0

Suara Indonesia News – Sidoarjo. Hampir setiap tahun wajib pajak (WP) kerap direpotkan oleh pengisian laporan pajak tahunan. Kendala inilah yang ditangkap Entrepreneur Smanisda (ES) Academy.

Mereka menggelar Pelatihan Cara Mudah Mengisi Laporan Pajak yang diadakan di Sawunggaling Sport Center (SSC), Jalan Pecantingan 27,  Sekardangan, Sidoarjo,Sabtu (20/3-2021). Sedangkan pematerinya adalah Budi Santoso.

“Diharapkan masyarakat yang memiliki usaha, baik kecil ataupun menengah, terutama yang pemula, bisa memiliki wawasan tentang kewajiban laporan pajaknya,” ungkap Budi Santoso yang juga sebagai konsultan pajak ini.

Acara yang dimulai pukul 10.00-14.00 WIB ini diikuti oleh 15 orang. Peserta mendapat materi tentang pengisian formulir pajak. Baik pribadi maupun badan usaha.

Peserta yang hadir sangat antusias. Pasalnya, beberapa di antaranya ternyata belum paham alias awam. Bahkan peserta bukan hanya berasal dari alumni SMAN 1 Sidoarjo saja. Ada juga staf, karyawan, dan masyarakat sekitar yang merupakan pelaku UMKM.

“Saya aktif ikut sejak pertama kali giat pelatihan ini ada.  Rasanya menyenangkan dan sangat bermanfaat. Memang pelaporan pajak masih sedikit bingung, namun senang bisa mengikutinya,” ungkap Nabila Rizqitamodi, putri salah satu alumni SMA Negeri 1 Sidoarjo, yang masih duduk di bangku SMA ini.

Kegiatan ES Academy akan dilaksanakan secara rutin. Baik di bidang pengetahuan, keterampilan, dan etika. Bagi seorang pewirausaha, tiga  area kompetensi ini sangat dibutuhkan. Diharapkan pelatihan kali ini menjawab keresahan masyarakat tentang stigma ribetnya urusan pelaporan pajak. (Lusi)

0

Suara Indonesia News – Aceh Singkil. Dari 125 Pejabat dilingkungan Pemkab Aceh Singkil baru sebanyak 111 pejabat yang menyerahkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehingga, masih ada 14 pejabat Aceh Singkil yang belum melapor harta kekayaan untuk tahun 2020,”Demikian di sampaikan Ali Hasmi, Kepala BKPSDM Aceh Singkil saat ditemui jum’at (18/03/2021) kemarin di Kantornya

Hingga Jumat 18 Maret 2021 ini, belum seluruhnya Pejabat Aceh Singkil sampaikan LHKPN ke KPK.” Ujarnya.

Bila dibandingkan dengan tahun 2019, tingkat kepatuhan pejabat melaporkan hartanya pada tahun 2020 terbilang tinggi.

“Untuk tahun 2019 tingkat kepatuhannya mencapai 75-80 persen,” tambah Santuni, bagian admin LHKPN di BKPSDM Aceh Singkil.

Pejabat yang berkewajiban mengisi LHKPN tersebut, diantaranya Bupati, Wakil Bupati, eselon IIA, IIB, IIIA, serta beberapa bendahara SKPK lainnya.

“Itu wajib di setor, sebagai bentuk transparansi kepada publik. Batas waktunya hingga 31 Maret mendatang,” Sambung Ali Hasmi.

Kendati 31 Maret merupakan batas akhir kepatuhan, KPK tetap menerima laporan LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu tersebut. Hanya saja dengan status terlambat lapor.

Jika sampai batas waktu yang ditentukan pejabat tidak laporkan hartanya, konsekuensinya akan disanksi berupa sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sanksi ini sesuai dengan aturan KPK nomor 7 tahun 2016,” ungkap Ali Hasmi.

Ali Hasmi mengungkapkan kendala belum 100 persen pelaporan dikarenakan beberapa sebab seperti pejabat berada diluar kota, gangguan jaringan dan kendala lainnya.

Dan di sisa waktu 10 hari sudah berupaya menyurati dan jemput bola terhadap yang bersangkutan.

“Dengan sisa waktu yang ada, kemungkinan presentasenya bisa mencapai 100 persen pelaporan,” tandasnya. (Salomo)

0

Suara Indonesia News – Gresik. Usia muda bukannya produktif berkarya seperti layaknya generasi milenial kekinian seusianya.

Dwi Dery Sigit (25), pemuda warga Desa Balongjrambah Kecamatan Kedamean justru menjadi budak narkoba.

Pemuda ini diseret ke Mapolres Gresik lantaran kepergok mengantongi bungkus rokok disimpannya dalam saku celana pada Rabu sore 17 Maret lalu.

Bungkus rokok tersebut berisi sabu seberat 0,08 gram bruto. Dia belum sempat menghisapnya keburu dicokok Polisi.

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto, SH, S.I.K., M.M melalui Kasat Narkoba AKP Hery Kusnanto mengatakan, “Pelaku ditangkap dikampung halamannya Desa Balongjrambah, Kedamaean,” kata AKP Henry, Minggu (21/3/2021).

Pelaku hanya bisa tertunduk lemas tak bisa mengelak lagi setelah kedok bungkus rokok terbongkar.

Selain poket sabu didalam plastik klip dibungkus grenjeng dimasukkan dalam bungkus rokok warna merah, petugas juga mengamankan satu unit seluler warna hitam sebagai barang bukti.

Kini Dwi Dery Sigit bisa menikmati makan tidur didalam bui. Dijerat Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1)  UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam paling sedikit empat tahun penjara. (Hari R)

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia dan Polri memastikan pelaksaan Piala Menpora yang akan berlangsung Minggu (21/3/2021) akan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat.

Bahkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto menegaskan pihak kepolisian berhak menghentikan laga jika terjadi pelanggaran prokes.

Dia mengemukakan pihaknya telah melalukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder, seperti PSSI, PT. LIB hingga Polri. Hal itu dilakukan agar kegiatan olahraga sepak bola dapat berlangsung dengan aman dari virus corona.

“Tak perlu khawatir, ini kan hanya uji coba, polisi berhak menghentkan laga jika terjadi pelanggaran prokes saat gelaran piala Menpora,” kata Gatot saat dikonfirmasi awak media, Jakarta, Sabtu (20/3/2021).

Menurutnya, PSSI dan PT LIB telah membuktikan gelaran pertandingan sudah sesuai prokes saat mengadakan laga uji coba Timnas U23 Indonesia melawan dua klub Indonesia, awal Maret lalu.

“PSSI dan LIB kan sudah menjelaskan prokes di stadion sebelum dan sesudah. Dua pertandingan itu lancar,” ujar Gatot.

Dia mengakui gelaran Piala Menpora ini menjadi tantangan sendiri bagi pihak penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan di tengah Pandemi.

Apalagi, di negara lainnya saat ini sudah ada beberapa yang telah berhasil menggelar pertandingan olahraga seperti sepak bola. Padahal, kondisinya sama dengan Indonesia, sedang dilanda Pandemi virus corona.

“PSSI tuh di Challenge, semua pihak ingin tahu bagaimana penerapan protokol kesehatannya,” ucap Gatot

Terpisah, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menekankan penyelenggaran tersebut bakal menerapkan prokes ketat. Bahkan dia memastikan, pihak kepolisian tak segan-segan akan menghentikan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak penyelenggara apabila tidak menerapkan ataupun melanggar prokes.

“Sebagaimana arahan Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kegiatan kepemudaan dan keolahragaan harus dilakukan dengan kedisiplinan dan adanya komitmen dari seluruh pihak terkait dalam menerapkan protokol kesehatan. Serta adanya penegakan aturan yang tegas,” kata Argo dikonfirmasi terpisah.

Seperti diketahui, terkait penyelenggaraan tersebut  Polri memberikan izin dengan beberapa catatan :

  1. Semua pertandingan dilaksanakan tanpa kehadiran penonton di stadion yang disiarkan secara langsung oleh Stasiun Televisi dan Media Online.
  2. Membatasi jumlah pemain, official, panitia, petugas keamanan, undangan dan awak media di area pertandingan maksimal 299 orang.
  3. Penyelenggaraan pertandingan dilaksanakan di stadion pada wilayah zona hijau Covid-19.
  4. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan sebagai berikut :
  5. Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam kegiatan dimaksud.
  6. Mencegah bilamana terindikasi terjadi penyimpangan dari tujuan kegiatan yang telah dinyatakan tertulis dalam surat penyataan permohonan izin.
  7. Dalam waktu 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan, melaporkan pada Kepolisian setempat.
  8. Menaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan oleh pejabat setempat berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
  9. Menaati aturan dan protokol penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh aparat di daerah setempat.

– Bilamana terdapat penyimpangan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat ini, petugas kepolisian/keamanan dapat membubarkan/menghentikan atau mengambil tindakan lain berdasarkan ketentuan hukum.

– Surat izin keramaian ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, kecuali dalam hal terdapat kekeliruan akan diadakan ralat seperlunya.

– Apabila terjadi situasi luar biasa maka Surat Izin Keramaian yang telah dikeluarkan akan ditangguhkan/dicabut.

– Setelah selesai pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab agar melaporkan hasilnya

kepada Kapolri u.p. Kabaintelkam dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah selesainya kegiatan dimaksud. (Hari R)

0

Suara Indonesia News – Gresik. Kegiatan Bakti Sosial kali ini langsung  dipimpin Kasat Lantas Polres Gresik AKP Yanto Mulyanto.P., S.H., S.I.K bersama KBO lantas IPTU Khoirul Alam S.H. M.M., Kanit Turjawali IPTU  Darwoyo S.H., dan anggota Satlantas Polres Gresik di alun-alun. Sabtu (20/03/2021)

Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto S.H., S.I.K., M.M. melalui Kasat Lantas Polres Gresik AKP Yanto Mulyanto P., S.H., S I.K. mengatakan, hari ini kami melaksanakan Bakti Sosial  dengan membagikan 150 nasi bungkus kepada Tukang becak, pemulung, petugas kebersihan, ojol maupun pedagang asongan yang berada diseputaran alun-ulun.

Selain membagikan nasi bungkus, kami juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan pola hidup bersih dengan 5M yakni menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan.

AKP Yanto Mulyanto P, menambahkan Progam Sat Lantas Polres Gresik adalah “TIADA HARI TANPA BERBAGI” untuk itu kami akan terus melaksanakan kegiatan Bakti Sosial ini untuk membatu meringankan beban masyarakat selama pandemi Covid-19 ini belum berakhir, Pungkasnya. (Hari R)

0

Suara Indonesia News – Cilacap. Partai Usaha Kecil Menengah ( Partai UKM) sebagai Partai berbasis Digital Informasi dan Tekhnologi melakukan pembentukan struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Cilacap, bertempat di Cafe D”Sanny, Sabtu (19/03/2021). Pada acara pembentukan hadir Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP Partai UKM, Syafrudin Budiman, S.I.P dan Ketua Umum Satgas Partai UKM, Muhajir, S. Kep. Ners. MMR.

Pada pembentukan pengurus tingkat Kabupaten ini Bapak Marjiyo ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai UKM Kabupaten Cilacap secara aklamasi. Selanjutnya Farida sebagai Sekretaris dan Muhammad Rosikin sebagai Bendahara DPD Partai UKM Kabupaten Cilacap.

Muhajir Ketua umum Satgas Partai UKM menyampaikan bahwa, sudah saatnya kepengurusan DPD Partai UKM Kabupaten Cilacap segera terbentuk hari ini (red-Sabtu 20 Maret 2021). Katanya, hasil acara di Cilacap ini akan dibawa ke pertemuan konsolidasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai UKM di Semarang, Minggu 21 Maret 2021.

“Insya Allah Launching Nasional segera dilaksanakan pada 17 Ramadhan 1442 H di Jakarta/29 April 2021 nantinya akan menjadi tonggak berdirinya kepengurusan kader terbaik di 34 wilayah dan 514 Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Syafrudin Budiman, Sekjen Partai UKM menyampaikan, Partai UKM saat ini memadukan banyak konsep, politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Partai UKM merupakan partai yang mengutamakan tekhnologi digital sebagai sarana konsolidasi organisasi.

“Tujuan Partai Kader adalah meningkatkan kesejahteraan bersama dengan ideologi Pancasila,” ucapnya.

Lanjutnya, Menuju Indonesia Bahagia untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 merupakan Visi Partai UKM. Sementara nilai keagamaan dan nilai-nilai Pancasila ada dalam pokok utama dari Misi Partai yang berpihak terhadap masyarakat kecil. Diantaranya, Keadilan sosial, kesejahteraan, kemajuan ekonomi, ekonomi kerakyatan, kesetaraan ekonomi, persamaan hak dan penegakan hukum.

“Usaha kita kedepan bagaimana cara mengimplementasikan, memboomingkan dan mengjewantahkan Ideologi Pancasila dan mensejahterakan masyarakat. Kita bangun struktur yang rapi. Partai UKM kita bangun dengan baik kita rangkul orang-orang terdidik kita yakin 20 tahun kedepan Partai UKM atau Partai Kader menjadi partai besar yang diharapkan sebagai partai otokritik terhadap partai-partai yang sudah ada,” tuturnya.

Menurut Gus Din sapan akrbanya, Partai UKM mempunyai basis yang kongkrit dan jelas sebagai pelaku UMKM, koperasi, pedagang pasar, pedagang kelontong dan pengusaha informal. Dalam struktur kepengurusan Partai UKM melibatkan perempuan hingga 50% dari jumlah pengurus.

“Kita pelaku usaha kecil dan menengah sebagai pelopor kader. Target kita jika mampu meraih 40 kursi dalam pemilu setidaknya kita sudah mampu membuat undang-undang seperti halnya undang-undang koperasi, undang-undang pemulihan ekonomi, undang-undang tentang akses ekonomi, kredit murah bagi UMKM, undang-undang tentang akses kesehatan, pendidikan, kesetaraan ekonomi, politik bahkan gender memberi ruang yang sama atau afirmatif yang perlu kita dorong,” tandasnya.

Marjio selaku Ketua DPD Partai UKM Kabupaten Cilacap mengucapkan terima kasih atas amanat yang diberikan. “Kita perlu strategi kebersamaan yang kuat dari segi pengurus baik dari pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa,” katanya.

Katanya, Partai UKM harus dengan kebersamaan dan harus digaris bawahi bahwa Visi dan Misi Partai UKM tidak teoritis semata, tetapi harus betul-betul terealisasi sampai bawah.

Kita akan segera rapatkan pengurus kita. Cilacap terbagi menjadi 3 wilayah, wilayah timur, tengah dan barat untuk ini kita agendakan dulu wilayah tengah setelah itu barat dan timur. Cilacap tengah merupakan sentral baik ekonomi, politik dan sentral secara kantor.

“Kita akan segera melakukan pemberitahuan ke Kesbang Linmas supaya dalam kompetisi kedepan kita betul-betul diakui tidak hanya secara nasional tetapi regional ataupun wilayah,” ujarnya.

Lanjutnya, kita akan segera rapatkan pengurus yang sudah terbentuk dan kita akan segera turun kebawah akhir bulan ini sudah melangkah dan merambat disana.

“Harapan kita tidak muluk-muluk, kita berharap bisa lolos Menkumham, kemudian yang kedua harus  mampu menyuguhkan karya nyata kepada UKM yang sudah digemborkan.

“Kalau kedua hal ini sudah terjadi secara hukum sudah betul lolos, tentu yang kita faktakan Insya Allah lancar,” tegasnya.

Katanya, Badan hukum adalah sentral setelah badan hukum nanti kita dihadapkan dengan lolos kompetisi di tahun 2024. Dan ini yang perlu dan ini yang perlu di waspadai kerja keras sangat penting dan tidak mudah.

“Kita butuh kerjasama bergandengan tangan, tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang rendah, tetapi betul punya satu tujuan sesuai visi dan misi bersama,” pungkasnya.

Penulis: Agus Mulya.

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri acara Pelantikan Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia Organisasi Daerah (ICMI ORDA) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2021-2026 di Ruang Nyimas Gandasari Kantor Setda, Sabtu (20/3/2021).

Imron mengajak kepada pengurus ICMI, khususnya  Kabupaten Cirebon, pada umumnya di Indonesia, untuk ikut membantu dalam membangun bangsa dan negara.

Menurutnya, banyak negara-negara yang berharap kemajuan Islam dari Indonesia. Sebab, Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam.

“Di Indonesia sendiri banyak suku dan budayanya, serta mayoritas penduduknya beragama Islam serta negaranya yang tentram dan tenang. Akan tetapi, kita masih belum bisa melihat fenomena kemajuan Indonesia dari mayoritas penduduknya yang beragama Islam dengan peran yang menonjol,” kata Bupati Imron.

Ia berharap, kepada para cendekiawan, untuk bersama-sama membangun Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon dengan nilai-nilai kearifan dan keagamaan yang ada.

“Sebagai mana kita ketahui, negara kita adalah negara Pancasila bukan negara agama. Tetapi kita negara beragama, kita bisa berkiprah apapun demi kemajuan suatu daerah maupun bangsa dan negara,” kata Imron.

Namun demikian, lanjut Imron, dirinya mengajak pengurus ICMI untuk memberikan masukan terhadap potensi yang ada di Kabupaten Cirebon.

“ICMI Kabupaten Cirebon harus berperan aktif dalam memajukan daerahnya. Misalnya mereka memberikan konsep dan solusi untuk kemajuan daerah, sehingga nanti saya (Bupati Cirebon, Red) akan menindaklajuti bersama dinas terkait,” katanya.

Sementara itu, Ketua ICMI Orwil Jawa Barat, Prof. Dr. H. Moh. Najib, M.Ag mengatakan, untuk pengurus ICMI Kabupaten Cirebon yang baru dilantik diharapkan bisa melaksanakan amanah organisi. Bahkan, para pengurus harus bisa mengembangkan serta meningkatkan program-program untuk memajukan masyarakat yang madani.

“Tujuan seorang cendekiawan yaitu kepedulian terhadap lungkungan masyarakatnya. Karena seorang cendikiawan memiliki kemampuan untuk berpikir objektif, jernih, rasional, kritis dan sistematis tetapi didasari dengan nilai-nilai yang baik dan benar,” kata Najib.

Najib pun mengungkapkan, untuk para pengurus diharapkan selalu melakukan koordinasi dengan semua pihak, terutama pemerintah daerah.

“Harus ada kolaborasi antara ICMI dan pemerintah daerah untuk setiap programnya. ICMI sendiri ada 4 komitemen di antaranya pertama komitmen ikatan kelembagaan keorganisasian, kedua komitmen kecendekiawan, ketiga komitmen keislaman dan keempat komitmen ke-Indonesiaan. Komitemen ke-Indonesian ini kewajiban berklaborasi dengan porogram pemerintah. Program ICMI juga dalam rangka peduli terhadap lingkungan masyarakat sekitar,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua ICMI (Orda) Kabupaten Cirebon, dr. H. Asad,. SP.,THT., KL mengatakan, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk setiap program-programnya.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan semua pihak. Karena adanya ICMI untuk ikut membantu pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon,” katanya.

Ia pun menjelaskan, lahirnya ICMI ini untuk mendorong cita-cita didirikannya NKRI. Karena memang ICMI ini sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang madani.

“Seperti kita tahu, didirikannya NKRI untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta untuk aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia,” kata Asad. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Samosir. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Ida Bagus Nyoman Wiswantanu (IBN Wiswantanu), bersama tim berkunjung ke samosir guna melihat proses pembangunan Jembatan Tano Ponggol yang saat ini masih dalam proses pengerjaan, di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut) Sabtu 20/Maret/2021.

Kajari Samosir Adikawira Putra SH.MH, turut hadir mendampingi Kunjungan kerja kepala kejaaksaan tinggi Sumatra Utara beserta Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon, Kepala Bappeda Kabupaten Samosir, Asisten l, Asistenll, Asisten lll, Camat Pangururan dan Lurah Siogung-ogung.

Dalam kunjungan ini kajatisu berharap pengerjaan Jembatan Tano Ponggol dapat berjalan dengan lancar hingga usai ucapnya.

Dikatakan, Kita hadir disini bersama tim adalah dalam rangka, mengidentifikasi  adanya pokok permasalahan dalam pembangunan Destinasi Pariwisata Super Prioritas ini. Kita ingin tahu apa – apa saja yang menjadi permasalahan dalam pembangunannya, Intinya kita ingin mengetahui permasalahanya dan kemudian mencari solusinya. Lebih lanjut dia berharap pembangunan Jembatan Tano Ponggol dapat didukung oleh Semua  pihak untuk percepatan penyelesaiannya ungkapnya.

Pernah diberitakan bahwa masyarakat di dua kelurahan dan satu desa yakni Kelurahan Pasar Pangururan dan Kelurahan Siogung Ogung dan Desa Parsaoran 1, berharap kalau penggantian ganti rugi yang diberikan kepada pemilik lahan cukup untuk membeli lahan pengganti lahan mereka yang terkena pembangunan jembatan tano ponggol,

Untuk itu masyarakat, meminta agar mereka dapat ganti untung bukan ganti rugi, dan menyatakan dukungannya untuk  pembangunan penggantian jembatan Tano Ponggol, asalkan ganti rugi yang diberikan bisa lagi membeli lahan atau tanah, paling tidak bisa lagi membangun rumah di lokasi yang tidak berjauhan dari jembatan tano ponggol. (jabs)