0

Suara Indonesia News – Subulussalam. Peroyek jalan setapak di dusun Kuta lembaru Desa Panglima Sahman, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam, berdasarkan pantauan masyarakat dan pihak media, dikerjakan tanpa memasang papan proyek. Masyarakat setempat tidak mengetahui berapa anggaran pembangunan jalan setapak tersebut,

Padahal berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), kegiatan pembangunan jalan setapak tersebut harus transparan dengan memasang papan proyek yang jelas. (31/12-2020)

Artinya, setiap proyek tanpa papan informasi proyek merupakan sebuah ‘pelanggaran’ karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan lainnya.

Plang informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa Pemerintah, melalui website, portal LPSE, Papan pengumuman resmi, dan sebagainya.

Awak media saat mengkonfirmasi via telepon seluler WhatsApp kepada Pj Kepala Desa Panglima Sahman Nuryadin, mengatakan, tentang pagu anggaran pembangunan jalan setapak di dusun Kuta lembaru, pj tersebut tidak mengetahui  lupa/tidak ingat, padahal informasi dari warga, Pj Panglima Sahman yang mengunakan anggaran dan mengerjakan jalan tersebut, tapi beliau berdalih kalau itu bukan pekerjaan saya, itu masa jaman gecik panjang, terang Nuryadin. (Syahbudin Padang)

0

Suara Indonesia News – Bangka Selatan,Payung. Salam rapat Kordinasi bersama dengan stakeholder Kecamatan Pulau Besar, Kapolsek Payung turut hadir dalam mengikuti kegiatan tersebut serta memberikan kata sambutan didalam rapat akhir tahun 2020 bersama dengan Camat,Kepala Desa dan Kapolsubsektor Pulau Besar.

Kali ini Kapolsek Payung memberikan apresiasi kepada warga dan pemerintah se – kecamatan pulau Besar yang telah mensukseskan Pilkada Tahun 2020.

Saya sangat berterima kasih kepada seluruh Kades Se – kecamatan Pulau Besar yang telah mengikuti anjuran pemerintah dalam mensukseskan Pilkada Tahun 2020 di kabupaten Bangka Selatan.

Saya sangat bangga tidak adanya kejadian ataupun perihal yang sekecil apapun terjadi di wilayah ini, sehingga kami Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polsek Payung dengan  merasa terbantu warga, masyarakat yang ada di kecamatan Pulau Besar, sehingga Pilkada ini berjalan Aman dan Damai serta tidak ada pelanggaran,” AKP Hendri Amor. kamis, 31/12/2020.

Kemudian kapolsek Payung AKP Hendri Amor seizin Kapolres Bangka Selatan AKBP Agus Siswanto menyampaikan bahwa KAMTIBMAS di Dua Kecamatan Wilayah Hukum Polek Payung dalam situasi kondusif, walaupun ada beberapa perkara anak anak dalam hal melakukan tindakan kriminal seperti mencuri demi kebutuhan ekonomi, Namun hingga saat ini kejadian tersebut masih dilakukan pembinaan.

Diharapkan agar peran para stakeholder untuk pemahaman kepada anak anak di bawah umur terkait dalam pergaulan yang salah,agar sekiranya bisa membantu untuk menjaga KAMTIBMAS di tiap Desa,” ujar AKP Hendri.

Selain itu beliau juga menambahkan sebentar lagi akan pergantian tahun,saya berharap agar para kepala Desa berperan aktif untuk membantu memberikan penyampaian kepada warga untuk meniadakan Kegiatan merayakan pergantian tahun.

Diharapkan agar peran para Kepala Desa untuk mensosialisasikan tentang Covid dalam hal Kegiatan massa untuk meniadakan Kegiatan tersebut.

Sehingga saat ini kita bisa memutuskan rantai penyebaran virus Corona di wilayah Hukum Polsek Payung dan kita sama – sama menjaga agar di Wilayah Hukum Polsek Payung tetap di dalam Zona hijau dan tak luput agar masyarakat tetap mengikuti kebijakan pemerintah dengan mematuhi Pola 4M ( Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan dan Menghindari tempat kerumunan, keramaian,” tutup Kapolsek Payung AKP Hendri Amor. (Tarmizi Yazid – Babel)

0

Suara Indonesia News – Gresik. Pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI), Rabu (30/12/2020). Pelarangan tersebut berdasar putusan Mahkamah Konsititusi (MK) tertanggal 23 Desember tahun 2014 yang mencabut legal standing organisasi masyarakat tersebut.

LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), melalui Ketua LSM GMBI Kabupaten Gresik M. Hudin menyatakan mendukung keputusan pemerintah tentang pembubaran FPI, karena menilai FPI kerap melakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Keputusan pemerintah itu berdasarkan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Menko Polhukam Prof Dr. Mahfud MD pun meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI.

“Aktifitas FPI sering menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, saya menilai keputusan pelarangan aktivitas dan penggunaan simbol sudah tepat,” jelasnya Hudin, Kamis (31/12/20).

Dirinya juga menyatakan dukungan penuh terhadap pembubaran FPI ini semua demi menjaga keutuhan NKRI. (Hari Riswanto)

0

Suara Indonesia News – Gresik. Forum Masyarakat Gresik Pecinta Keberagaman (Formagam) mengapresiasi sikap tegas pemerintah yang melarang kegiatan dan membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Ketua Formagam Djoko Pratomo menilai Indonesia harus merdeka dari organisasi masyarakat yang intoleran dan provokatif.

“Formagam menilai FPI selama ini kerap melakukan hal-hal yang bersifat provokatif dan mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara,” ujar pria yang akrab disapa Djoko dalam keterangan resminya, Rabu (30/12/2020) sore.

FPI juga, sambung dia, sering melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak mencerminkan keislaman dan keteduhan di negara tercinta ini. Organisasi besutan Rizieq Shihab itu selama ini kerap melakukan sweeping, razia serta tindakan-tindakan provokatif lainnya.

“Organisasi yang kerap melakukan hal-hal tersebut, memang tidak laik untuk hidup dan berkembang di negara kita tercinta. Ormas apapun yang bersifat premanisme dan mengancam kebhinekaan kita, memang sepantasnya dilarang pemerintah,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Formagam mengapresiasi pemerintah yang tegas melarang FPI. Pelarangan FPI merupakan momentum yang sudah sejak lama ditunggu oleh semua pihak yang mencintai Pancasila, kebhinekaan, dan keutuhan NKRI.

“Semoga pelarangan FPI ini, bisa membuat stabilitas bangsa dan negara ini menjadi lebih baik, apalagi kita sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19,” pungkas Djoko.

Seperti diketahui, pemerintah resmi membubarkan FPI, karena menilai FPI kerap melakukan tindak kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Keputusan pemerintah itu berdasarkan putusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014. Menko Polhukam Prof Dr. Mahfud MD pun meminta seluruh aparat keamanan menolak setiap kegiatan dari ormas yang mengatasnamakan FPI. (Hari Riswanto)

0

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara. Sebanyak 600 putar putri peserta Tahfidz Quran 3 Juz, terima santunan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah dari pemerintah Aceh Tenggara.

Peserta sebelumnya 810 putra putri umur 19 tahun, Tahfidz Quran 3 Juz, yang lulus seleksi ada 600 peserta, dana mereka menerima santunan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah dari Pemerintah Aceh Tenggara, melalui Baitul Mal setempat.

Pemberian santunan tersebut  dilakukan secara simbolis oleh Bupati Aceh Tenggara,  H.Raidin Pinim, yang didamping Sekda, M.Ridwan, Kepala Baitul Mal, Sahibul Akram, Rabu (30/12/2020) di Opprom Sekdakab Aceh Tenggara.

Bupati Aceh Tenggara, H.Raidin Pinim, dalam sambutanya mengatakan, program Tahfidz Quran itu sangatlah penting bagi putra dan putri, generasi muda selain menjadi pedoman dan petunjuk hidup, juga bertujuan untuk menangkal prilaku negatif, seperti penyalahgunaan narkoba, maupaun penyakit masyarakat lain, kata ia.

Lanjut H. Raidin Pinim, pemerintah Dearah Aceh Tenggara, juga akan terus mendorong dan memotivasi, putra putri dalam Tafidz Qur’an, untuk kedepannya, dan pemerintah daerah akan menambah alokasi anggaran lebih, sebagai program religius sesuai visi dan misi pemerintahan Raidin Bukhari.

H. Raidin Pinim, juga berharap kepada orang tua, sejak dini agar menyekolahkan anak-anaknya di pesantren atau daiyah dan sekolah agama lainya.

Pondok pesantren atau daiyah maupun sekolah agama yang ada Aceh Tenggara ini, bukan hanya pelajaran agama saja, di sekolah tersebut pun tetap ada pelajaran umum nya, untuk itu sejak dini kita nanamkan  kepada anaka-anak untuk mempelajari ilmu agama Islam,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Baitul Mal Aceh Tenggara, Nanang Suhendra, mengatakan, penyerahan santunan itu untuk peserta yang telah lulus seleksi yang dilaksanakan di awal Desember 2020.

Dari 810 peserta berasal dari dayah dan sekolah umum lainnya, namun yang dinyatakan lulus seleksi ada 600 orang. maka merekalah yang berhak menerima santunan uang pembinaan sebesar Rp 1 juta rupiah dan uang tersebut langsung di transper melalui rekening masing-masing peserta. (yusuf)

0

Suara Indonesia News – Kuningan. Geliat untuk Membangun kawasan Desa Wisata di kabupaten kuningan, banyak mendapat perhatian dan sambutan positif dari kalangan masyarakat, mapun pemerintah desa.

Sesuai dengan program pemerintah kabupaten kuningan MAJU, mandiri agamis, pinunjul berbasis desa, kawasan wilayah desa yang mengadung potensi wisata alam, situs mapun ekonomi kerakyatan, mulai di kembangkan.

Diantara desa yang mengandung potensi wisata alam di wilayah kuningan timur, salah satunya adalah Desa Parakan, Kecamatan Maleber, kabupaten Kuningan,

Menurut kepala desa Maleber, M. Tohir, ketika dikonfirmasi media Menyampaikan, kawasan lahan milik desa wilayah persawahan Bulak Lega, rencananya akan diperuntukan sebagai kawasan wisata tani milik desa, dan sebagian lahan diperuntukan untuk tanaman buah dan sayuran. (31/12-2020)

Menurut Kades, hasil perkebunan mangga dari wilayah parakan pemasarannya sudah mencapai daerah pontianak kalimantan, ini merupakan sebuah terobosan, kalo dikelola dengan baik akan mendongkrak perekonomian masyaraka desa parakan, ujarnya.

Dalam memenuhi kebutuhan kita, anak muda parakan banyak yang berurbanisasi, dengan adanya sektor pertanian dan perkebunan, kita turut mempersiapkan re generasi penerus untuk mengelola lebih maju bagi perekonomian masyarakat di desa.

Dan ini, dalam pengalaman di perkebunan, serta masukan dari masyarakat, ternyata mendukung program yang disodorkan oleh desa karena Parakan Alhamdulilah cukup luas.

Dan kedepan harapanya, semoga sawah bulak lega jadi wisata tani. Dan Sebaian wilayah Ini tadah hujan, maka disaat musim kemarau diharapkan masyarakat bisa menanam buah mapun sayuran, ujar Kades Parakan.

Ketua BPD Desa Parakan, Drs. Enceng Nasruddin menambahkan, Parakan harus ada alur alur pendukung seperti bundes maupun yang lainya untuk dikembangkan sebagai penunjang pariwisata, dan berharap dengan adanya moto parakan amanah dan maju, bisa terlaksana sesuai dengan keinginan kita bersama, ujar ketua BPD menambahkan. (Sep /Ri)

0

Suara Indonesia News – Kuningan. Pembangunan wilayah Kuningan Timur yang sudah terbangun merupakan sebuah kemajuan, meskipun hampir 40% penduduknya masih eksodus, namun dibidang sektor informal maupun sektor formal yang terbangun wilayah timur itu tetap berjalan termasuk zona industri.

Hal tersebut Diungkapkan H. Purnama, dari Komisi III DPRD Kab.Kuningan Bidang Pembangunan, ketika ditemui media jelang acara sidang paripurna kemaren. (30/12-2020)

Lebih lanjut, H. Purnama menyampaikan, untuk pengembangan pembangunan wilayah Kuningan timur sangat berpotensi, terutama bagian utara, yang cocok untuk spot manufacturing maupun wisata, ujarnya,

Dan proyek pembangunan  Waduk Cileuweung, nantinya akan berkaitan dengan pengembangan sektor wisata diwilayah kuningan timur, ujar nya.

Dalam hal ini peran aktif seluruh komponen masyarakat mapun pemerintah dibutuhkan, untuk membangun sebuah kemajuan kuningan timur terutama dari sektor pariwisata, ekonomi, maupun pembangunan lainya.

Harapan kedepan, dalam pelaksanaan pembangunan khususnya disektor wisata harus ada konsolidasi dan peran serta masyrakat, tokoh, pengusaha maupun pemerintah untuk bergerak bersama.

Dalam hal ini bantuan pemerintah hadir yang namanya anggaran negara, tetapi harus tetap direncanakan terlebih dahulu, baik secara side plane maupun kesiapan akan potensi wilayahnya, ujar H.Purnama, anggota Komisi III dari Praksi PDIP menyampaikan kepada media. (sep/Rie)

0

Suara Indonesia News – Tuban. Kepolisian Resor Tuban menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) internal dalam rangka persiapan pengamanan malam pergantian Tahun Baru 2021 di gedung Sanika Satyawada Polres Tuban, Rabu (30/12/2020).

Kegiatan yang dihadiri para PJU Polres Tuban serta Kapolsek Jajaran tersebut bertujuan untuk membahas rencana pengamanan dan menerima masukan dari para Kapolsek dalam rangka kesiapan pengamanan pergantian Tahun Baru 2021 di masa pandemi Covid-19 ini.

Pergantian tahun kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, hal itu dikatakan Kapolres Tuban.

“Kegiatan tahun baru ini berbeda dengan tahun sebelumnya tidak ada Perayaan tahun baru, silahkan rekan-rekan Kapolsek disampaikan kepada warganya untuk tetap dirumah masing-masing tidak ada Kerumunan saat malam pergantian tahun” Ucap Kapolres Tuban AKBP Ruruh

“Tidak ada konvoi-konvoi masuk Kota, jika ada akan dikembalikan dan dibubarkan, kita akan siapkan Tim dari tenaga medis yang akan melakukan cek kesehatan dengan Rapid tes jika masih ada yang memaksa masuk Kota” Imbuhnya

Lebih lanjut AKBP Ruruh menegaskan kepada Para Kapolsek agar selalu memonitor wilayahnya.

“Tidak ada rekan-rekan Kapolsek yang tidak tahu diwilayahnya ada kegiatan masyarakat, jika tidak ada ijin serta tidak sesuai Protokol Kesehatan Silahkan dibubarkan” Tegas orang Nomer satu di Polres Tuban itu. (Hari Riswanto)