Suara Indonesia News|Kabupaten Cirebon. Kapolsek Arjawinangun, Polresta Cirebon Kompol Sumairi SH, M.Si secara berkala rutin mengunjungi dan memelihara kebun singkong dan kacang panjang guna mendukung program Pemerintah baik pusat maupun daerah terkait program ketahanan pangan. Kamis (15/05/2025).

“Dalam rangka mendukung Program Pemerintah baik Pusat Maupun Daerah kami memanfaatkan lahan yang tak terpakai untuk di manfaatkan sebagai kebun singkong dan kacang panjang agar hasilnya dapat membantu bagi masyarakat yang membutuhkannya”. Ujar Kapolsek Arjawinangun.

Menurut Kompol Sumairi SH, M.Si kebun tersebut letaknya berada di belakang bangunan Mapolsek Arjawinangun agar lebih mudah terpantau perkembangannya dan juga memanfaatkan lahan yang terpakai serta menghemat waktu dalam proses perawatannya dan pengawasannya.

“Letaknya kebun tersebut tidak jauh kok lokasinya kebetulan berada di belakang bangunan Mapolsek Arjawinangun, di satu sisi agar lebih mudah terpantau perkembangannya dan juga memanfaatkan lahan yang terpakai serta menghemat waktu dalam proses perawatannya dan pengawasannya”. Sambung Kapolsek.

Menurut Kapolsek Arjawinangun Kompol. Sumaeri.SH,.Msi.menjelaskan kenapa dirinya berserta jajaran Polsek Arjawinangun lebih memilih menanam Singkong karena Singkong memiliki banyak manfaat, baik dari bagian umbi maupun daunnya.

Umbi singkong merupakan sumber karbohidrat yang baik dan dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti tape, getuk, atau keripik. Daun singkong juga kaya nutrisi dan dapat dimasak sebagai sayuran.

Begitupun dengan kacang panjang Kacang panjang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh, mengatur tekanan darah, hingga menjaga kesehatan kulit.

Kacang panjang juga kaya akan vitamin C, vitamin A, dan asam folat, yang penting untuk berbagai fungsi tubuh.

Pesan Kapolsek Arjawinangun kepada seluruh jajaran anggota Polsek Arjawinangun yang sedang melaksanakan tugas agar selalu mengadakan perawatan tanaman tersebut dengan maksud agar tanaman tersebut tumbuh dengan baik dan kemudian bisa di manfaatkan untuk kita semua maupun untuk masyarakat banyak. Tutup Kapolsek Arjawinangun. (Sendi)

Suara Indonesia News|Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya perubahan fundamental dalam pola pembangunan di Jawa Barat. Ia menyoroti kekacauan tata ruang yang selama ini didasarkan pada kepentingan politis, bukan pada prinsip keberlanjutan dan hukum alam.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).

“Ada kekacauan dalam pembangunan di Jawa Barat, khususnya pada tata ruang. Hal ini terjadi karena pendekatan yang digunakan lebih bersifat politis daripada konservatif. Akibatnya, tata ruang kita sarat kepentingan politik,” katanya

Dalam kesempatan itu, KDM – sapaan akrab gubernur juga menyerukan agar kepala desa kembali menjalankan peran sebagai pemimpin lingkungan dan pelestari budaya.

“Banyak kepala desa kehilangan hubungan dengan akar budayanya. Mereka tak lagi mengenal mata air, leuweung larang, atau nilai-nilai warisan karuhun. Ini membuat para pemimpin desa kehilangan koneksi dengan alam dan leluhurnya,” tuturnya.

Pelantikan pengurus DPD APDESI Jabar menjadi momentum untuk mengonsolidasikan kembali peran strategis desa dalam pembangunan berbasis nilai lokal, budaya, dan pelestarian lingkungan.

KDM menekankan bahwa kepala desa bukan hanya pengelola administrasi dan dana desa, tetapi juga agen perubahan dan penjaga harmoni antara manusia dan alam.

“Mari kita bangun desa bukan hanya dengan jalan dan gedung, tetapi juga dengan nilai, karakter, dan kearifan lokal. Desa harus menjadi pusat ketenangan, kenyamanan, dan keseimbangan hidup,” tambahnya.

Sebagai bentuk konkret komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemds Provinsi Jawa Barat dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kerja sama ini mencakup peningkatan layanan infrastruktur pendidikan dan dasar berbasis lingkungan budaya, sinergi penanganan masalah persampahan di Jawa Barat, serta penguatan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan “Jabar Istimewa”.

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Wakil Rektor Bidang Komunikasi, Kemitraan, Kealumnian, dan Administrasi ITB Andryanto Rikrik Kuswara, serta Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan ITB Agus Jatnika Effendi. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

“Ke depan, satu kecamatan akan didampingi satu konsultan dari kampus seperti ITB, UI, atau Unpad. Mereka akan membantu desain tata ruang desa, membuat maket, mengatur ruang terbuka hijau, dan memperbaiki sistem sanitasi. Ini bagian dari transformasi besar kita,” kata KDM.

Dengan sinergi antara pemerintah desa dan institusi akademik, Pemda Provinsi Jabar berharap mampu membangun desa yang modern namun tetap berakar kuat pada nilai budaya dan kelestarian lingkungan. (Sendi)

Suara Indonesia News|Jakarta. Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mengucapkan selamat kepada kepengurusan baru Dewan Pers periode 2025–2028.

“Kepada pengurus baru Dewan Pers masa bhakti 2025-2028, kami IMO-Indonesia mengucapkan selamat atas pengembanan tugas dan tanggung jawabnya untuk 3 tahun ke depan,” ucap Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail di Jakarta, Rabu (14/5).

Menurut Yakub, pergantian pengurus baru ini menandai sebuah era baru Dewan Pers yang lebih terbuka dan akomodatif.

Ia menilai, perkembangan media akhir-akhir ini begitu pesat dan cepat di tengah disrupsi teknologi digital yang kian masif.

“Untuk itu, hadirnya kepengurusan baru ini tentu diharapkan mampu mengawal seluruh perubahan yang ada sembari menyiapkan kerangka regulasi yang lebih akomodatif terhadap tumbuh kembang media belakangan ini,” ujarnya.

Pihaknya mengaku banyak sekali perubahan dan pergeseran industri media seiring perkembangan digital dan animo masyarakat terhadap kebutuhan informasi.

“Harus diakui bahwa perubahan cepat ini nyaris menggulung semua pola dan tradisi pemberitaan konvensional. Belum lagi selera dan anim masyarakat yang makin tinggi terhadap informasi menuntut sebuah keterbukaan dan kesiapan untuk mengakomodir semua perubahan ini,” terangnya.

Ia menyebut, sedikit saja pengurus Dewan Pers lengah dalam mengantisipasi perkembangan yang ada maka, malapateka akan terjadi di tengah derasnya perubahan.

“Hampir setiap saat kita menyaksikan media-media mainstream yang dulunya tidak pernah terbayangkan akan “gulung karpet” belakangan menunjukkan fenomena yang mengejutkan,” tuturnya.

Ia juga berharap agar pengurus Dewan Pers yang baru lebih peka terhadap kemunculan industri media padat karya yang tengah bersaing ketat dengan degup zaman yang terus berubah.

Adapun susunan pengurus Dewan Pers yang baru ini antara lain:

Ketua: Komaruddin Hidayat

Wakil Ketua: Totok Suryanto

Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Ketua: Muhammad Jazuli

Komisi Hukum dan Perundang-undangan

Ketua: Abdul Manan

Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi

Ketua: Busyro Muqoddas

Komisi Kemitraan Hubungan Antarlembaga

Ketua: Rosarita Niken Widiastuti

Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi

Ketua: Yogi Hadi Ismanto

Komisi Informasi dan Komunikasi

Ketua: Maha Eka Swasta

Komisi Digital dan Sustainability

Ketua: Dahlan Dahi. (GD)

Suara Indonesia News|Indramayu. Pemerintah Kabupaten Indramayu dibawah kepemimpinan Lucky Hakim dan Syaefudin terus berkomitmen untuk memberantas pungutan liar (pungli) yang meresahkan masyarakat.

Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menerjunkan Tim Saber Pungli terhadap aktivitas pungutan yang terjadi di wilayah Kecamatan Jatibarang.

Tim Saber Pungli mengumpulkan puluhan orang yang diduga melakukan pungli terhadap aktivitas perekonomian di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jatibarang, Rabu (14/5/2025).

Wakil Bupati Indramayu Syaefudin mengatakan, pihaknya melakukan penindakan dan pembinaan terhadap puluhan orang untuk dimintai keterangan oleh Saber Pungli. Aktivitas ini diharapkan tidak mengganggu usaha dan perekonomian masyarakat yang ada di Jatibarang.

Syaefudin menambahkan, wilayah Jatibarang ini menjadi magnet perekonomian daerah di Kabupaten Indramayu. Untuk itu segala bentuk pungli dan premanisme harus segera diatasi.

“Kami sudah ada tim gabungan baik Saber Pungli yang ada di Inspektorat maupun Tim Sapu Premanisme. Tim ini merupakan gabungan antara Pemkab Indramayu, Polri, TNI, dan Kejaksaan,” kata Wabup Syaefudin.

Menurutnya, pemerintah desa harus membuat regulasi sebagai pengatur di tingkat desa sehingga hal bisa dijadikan solusinya.

Sementara itu Kuwu Jatibarang, Agus Darmawan menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang peduli dengan situasi dan kondisi Jatibarang khususnya sektor usaha yang dapat mendukung perekonomian warga.

“Terima kasih pak wabup yang sudah benyak memberikan arahan dan masukan kepada kami termasuk usulan memberikan regulasi di tingkat desa. Kami akan terus bersinergi untuk mewujudkan Indramayu Reang,” kata Agus.

Pada pembinaan tersebut turut hadir Forkopimcam Jatibarang dan mendapatkan pengamanan dari TNI, Polri, dan Satpol PP. (Toro)

Suara Indonesia News| Lhokseumawe. Ibadah haji adalah puncak spiritual bagi umat Islam, di mana setiap tahun jutaan jemaah dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, berangkat ke Tanah Suci. Dengan meningkatnya jumlah jemaah, Kementerian Agama Republik Indonesia berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang semakin prima dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025.

Langkah-langkah strategis yang diambil diharapkan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan jemaah, serta menciptakan pengalaman ibadah yang lebih baik.

Kementerian Agama (Kemenag) menyadari bahwa persiapan ibadah haji tidak hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Oleh karena itu, Kemenag berupaya maksimal untuk meningkatkan pemahaman jemaah tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji melalui program bimbingan manasik haji.

Dalam program ini, jemaah diberikan pendidikan mendalam mengenai rukun dan syarat haji, yang merupakan fondasi dari ibadah yang mulia ini. Dengan pemahaman yang baik, jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan lebih lancar dan khusyuk.

Bimbingan manasik haji juga menekankan pentingnya etika dan akhlak selama menjalankan ibadah. Jemaah diajarkan untuk bersikap sabar, ramah, dan saling menghormati, baik terhadap sesama jemaah maupun masyarakat setempat di Tanah Suci. Sikap ini mencerminkan nilai-nilai Islam dan menciptakan suasana harmonis di antara jemaah. Kegiatan edukasi ini bertujuan memastikan bahwa jemaah tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga mental dan spiritual, sehingga mereka dapat menghadapi berbagai tantangan selama ibadah haji dengan keyakinan dan ketenangan hati.

Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian Agama memperkenalkan Kurikulum Cinta, yang bertujuan membentuk karakter jemaah agar lebih peduli, toleran, dan responsif terhadap masalah sosial. Kurikulum ini menjadi inisiatif penting dalam memastikan jemaah tidak hanya memahami ibadah secara ritual, tetapi juga menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan mengajarkan jemaah untuk menghargai perbedaan dan menerapkan nilai-nilai ramah lingkungan, diharapkan haji yang dilaksanakan tidak hanya meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah, tetapi juga memperkuat hubungan antar sesama manusia.

Kementerian Agama menekankan pentingnya pelayanan yang adil dan merata kepada semua jemaah. Setiap petugas haji diingatkan untuk memberikan perhatian yang sama kepada semua jemaah, tanpa memandang latar belakang. Hal ini bertujuan menciptakan lingkungan inklusif, di mana semua jemaah merasa dihargai. Kesetaraan ini sangat penting untuk memperkuat persatuan umat dalam menjalankan ibadah, serta mendorong jemaah untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, memperkaya perjalanan spiritual mereka.

Kementerian Agama memiliki komitmen yang mendalam untuk membantu jemaah mencapai Haji Mabrur, sebuah pencapaian spiritual yang sangat diinginkan. Haji Mabrur ditandai dengan peningkatan akhlak, keaktifan dalam beribadah, dan kepedulian sosial. Untuk mendukung pencapaian ini, Kemenag menekankan pentingnya persiapan mental dan spiritual yang matang sebelum keberangkatan. Jemaah diberikan pelatihan intensif mengenai tata cara ibadah dan nilai-nilai moral yang harus diterapkan.

Selain itu, Kemenag mendorong jemaah untuk memperhatikan tanggung jawab sosial pasca-haji. Dengan mengedukasi mereka tentang pentingnya keterlibatan dalam masyarakat, diharapkan jemaah dapat berkontribusi positif setelah kembali. Ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua. Dengan berbagai inisiatif ini, Kementerian Agama bertekad untuk memastikan bahwa setiap jemaah tidak hanya meraih Haji Mabrur, tetapi juga membawa kembali nilai-nilai luhur yang dapat mengubah hidup mereka.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan, Kementerian Agama juga memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan aplikasi yang menyediakan informasi penting, seperti jadwal ibadah dan lokasi fasilitas kesehatan. Aplikasi ini bertujuan mempermudah jemaah dalam merencanakan dan melaksanakan ibadah mereka secara efisien. Fitur interaktif dalam aplikasi memungkinkan jemaah untuk tetap terorganisir dan mendapatkan bantuan saat diperlukan, menciptakan rasa aman dan nyaman selama menjalankan ibadah.

Pelayanan kesehatan juga menjadi prioritas utama Kementerian Agama. Fasilitas kesehatan yang memadai, seperti klinik dan rumah sakit, disediakan di lokasi strategis untuk memastikan jemaah mendapatkan perawatan yang cepat dan tepat. Tim medis yang terlatih siap membantu jemaah dengan pertolongan pertama dan perawatan lanjutan. Edukasi kesehatan diberikan sebelum keberangkatan, mengajarkan jemaah tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan, serta cara menghadapi tantangan lingkungan di Tanah Suci.

Dengan semua langkah ini, Kementerian Agama berupaya menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, sehingga jemaah dapat menjalani ibadah dengan tenang dan fokus. Semua inisiatif ini menunjukkan komitmen Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung jemaah dalam menjalani ibadah haji 2025 dengan lebih baik, menciptakan pengalaman spiritual yang mendalam dan bermakna. (Munzir)

Suara Indonesia News|Indramayu. Dalam rangka menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan menjamin masa depan komoditas rajungan di wilayah pesisir utara Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bekerja sama dengan Perhimpunan Kelompok Nelayan Rajungan (PKNR) Kabupaten Indramayu melaksanakan kegiatan restocking atau penebaran benih rajungan sebanyak 1 juta ekor juvenil rajungan di perairan Baro, Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Rabu (14/05/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Pantai Utara Jawa Barat Tahun 2022–2027 yang ditetapkan dalam Peraturan Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2022. Program tersebut dikawal oleh Tim Pengelola Perikanan Rajungan Berkelanjutan (TPPRB) Jawa Barat sebagai upaya pengelolaan sumber daya pesisir yang berorientasi pada keberlanjutan.

Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat, H. Sumasna, S.T., M.U.M., yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa restocking bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan aksi nyata dalam upaya konservasi berbasis ekologi dan komunitas.

“Hari ini kita menanam harapan. Laut bukan warisan nenek moyang, melainkan pinjaman dari anak cucu. Rajungan adalah komoditas strategis, tetapi bila tidak kita kelola dengan bijak, yang tersisa nanti hanya cerita,” ujar Sumasna dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Sumasna menyampaikan sejumlah arahan strategis dalam pengelolaan rajungan, antara lain penguatan pendataan dan sistem pelaporan berbasis digital, pembatasan penangkapan rajungan bertelur dan berukuran kecil, penerapan alat tangkap ramah lingkungan, pengembangan budidaya rajungan berbasis komunitas, serta peningkatan keterlibatan perempuan dan generasi muda dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

“Kegiatan ini merupakan hasil kerja kolaboratif yang melibatkan TPPRB Jawa Barat, PKNR Provinsi dan Kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan monitoring kegiatan,” tambahnya.

Dia berharap kegiatan restocking rajungan ini dapat menjadi model pengelolaan konservasi yang partisipatif dan berorientasi dampak, serta dapat direplikasi di wilayah pesisir lainnya di Indonesia.

“Jawa Barat tidak hanya bisa memproduksi, tetapi juga memelihara. Ini bukan akhir, melainkan awal dari proses panjang menuju kelautan yang berdaulat, berkelanjutan, dan mensejahterakan,” tutupnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DKP Jawa Barat, Irfan Hadisiswanto, S.Pi., M.M., menyampaikan bahwa rajungan merupakan komoditas unggulan perikanan nasional.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, nilai ekspor rajungan nasional pada tahun 2018 mencapai USD 340 juta, menjadikannya sebagai komoditas ekspor ketiga terbesar setelah udang dan tuna, dengan sekitar 80% diekspor ke Amerika Serikat.

“Rajungan tidak hanya bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga menopang mata pencaharian ribuan nelayan dan pekerja pengolah, termasuk banyak perempuan di sektor pascapanen,” ujar Irfan.

Dalam kegiatan tersebut, benih rajungan disediakan oleh PKNR Kabupaten Indramayu sebagai bentuk kontribusi masyarakat pesisir dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

“Kami sangat mengapresiasi peran aktif PKNR Indramayu. Mereka telah menunjukkan kepemimpinan komunitas dalam konservasi. Ini adalah wujud nyata dari semangat kelautan berkelanjutan,” tambahnya.

Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari dunia usaha. Sebanyak 19 Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala menengah dan besar turut berpartisipasi melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), baik dalam bentuk pendanaan maupun dukungan logistik. Adapun perusahaan yang berpartisipasi di antaranya PT. Andira Internusa Gemilang, PT. Agro Boga Utama, PT. Brata Adi Laksana, dan sejumlah UPI lainnya, serta Starling Resources sebagai mitra teknis dan konservasi.

“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya fokus pada pasokan bahan baku, tetapi juga memiliki komitmen terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan nelayan,” tutup Irfan.

Sebagai bagian dari program jangka panjang, restocking selanjutnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada Juli 2025 di wilayah Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, dalam upaya memperluas dampak konservasi serta pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah Pantura Jawa Barat. (Toro)

Suara Indonesia News|Duri. Kepolisian Sektor (Polsek) Mandau melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana penyerobotan lahan di wilayah hukum Polsek Mandau Polres Bengkalis.

Hal ini di lakukan berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP/128/V/2025/SPKT/Riau/Res-Bks/Sekmandau, tanggal 12 Mei 2025, tentang Penyerobotan lahan.

Dugaan tindak pidana penyerobotan lahan dan setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 385 KUHPidana atau Pasal 162 UU No.2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Namun, kasus ini masih dalam proses Penyelidikan pihak kepolisian dan tidak ada melakukan penahanan terhadap orang (tersangka)

Korban dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di peruntukan untuk Operasi Hulu Migas
yang dikelolah oleh PT. Pertamina Hulu Rokan.

Kapolsek Mandau AKP Primadona S.I.K, M.Si menyampaikan kronologis melalui pers rilis kepada awak media di Duri, Selasa (13/05/2025).

Peristiwa ini terungkap berdasarkan dari informasi dari Pihak Kepolisian (BKO Sat Pam Obvit) dan Pihak Security PT.ABB yang mendapati adanya aktifitas. Perambahan lahan di area 6 lapangan minyak PT. Pertamina Hulu Rokan dekat Gudang Handak (Bahan Peledak) menggunakan 1 (satu) unit Excavator.

“Gudang Handak merupakan tempat penyimpan bahan peledak yang harus terjaga keberadaannya, keamanan dan jauh dari segala aktifitas yang dapat membahayakan dan terjadinya ledakan, Gudang Handak dijaga oleh Personil Sat Pam Obvit dan Security PT. ABB,” ujar Primadona.

Dijelaskan Primadona, pada Minggu (11/05/2025) sekira pukul 10.55 WIB informasi dari BKO Pam Obvit Polres Bengkalis bahwa telah terjadi upaya perambahan lahan yang menggunakan excavator di area 6 lapangan minyak PT. PHR dekat dengan Gudang Bahan Peledak (Handak).

Dihari yang sama, Pelapor bersama BKO PAM OBVIT dan BKO INTELKAM bergerak ke Areal 6. Sekira pukul 17.00 Wib melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor di tepi jalan di belakang nya terlihat kerusakan pepohonan akibat aktivitas perambahan lahan, terlihat 1 (satu) unit excavator sedang melakukan perambahan hutan dengan cara menumbangkan pohon yang ada.

Personil Polri menghentikan kendaran dan bertanya ke seorang laki-laki dan sebagian berlari kearah excavator yang sedang bekerja.

Petugas BKO menghentikan excavator untuk bekerja dan memerintahkan operator untuk berhenti, lalu menyuruh turun dan dibawa ke tepi jalan untuk bergabung dengan yang telah diamankan sebelumnya.

Para saksi menerangkan bahwa membuka lahan dengan cara menumbang pohon dan membersihkan nya untuk persiapan ditanam tanaman kelapa sawit (Steking). Luas lahan yang di Stecking ± 9 (sembilan) Hektar.

Lahan tersebut milik orang Bathin yaitu RN,FD dan ZL, SS merupakan warga tempatan yang mana pada saat itu sedang berada di lokasi pengerjaan lahan.

Dari keterangan Saksi bahwa masyarakat setempat disana menyakini bahwa lahan yang distecking adalah tanah ulayat dan Status lahan tersebut HPL (Luar dari kawasan bukan Hutan Lindung) dan tidak dalam kawasan Konsesi PT. Pertamina Hulu Rokan.

Saudara RN selaku pemilik lahan ada menunjukan surat dan turun serta menunjukkan langsung kelapangan dan lahan yang akan dikerjakan tersebut (Stecking).

“Modus operandi mereka membuka lahan dengan cara menumbang pohon dan membersihkannya untuk persiapan ditanam tanaman kelapa sawit (Stecking) dengan menggunakan alat berat,” sebut Primadona.

Pihak polisi mengamankan alat bukti berupa,1 (satu) rangkap fotocopy sertifikat dengan nomor 05.02.07.37.4.00010 serta
1 (satu) lembar Foto Area Duri Field (IDBMN)

“Pelaku diterapkan Pasal 385 KUHPidana atau Pasal 162 UU No.2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau Denda paling banyak 100 Juta Rupiah,” ulas Primadona.

Himbauan kepada masyarakat, sesuai Atensi Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan, S.I.K M.I.K kepada Polsek-Polsek jajaran, Kapolsek Mandau AKP Primadona, S.I.K, M.Si memerintahkan personel Polsek Mandau berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara cepat, tegas, professional dan tuntas.

“Apabila masyarakat membutuhkan kehadiran Petugas Kepolisian segera menghubungi CALL CENTER 110,” tutup Primadona. (Mus)

Suara Indonesia News|Jakarta. Isu reshuffle merebak dalam Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto terus bergulir ditengah kondisi penetrasi ekonomi dalam pemerintahannya. Beberapa kementerian menjadi primadona untuk dilakukan perombakan dalam reshuffle ini, salah satunya kementerian Koperasi.

Kementerian Koperasi dinilai masih lemah dalam pengelolaannya, persoalannya masih berkutat diseputar regulasi dan database koperasi serta ekosistem koperasi itu sendiri, yang mana kebijakan kebijakan yang diambil oleh kementerian koperasi yang seharusnya dapat menjadi penopang ekonomi masyarakat khususnya di usaha kecil ini justru seperti di persimpangan jalan.

Hal ini disampaikan oleh Hendri Kurniawa, SH, CHRMP, CELM  Koordinator Nasional Relawan Merah Hati Indonesia yang merupakan bagian Satuan Gugus Tugas Khusus Pemenangan 08 Charlie Kopassus yang ditemui disekitar Jakarta Selatan, Selasa (13/3/25).

Hendri menyatakan, pentingnya perubahan di Kementerian Koperasi terkait manajemen dan kebijakan kebijakan yang diambil terlihat lemah dalam penguatan koperasi itu sendiri menurutnya dalam reshuffle kali ini.

“Kita berharap Pak Prabowo, sebagai Presiden Republik Indonesia dapat mengakomodir pemikiran pemikiran baru, orang orang baru yang memang selama ini membersamainya yang berasal dari anak anak muda yang progresif dan memiliki visi Ke-Indonesia-an yang jelas teruji dan terukur ujar Hendri menjawab kebutuhan pemimpin.

Lebih jauh, Hendri menegaskan kehadiran anak muda pemimpin bangsa tersebut, akan mendorong dan mendampingi Presiden Prabowo dengan program penguatan ketahanan, kemandirian dan kegotong royongan.

Ia juga ingin anak muda pemimpin bangsa dapat mendampingi Pak Prabowo, dengan pemikiran dan terobosan lebih progresif dalam pemuatan pemberdayaan masyarakat.

“Program Pak Prabowo terkait Koperasi Merah Putih ini, sebenarnya sangat ditunggu oleh masyarakat dan harus ada pemikiran baru dan langkah baru dalam perkoperasian,” jelasnya.

Terkait Calon Anak muda ini Hendri menyebutkan telah mengamati 3 sosok prestasi yang membawa kemajuan besar didaerah masing-masing, yakni di antaranya, Mohammad Irsyad Yusuf yang dikenal Gus Irsyad Mantan Bupati Pasuruan dua periode 2013 – 2018, 2018 – 2023.

Gus Irsyad pernah menerima apresiasi dari Dewan Koperasi Indonesia, sebagai tokoh penggerak koperasi indonesia pada puncak peringatan Hari Koperasi ke 76.

Sosok alumnus Universitas Muhammadiyah Malang, magister di Universitas Nasional Veteran dan Doktoral lingkungan hidup di universitas Brawijaya. Ia juga sosok penuh karir politik dari ketua DPRD hingga Anggota DPR RI meruapakan adik kandung dari menteri Sosial RI saat ini yakni Dr. Syaifullah Yusuf.

Sosok kedua yakni DR. Ekos Albar Wakil Walikota Padang, seorang pengusaha yang sukses diberbagai bidang, Sarjana Ekonomi Di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Bandung, Magister Manajemen dari Universitas Borobudur, Doktor dari Universitas Negeri Jakarta. Dalam masa kepemipinannya yang singkat 9 mei 2023 hingga 13 mei 2024 Uda Ekos panggilan akrabnya berhasil mendorong tumbuh kembang UMKM hingga Internasional dengan terobosan membangkitkan semangat kegotong royongan masyarakat.

Hal tersebut Nampak kecintaan masyarakat Kota Padang dari keinginannya untuk kembali memimpin Kota Padang, namun demi pengabdiannya terhadap persatuan kesatuan masyarakat Kota Padang agar tak terpecah belah maka Uda Ekos mengambil jalan untuk tidak kembali maju sebagai Calon Kepala daerah dan lebih memilih berbisnis dan membina usaha kecil menengah bagi masyarakat Kota Padang.

Dalam masa kepemimpinannya tersebut DR Ekos Albar dikenal sebagai pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kepada warga serta pengembangan ekonomi lokal.

Sosok ketiga adalah Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari yang lebih dikenal sebagai Pinka Hapsari lulusan dari School Of Oriental And African Studies (SOAS) universitas London dengan fokus Hubungan Internasional.

Pinka Hapsari ini adalah putri dari Puan Maharani dan Cicit dari Presiden pertama RI Ir Soekarno Bapak Proklamator, Sosok Pinka Hapsari ini memiliki jaringan luas di dunia internasional saat dia memulai sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2024 – 2029.

Pinka Hapsari mewakili semangat persatuan dan kegotong royongan yang terwariskan dari Buyutnya Presiden RI pertama adalah sosok yang membawa semangat baru dalam dunia politik tanah air, pergaulan luas baik nasional maupun internasional dan memiliki akar kuat untuk mendorong tumbuh kembangnya koperasi di Indonesia.

Sosok ke empat adalah Ferry Juliantoro yang saat ini menjabat Wakil Menteri Koperasi Indonesia yang dilantik 21 oktober 2024. Sosok teknokrat, aktifis, birokrat danpolitikus Indonesia ini memiliki latar belakang sebagai ahli pengembangan ekonomi kerakyatan dan koperasi.

Sosok alumnus sarjana ekonomi di universitas padjajaran, magister ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia diyakini akan mampu membawa wajah baru Kementerian Koperasi Indonesia dengan bergandengan tangan dengan ketiga sosok diatas dengan program unggulannya Rebranding Koperasi, Teknokratik pengembangan koperasi dan digitalisasi koperasi.

Demikian pernyataan Hendri Kurniawan, SH, CHRMP, CELM selaku Koordinator Nasional Relawan Merah Hati Indonesia yang merupakan bagian dari satuan gugus tugas pemenangan 08 Charlie Kopassus yang dikomandoi oleh Ida Bagus Suwardhika.

“Harapan kami, reshuffle Kementerian Koperasi RI dapat memperkuat struktur pemerintahan dan meningkatkan kinerja kementerian Koperasi RI dan membawa kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Hendri. (GD)