Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Singkil menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Aceh Singkil Hasanudin Aritonang, turut dihadiri oleh Bupati Aceh Singkil Dulmusrid, serta seluruh instansi pemerintahan Laporan Kebersama jajaran SKPK dan seluruh anggota DPRK Kabupaten Aceh Singkil, yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRK setempat Rabu (21/04/2021).

Dalam Pembukaan acara Ketus DPRK Aceh Singkil,.Hasanudin Aritonang menyampaikan berdasarkan Ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang pada intinya menyebutkan bahwa “Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir serta melakukan pembahasan LKPJ”.

“kaitan itu diharapkan agar Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil senantiasa menjalankan amanat dengan baik dalam membangun Kabupaten Aceh Singkil dan mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang semakin sejahtera,” ujarnya.

Rapat paripurna pembahasan LKPJ Tahun anggaran 2020 tersebut nantinya akan kembali dilakukan pembahasan dahulu sebelum memperoleh kesepakatan dan DPRD akan membuat tim khusus yang bertugas membahas LKPJ yang akan bekerja.

Sebelumnya, Bupati Aceh Singkil Dulmusrid dalam sambutannya menyatakan, LKPJ Tahun 2020 seluruh instansi pemerintahan, kepala SKPK dilakukan secara transfaran.

Dulmusrid dalam laporan menyampaikan secara rinci penggunaan anggaran baik dalam peningkatan standar kualitas kesehatan masyarakat menuju new normal, penanggulangan kerentanan sosial, pemulihan ekonomi daerah melalui perlindungan usaha mikro, kecil dan koperasi yang berbasis pertanian dan pariwisata, dan lainnya kepada DPRK Aceh Singkil.

Dikatakannya, untuk meningkatkan kesejahteraan pelayanan publik, diharapkan optimalisasi penggunaan anggaran.

Dalam hal ini melakukan penyelarasan dengan program pembangunan provinsi dan nasional. Yaitu dengan perbaikan ekonomi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kualitas pendidikan, percepatan pembangunan dari segala bidang. (Salomo)

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Bulan Ramadhan memang benar-benar memberikan barokah bukan saja bagi anggotanya, melainkan juga bagi masyarakat pada umumnya.

Di bulan yang penuh berkah ini, kegiatan rutin berbagi takjil selama Bulan Puasa ini digelar di berbagai titik, seperti di jalan Diponegoro, jalan Siliwangi, Depan Balai kota, jalan Rajawali Raya.

Pada hari Rabu (21/4) sore hari, “kami berbagi takjil, dilanjutkan buka bersama anggota S9C dan malam harinya usai taraweh menggelar peringatan hari Kartini,” ujar Pembina S9C, Djodjo Sutardjo, SE., MM,

Symphony 9 yang merupakan komunitas pelestarian pencinta tembang tembang kenangan, selain gelar kegiatan rutin tiap malam kamis, juga terus mengembangkan berbagai kompetensi sosial dan keperdulian masyarakat.

“Alhamdulillah berbagai dukungan dari anggota dan simpatisan terus tumbuh dan mengalir , sesuai visi kami bergerak sehat bersahabat dan beragam.”

Di malam kamis ini (21-04-2021),  S9C membuka acara dengan selebrasi peringatan hari Kartini secara sederhana tapi khidmat. Winy, guru SMKN Mundu Cirebon, membacakan puisi Kartini karyanya sendiri dengan penuh penghayatan yang luar biasa.

Kami juga menyampaikan terimakasih kepada para donatur Ramadhan yang telah menyalurkan donasinya secara suka rela. “Kami hanya punya ide dan gagasan, merekalah yang berperan aktif membantu kita” ujar  mantan Ketua PGRI Kota Cirebon, yang kini didapuk sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon.

Malam itu juga acara dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum UNU Cirebon, Dr. Agus Sugiarto, SH., MH., “In sha Allah malam kamis yang akan datang, kami akan mengajak dosen untuk ikut bergabung,” ujarnya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. DPP LSM Gempa Indonesia langsung tancap gas usai berita dugaan pungutan  (https://suaraindonesianews.com/news/lsm-gempa-indonesia-ungkap-dugaan-pungutan-liar-bantuan-tunai-pkh-oleh-ketua-kelompok/) menjadi perbincangan di desa Windu Jaya dan Kecamatan Sedong.

DPP LSM Gempa Indonesia yang diketuai Satori langsung melakukan audiensi dengan pendamping PKH Desa Windu Jaya dan ketua-kelompok KPM yang dilakukan di kantor desa Windu Jaya (Rabu, 21-04-2021). Acara tidak saja dihadiri pendamping PKH Desa Windu Jaya, Zaskia yang saat ini dan Yunda mantan pendamping PKH Desa Windu, juga Widi pendamping PKH Kecamatan Sedong, juga Kokom Komariah Pejabat Kuwu Desa Windu Jaya dan juga hadir dalam acara Mamat Surahmat anggota DPRD Kabupaten Cirebon fraksi Partai Demokrat, sementara DPP LSM Gempa Indonesia diwakili langsung Satori Ketua dan Abah Cholik Sekjennya, serta tak lupa hadir juga Arief Bhabinkamtibmas desa Windu Jaya.

Awalnya ketua-ketua kelompok dah hadir bahkan pendamping-pendamping PKH Desa lain sudah hadir tapi begitu tim LSM Gempa Indonesia datang langsung pulang, ungkap Satori via WhatsApp (Rabu, 21-04-2021).

Dalam pertemuan dibahas persoalan dugaan pungutan yang diminta ketua kelompok saat pengumpulan dan penarikan bantuan, juga disinggung kenapa anggota KPM tidak diijinkan untuk mengambil sendiri ke gerai ATM yang ada dan terdekat, ungkap Satori, lalu melalui rekaman audio saat audiensi, Widi pendamping PKH Kecamatan Sedong menyampaikan apa yang sudah disampaikan Satori dan meminta Zaskia pendamping PKH Desa Windu Jaya untuk menjawab permasalahan yang ada.

Zaskia dalam rekaman audio yang diterima media, menjelaskan dirinya baru menjadi pendamping PKH Desa Windu Jaya dan untuk anggota KPM tidak ada paksaan mengambil uang di gerai manapun tetapi kalo mengambil langsung dikhawatirkan kartu ATM terblokir karena salah mencet PIN dan bila terjadi maka akan butuh waktu untuk mendapat kartu ATM baru lagi, itupun tidak bisa digunakan untuk kepentingan BPNT di E-Warung hanya bantuan uangnya saja, menghindari terblokirnya kartu ATM maka disarankan untuk mengambil kolektif dengan yang lain, disamping itu juga untuk pengambilan di gerai ATM tidak bisa mengambil semua uang yang masuk, misalnya ada sisa Rp. 25 ribu tidak akan bisa terambil hanya nilai kelipatan 50 ribu saja yang terambil. Bila masih ada saldo mengendap tidak terambil selama 3 bulan maka ATM tersebut akan terblokir otomatis dari pusat. Untuk jumlah KPM PKH tidak benar sampai 500 hanya 170 KPM saja di Desa Windu Jaya.

Lebih lanjut Zaskia menjelaskan anggota KPM yang mengambil di gerai ATM otomatis melangkah kesana perlu bensin maka disepakati untuk memberikan uang bensin pada ketua kelompok, berkaitan dengan mesin EDC dari kecamatan lain, itu milik Koperasi Prima Beber yang sudah menjadi agen resmi BNI. Untuk potongan yang 25 ribu dan 50 ribu itu sebagai tanda terimakasih saja dari anggota KPM pada ketua bahkan nominalnya tidak seperti itu tapi ada pemberian setelah pencairan.

Ada pengakuan menerima pemberian tapi tidak jelas berapa yang diberikan pada ketua kelompok, juga Satori menambahkan untuk uang pengumpulan kartu ATM sudah disepakati bersama dalam musyawarah mufakat nilainya, “pungutannya menjadi tidak liar lagi tapi resmi karena hasil musyawarah mufakat”.

Satori menegaskan intinya setelah ada penambahan keterangan yang di hasilkan dari audiensi hari ini sudah ada kesimpulan  bahwa pendamping pkh dan para ketua kelompok itu benar dengan dugaan pungutan yang semakin kuat dan kami akan melanjutkan ini ke penegak hukum agar di proses sesuai dengan peraturan perundang undangan juga dalam waktu dekat akan meminta audiensi dengan dinas sosial dan agar dinsos menghadirkan mereka semua.

Abah Kholik Sekjen DPP LSM Gempa Indonesia menambahkan bahwa, terkait alasan yang dikemukakan pendamping PKH itu adalah suatu alasan klasik, intinya dalam bentuk apapun bahwa pungutan yang tidak ada dasar hukumnya itu disebut pungutan liar dan pengumpulan kartu KKS dan nomer PIN itu sudah termasuk dugaan perbuatan melanggar hukum dan kita akan laporkan kejadian penyalahgunaan wewenang dan pungutan ini karena sudah tidak sesuai dengan tupoksi sebagai pendamping yaitu bagaimana kewajibannya untuk melakukan edukasi terhadap KPM agar menjadi cerdas sehingga tidak terus bergantung dengan bantuan dari Pemerintah.

Jadi intinya semua bukti bukti yang sudah kami kantongi ini akan kami adukan ke aprat penegak hukum agar kejadian serupa tidak terjadi lagi naik di desa windu jaya ataupun daerah daerah lainnya khususnya di kabupaten cirebon  dan umumnya di negara kita tercinta ini, ungkap Abah Kholik.

“Intinya kami kritisi terkait adanya dugaan pungli dan intervensi terhadap kpm yang jelas merugikan  dan notabene KPM ini warga desa Windu Jaya tapi kenapa dengan adanya giat kami yang bertujuan membantu para kpm seakan dianggap merusak nama baik Pemdes itu kan aneh, harusnya Pemdes membela KPM supaya tidak lagi dirugikan” pungkas Satori menutup pembicaraan. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Di balik meronanya Alun-alun Kejaksan Kota Cirebon tersurat sentuhan tangan duo arsitek kebanggaan Indonesia Daliana & Florian, founder dari SHAU (Suryawinata Heinzelmann Architecture & Urbanism) di Rotterdam, Belanda dan Bandung, Indonesia.

Kolaborasi suami-istri arsitek tangguh itu melahirkan gagahnya alun-alun yang terletak jantung Kota Cirebon di Jalan Kartini, Kecamatan Kebonwaru, Kota Cirebon yang telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (21/4/2021). Waktu yang bersamaan dengan peringatan Hari Kartini.

Alun-alun seluas 1 hektare itu kini menjadi magnet warga Kota Cirebon untuk berinteraksi atau berkegiatan dengan sejumlah fasilitas seperti tempat bermain dan juga perpustakaan hadir di sana.

Adalah Daliana, salah seorang dari arsitek Alun-alun Kejaksan mengatakan, pihaknya tertarik mendesain ruang-ruang publik di Indonesia karena warga butuh lebih banyak ruang publik yang didesain dengan baik. Setelah kesuksesan desain Taman Film dan juga Alun Alun Cicendo di Bandung, mereka diminta oleh Pemprov Jabar untuk mendesain Alun-alun Kejaksan.

“Prosesnya melalui pemahaman konteks, survei,  FGD partisipatif dengan pemkot dan pemangku kepentingan, desain arsitektur kami lakukan berkoordinasi dengan Pak Gubernur, Kang Emil sampai akhirnya direalisasikan oleh kontraktor melalui tender,” ujar Daliana.

Bagi arsitek SHAU, lanjut dia, filosofi yang terkandung dalam desain dan eskterior Alun-alun Kota Cirebon  berawal dari inspirasi  gapura atau Candi Bentar yang mereka terjemahkan ke dalam bentuk plaza kontemporer.  Ditambah, lokasinya sangat unik, dikelilingi Masjid At-Taqwa, monumen bersejarah, dan ada juga PKL dan akses halte bus. Di sana terdapat undakan untuk duduk-duduk.

“Alun-alun adalah ruang publik untuk semua, sehingga ada berbagai kegiatan. Namun yang utama adalah lapangan terbuka dengan garis-garis rumput dan bata sesuai arah kiblat, gapura utama, plaza memorial untuk memberikan penghormatan kepada monumen kemerdekaan, plaza air mancur, candi microlibrary yang merupakan taman baca, shelter PKL, taman bermain, dan tempat parkir terutama untuk Masjid,” tutur Daliana.

Adapun material bata merah digunakan agar sesuai dengan warna Candi Bentar yang mereka referensikan. Selain itu juga terasa familiar untuk warga Cirebon.

Di sisi lain, Daliana mengaku ada kesulitan dan tantangan dalam merancang Alun-alun tersebut.

“Kesulitan dan tantangannya adalah bahwa Alun-alun Kejaksan ini sangat penting untuk semua dan lokasinya strategis, maka banyak sekali permintaan dari berbagai pihak,” ujar dia.

Misalnya, lanjut dia, masjid membutuhkan parkir dan lapangan, RTH minimal 30 persen yang mana tercapai, serta kebutuhan ruang publik dengan berbagai kegiatan mulai dari bermain, membaca, plaza-plaza perlu didesain dengan sangat baik.

Menurut dia, Plaza Memorial didesain melibatkan partisipasi sejarawan dan budayawan setempat.

Diakui dia, adanya basement menjadi tantangan tersendiri. Penataan PKL di lokasi juga diperlukan.

“Maka sebenarnya perancangan Alun-alun Kejaksan ini sebenarnya cukup kompleks. Tapi semua itu terbayar karena kami senang  Pemprov dan Pemkot Cirebon selalu mendukung dengan baik,” ucapnya.

Selebihnya, usai diresmikannya Alun-alun Kejaksan Daliana berharap agar warga bersedia menjaga Alun-alun Kejaksan dengan sangat baik. Daliana pun berharap Pemkot Cirebon bersedia memberikan perhatian dan anggaran untuk merawat dengan baik.

Untuk diketahui, Florian & Daliana adalah pasangan arsitek, founder dari SHAU di Rotterdam, Belanda dan Bandung, Indonesia. Daliana -arsitek perempuan Indonesia yang merupakan ‘100 Wanita dalam Arsitektur 2021 versi Architizer’- pendidikan sarjananya di Jakarta, sedangkan Florian -arsitek Jerman- pendidikan sarjananya di Munich, Jerman. Mereka berdua kuliah S2 di Berlage, Rotterdam, Belanda sebelum mendirikan SHAU bersama-sama.

Tahun ini SHAU mendapatkan Archdaily Building of the Year award 2021. Beberapa prestasi lain termasuk Architizer A+ Award 2020 & 2017, dan juga shortlist Aga Khan Award 2019. (Sendi / Humas Jabar)

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan operasional gedung Creative Center Jawa Barat di Jalan Siliwangi No14, Kota Cirebon, Rabu (21/4/2021).

Kini, gedung bekas kantor BKPP (Bakorwil) Wilayah III dapat dipakai pertunjukkan seni budaya, kreasi, workshop, ruang pameran, seminar hingga olahraga. Tak hanya bagi warga Cirebon, Creative Center Jabar dapat dimanfaatkan warga Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan).

“Silakan yang mengisi tempat ini diatur secara adil. Seluruh masyarakat Ciayumajakuning harus memanfaatkannya secara maksimal,” ujar Gubernur.

Kang Emil – sapaan karib Ridwan Kamil – tak ingin gedung dengan luas lahan 27.315 meter persegi sampai kosong alias tidak digunakan. Ia lebih baik melihat berebut tempat ketimbang tidak ada yang mau datang, asalkan tetap dilakukan dengan prokes COVID-19 ketat.

“Jangan sampai ruang kreasi ini tidak dipakai. Mending berebut daripada kosong tidak ada yang mau datang. Silakan mau pameran batik, olahraga, kesenian, seminar apapun selama tujuannya baik,” sebutnya.

Ia menceritakan, setelah Pemerintah Pusat menghapus Bakorwil gedungnya tidak terawat dan sayang bila tidak dimanfaatkan. Untuk itu Kang Emil memutuskan kompleks tersebut harus memberikan manfaat untuk warga.

Gubernur mengungkapkan alasan dibangunnya Gedung Creative Center Jabar ini. Menurutnya, Pemda Provinsi Jabar ingin meningkatkan kualitas peradaban bangsa dengan menginvestasikan semua yang dimiliki untuk kemajuan generasi muda.

“Kalau Indonesia mau jadi bangsa kuat, maka dari sekarang kita harus investasikan semua yang kita punya untuk kemajuan generasi muda,” tutupnya. (Sendi/Humas Jabar)

Suara Indonesia News – Raha. Sopir-sopir truk yang biasa mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Warangga di kota Raha kabupaten Muna, dibuat geleng-geleng kepala. Mereka seolah dihantui beberapa preman di areal SPBU yang kerap bolak-balik menenteng jerigen untuk diisi solar subsidi. Maraknya preman sekaligus calo solar subsidi di SPBU Warangga tersebut terbilang meresahkan. Selain gemar menerobos antrian dan melakukan pengisian BBM di jerigen, sekelompok preman itu juga kerap mengintimidasi sopir truk yang lebih dulu melakukan antrian pengisian solar subsidi.

Salah seorang sopir truk pemakai solar subsidi yang minta identitasnya dirahasiakan, menuturkan, ia dan rekan seprofesinya selalu terusik manakala hendak mengisi bahan bakar di SPBU Warangga. Katanya, kelakuan para preman di areal SPBU tersebut sudah sangat meresahkan ia dan rekan seprofesinya yang lain. (21/04-2021)

“Pihak kepolisian harus menindak preman-preman ini. Mereka tidak mementingkan antrian mobil umum pengguna solar subsidi. Malah seenaknya minta jerigennya diisikan solar subsidi. Itu jelas-jelas melanggar,” geramnya.

Sopir truk pengguna solar itu meminta aparat penegak hukum segera menertibkan ataupun menindak para preman yang kerap meresahkan di SPBU Warangga. Ulah preman sekaligus calo solar subsidi tersebut tidak boleh dibiarkan. Katanya, pihak kepolisian harus sering turun memantau ke lokasi, utamanya di waktu-waktu pengantaran solar subsidi ke SPBU Warangga. Yakni, hari Selasa, Kamis dan Sabtu alias tiga kali dalam seminggu.

“Tidak boleh ada pembiaran. Apalagi di SPBU itu memang sudah tidak boleh lagi melakukan pengisian di jerigen,” pintanya. (Ad/Rilis)

Suara Indonesia News – Gresik. Polres Gresik akan melakukan Penyekatan arus mudik lebaran atau Idul Fitri 1442 hijriah untuk melaksanakan instruksi pemerintah tentang larangan mudik.

“Untuk mudik lebaran nanti akan ada beberapa titik Penyekatan di wilayah Gresik. Polres Gresik siap mendukung kebijakan larangan mudik pada tanggal 6-17 Mei 2021,” ucap Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto S.H. S.I.K.

Ia mengatakan untuk skema Penyekatannya masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi nanti.

Guna mempersiapkan jelang libur hari raya Idul Fitri Polres Gresik bersama pihak terkait mempersiapkan operasi ketupat dan penyekatan di beberapa titik. Hal ini untuk antisipasi arus mudik dan penyebaran Covid-19. Rabu (21/04/2021).

Bertempat di Aula Sarja Arya Racana Lt.III Polres Gresik Jl. Dr. Wahidin SH Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto menggelar rapat koordinasi bersama Bupati Fandi Akhmad Yani dan Dandim 0817 Letkol Inf Taufik Ismail. Sebelumnya, mereka mengikuti video conference arahan Kapolri dan Kementerian terkait, soal kesiapan pengamanan libur lebaran.

AKBP Arief Fitrianto dalam penekanannya mengatakan, pihaknya akan segera mempersiapkan operasi ketupat. Kemudian menentukan titik-titik penyekatan dan pendirian pos pengamanan.

“Untuk larangan mudik akan terus disosialisasikan secara massif. Berkolaborasi antara satuan Binmas dan Intel, dengan cara membuat ajakan dan statement tokoh agama serta tokoh masyarakat,” kata Alumnus Akpol 2001 itu.

Untuk diketahui, pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik, kecuali wilayah aglomerasi. Yakni 6-17 Mei 2021. Gresik sendiri masuk rayon 1 aglomerasi Jawa Timur. Bersama Surabaya, Mojokerto dan Sidoarjo.

Sementara itu, untuk memastikan kondimusifitas kamtibmas selama ramadan, Polres Gresik menggencarkan patroli kewilayahan. Patroli pada jam dan lokasi rawan seperti toko emas, bank, mall, pasar dan objek vital lainnya.

“Adapun gangguan kamtibmas yang perlu diantisipasi selama bulan puasa di antaranya kasus 3C (Curat, curas dan curanmor), balapan liar, petasan, kebakaran, minuman keras. Kita akan perkut koordinasi dengan stakehokders yang lain,” imbuhnya. (Hari Riswanto)