Suara Indonesia News – Kota Tebing Tinggi. Wali Kota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan,M M didampingi Sekertaris daerah Muhammad Dimiyathi dan Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian melakukan kunjungan kerja / KUNKER  ke Kantor Bupati Serdang Bedagai.

Kunjungan kerja, sekaligus dalam rangka memberi ucapan selamat bertugas kepada Bupati Serdang Bedagai yang baru  H. Darma Wijaya dan Wakil Bupati Serdang Bedagai H. Adlin Umar Yusri Tambunan,Sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Di Kabupaten Serdang Bedagai  Senin (01/03) di Ruang Kerja Bupati Serdang Bedagai.

Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bentuk silaturahmi dan sebagai perwujudan kerja sama antara Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai,

Harapan dari kami adalah apa yang sudah menjadi kerja sama ,  hendaknya tetap  dilanjutkan, seperti di bidang pertanian dan air minum, mengenai pertanian khususnya dibidang pangan (padi), kota Tebing Tinggi bergantung pada beras dari Kabupaten Serdang bedagai untuk konsumsi warga kota Tebing Tinggi.

Kami juga mencoba mengembangkan air minum regional bersama Pemerintah Pusat, Provinsi, kota Tebing Tinggi, kabupatenSerdang bedagei terutama di jalan Lintas Kampung Pon, Sei Rampah, hal ini diharapkan terus berlanjut lebih bagus kedepannya,” jelas Wali Kota Tebing Tinggi.

untuk saling membina UMKM dan berkolaborasi dalam mengembangkan UMKM.  marilah kita  bersama-sama membina UMKM dan mudah-mudahan bisa menjadi tuan rumah untuk berkolaborasi, ujar Wali  Kota Tinggi.

Walikota mengatakan dalam bidang kesehatan dan pendidikan Pemerintah Kota Tebing Tinggi siap membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga kabupaten serdang bedagai,  jika ingin berobat atau bersekolah di Kota Tebing Tinggi. ”

Untuk dalam bidang kesehatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi juga mempersilahkan  jika ada warga kabupaten serdang bedagai yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, kami membuka peluang seluas-luasnya bagi warga kabupaten Serdang bedagei untuk  hal tersebut,  jelas Wali Kota.

Sementara Bupati Serdang bedagai H. Dharma Wijaya menyambut baik kunjungan Wali Kota Tebing Tinggi, dan sangat berharap kerjasama yang selama ini dilakukan  hendaknya  terus dapat  ditingkatkan. (Julian)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Badan SAR Nasional (Basarnas) Jawa Barat melatih puluhan potensi SAR untuk bersiaga di wilayah pantura Cirebon dan Indramayu. Hal tersebut dilakukan lantaran daerah itu sering dilanda bencana beberapa waktu terakhir ini.

Kepala Basarnas Jawa Barat Deden Ridwansah mengatakan, keberadaan potensi SAR sangat membantu kinerja Basarnas lantaran keterbatasan jumlah anggota.

“Mereka dibina untuk menyelamatkan korban pada pertolongan pertama. Jumlah potensi SAR sebanyak 30 orang, mungkin ke depannya akan ada di wilayah Cirebon,” kata Deden di Pos SAR Cirebon, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Senin (1/3/2021).

Bila terjadi peristiwa di wilayah Kabupaten Indramayu dan anggota dari Pos SAR Cirebon serta Kantor SAR Bandung tidak mampu tiba di lokasi secepat mungkin, nantinya, potensi SAR tersebut bakal melakukan pertolongan pertama sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) operasi pencarian dan pertolongan.

Sebagai upaya meningkatkan kompetensi, potensi SAR akan dibekali ilmu sesuai dengan SOP dan nantinya pun bakal diterbitkan surat keterangan telah berkompeten melakukan pencarian dan pertolongan. “Mereka nanti akan mengikuti uji kompetensi,” kata Deden.

Deden mengatakan, Jawa Barat sering ditimpa bencana. Terutama di wilayah pantura, berpotensi banjir rob, banjir, longsor, tsunami, dan bencana gunung meletus.  “Perlu kesiapan dari semua pihak, termasuk masyarakat,” katanya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi V Bambang Hermanto mengatakan, sumber daya manusia (SDM) Basarnas masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah Cirebon dan Indramayu.

Menurutnya, kekuatan Basarnas melalui potensi SAR perlu ditambah seiring dengan sering terjadinya bencana.

“Masyarakat yang sekiranya mampu menjadi potensi SAR dipersilahkan. Sehingga ketika ada kejadian yang di mana Basarnas jauh, potensi ini bisa melakukan pertolongan pertama,” katanya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Jakarta. Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menyebut kerumunan warga di Maumere  yang terjadi saat Presiden Joko Widodo melintas tidak ada basis yang elementer adanya peristiwa pidana.

Kerumunan terjadi tanpa kesengajaan. Masyarakat datang secara spontan, tanpa ada undangan.

Karena itu, menurut Indriyanto, wajar Polisi menolak laporan masyarakat atas peritiwa kerumunan di Maumere.

Sedangkan kerumunan yang terjadi saat RS dinilai oleh Pakar Hukum Pidana UI memang ada unsur niat yang melakukan pelanggaran hukum atas larangan normalnya.

“Memang ada niat melakukan pelanggaran hukum atas larangan normalnya,” ujar Indriyanto dalam keteranganya, Senin (1/3-03 -2021).

Sehingga permintaan pembebasan terhadap RS tersebut menurut Indriyanto   jelas tidak beralasan.

“Karena penahanan RS (Rizieq Shihab) justru ada basis elementer, niat yang kuat untuk melakukan pelanggaran atas larangan dalam regulasi, yaitu tindak pidana,”jelas Pakar Hukum Pidana UI ini.

Disisi lain kata Indriyanto kerumunan warga saat menyambut Presiden Joko Widodo tidak bisa menjadi dalih untuk membebaskan Rizieq Syihab dari proses hukum.

Pasalnya, Eks wakil ketua Pansel Calon Pimpinan (Capim) KPK ini berpandangan, kerumunan di Maumere dan di Petamburan saat Rizieq menikahkan anaknya adalah hal yang berbeda.

Indriyanto menekankan tidak ada ajakan saat kerumunan warga di Maumere ketika menyabut Presiden Jokowi. (Hari R)

Suara Indonesia News – Gresik. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan Senjata Api (senpi), Wakapolres Gresik Kompol Eko Iskandar S.H., S.I.K. M.Si. bersama Kasi Propam Polres Gresik IPDA Suharto S.H melakukan pemeriksaan Senpi anggota Polres Gresik dan Polsek Jajaran.

Pengecekan meliputi surat-surat senpi dan kebersihan senpi. “Tujuannya untuk memastikan senpi dinas atau yang dipegang anggota siap pakai dan digunakan,” ucap Wakapolres Gresik didampingi Kasi Propam Polres Gresik IPDA Suharto S.H dan Kasubag Sarpras Bag Sumda M. Zainudin. Senin, (01/03/2021).

Wakapolres Gresik KOMPOL Eko Iskandar menambahkan, jika surat-surat dalam kondisi mati maka senpi tersebut akan diambil. “Jika surat senpi maupun kebersihan senpi tidak diperhatikan, maka senpi tersebut akan ditarik. Itu sudah menjadi sanksi bagi anggota,” terangnya.

Kompol Eko Iskandar juga mengatakan, untuk anggota yang memegang senpi juga harus memenuhi syarat. Seperti lulus ujian psikotes atau psikologi kemudian uji praktek menembak.

“Itu syarat yang harus dilalui oleh anggota. Nantinya pemeriksaan senpi ini juga akan terus dilakukan secara berkala,” ucapnya.

“Pemeriksaan senpi juga untuk mengantisipasi penyalahgunaan senpi oleh anggota,” tegasnya.

Kasi Propam Polres Gresik IPDA Suharto S.H. menyatakan, ada 49 senpi yang di tarik karena masa berlaku habis.

Selain memeriksa kondisi fisik senjata, pihaknya juga mengecek administrasi penggunaan senjata api para anggotanya. Hal itu agar kepemilikan senjata ini jelas dan terdata.

“Dan juga kami mengecek administrasi kepada kepemilikan senjata api tersebut, apakah sudah kadaluarsa apa tidak,” ucapnya.

Ditempat terpisah Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto S.H., S.I.K., M.M. menambahkan  kepada seluruh personil yang membawa senjata api bisa menggunakannya secara profesional dan sesuai SOP (Standar Opersional Prosedur).

Tak sampai disitu saja ia juga menegaskan kepada anggota yang memegang senpi agar selalu waspada dan tidak ceroboh dalam membawa maupun menggunakan senjata api.

“Gunakan senjata api sebaik mungkin dan pedomani Standar Opersional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan jangan dipergunakan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan kesatuan,” pungkas AKBP Arief Fitrianto. (Hari R)

Suara Indonesia News – Gresik. Pemerintah Desa Wotansari Kec. Balongpanggang terus melakukan langkah preventif di sejumlah lokasi rawan bencana. Hal itu tertuang dengan di bentuknya Destana (Desa Tangguh Bencana)

Kapten Inf M. Zainudin S.H. (Danramil 0817/09 Balongpanggang), hadir dalam kegiatan pembentukan Destana mendampingi Saifulah Lumaela (Staf PK BPBP Jatim) bersama M.Yusuf Ansory S.sos. M.M (Camat Balongpanggang), AKP Tulus S.H (Kapolsek Balongpanggang)dan

Hariyono S.P (Kades Wotansari Kec Balongpanggang) beserta Para Perangkat Desanya. Senin (01/03/21).

Pada pelaksanaan pembentukan Desa Tangguh Becana secara simbolis diadakan Penyerahan masker dan Penanaman Pohon Mangga oleh Saifulah Lumaela (Staf PK BPBP Jatim) bersama Muspika Balongpanggang sebagai bentuk dan contoh kepada Masyarakat bahwa peduli lingkungan sangatlah penting bagi wilayah yang rawan bencana.

Saifulah Lumaela (Staf PK BPBP Jatim) mengatakan “Nanti masyarakat sangat diharapkan, kepedulian akan kebencanaan atau penanggulangan bencana yang ada di lingkungannya,” katanya.

Kapten Inf M. Zainudin S.H. (Danramil Balongpanggang) seusai pelaksanaan penanaman pohon mengatakan, “Koramil 0817/09 Balongpanggang sangat mendukung terbentuknya Destana di Desa Wotansari, terbentuknya Destana Demi meminimalisir Dampak bencana banjir diwilayah, kami siap menbantu bekerja bersama masyarakat demi mengurangi resiko bencana diwilayah Balongpanggang,” ungkapnya Kapt Inf M. Zainudin. (Hari R)

Suara Indonesia News – Surabaya. Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta melaksanakan silaturahmi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. H. Herri Swantoro, SH., MH Dalam Rangka Kolaborasi terkait Sistem Peradilan Pidana dan Tindak Lanjut Satgas Mafia Tanah.  Bertempat di Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Jalan Sumatera No. 42 Surabaya.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi, Panitera Pengadilan Tinggi, Sekertaris Pengadilan Tinggi dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim serta Pejabat Utama Polda Jatim.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta menuturkan, hari ini kami melaksanakan silaturahmi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Ini dalam rangka kolaborasi terkait Sistem Peradilan Pidana dan Tindak Lanjut Satgas Mafia Tanah di Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

“Polda Jatim siap berkolaborasi dengan Pengadilan tinggi Surabaya dalam hal Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System. Serta pengamanan dan pengawalan dalam pelaksanaan eksekusi,” jelasnya. Senin (01/03/2021)

Selain itu, Kapolda Jatim dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya menambahkan, kami selalu berkoordinasi terkait tindak lanjut Satgas Mafia Tanah yang sudah dibentuk dan saat ini sudah menempuh tahapan rapat koordinasi awal.

“Kami juga menghimbau kepada masyarakat, jika ada mafia tanah yang merugikan masyarakat segera dilaporkan ke Polda Jatim. Nantinya akan disikapi juga oleh Pengadilan Tinggi,” terangnya.

Kegiatan berlangsung dalam keadaan tertib dan aman serta tetap mematuhi Protokol Kesehatan. (Hari R)

Suara Indonesia News – Pariaman. Indonesia pada tahun 2020 terjadi bencana yang sangat mempengaruhi siklus pertumbuhan baik di ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat sampai kepada hal pendidikan sebagai generasi penerus negara untuk bersaing dengan bangsa lainnya, tentunya hal ini tidak menjadi keinginan bersama. Oleh karena itu pemerintah pusat sampai kepada lembaga-lembaga lain bekerjasama mempercepat penanganan untuk keluar kasus corona ini. (01/03/21),

Pemerintah telah hadir dengan mengadakan bantuan sosial sampai kepada penanganan secara cepat untuk menghilangkan dan menghambat virus tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaan banyaknya oknum-oknum yang menjadikan wabah ini menjadikan pemasukan pribadi atau golongan, contohnya untuk bansos masyarakat di korupsi oleh salah satu Kementerian yang ada di kabinet presiden Jokowi, serta adanya korupsi alkes untuk penanganan corona.

Salah satu organisasi kemahasiswaan Lingkaran Mahasiswa piaman (LIMAPIA) sebagai Mahasiswa untuk agent of control Sosial mengakat bicara terkait dugaan Korupsi yang ada di provinsi Sumbar atas analisis dan kajiannya yang bersumber dari temuan BPK laporan keuangan penanggulangan Covid-19 tahun anggaran 2020 di provinsi Sumatra Barat.

Putra yang dikenal sebagai aktivis yang bernama rahman mengatakan, saya ucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat sampai kepada pemerintah provinsi yang telah hadir dan antusias untuk membantu masyarakat akan penanganan covid 19 akan tetapi saya sangat mengecam dengan kejadian apa yang ditemukan oleh BPK atas audit keuangan penanggulangan covid 19 tahun 2020 hal ini benar laknat dan tidak mempunyai kemanusiaan atas perilaku dengan dugaan mark UP atau dugaan korupsi pengadaan Alkes yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu hasil kajian kami sebagai mahasiswa agent of control sosial pemerintah sumbar harus segera memberikan hukuman atau pemberhentian terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaangunaan anggaran covid 19 sebesar 150M dan dikembalikan 10 milyar. Hal ini kami melihat adanya pelanggaran yang dilakukan oknum yang mempunyai kekuasaan  untuk menyalurkan dana covid 19. Kami menganalisis atas perbuatan tersebut oknum harus diberikan sanksi administratif atau harus diberhentikan sekarang juga sebab telah melanggar PMK 43 tahun 2020 yang seharusnya memberikan pembayaran secara langsung harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur sesuai aturan pemprov sumatra Barat yang tidak memberikan pembayaran secara tunai sebab akan menjadi prasangka itu menjadi liar, maka saya sangat setuju kepada pemprov sumbar yang telah menghambat peluang dalam hal Korupsi terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kepala BNPB sebagai pemimpin pusat untuk para pemimpin lembaga BPBD mempunyai kekuaasan untuk memberikan sanksi administratif atau pemberhentian terhadap pejabat BPBD yang melanggar aturan penggunaan anggaran melalui APBN yang digunakan.

Rahman juga mengatakan pejabat BPBD yang melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi aturan harus segera diberhentikan apalagi adanya temuan BPK yang mengatakan adanya indikasi dan dugaan yang dilakukan oleh pejabat BPBD sumbar yang telah memberikan pembayaran tunai kepada perusahaan yang bertanggung jawab untuk pengadaan alkes di provinsi Sumatera barat dengan adanya dugaan temukan beberapa PT yang belum memiliki ke profesional atau mempunyai rekam jejak yang jelas.

Kepala BNPB harus cepat dan sigap dalam hal ini dan harus berkordinasi dengan Pemprov sumbar terkait temuan BPK yang merugikan anggaran negara apalagi ini dalam pemulihan ekonomi negara secara cepat yang dapat membantu masyarakat sumbar untuk membantu proses pengembalian dana covid 19 yang bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi dengan angka keuangan miliaran rupiah.

Dalam penutup nya seorang rahman juga mendesak BNPB dapat membantu dan memberhentikan oknum yang terlibat secara transparan dalam memproses laporan dugaan Pejabat BPBD sumbar yang tidak manusiawi ini, dan ia juga berharap Bapak Mahyeldi dan Audy sebagai pejabat Pemprov yang baru saja terpilih dan sudah berputar-putar ke seluruh pelosok sumbar tentu ia telah mengetahui kondisi ekonomi masyarakat sumbar,. Oleh karena itu kami berharap pembuktian Pemprov Sumbar untuk hadir dan menolong masyarakat sumbar dan saya pastikan kami akan turun aksi untuk menyampaikan aspirasi kami di depan kantor pusat BNPB, ujar aktivis Limapia. (Rls Rahman)