dilakukan karantina terpusat selama dua hari, dan dilakukan Swab, jika positif maka akan dirujuk ke RS Covid, namun bila negatif maka tetap dilakukan karantina setelah 2 hari,” imbuhnya.

Lebih lanjut Kombes Gatot menjelaskan, setelah para penumpang menjalani karantina di Surabaya, selanjutnya mereka melanjutkan karantina selama 3 hari yang terpusat di kabupaten/kota dan pada hari ke 5 dilakukan Swab ke 2.

“Bila positif di rujuk ke Rumah Sakit Covid daerah, bila negatif akan dipulangkan ke rumah masing-masing, untuk lakukan isolasi mandiri dan dilakukan pengawasan oleh petugas PPKM Mikro,” pungkasnya.

Sementara, dari data yang di himpun Polda Jatim, pelaku perjalanan internasional Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan WNA yang masuk ke Jawa Timur sampai hari ini tanggal 4 Juni 2021, sebanyak 12.770 kedatangan, untuk PMI 12.547 orang dan WNA 223 orang, sedangkan jumlah yang berasal dari Jawa Timur sebanyak 10.979 orang dan Luar Jawa Timur 1.791 orang.

Untuk yang masih melaksanakan Karantina di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sebanyak 628 orang. Yang negatif Covid-19 dan dipulangkan ke daerah sebanyak 11.862 orang, sedangkan yang positif covid-19 sebanyak 150 orang, dengan keterangan 80 orang sembuh, dan 70 orang masih menjalani isolasi. (Hari R)

Suara Indonesia News – Jakarta. Kebijakan Polri melakukan penyekatan pemudik saat Hari Raya Idul Fitri yang dilakukan dalam bagian Operasi Ketupat 2021 dinilai mampu membantu menekan dan mengurangi penyebaran virus corona atau Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menjelaskan, operasi penyekatan tersebut dinilai efektif ikut mencegah ledakan virus corona lantaran pada saat arus mudik dan arus balik, polisi telah melakukan pendekatan tegas namun humanis kepada masyarakat.

“Penyekatan tersebut tentu berkontribusi bagi penurunan potensi angka penyebaran Covid-19,” kata Darul saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Jum’at (4/6/2021).

Menurut Darul selain melakukan penyekatan, Polri sendiri melakukan pengetasan terhadap seluruh masyarakat dengan Swab Antigen pada saat arus mudik dan balik.

“Karena pada waktu penyekatan juga dilakukan pemeriksaan surat keterangan atau bukti negatif Covid-19,” ujar Darul.

Menurut dia, operasi penyekatan aparat kepolisian memang masih terdapat beberapa catatan untuk proses evaluasi kedepannya. Tetapi, kata Darul, dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengurangi pertumbuhan virus corona yang jauh lebih tinggi.

Dengan kata lain, apabila tidak diterapkannya kebijakan penyekatan maka pertumbuhan virus corona dewasa ini akan jauh lebih tinggi.

“Penyekatan belum sepenuhnya efektif tetapi telah membantu berkurangnya penyebaran covid dan meningkatnya jumlah orang terpapar baik di daerah tujuan mudik dan maupun dikota tempat mereka bermukim atau bekerja,” ucap Darul.

Diketahui, Polri memulai Operasi Ketupat 2021 untuk menyekat pemudik selama masa larangan berlangsung pada 6-17 Mei 2021. Kemudian dilakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) terkait hal itu sampai tanggal 31 Mei.

Titik penyekatan itu tersebar dari wilayah Sumatera Selatan hingga Bali. Adapun rincian titik yang disiapkan di masing-masing provinsi ialah, Polda Sumsel (10 titik), Polda Lampung (9 titik), Polda Banten (16 titik), Polda Metro Jaya (14 titik),

Kemudian, Polda Jawa Barat (158 titik), Polda Jawa Tengah (85 titik), Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (10 titik), Polda Jawa Timur (74 titik), dan Polda Bali (5 titik).

Kebijakan penyekatan merupakan implementasi dari adanya larangan Pemerintah terkait mudik. Hal itu dilakukan sebagai langkah pencegahan penularan virus Covid-19.

Selain pos penyekatan, Polri juga menyiapkan pos pengamanan untuk mengantisipasi terkait gangguan Kamtibmas dan Kamtibselcarlantas. (Hari R)

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Setiap daerah memiliki kerawanan tersendiri dan setiap daerah memiliki cara sendiri dalam rangka menciptakan situasi keamanan ketertiban masyarakat. Kapolsek Lemahwungkuk Iptu Muhyiddin, SH., MH., dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban serta berjalannya kegiatan masyarakat dengan melaksanakan KRYD dan Patroli Sabhara QR 4108A dalam rangka Monitoring di Wilkum Polsek Lemahwungkuk untuk Himbauan protkes dalam penanggulangan Covid-19, Jumat (04/06-2021).

Ditempat terpisah Kapolres Cirebon kota AKBP Imron Ermawan, SH., S.IK., MH, melalui Kapolsek Lemahwungkuk mengatakan “Kegiatan rutin Kepolisian dilaksanakan dengan melakukan patroli mobile dan patroli dialogis KRKYD sore dan Patroli Sabhara QR 4108A dalam rangka Monitoring tempat Jl. Pronggol depan kecamatan Lemahwungkuk pemukiman warga yang berada di Wilkum Polsek Lemahwungkuk untuk Himbauan protkes  dalam penanggulangan Covid-19,” ujarnya.

“Memberikan Himbauan Harkamtibmas dengan petugas securiti pintu masuk keraton kaspuhan  untuk selalu menggunakan masker dan selalu berjaga jarak. Memberikan Himbauan Harkamtibmas dan menjaga protkes jaga jarak dan selalu pakai masker kepada Tukang Becak disekitar lapangan kasepuhan. Memberikan Himbauan kepada warga yang berada di sekitar pasar lemahwungkuk pulasaren   dengan petugas yang jaga agar memperhatikan prokes,” tandas Iptu Muhyiddin, SH., MH.

Penanggung Jawab KRYD Polsek Lemahwungkuk Iptu Muhyiddin, SH, MH, selaku Kapolsek dan dilaksanakan  Ipda Dadang Komara, SH,   Kanit Reskrim Selaku piket Pawas. bersama gabungan piket fungsi sebanyak 2 (Dua) personil antara lain Bripka Taufiq Akbar, SH Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegambiran dan Briptu Teguh Dwi W, SH,  Unit Intelkam Polsek Lemahwungkuk, ujar Iptu Ngatidja, SH., MH, Kasubbag Humas Polres Cirebon Kota. (Hatta)