Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Melayani masyarakat dan berbuat baik adalah kewajiban setiap umat manusia. Tertuju juga untuk Pribadi Kasat Lantas Polres Ciko, yang mana memiliki cara unik dalam berbuat kebaikan. Dikaitkan dengan jabatan beliau sebagai Kasat Lantas Polres Cirebon Kota. Pada hari ini menugaskan unit Dikyasa Sat Lantas Polres Cirebon Kota melaksanakan Giat Prasjal, Pengaspalan  di Jalan Cipto MK depan Transmart Kota Cirebon, Selasa (09/03-2021).

Dalam pelaksanaannya melibatkan Kapolres Cirebon Kota, Kasat Lantas Polres Polres Cirebon Kota., Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres Cirebon Kota., Anggota Unit Dikyasa Sat Lantas Polres Cirebon Kota., ASN Dikyasa Sat Lantas Polres Cirebon Kota dan UPTD PUPR Cirebon Kota.

Dijelaskan  Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Lantas Polres Ciko “Kegiatan Pengaspalan jalan raya ini. Dikandung maksud guna mengurangi resiko terjadinya angka fatalitas korban laka lantas. Akibat jalan yang berlubang atau rusak. Akibat curah hujan atau kondisi alam serta usia aspal jalan tersebut,” jelasnya.

“Selain perbaikan jalan dengan pengaspalan juga melaksanakan Pemasangan Rambu-rambu Peringatan Hati – Hati Ada Perbaikan Jalan, serta tidak jauh dari lokasi pengaspalan, terdapat Anggota lalu lintas melakukan pengaturan lalu lintas,” tandas AKP La Ode Habibi Ade Jama, S.IK, MH, CPHR.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengaspalan ini terciptanya Kamseltibcar Lantas di sekitar Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota dan adanya sinergitas antara Polri dengan Dinas PUPR Kota Cirebon, jelas Iptu Ngatidja, SH.MH Kasubbag Humas Polres Cirebon Kota. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kota Cirebon. Vaksinasi saat ini masuk tahap ke 2. Vaksinasi akan efektif bila mencapai angka 70% masyarakat yang sudah di vaksin. Covid-19 tidak akan berakhir dalam waktu singkat bilamana tidak didukung peran aktif dari masing-masing orang, bertempat di Rumah Dinas Bupati Cirebon Jalan RA Kartini No. 01  Kota Cirebon  telah berlangsung kegiatan Evaluasi perkembangan kasus Covid-19 pada masa pelaksanaan PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan) Mikro II dan Vaksinasi di wilayah Kabupaten Cirebon, Selasa (09/03-2021).

Hadir dalam kegiatan sebagai berikut  Kapolresta Cirebon Kombes Pol. M. Syahduddi, S.IK., M.Si., Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, SH., S.IK., MH., Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H. Muhammad Luthfi, S.T., M.Si., Sekda Kabupaten Cirebon Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si., Kasat Pol PP  Muchammad Syafrudin, Kepala BPBD Kabupaten Cirebon Dr. Alex Suheriyawan, M.Pd.I., Kabag Ops Polresta Cirebon Kompol Purnama, SH., MH., Kabag Ops Polres Cirebon Kota Kompol Indarto, S.Sos., Kadis PMD Kabupaten Cirebon Imam Ustadi,  para Camat se Kabupaten Cirebon., Kapolsek se Kabupaten Cirebon., Danramil se Kab. Cirebon dan Kepala Puskesmas se Kabupaten Cirebon.

“Dari 6 Kecamatan yang masuk Wilkum Polres Cirebon Kota ada 2 Kecamatan yang menjadi perhatian kami yaitu Kecamatan Gunung Jati dan Kecamatan Kedawung karena masuk Zona merah. Dan diharapkan agar Peraturan Bupati mengenai perijinan Resepsi sampai dengan pukul 22.00 Wib agar ditinjau kembali karena sering disalah artikan oleh masyarakat,” tegas Kapolres Cirebon Kota AKBP Imron Ermawan, SH., S.IK., MH., atas Kesempatan Berbicara yang diberikan kepadanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol. M. Syahduddy, S.IK., M.Si., agar Memisahkan masyarakat yang sehat dan sakit serta segera lakukan isolasi mandiri / perawatan di RS bagi yang sakit guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sesuai instruksi Presiden RI, karena penyebaran Covid-19 sampai dengan saat ini masih tinggi dibuktikan dengan banyak ditemukan kasus baru setiap harinya.

Disampaikan Kasubbag Humas Polres Cirebon Kota, bahwa menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, rencana Vaksin yang akan diterima sebanyak 18.804 viral, akan dilaksanakan di GOR Ranggajati Cirebon dan kita akan membuat vaksinasi mobile untuk menjangkau masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H. Muhammad Luthfi, S.T., M.Si., mengharapkan PPKM Mikro baiknya dilakukan dengan waktu panjang bukan hanya 2 minggu yang kemudian diperpanjang berkali-kali.

Namun dijadikan agenda strategis agar lebih fokus dan sukses dalam penerapannya. Selain itu arahan Sekda Kabupaten Cirebon Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si., agar memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal dalam rangka penerapan PPKM Mikro. Sesuai arahan Gubernur Jawa Barat agar dilakukan vaksinasi setiap harinya sebanyak 150 ribu jiwa, jelas Iptu Ngatidja, SH., MH., Kasubbag Humas Polres Cirebon Kota.  (Hatta)

Suara Indonesia News – Surabaya. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Jatim kembali diperpanjang hingga Jilid ke-3.

Perpanjangan PPKM Mikro dimulai pada tanggal 9 Maret 2021 (hari ini) sampai tanggal 22 Maret 2021 mendatang.

Perpanjangan itu sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri 5/2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro yang diperluas penerapannya tidak lagi hanya di Jawa dan Bali.

Hal ini seperti diungkapkan oleh Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo, usai menggelar Analisa dan Evaluasi (Anev) di Gedung Rupatama, Mapolda Jatim bersama Polres Jajaran, Selasa (9/3/2021)

Wakapolda Jatim Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo juga menyebutkan bahwa saat ini di Jawa Timur sejak diterapkan PPKM Mikro, sangat efektif mengurangi penyebaran Covid-19.

Dari data yang ada sampai saat ini, di Jatim untuk status zona merah sudah tidak ada atau nol persen dan zona orange nol persen.

Sedangkan status zona kuning di Jatim ternyata bisa menghijaukan wilayah Jatim hingga 76 persen. Untuk zona hijau di Jatim saat ini sudah mengalami peningkatan mencapai 37 persen.

Artinya menurut Wakapolda Jatim Brigjen Pol Drs. Slamet Hadi Supraptoyo penerapan PPKM Mikro di Jatim ini bisa berdampak positif.

Namun demikian masih menurut Wakapolda Jatim, meski penyebaran Covid-19 di wilayah Jatim sudah alami penurunan yang drastis pengetatan pengawasan dan kontroling serta operasi yustisi terhadap kegiatan masyarakat akan terus dilakukan.

Selain itu, masyarakat juga harus tetap mengikuti aturan yang berlaku dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes).

“Meski angka penyebaran Covid-19 di Jatim ada penurunan, saya berharap masyarakat tetap menjaga dan patuhi protokol kesehatan, agar kasus Covid-19 di Jatim bisa segera berakhir,” pungkas Wakapolda Jatim. (Hari R)

Suara Indonesia News – Gresik. Tim dari Divisi Humas Polri, yang dipimpin oleh Kabag Penum Kombes Pol Dr. Ahmad Ramadhan dan didampingi Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto S.H. S.I.K. M.M., Selasa (9/3/2021) sore melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Ushulul Hikmah AL Ibrohimi, Manyar Kab. Gresik.

Saat memberikan sambutannya, Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa diskusi ini berfokus untuk memerangi Terorisme dan mencegah paham Radikalisme masuk ke Indonesia.

Kedatangan Tim Divisi Humas Polri di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Gresik, tepatnya di Pondok Pesantren (Ponpes) Ushulul Hikmah AL Ibrohimi, untuk melakukan silaturahmi dengan pengasuh Ponpes dan para santri.

Selain itu, juga memberikan pengarahan kepada para santri di Ponpes tersebut tentang bahaya terorisme dan paham radikalisme yang bisa mengancam kerukunan dan eksistensi negara atau bangsa Indonesia.

Silahkan jika ingin melakukan Jihad Sabilillah untuk kepentingan kemasalakatan masyarakat dengan cara atau jalan yang benar sesuai ajaran agama, dipersilahkan namun jangan sampai terpapar paham radikalisme.

“Saya datang kesini melakukan silaturahmi ke Ponpes, serta memberikan pemahaman kepada para santri tentang bahaya paham radikalisme dan terorisme,” kata Kombes Pol Dr. Ahmad Ramadhan.

Ditambahkan, bahwa Polri dan Pemerintah memohon agar para pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) dan Santri membantu pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi semua warganya. Pemerintah atau Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dan peran serta masyarakat. Bantuan itu dapat berupa, memberikan informasi kepada polisi tentang adanya potensi radikalisme di wilayah masing-masing.

“Kami polri dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh pengasuh ponpes yang ada di jatim dan masyarakat,” tambah Kombes Pol Dr. Ahmad Ramadhan.

Mari bersama-sama melawan paham radikalisme dan terorisme, mulai dari Polisi, Pengasuh pondok pesantren dan masyarakat sehingga Negara bisa aman dan damai tanpa terorisme.

Selain itu Kombes Pol Dr. Ahmad Ramadhan mohon dukungan dari Ponpes untuk membantu Polri dan negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dengan cara memberikan pemahaman yang anti terhadap radikalisme kepada para santri-santrinya.

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto S.H S.I.K M.M. mengucapkan terimakasih atas kedatangan Tim Mabes Polri ke Kab. Gresik dan juga Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi yang berkenan menerima kegiatan FGD dalam rangka mencegah paham Radikalisme Dan Terorisme, Karena Pondok Pesantren adalah garda terdepan untuk melawan paham tersebut.

Sementara itu pengasuh pondok pesantren (ponpes) Ushulul Hikmah AL Ibrohimi, Manyar, Kabupaten Gresik. KH. Zainur Rosyid Chusnan menyebutkan, bahwa ajakan terhadap penanggulangan terorisme dan radikalisme yang dilakukan oleh tim divisi humas mabes polri ini cukup baik dan perlu ditindak lanjuti.

Pondok pesantren selalu terkesan sebagai sumber yang dimasuki sebagai paham radikalisme. Padahal kajian kepada santri adalah teologi kebebasan, artinya Allah sebagai Tuhan Yang Esa sebagai tempat menyembah, memberikan kebebasan menyampaikan cita-cita sebagai kebahagiaan bersama.

“Kedatangan tim dari divisi Humas Mabes Polri ini sangat baik, kedatangan ini untuk memberikan pemahaman tentang paham radikalisme dan terorisme kepada para santri,” tambahnya

Disebutkan, jika para santri terpupuk dengan baik, tentu paham radikalisme tidak akan bisa masuk ke ponpes.

Jika sampai para santri di pondok pesantren terpapar paham radikalisme, maka itu dipengaruhi oleh dua hal diantaranya, salah dalam berakidah dan salah dalam berteologi.

Sehingga pesan kami adalah, carilah seorang guru yang tepat yang cinta kepada agama dan cinta kepada negeri. Sehingga negara ini bisa aman, damai dan sejahtera. (Hari R)

Suara Indonesia News – Kuningan. Direktorat Jendral Pemdes Kementrian Dalam Negeri Yusharto, H.,  beserta rombongan, hadir di Desa Sangkanhurip, Kec. Ciganda Mekar, untuk melihat langsung posko Covid di desa Panawuan dan Sangkahurip. Selasa, 09/03-2021.

Dalam Kunjunganya, Dirjen Kemendagri yang  didampingi Ibu Bupati Kuningan Hj. Ika Acep Purnama dan Wakil Bupati Kuningan M. Ridho Suganda, SH,M.Si., dan jajaran anggota Polsek dan Anggota Dandim turut mengawal kunjungan di dua dua desa.

Dalam kunjunganya Dirjen pemdes Kemendagri menyampaikan, pihak nya disetiap hari selalu bekerja dan berkoordinasi baik dengan Panglima maupun Kapolri, dalam rangka evaluasi pencegahan penularan Covid 19. Untuk itu Dirjen menghimbau protokoler tetap harus di tingkatkan baik tingkat desa maupun kelurahan khususnya di Kab. Kuningan, ujarnya.

Dirjen berharap, dengan adanya perlawanan terhadap virus covid-19, tentunya akan semakin menurunkan tensi penularan. Dan sudah pasti kegiatan program pemerintahpun akan berjalan dengan lancar, ujar Dirjen ketila di wawancarai media.

Menurut Wabup Kuningan M. Ridho, dalam mendamping Dirjen pemdes Kemendagri menyampaikan ucapan terimakasih kepada kepada pihak Dirjen kemendagri dan kepala desa, dalam kesiapan tim untuk meninjau langsung posko Covid-19 yang ada di wilayah kab. kuningan ujarnya.

Wabup Berharap, masyarakat Kabupaten Kuningan saat Ini bukan saja untuk memerangi Covid 19, namun tengah mengahadapi situasi terkait dengan kebangkitan dari kemiskinan, ujarnya.

Dan warga masyarakat, selain harus mentaati protokoler kesehatan, tentunya kegiatan dalam mewujudkan pembangunan didesa harus tetap bangkit sesuai dengan program, ujarnya wabup.

Disis lain Ketua Pokja 3, Dirjen Pemdes  Kemendagri, Irma Zaenal yang didampingi Ibu Bupati, Hj. Ika Acep Purnamal, saat kunjungan Ke PKK Desa Sangkanhurip menyampaikan, setelah rakernas ke 9, kami  secara langsung mengecek dan melihat data data yang ada di daerah dan daat ini terkait program, pihaknya lebih konsen ke penanganan dan penurunan stanting covid di daerah.

Menurut Ketua Tim penggerak PKK , Hj. Ika, Acep Purnama, tengah melakukan pengarahan terkait angka stanting yang turun, dan  menurut ketua penanganan covid, alhamdililah kuningan sudah zona kuning.

Dan Ketua menyampaikan pesan untuk masayarakat,”hayuuu urang tetap laksanakan protokol kesehatan, meski covid di Kab. Kuningan sudah memasuki  zona kuning, dan terus laksanakan perilaku hudup sehat, serta menjaga dan meningkatkan imun dan iman kita, ujar Ibu Bupati. (sep/ rie die)

Suara Indonesia News – Aceh Utara. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) serta perwakilan Aparatur Masyarakat Desa Menggugat (ADAM) melakukan aksi demo, di depan Kantor Bupati Aceh Utara di Landing, Lhoksukon.

Aksi perdana yang dilakukan sejumlah Mahasiswa dan LMND, ADAM, setelah persemian dan Pemindahan Kantor Bupati, dari Kota Lhokseumawe, ke Landing, pada Kamis, 3 Desember 2020 lalu.

Koordinator aksi Iswandi saat beroperasi mengatakan, dengan lahirnya Peraturan Bupati (Perbup) diaturkan terkait ke pemerintahan Gampong, sebagai pemerintahan semu (Shadow Governance) dan pemangkasan jerih aparatur desa (Siltap), dinilai sebagai bentuk ke zaliman yang dilakukan secara terstruktur dan masif oleh bupati.

“Sadar pak bupati, tolong kembalikan uang anak yatim-piatu, supaya mereka dapat menikmati hidup sebagaimana mestinya. Kembalikan uang majelis ta’lim ke masjid dan desa, agar majelis ta’lim terus bisa diadakan di masjid yang ada di Aceh Utara,” kata Iswandi, Selasa, 9 Maret 2021.

Aksi itu mendesak untuk mengalokasikan penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi aparatur gampong sebagaimana amanat UU No 6 tahun 2014 tentang desa, serta besaran penghasilan tetap aparatur gampong harus dialokasikan sebagai mana amanat PP No 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang desa.

“Perbup nomor 3 Tahun 2021 ini telah menghalangi peran desa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945,” sebutnya.

Iswandi menyebutkan, Perbup tersebut tidak menghendaki desa yang maju sehingga Bupati melepas tanggung jawabnya adalam melindungi, memberdayakan, menguatkan.

“Bupati segera mencabut Perbup Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata cara Pengalokasian Alokasi Dana Gampong, Tahun Anggaran 2021,” ungkap nya.

Para demostrasn membentangkan dan menenteng Spanduk berisi tuntutan, para mahasiswa juga memperagakan aksi teatrikal. Selain itu dalam aksi tersebut para pendemo membakar ban dan sempat terjadi saling dorong dengan petugas keamanan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tahun 2021 memangkas gaji aparatur gampong sesuai dengan draf rancangan Perbup Aceh Utar. Pada tahun 2020 gaji keuchik di Aceh Utara sebesar Rp 2.426.640 perbulan, Sekdes Rp 2.224.420 perbulan dan perangkat gampong Rp 1 juta perbulan.

Namun, dalam draf rancangan Perbup Aceh Utara gaji Keuchik yang tidak terjadi pemotongan. Sedangkan gaji sekdes dan gaji aparatur Gampong dipotong hingga 55 persen dari gaji yang diterima pada tahun 2020.

Gaji Sekdes dari Rp 2.224.420 perbulan kini akan diterima sebesar Rp 600.000. Termasuk gaji para aparatur gampong seperti, Kaur, Kasi Gampong dan Kadus, menjadi Rp 450 ribu perbulan dari gaji tahun sebelumnya mencapai Rp 1 juta. (Azari)