Suara Indonesia News|Jakarta. Sekitar 72 Organisasi Relawan Prabowo Gibran tergabung dalam Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) akan menggelar ‘Konsolidasi Akbar Relawan’. Rencananya kegiatan penting ini akan dilaksanakan, Agustus 2025 mendatang dengan mendatangkan seluruh Ketua Umum dan Sekjen Relawan Prabowo Gibran.

Hal ini disampaikan Syafrudin Budiman, SIP Ketua Umum Barisan Pembaharuan 08 yang juga Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG), Rabu (11/6/2025) di Jakarta. Dalam siaran persnya Kornas ARPG memastikan Konsolidasi Akbar Relawan ini adalah agenda rutin tahunan.

“Kita ARPG akan menggelar Konsolidasi Akbar Relawan Agustus 2025 di Jakarta. Rapat konsolidasi ini adalah agenda rutin tahunan untuk menilai capaian keberhasilan dan evaluasi Pemerintahan Prabowo-Gibran dari sisi relawan,” kata Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman didamping Andi Ulfa Umar, Amd (Ulfa Bone) Sekjen ARPG.

Menurut aktivis muda angkatan 98 asal Surabaya ini, banyak persoalan yang akan dibahas dalam Konsolidasi Akbar Relawan ini. Diantaranya, penguatan peran relawan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, keterlibatan relawan dalam program nyata Prabowo-Gibran dan evaluasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Nantinya selalu digelar penguatan konsolidasi relawan, ARPG akan menilai program apa saja yang sudah tercapai dengan baik atau tidak. Bahkan kita akan mengevaluasi program mana saja yang belum berjalan dan apa saja yang gagal,” tandas Gus Din.

ARPG Dukung Resuffle Kabinet 

Terkait kementerian mana saja yang berhasil atau tidak, Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) akan juga mengevaluasi dan menilai secara objektif. Kata dia, kalau nanti ada kementerian atau menteri yang dinilai kurang baik kinerjanya bisa diusulkan Resuffle Kabinet.

“Program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran harus berjalan dengan baik dan cepat. Kalau ada program kementerian tidak berjalan dengan baik dan lambat tentu kita akan usulkan menteri tersebut diganti saja (red-Resuffle Kabinet),” tegas Gus Din

Saat ini kata pria asal Kabupaten Sumenep Pulau Madura Jawa Timur ini, para relawan dan aktivis yang tergabung dalam ARPG sudah banyak terlibat membantu program pemerintah di bawah. Diantaranya, Program MBG, UMKM, Kegiatan Sosial dan Kesehatan, Pengawasan Kebijakan dan lainnya.

“Kita ARPG ikut mendukung terpilihnya Prabowo-Gibran dan terus mengawal jalannya pemerintahan selama lima tahun.Saat ini kinerja pemerintah sudah berjalan sekitar 8 bulan dan menjelang satu tahun kita nilai dan juga awasi,” jelas Gus Din.

Terakhir kata Sekjen ARPG Ulfa Bone, harapan ARPG supaya Presiden Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka terus kompak dan berjalan seiring sejalan. Hal ini agar pemerintahan Prabowo-Gibran bisa berjalan dengan baik dan efektif dalam mengatur kebijakan pemerintah.

“Kita ARPG bukan hanya mengawal kebijakan program-program pemerintah selama lima tahun,. Namun kita juga mengawal dan menjaga pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan dengan kompak, seiring sejalan dan sinergis sampai 2029,” pungkas Ulfa Bone yang berprofesi sebagai Artis dan Konsultan Kesehatan ini.

Diketahui sebelumnya ARPG pernah menggelar Syukuran Kemenangan Prabowo-Gibran dan Konsolidasi Akbar Relawan Prabowo Gibran 10 Agustus 2024 di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat dan mengawal Pelantikan Prabowo-Gibran 20 Oktober 2024 di kawasan Sarinah Plaza, Jl. MH. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat. (GD)

Muhammad M Said Guru Besar Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta & Ketua Dewan Pengawas Syariah LAZNAS Relief Islami Indonesia

Suara Indonesia News|Jakarta. Setiap tahun, jutaan umat Islam dari seluruh dunia (min fajjin ‘amiq) memenuhi panggilan spiritual untuk menunaikan ibadah haji dan menyembelih hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha. Namun, kurban sejatinya bukan hanya ekspresi spiritual semata, tetapi juga medium sosial yang menyatukan ketundukan kepada Tuhan dengan kepedulian kepada sesama, membangkitkan empati, dan menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Dalam konteks kebijakan nasional, ekonomi kurban sangat relevan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penguatan ekonomi rakyat dan penurunan angka stunting. Kurban dapat menjadi model nyata dari ekonomi inklusif dan berkeadilan yang mendukung perluasan kesempatan kerja serta memperkuat struktur ekonomi berbasis komunitas.

Lebih dari 64 juta unit UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional dapat diperkuat melalui ekosistem ekonomi kurban. Ketika daya beli masyarakat melemah dan UMKM menghadapi tantangan pascapandemi, momentum kurban membuka peluang sektor peternakan, logistik, penyembelihan, hingga pengolahan pangan yang didominasi oleh pelaku usaha kecil. Hal ini menjadikan ekonomi kurban sebagai saluran distribusi kesejahteraan yang efektif, bukan sekadar simbolik.

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak semata diukur melalui indikator makro seperti PDB dan investasi, tetapi juga melalui pemerataan hasil-hasil pembangunan. Ekonomi kurban memberi contoh bagaimana kekayaan dapat dialirkan secara luas dan merata kepada masyarakat akar rumput—petani, nelayan, buruh, dan pelaku UMKM.

Dalam hal ini, ekonomi kurban mencerminkan semangat ekonomi berbagi (economy of sharing) yang berakar dari nilai spiritualitas Islam seperti kedermawanan (generosity) dan keadilan (justice). Seorang Muslim rela menyisihkan hartanya untuk membeli dan menyembelih hewan ternak, lalu membagikan seluruh dagingnya kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah bentuk nyata dari solidaritas sosial yang menghidupkan nilai gotong royong ekonomi.

Distribusi daging kurban tidak hanya memberikan akses gizi bagi kelompok yang jarang menikmatinya, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berantai; peternak kecil hidup, jagal bekerja, UMKM terlibat, dan mustahik mendapatkan manfaat. Praktik ini memperlihatkan bagaimana kurban dapat memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keadilan sosial.

Laporan IDEAS (2025) bahwa potensi ekonomi kurban Indonesia diperkirakan mencapai Rp 27,1 triliun dari sekitar 1,92 juta pekurban, dengan proyeksi distribusi daging mencapai 101,1 ribu ton. Realita potensi ekonomi kurban ini sangat berarti dalam memperkecil ketimpangan konsumsi daging yang saat ini masih tinggi antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Bila distribusi diarahkan secara tepat kepada lebih dari 90 juta penduduk rentan dan miskin, maka ekonomi kurban dapat menjadi instrumen efektif dalam pemenuhan gizi dan perbaikan akses pangan bergizi.

Konsumsi daging merupakan aspek penting dalam tumbuh kembang anak, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Di banyak daerah dengan konsumsi daging sangat rendah, angka stunting dapat mencapai 30 hingga 50 persen. Ekonomi kurban dapat menjadi intervensi strategis dalam penyediaan pangan hewani jangka pendek untuk menurunkan angka stunting, terutama di daerah yang mengalami kemiskinan ekstrem dan defisit protein.

Dengan permintaan hewan kurban mencapai 1,6 juta ekor per tahun, momen kurban menjadi peluang besar bagi rumah tangga peternak skala kecil (RTUP). Ini adalah waktu panen bagi mereka, yang jika dikelola secara tepat, bisa memperkuat basis ekonomi lokal sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dicita-citakan dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pengelolaan kurban secara kolektif dengan pendekatan profesional dan modern akan meningkatkan dampaknya secara ekonomi dan sosial. Mulai dari penggemukan ternak hingga distribusi dan pengolahan daging, bila dilakukan oleh koperasi desa, Bait Mal wal Tanwil (BMT), sektor pondok pesantren, dan unit sosial keagaaan lain Masjid melaui Badan Usahanya akan menciptakan rantai ekonomi yang berkelanjutan. Bahkan, inovasi seperti rendang wakaf, daging awetan bergizi, atau produk halal bernilai ekspor dapat dilahirkan dari sini.

Untuk memperkuat peran ekonomi kurban sebagai katalis pertumbuhan inklusif, selain memperkuat langkah-langkah yang sudah pernah ada seperti distribusi berbasis data, program Tebar Hewan Kurban (THK) ke daerah-daerah rawan stunting, perkuat poros persaudaraan antara masjid perkotaan dan pelosok melalui lembaga amil zakat (LAZ), dan skema tabungan kurban 1–2 tahun untuk memperluas partisipasi kelas menengah, juga perlu pendekatan yang lebih partisipatif dan transformatif. Pertama, aplikasi sistem digital interaktif Kurban Connect yang memungkinkan hubungan langsung dan transparan antara pekurban dan wilayah yang mengalami kekurangan gizi.

Kedua, mencanangkan program Masjid Produsen dan Masjid Distribusi sehingga jejaring antar-masjid lebih kuat dalam hal distribusi dan penyediaan hewan kurban. Ketiga, program Peternaku, Kurbanmu mendorong keberlanjutan dan kepercayaan dalam rantai kurban nasional melalui kemitraan ekonomi dan emosional antara pekurban dan peternak kecil. Keempat, peningkatan kapasitas SDM RTUP melalui pelatihan teknis, pembiayaan mikro, dan perlindungan harga pasar, dan pembentukan karakter utama pelaku ekonomi Islam yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, kita yakin dan percaya ekonomi kurban sebagai ibadah tahunan memiliki kekuatan strategis mewujudkan ketahanan pangan dan penguatan gizi nasional yang berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Suara Indonesia News|Kabupaten Karawang. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengajak baik perusahaan maupun para pencari kerja (pencaker) di Jabar untuk memanfaatkan platform digital ketenagakerjaan yang telah disiapkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar.

Melalui platform Loker Jawa Barat yang dapat diakses di loker.jabarprov.go.id tersedia data pencaker yang dibutuhkan perusahaan. Tentunya pencaker dapat memantau dan melamar lowongan kerja yang sesuai spesifikasi keahliannya.

Platform ini pun terintegrasi dengan SiapKerja yang dikembangkan Kementerian Ketenagakerjaan RI sehingga pencaker juga dapat melakukan login dengan akun SiapKerja pada platform Loker Jawa Barat ini.

“Sesuai komitmen Pak Gubernur, kami sedang mengikhtiarkan, dan hari ini mulai uji coba platform digital ketenagakerjaan,” ucap Herman Suryatman pada acara uji coba implementasi platform digital ketenagakerjaan Jabar di Aula Singaperbangsa, Kantor Bupati Karawang, Selasa (10/6/2025).

“Di mana (lewat platform digital) anak-anak muda cukup entry data, demikian sebaliknya, perusahaan yang butuh tenaga kerja bisa entry data juga di platform digital sehingga bisa bertemu secara digital. Mudah-mudahan tidak ada lagi anak-anak muda yang sulit cari pekerjaan,” tuturnya.

Hingga hari ini, sambung Herman, tersedia kurang lebih sebanyak 92.000 data tenaga kerja, maka perusahaan-perusahaan di Jabar dapat mencari spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan lewat platform digital tersebut.

Ke depan, ujar Herman, integrasi dengan platform digital ketenagakerjaan milik kabupaten/kota pun akan dilakukan sehingga jangkauan baik bagi pencaker maupun perusahaan akan lebih luas lagi.

Keuntungan pencari kerja bisa mengidentifikasi kesempatan kerja bukan hanya di Kabupaten Karawang, tapi se-Jawa Barat. Begitu pula untuk perusahaan selain dapat memanfaatkan pencari kerja di Karawang, juga pada 26 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

“Sehingga ke depan kalau literasi digitalnya baik, maka pertautan antara pencari kerja dan perusahaan akan semakin baik pula,” ujar Herman.

Dengan begitu, menurutnya, Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan investasi tinggi secara nasional akan selaras pula dengan penyerapan tenaga kerjanya.

Di samping itu, ia juga menyebut, pihaknya siap mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan keahlian-keahlian terkini yang dibutuhkan industri supaya sumber daya manusia di Jabar dapat memenuhi apa yang dibutuhkan industri.

“Buktikan bahwa kehebatan dunia industri berdampak pada penyerapan tenaga kerja, dan unsur pemerintah akan proaktif menyalurkan potensi rakyat di dunia kerja,” pungkasnya.(Sendi)

Suara Indonesia News|Subulussalam. Aliansi Masyarakat Peduli Buruh dan Tani (AMPERA) menggelar aksi damai di kantor Wali Kota Subulussalam pada Selasa (10/06/2025). Mereka menyuarakan dukungan penuh terhadap operasional PT MSB II dan menolak keras keputusan pemberhentian sementara perusahaan tersebut.

Marko Angkat, salah satu perwakilan massa, menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam yang dianggap gegabah dalam menyurati Gubernur Aceh tanpa mempertimbangkan dampak luas pada masyarakat.

“Tuntutan utama kami dari AMPERA jelas: kami menolak keputusan pemberhentian operasional PT MSB II sementara ini,” tegas Marko. “Kami mendesak Pemko Subulussalam untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini dan mencari solusi yang lebih baik bagi semua pihak.”

Masyarakat yang tergabung dalam aliansi ini sangat mengkhawatirkan dampak negatif keputusan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Dampak yang disoroti antara lain:

• Hilangnya pendapatan bagi ribuan buruh yang bekerja di PT MSB II.
• Penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) bagi petani sawit.
• Dampak ekonomi yang signifikan bagi para pedagang lokal yang menggantungkan hidup pada aktivitas ekonomi di sekitar PT MSB II.

Menanggapi aksi tersebut, Asisten Pemerintahan Kota Subulussalam, Jhoni Arizal, yang juga menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Subulussalam, menjelaskan bahwa Pemko telah bersurat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait operasional PT MSB II.

“Pemerintah kota masih menunggu hasil dari provinsi mengenai operasional PT MSB II,” ujar Jhoni. Ia menambahkan, berdasarkan Berita Acara dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Subulussalam, PT MSB II masih memiliki 17 dokumen perizinan yang harus dilengkapi.

Jhoni juga menyampaikan permohonan agar masyarakat bersabar. “Pemerintah provinsi telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini, yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Provinsi, serta Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, tim dari Pemprov akan turun langsung ke Subulussalam untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait perizinan PT MSB II, didampingi oleh tim dari Pemko Subulussalam.

“Keputusan akhir terkait dengan operasional PT MSB II akan ditentukan oleh pemerintah provinsi setelah melakukan kajian dan analisis lebih lanjut,” tutup Jhoni. “Pemerintah kota akan mendampingi proses ini dan menunggu hasil keputusan dari pemerintah provinsi.”

(Syahbudin Padank)

Suara Indonesia News|Kabupaten Cirebon. Dihari pertama penerimaan siswa/siswi baru tahun ajaran 2025 – 2026 Polsek Klangenan, Polresta Cirebon selalu siap siaga dalam membantu mengamankan jalannya proses penerimaan calon siswa/siswi baru dan intens berkomunikasi dan berkordinasi dengan pihak sekolah di setiap tingkatan di wilayah hukumnya.

Iptu.Diding.SH.MH,. Kapolsek Klangenan Polresta Cirebon mengatakan bahwa merupakan bentuk nyata Polri dalam menciptakan suasana aman dan nyaman di lingkungan masyarakat di setiap lini unsur masyarakat dan peran serta Polri dalam mendukung suasana aman di lingkungan pendidikan.

Dengan ikut berperan serta dalam mengamankan jalannya proses pendaftaran calon Siswa/Siswi baru di sekolah semua jenjang pendidikan yang ada di wilayah hukum Polsek Klangenan salah satunya di SMK Negeri 1 Jamblang demi menciptakan rasa aman dan nyaman serta berkeadilan dalam proses pendaftaran calon siswa/siswi baru tahun ajaran 2025 – 2026 tahun ini.

“Sesuai dengan instruksi Pimpinan Ibu Kapolresta Cirebon Kombespol.Sumarni. SIK.SH.MH,. kepada seluruh jajarannya agar selalu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Ujar. Iptu.Diding.

“Salah satunya dengan ikut berperan serta dalam mengamankan jalannya proses pendaftaran calon Siswa/Siswi baru di sekolah semua jenjang pendidikan yang ada di wilayah hukum Polsek Klangenan salah satunya di SMK Negeri 1 Jamblang demi menciptakan rasa aman dan nyaman serta berkeadilan dalam proses pendaftaran calon siswa/siswi baru tahun ajaran 2025 – 2026 tahun ini”. Tambahnya.

Menurut Iptu. Diding berharap dengan kehadiran anggota Polsek Klangenan dapat menciptakan rasa aman dan nyaman serta di lingkungan pendidikan yang sedang melaksanakan proses seleksi bagi para calon siswa/siswi nya, serta dapat mendeteksi dini timbulnya tindakan kejahatan di lingkungan sekolah. Tutup Iptu.Diding. (Sendi)

Suara Indonesia News|Kabupaten Cirebon. Hari pertama sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025 – 2026 telah di buka di seluruh Indonesia termasuk di SMK NEGERI 1 Jamblang Kabupaten Cirebon, namun pada hari ini pembukaan siswa/siswi baru terkendala sistem down (Tidak Terkoneksi) server pusat di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sehingga proses rekrutmen siswa/Siswi baru terhenti untuk sementara sampai waktu yang belum bisa di tentukan. Selasa (10/06/2025).

Keterangan resmi ini di dapatkan dari salah satu Guru Panitia Penerimaan Siswa baru bagian informasi Sekolah SMK Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon Amril Nurdin, menurutnya sistem down sejak pukul. 09.00 Wib, hingga saat ini pukul.13.00 Wib.

“Alhamdulillah pada hari secara serentak di seluruh Indonesia Sistem Penerimaan Siswa Baru telah di buka, namun kami terkendala dengan sistem server pada aplikasi penerimaan siswa baru pada hari ini mengalami down Sistem (Tidak Terkoneksi) dengan sistem aplikasi Penerimaan Siswa Baru di pusat dalam hal Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat”. Ungkap Amir.

Terkait adanya larangan titipan calon siswa/siswi oleh pihak – pihak tertentu oleh Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi pihak panitia penerimaan siswa baru SMK Negeri 1 Jamblang siap menjalankan dan mengamankan perintah tersebut, serta di lakukan secara transparan dan menjamin tidak ada percaloan/atau jual beli bangku sekolah untuk para calon siswa/siswi SMK Negeri 1 Jamblang.

“Insyaallah kami akan amanah dalam menjalankan tugas kami dalam proses seleksi penerimaan siswa/siswi baru, dan terkait adanya larangan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi adanya titipan calon siswa/siswi baru kami akan siap menjalankan perintah pimpinan kami dalam hal ini Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar dan siap untuk mengamankan printah tersebut”. Tambahnya.

Menurut Amir jika ada pihak ketiga atau pihak luar yang mencoba menghambat atau adanya ancaman dari pihak luar atau pihak – pihak tertentu pihak sekolah akan intens berkomunikasi dengan pihak berwajib dalam hal ini Polsek Klangenan sebagai pihak berwajib yang terdekat dengan lokasi sekolah.

“Jika ada sesuatu hal yang menghambat atau adanya ancaman pihak ketiga kami akan intens berkomunikasi dengan pihak berwajib dalam hal ini yang terdekat adalah Polsek Klangenan, Polresta Cirebon”. Tutup Amir.

Di sisi lain Kapolsek Klangenan Polresta Cirebon, Iptu. Diding. SH,MH,.siap untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah yang ada di wilayah hukumnya terkait pengamanan penerimaan calon siswa/siswi baru di seluruh tingkatan sekolah yang ada di wilayah hukum Polsek Klangenan.

“Sesuai dengan instruksi Pimpinan Ibu Kapolresta Cirebon Kombespol. Sumarni. SIK.SH.MH,. kepada seluruh jajarannya agar selalu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Maka oleh sebab itu kami Polsek Klangenan siap untuk selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah yang ada di wilayah hukumnya terkait pengamanan penerimaan calon siswa/siswi baru di seluruh tingkatan sekolah yang ada di wilayah hukum Polsek Klangenan”. Ungkap Akp. Diding. (Sendi)

Suara Indonesia News{Cilegon. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Banten membagikan ratusan paket daging kurban kepada masyarakat.

Pembagian daging kurban tersebut berlangsung di Kantor DPW APBMI Banten, Jalan Karang Bolong, Kepuh, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Minggu, (08/06/2025).

Ketua DPW APBMI Banten Alawi Mahmud mengatakan bahwa pihaknya mendapat titipan empat hewan kurban tersebut terdiri 1 ekor sapi dan 3 ekor kambing dari perusahaan.

“Hewan kurban ini merupakan amanat dari sejumlah perusahaan yakni PT Krakatau Bandar Samudra (KBS), PT Pelindo, PT Krakatau Jasa Samudra (KJS), dan PT Krakatau Sarana Industri (KSI) untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar dalam rangka raya hari Idul Adha 1446 H,” kata Alawi Mahmud.

Alawi menyebutkan bahwa keempat hewan kurban yang diamanatkan kepada APBMI Banten akan dibagikan ditiga wilayah, meskipun jumlah paket tersebut terbatas.

“Hewan kurban ini akan dibagikan kepada masyarakat sekitar dalam bentuk 270 paket daging kurban ketiga wilayah, yaitu RT Ciwandan, RT Warungkara Kelurahan Kepuh, dan RT Warungkara Kelurahan Randakari,” jelasnya.

Alawi juga menyampaikan apresiasi khususnya kepada Direktur Utama PT Krakatau Steel, Akbar Djohan, serta sejumlah perusahaan lain yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan kurban ini.

“Kami atas nama Pimpinan APBMI Banten mengucapkan terima kasih kepada keempat perusahaan yang telah menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dalam membantu masyarakat yang belum mampu melaksanakan ibadah kurban,” ucapnya.

Alawi berharap sinergi antara industri dan masyarakat dapat terus ditingkatkan untuk menciptakan hubungan yang baik dan saling mendukung dalam kehidupan sosial.

“Kami berharap tradisi kemasyarakatan seperti ini agar terus dijaga sehingga tercipta hubungan yang baik dan saling mendukung antara unsur industri dan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW APBMI Banten, Ahmad Hafid, menambahkan bahwa kegiatan kurban tersebut merupakan program rutin tahunan APBMI Banten.

“Alhamdulillah, setiap tahun kita bisa melaksanakan kurban dan menerima donasi hewan kurban dari beberapa perusahaan di Kota Cilegon,” imbuhnya.

Hafid menyampaikan rasa terima kasih kepada donatur atas partisipasi tersebut. Ia berharap kegiatan ini agar terus berlanjut serta menjadi ladang ibadah bagi semua pihak yang terlibat.

“Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut, semoga menjadi ladang ibadah untuk kita semua. APBMI Banten terus maju dan tetap eksis didunia Kemaritiman,” ucapnya.

Hafid berharap agar tahun depan jumlah hewan kurban dapat bertambah, sehingga kegiatan kurban ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berkurban dan lebih banyak lagi hewannya, sehingga masyarakat di wilayah Kecamatan Ciwandan bisa merasakan manfaatnya,” harapnya. (Dhe)