Suara Indonesia News – Gresik. Upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan reformasi birokrasi diwujudkan dengan adanya program MPP (Mall Pelayanan Publik) di seluruh kabupaten dan kota. Saat ini sudah terdapat 40 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di Kabupaten Gresik, Gedung MPP yang berlokasi di Jalan Wahidin Sudirohusodo, Gresik, diresmikan langsung oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Prof. Diah Natalisa, didampingi Bupati Gresik H. Fandi Ahmad Yani dan Wakil Bupati Gresik Dra. Hj. Aminatun Habibah M.Pd. serta puluhan pejabat di lingkungan Pemda Gresik. MPP ini merupakan bentuk gebrakan baru pelayanan publik berbasis IT dan mendorong kecepatan dan percepatan layanan.

Bupati H. Fandi Ahmad Yani mendorong adanya MPP ini bisa mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Sehingga akses masyarakat semakin termudahkan.

“Tidak hanya ada, namun bisa dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat di kabupaten Gresik untuk menuju perubahan Gresik yang lebih baik. Dengan diimbangi dengan peningkatan pelayanan oleh birokrasi pemerintahan,” katanya

Bupati Gus Yani mengungkapkan, MPP ini juga bisa menjadi salah satu akses informasi publik yang telah tertuang dalam UU. No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang ditopang oleh kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan melibatkan masyarakat.

Sementara itu, Prof. Diah Natalisa menyampaikan bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang optimal. Sarana dan prasarana yang ada di gedung MPP harus terus ditingkatkan.

“MPP ini juga harus dibarengi dengan peningkatan Sumber Daya Aparatur yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta pengawasan dan inovasi yang berkelanjutan.” jelas Kemenpan RB Diah Natalisa saat Resmikan MPP, Rabu (7/4/2021)

Sebagai catatan, MPP tersebar di seluruh kabupaten dan kota bertujuan untuk pembenahan birokrasi dan mempercepat pelayanan publik yang efisien. Hal ini guna meningkatkan kinerja pemerintah dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. (Hari R)

Suara Indonesia News – Gunungsitoli. Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan I (KSOP) Gunungsitoli Merdi Loi,SE,MM. dengan rombongannya bersama Kapos Polisi Pelabuhan I (KP3) Gunungsitoli Sopani Daeli mengamankan satu Unit Mobil Pick up bernomor Polisi BK 8394 SJ. di Pelabuhan I Gunungsitoli karena bermuatan  Barang Babi Hutan (Celeng), Rabu (07/04/2021).

Merdi Loi mengatakan bahwa Pihaknya Otoritas KSOP Pelabuhan I Gunungsitoli  telah Kolaborasi dengan Pihak Kepolisian /KP3 Pelabuhan untuk  melaksanakan Pengawasan Ketat  dan Pemeriksaan pada setiap Kapal yang Datang di Pelabuhan I Gunungsitoli termasuk Pemeriksaan kendaraan, Maka dari hasil pemeriksaan dan pengawasan kita adanya  kerjasama yang baik, kita  dapatkan Satu Unit Mobil   Pikc Up bernomor Polisi BK 8394 SJ jelas bermuatan Daging Babi Hutan ( Celeng) yang tidak lengkap Dokumen/tidak  punya izin.

Tambahnya Merdi Lo,i  mengatakan bahwa ketika Pihaknya Sebagai Stake Holder Otoritas Pelabuhan I Gunungsitoli, Sesuai dengan Mekanisme yang ada bahwa Mobil Pick Up yang bermuatan Daging Babi Hutan tersebut kita Serahkan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunungsitoli yang Mewakilinya Frans Nainggolan, hal tersebut sesuai Surat Intruksi Walikota Gunungsitoli No. 520/1/Diskeptan 2021 tentang Pemasukan Ternak Babi ke Wilayah Kota Gunungsitoli, ucapnya.

Ketika Pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bidang Peternakan  Kota Gunungsitoli menerima Mobil Pick Up yang bermuatan Daging Babi Hutan tersebut, Pihaknya menyerahkan kepada Pihak Kantor Karantina Hewan dan Tumbuhan yang beralamat di Jln Magiao Kelurahan Saombo Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara.

Ketika hal tersebut di Konfirmasi kepada  Kepala Karantina Hewan dan Tumbuhan Bernama Fauzi Membenarkan bahwa Pihaknya telah menerima Satu Unit Mobil Pick Up bernomor Polisi BK 8394 SJ dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunungsitoli yang bermuatan Daging Babi Hutan

(Celeng) dan hal tersebut tidak Lengkap Dokumen dan melanggar Intruksi Walikota Gunungsitoli No.520/1/Diskeptan Tahun 2021 dan Undang -Undang No.21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan.

Lanjutnya Fauzi mengatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Mobil Pick Up yang bermuatan Daging Babi Hutan ( Celeng) tersebut, tidak mempunyai Dokumen izin dan  Pihaknya menolak /mengembalikan Barang tersebut ke Daerah Asalnya, ucapnya Fauzi mengakhiri.

Tanggapan Kabid Bidang Ketahanan Pangan bidang  peternakan Kota Gunungsitoli Ediroto Zebua mengatakan bahwa  Pemasukan  Daging Babi Hutan tersebut di Wilayah Kota Gunungsitoli sudah di tutup izinnya, tegasnya. (Aro Ndraha)

Suara Indonesia News – Jakarta. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan layanan tanpa turun (lantatur) atau drive thru di Medan, Sumatera Utara, Rabu (7/4/2021).

Dalam peninjauannya, Kapolri dan Panglima ditemani oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, Kapolri dan Panglima mengapresiasi pelayanan vaksinasi COVID-19 dengan sistem drive thru. Kedua jenderal ini pun menyampaikan inovasi ini bisa menjadi role model di wilayah lain.

“Kapolri dan Panglima mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi dengan sistem drive thru dan bisa dijadikan role model di tempat lain,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo dalam keterangannya.

Irjen Pol Argo menambahkan, vaksinasi COVID-19 diharapkan dapat membentuk imunitas tubuh. Meskipun sudah divaksin, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyampaikan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kapolri dan Panglima berharap program vaksinasi nasional dapat membentuk herd imunity. Meskipun sudah divaksin tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan,” ungkapnya. (Hari R)

Suara Indonesia News – Tuban. Aparat Gabungan dari Polres Tuban, BNNK serta petugas Lapas Melaksanakan razia di dalam sel warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tuban, Selasa (06/04/2021) malam.

Kegiatan tersebut dalam rangka menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI nomor PAS.2-PK.02.10.02-143 tanggal 1 April 2021 perihal razia serentak guna meningkatkan koordinasi dan kewaspadaan terhadap gangguan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban Siswarno, Amd., I.P., S.H., M.H., Kepala BBN Kabupaten Tuban AKBP I Made Arjana, S.H., M.H., Kabag Ops Polres Tuban Kompol Budi Santoso, S.H., M.H., Kasat Sabhara AKP Chakim Amrullah, S.H., M.H., Kasat Narkoba AKP Daky Dzul Qornain, S.H., Anggota Polres Tuban, Anggota BNNK Tuban, serta Anggota Lapas Kelas II B Tuban.

“Kegiatan penggeledahan ini adalah rangkaian acara dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan yg ke 57 tahun 2021” Ucap Kalapas Siswarno

Menurutnya Kalapas, dalam dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pihaknya menggandeng Kepolisian Resor Tuban serta BNNK untuk melaksanakan Razia yang  difokuskan pada narkoba maupun barang berbahaya.

“Kita menggandeng Polres Tuban serta BNNK dengan sasaran Narkoba maupun barang-barang berbahaya juga Deteksi dini Keamanan dan Ketertiban di dalam lapas serta terciptanya Sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum,” imbuh Siswarno

Tak hanya melakukan razia dalam ruang sel, petugas juga melakukan pemeriksaan satu persatu terhadap narapida.

Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono, S.I.K., S.H., M.H., melalui Kabagops Polres Tuban Kompol Budi Santoso, S.H., M.H., saat penggeledahan mengatakan bahwa pihaknya membackup kegiatan yang di laksanakan oleh Kepala Lapas dalam rangka penggeledahan di ruang sel Lapas Kelas II B Tuban.

“Dalam razia ini Kita melibatkan 15 Personel untuk membackup kegiatan penggeledahan yang dilaksanakan Lapas Tuban,” ucap Kompol Budi. (Hari R)

Suara Indonesia News – Jakarta. Berdasarkan hasil rapat DPP Partai UKM, Senin 5 April 2021 yang dihadiri H. Bustan Pinrang Ketua Umum DPP Partai UKM dan Syafrudin Budiman SIP Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM. Diputusan Partai UKM untuk terus mengikuti tahapan Verifikasi Adminitrasi Departemen Hukum dan HAM {Depkumham) tahun 2022.

Dimana sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU No 2/2008) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

“Selaku Ketua Umum DPP Partai UKM kami tegaskan bahwa Partai UKM akan mengikuti seluruh tahapan Verifikasi Adminitrasi Depkumham tahun 2022. Kami menugaskan Syafrudin Budiman SIP Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM untuk mempersiapkan syarat dan kebutuhan Verifikasi Adminitrasi Depkumham,” kata H. Bustan Pinrang Ketua Umum DPP Partai UKM saat diwawancarai, Rabu (07/04/2021).

Didampingi Syafrudin Budiman Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM, Bustan memberikan semangat kepada anggota dan kader Untuk terus semangat mengikuti Verifikasi Adminitrasi Depkumham. Ia berharap semua bisa dipersiapkan, baik segala persyaratan Verifikasi Adminitrasi Departemen Hukum dan HAM dan mempersiapkan AD/ART untuk dibawa ke Notaris agar disahkan.

“Insya Allah pada tanggal 21 April 2021 akan ada Rapat Pleno DPP untuk penetapan komposisi kepengurusan dan penetapan finalisasi AD/ART Partai UKM. Rencananya pada 25 April 2021 AD/ART dan komposisi kepengurusan awal akan dibawa ke notaris untuk disahkan,” terang Bustan sapaan akrabnya.

Bustan juga meminta kepada jajaran DPP Partai UKM mensolidkan 34 DPW Propinsi Partai UKM se Indonesia. Bahkan mulai saat ini diperkenankan dan diharapkan kepada DPW Partai UKM membentuk struktur kepengurusan DPD-DPD Partai UKM Kabupaten/Kota se Indonesia.

“Bagi DPD-DPD Kabupaten Kota yang sudah terbentuk untuk terus bergerak membentuk DPC-DPC Partai UKM tingkat Kecamatan. Kepada seluruh Inisiator DPW dan DPD Partai UKM se Indonesia untuk terus mengabarkan berita-berita Partai UKM ke sosial media Facebook, WA, Twitter dan lainnya,” tandas Bustan. (GD)

Suara Indonesia News – Gresik. Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, S.H., S.I.K., M.M memerintahkan anggotanya untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan di markas komando (mako) di wilayahnya. Itu dilakukan menyusul peristiwa penyerangan di Mabes Polri, oleh terduga teroris pada hari Rabu (31/03/2021) kemarin.

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto S.H S.I.K M.M mengungkapkan, pihaknya tidak mau underestimate, meskipun wilayah Kabupaten Gresik aman dan kondusif. Sehingga anggotanya harus tetap waspada dan siap siaga.

“Kita tidak mau underestimate, penjagaan dan pengamanan harus terus ditingkatkan. Terutama pengamanan mako, baik Mako Polres maupun mako polsek jajaran,” kata Alumnus Akpol 2001. Rabu (07/04/2021).

Kapolres Gresik AKBP Arief fitrianto, S.H. S.I.K. M.M. mengatakan, “Penjagaan di Markas Komando (Mako) Polres Gresik sudah lakukan tiap saat namun perlu ditingkatkan pengecekan keamanan di setiap titik terutama pintu keluar masuk Mako,” kata Alumnus Akpol 2001.

Setiap pengunjung yang mendatangi Polres, akan diperiksa terlebih dahulu, terutama barang-barang yang dibawanya. Semua barang yang dibawa dilakukan pengecekan oleh petugas. Bahkan,sebelum masuk pengunjung dipersilahkan menyampaikan maksud dan tujuan lewat speaker yg sudah disediakan kemudian  orang tersebutjuga diperiksa,baik barang bawaan dan sebagainya.

“Kita sebenarnya sudah memiliki Standar Operasional (SOP), tentang bagaimana melayani masyarakat dan mengamankan markas komando. Kita sudah siapkan semua, bagaimana tim kita yang mengawasi, bagaimana tim kita yang melayani,” ungkap mantan Kapolres Ponorogo.

Tidak hanya di Markas Polres Gresik, ia memerintahkan semua markas Polsek untuk meningkatkan keamanan dan penjagaannya.

“Kita menyampaikan mohon maaf dulu kepada masyarakat semua yang datang ke Polres atau Polsek untuk meminta pelayanan ke kita. Kita akan lakukan pengecekan. Ya bagi yang bawa tas, bawa ini itu kita cek. Mungkin lebih ketat lagi dari sebelumnya ya,” imbuhnya.

Selain pengecekan pengunjung, petugas yang berjaga juga diperintahkan untuk rutin melakukan pemantauan aktivitas di jalur keluar masuk Polres Gresik melalui CCTV.

“Kita siapkan untuk bersiaga senjata laras panjang di pos penjagaan Mako, kemudian kita kasih pengaman (rompi anti peluru), petugas juga selalu memonitor melalui CCTV khususnya di jalur keluar masuk,” pungkas nya. (Hari R)