Suara Indonesia News – Kota Tebing Tinggi. Walikota Tebing Tinggi melalui Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Kota Tebingtinggi Dedi Parulian Siagian menghimbau warga masyarakat agar menjaga kesehatan dan kerukunan pasca libur panjang dan cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah mulai tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November 2020 mendatang.

Demikian disampaikan Dedi Parulian Siagian dalam Siaran Pers, Senin (26/10/2020). Pemerintah pusat telah memberi libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW dilanjutka FCn dengan libur akhir pekan. Hal ini perlu diwaspadai karena mobilitas warga yang meningkat dimasa pandemi COVID-19.

Dedi Siagian menyampaikan, saat ini Pemerintah Kota Tebingtinggi sedang giat-giatnya melalui petugas 3 Pilar melaksanakan Operasi Yustisi untuk mensosialisasikan himbauan penerapan Protokol Kesehatan guna memutus matarantai penyebaran COVID-19 di Kota Tebingtinggi.

” Hal yang lebih penting adalah kesadaran dari masyarakat untuk benar-benar bijak dalam mengisi waktu selama libur panjang. Sebelum melakukan perjalanan jauh terlebih dahulu mengetahui situasi daerah yang dituju apakah aman dari virus,” kata Dedi Siagian.

Namun yang lebih utama menurut Dedi Siagian adalah dengan menerapkan Protokol Kesehatan dalam aktifitas sehari-hari. ” Wajib memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan saat ini merupakan pola hidup baru yang harus diikuti dimasa pandemi saat ini,” katanya.

Dedi Siagian mengharapkan agar warga masyarakat Kota Tebingtinggi dapat menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas untuk mencegah penyebaran virus corona sekaligus tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan sesama warga kota dimasa pandemi ini.

Kondisi libur panjang ini dipandang perlu untuk diwaspadai, karena berbagai dampak kerawanan seperti penyebaran COVID-19, kepadatan arus lalu lintas dan bencana alam akibat cuaca ekstrem berpotensi terjadi. Khususnya dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 penerapan Protokol Kesehatan menjadi yang utama diingatkan agar jangan sampai usaha yang kita lakukan selama ini sia-sia karena lalai dalam melakukan pengawasan selama libur panjang ini.

” Marilah sama-sama kita turut berpartisipasi didalam memutus matarantai penyebaran virus corona khususnya dimasa libur panjang ini. Dengan menjaga diri sendiri berarti sudah melindungi keluarga dan orang lain,” tutup Dedi Siagian. (Julian)

Suara Indonesia News – Jakarta. Mengantisipasi kemerosotan ekonomi atau resesi ekonomi, organisasi Barisan Pembaharuan (BP) sebagai pendukung Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin, meminta Presiden Jokowi jangan ragu melakukan resuffle kabinet. Jika perombakan kabinet Indonesia Maju niatnya adalah perbaikan tidak menjadi masalah.

Hal ini disampaikan Gus Din atau RB. Syafrudin Budiman, SIP., Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan (PP BP) dalam siaran persnya, Senin (26/10/2020) di Jakarta.

“Demi mengatasipasi resesi ekonomi yang menajam dan mengarah pada depresi ekonomi (red-penurunan aktivitas ekonomi yang parah dan berkepanjangan), sebaiknya Presiden Jokowi jangan ragu melakukan reshuffle kabinet,” ujar Gus Din menegaskan.

Menurut Ketua Umum Relawan Jokowi-Amin tingat nasional ini, semua keputusan ada di Presiden dan kita semua menunggu gebrakan Jokowi. Katanya, resuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi dan dirinya memiliki kewenangan besar demi perbaikan dan pemulihan ekonomi nasional.

“Kalau untuk tujuan yang baik demi kemajuan dan pemulihan ekonomi nasional kenapa tidak untuk resuffle kabinet. Presiden Jokowi butuh Menteri-Menteri yang bisa bekerja profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya,” terang Gus Din yang berprofesi sebagai Konsultan Media ini.

Kata Gus Din, bulan November-Desember 2020, bulan yang tepat untuk mengevaluasi kinerja kabinet, setelah satu tahun kepemimpinan Jokowi-Amin di 20 Oktober 2020. Apalagi katanya, banyak program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 akan dijalankan dan dikucurkan di akhir tahun 2020.

“Perlu Menteri-Menteri yang bisa bekerja serius dan terukur dalam bekerja. Apalagi akan ada ratusan triliun yang akan diberikan pada masyarakat untuk pemulihan ekonomi nasional dan mengantisipasi resesi ekonomi nasional,” jelas Gus Din.

Bantuan Dana dan Bantuan Sosial untuk Pemulihan Ekonomi

Adapun sampai saat ini, Gus Din mengatakan, pemerintah telah mengucurkan bantuan dana sebesar RP 68,2 triliun kepada 80 juta warga miskin. Bantuan dana tunai ini diberikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako (PKS) yang masuk dalam sektor perlindungan sosial.

“Sektor perlindungan sosial dan realisasi penyerapan anggaran yang paling besar ada pada PKH. Realisasi penyerapan anggaran ini sudah mencapai Rp 36,3 triliun dari total anggaran sebesar Rp 37,4 triliun. Dimana anggaran ini diberikan kepada 10 juta keluarga,” jabarnya.

Program kedua pemerintah adalah memberikan sumbangan penyerapan terbesar dalam Program Kartu Sembako, yang hingga saat ini sudah tersalurkan sebesar Rp 31,9 triliun dari pagu anggaran Rp 43,6 triliun. Program ini sudah tersalurkan kepada 19,4 juta keluarga, termasuk di dalamnya keluarga penerima manfaat PKH.

“Kurang lebih sekitar 80 juta rakyat yang hidupnya di taraf ekonomi paling bawah sudah tersentuh program pemerintah ini,. Tentu perlu kerja serius untuk merealisasikannya tepat sasaran,” kata Gus Din.

Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional ada bantuan lain yang sudah didistribusikan kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19. Seperti Bantuan Sosial Jabodetabek dan non jabodetabek sebesar Rp 29,2 triliun atau sebesar 74,6 persen dari pagu anggaran Rp 39,9 triliun dengan target yang disasar adalah 10,9 juta keluarga.

“Terakhir adalah program Kartu Prakerja (KP) yang sudah tersalurkan sebesar Rp 19,64 triliun kepada 5,4 juta yang lolos gelombang 1 hingga 9. Pemerintah sedang membuka gelombang 10 atau gelombang terakhir dari program Kartu Pekerja,” lanjutnya.

Gus Din mengutarakan, program baru yang sudah diluncurkan pada Agustus, yaitu program subsidi gaji. Program ini sudah disalurkan sebesar Rp 14 triliun atau 36,9 persen dari total anggaran Rp 37,9 triliun. Adapun dengan target sasaran sebanyak 15,72 juta karyawan.

“Data dan angka ini sesuai dari Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin. Kalau Tim PEN sudah bekerja, tinggal para Menteri-Menteri bekerja maksimal, kalau tak bisa mengimbangi yang dicopot saja,” tegas Gus Din.

Terkahir katanya, ada juga beberapa program lain, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan program diskon listrik yang sudah atau proses penyaluran dari kementerian dan lembaga negara.

“Program Tim PEN sudah sesuai instruksi Presiden Jokowi, agar bergerak cepat di tengah pandemi Covid-19. Namun Presiden Jokowi sempat marah pada 17 Juli 2020 dalam rapat terbatas dan mengancam tak segan untuk mencopot menteri berkinerja buruk. Jadi kami mendukung Jokowi untuk melakukan resuffle kabinet,” pungkasnya. (GD)

Suara Indonesia News – Samosir. Komisi I DPRD Kab. Samosir melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi mengenai Penegakan aturan dan pengawasan Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020. Pimpinan dan Komisi I DPRD Kab. Samosir diterima di Ruang Rapat KPU Provinsi Sumatera Utara oleh Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara Bpk. Yushasni, S.S, M.Si, Sekretaris KPU Bpk. Irwan Z Siregar dan Bpk. Maruli Pasaribu, 26/oktober/2020.

Wakil Ketua DPRD Kab. Samosir Bpk. Nasip Simbolon menyampaikan maksud dan Tujuan yakni untuk mengetahui atau penegasan aturan terkait Netralitas ASN dalam pilkada, Indikator Pelanggaran Komitmen Netralitas, Pelaksaan Protokol Kesehatan dalam masa kampanye dan Jumlah lokasi atau wilayah kampanye dalam satu hari serta belum adanya Alat Peraga Kampanye (APK) yg berasal dari KPU yang terpasang maupun penertiban APK yg tidak sesuai dengan aturan atau PKPU, Kata Nasip Simbolon.

Sekaitan dengan itu Komisioner KPU menjelaskan bahwa terkait netralitas ASN sudah jelas diatur dalam PKPU nomor 16 Tahun 2020 dimana salah satu pasal menyebutkan bahwa ASN harus netral dalam Pilkada, indikator netralitas itu diantaranya tidak ikut serta mengkampanyekan pasangan calon, tidak mempergunakan Fasilitas negara dalam mendukung salah seorang pasangan calon dll.  Untuk pelaksanaan Kampanye harus tetap melaksakan Protokol Kesehatan dan setiap pasangan calon dapat melaksanakan kampanye di beberapa tempat dalam satu hari dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada pihak kepolisian, KPU Kab/kota dan Bawaslu, ujarnya.

Sedangkan Untuk APK yang berasal dari KPU, Sekretaris KPU menjelaskan bahwa Keterlambatan penyerahannya dan Pemasangannya karena proses pengadaannya harus melalui Tahapan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Jadi kita tidak bisa serta merta setelah penetapan calon dan masuk hari Pertama Kampanye Langsung menyerahkan APK, ujar Irwan Siregar

Untuk penertiban APK baik itu baliho atau poster nanti KPU, Bawaslu Kab/Kota akan berkoordinasi dengan Pemerintah Setempat, tambahnya.

Harapannya kedepan pelaksanaan Pilkada khususnya di Kab. Samosir dapat berjalan dengan lancar dan aman, Kami berharap bantuan atau kerjasama semua pihak agar pelaksanaan pilkada ini berlangsung sukses sehingga terpilihlah Pemimpin daerah yang amanah, ujar Yushasni.

Wakil Ketua DPRD Kab. Samosir mengucapkan terimakasih atas penjelasan yang disampaikan dan berharap apabila ada PKPU yang terbaru diterbitkan agar disosialisasikan ke masyarakat khususnya ke pasangan calon untuk menghindari multitafsir dan pelanggaran, imbuhnya. (jabs)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Ribuan masa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Ormas dan LSM (FORKOPIMMAS)  kabupaten Cirebon menggelar aksi unjuk rasa terkait perizinan PT. TAEKWANG di wilayah timur Cirebon di depan kantor Bupati Cirebon.

Forum ini terdiri dari LSM AMPAR, LSM PENJARA INDONESIA, LSM GMBI, LSM KOMPAK, ORMAS GRIB, ORMAS GIBAS, ORMAS LMP, LSM CIB. Meminta agar bupati Cirebon H. IMRON Rosyadi M.ag. agar menutup proyek pembangunan gedung atau bangunan yang sedang berjalan di desa pabedilan kulon kecamatan pabedilan kabupaten Cirebon yang di duga melanggar peraturan daerah no. 03 tahun 2015 di duga belum mengantongi izin mendirikan bangunan.

Sehingga mengakibatkan kerugian pendapatan asli daerah pemerintah daerah kabupaten Cirebon, keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup, dan merugikan hidup orang banyak. Akibat dampak dari sebuah pembangunan yang tidak memenuhi aturan aturan dalam perundang undangan yang berlaku. (26/10-20)

Menurut salah satu pimpinan aksi dari LSM Ampar Maulana mengatakan, “Bahkan pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi terhadap sangsi administratif berupa pembongkaran bangunan dan sampai tahap tertentu dapat di pidanakan sebagaimana di maksud kan pada pasal 105 dan 106 Perda kabupaten Cirebon no. 03 tentang bangunan dan gedung” ungkap nya kepada awak media yang meliput,

Dan juga masa menuntut agar Pemkab Cirebon mau menunjukkan copy data dari perizinan IMB PT. Taekwang, karena mereka menduga bahwa Bupati Cirebon Imron Rosyadi beserta jajarannya diduga telah melakukan gratifikasi soal IMB PT. Taekwang yang rencananya akan membangun industri sepatu di Desa Pabedilan Kulon, Kec Pabedilan, Kab Cirebon.

Massa Forkopimmas juga menyampaikan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Negeri Kab Cirebon mampu mengusut tuntas tentang dugaan gratifikasi IMB PT. Taekwang karena dinilai sangat merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Cirebon, masyarakat Cirebon dan juga dicap cacat hukum.

Sudarto, selaku Ketua DPP LSM KOMPAK Kab Cirebon menambahkan bahwa jika Pemkab Cirebon memang tidak melakukan gratifikasi terhadap PT. Taekwang maka akan dengan sukarela menunjukkannya. “Kami hanya meminta tunjukan copy data persyaratan perizinan IMB dari PT. Taekwang termasuk juga site plan pabrik yang akan dibangun berikut tanda pembayaran pajak bumi bangunan. Kalau memang mereka tidak melakukan gratifikasi atas pembangunan pabrik tersebut, harusnya dengan mudah dong bisa menunjukkannya kepada kami,” ungkap Kang Darto begitu dia akrab disapa.

Sampai berita ini diturunkan pukul 11:35 WIB, belum ada perwakilan dari Pemkab Cirebon yang menemui para pendemo. Dari pantauan di lokasi, aparat kepolisian dari Polresta Cirebon dibantu TNI juga melakukan pengawalan ketat jalannya aksi tersebut. (Sendi)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon.  Jajaran Polresta Cirebon siap mengamankan libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H pada 28 Oktober – 2 November 2020 di wilayah Kabupaten Cirebon. Ratusan personel dan pos pengamanan pun disiagakan di sejumlah titik.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol M. Syahduddi, S.I.K, M.Si, mengatakan, selama masa tersebut diprediksi adanya peningkatan aktivitas masyarakat. Dari mulai mudik ke kampung halaman, mengunjungi obyek wisata, pusat perbelanjaan dan kuliner, serta kegiatan keagamaan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Menurutnya, potensi kerawanan yang muncul akibat meningkatnya aktivitas masyarakat di masa pandemi seperti sekarang ialah munculnya klaster penyebaran Covid-19. Selain itu, arus lalu lintas di wilayah hukum Polresta Cirebon juga diperkirakan meningkat dan saat ini telah memasuki musim penghujan sehingga diprediksi terjadinya bencana hidrometrologi seperti banjir serta longsor.

“Dari potensi-potensi itu kami sudah menyiapkan langkah antisipasinya, yakni meningkatkan pengawasan dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan Satgas baik tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa untuk mencegah penyebaran Covid-19,” kata Kombes Pol M. Syahduddi saat ditemui usai Apel Kesiapan Pengamanan Libur Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H dan Cuti Bersama serta Antisipasi Kontijensi Bencana Alam di Mapolresta Cirebon, Senin (26/10/2020).

Ia mengatakan, jajaran Polresta Cirebon juga mendirikan pos pengamanan untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan di jalur tol maupun nontol. Sedikitnya ada tiga pos pam yang disiapkan di jalur tol, di antaranya, GT Palimanan Tol Cipali, Rest Area KM 229 jalur A dan Jalur B Tol Pejagan – Kanci.

“Untuk di jalur nontol, kami siapkan empat pos pengamanan, yakni di Palimanan, Weru, Kanci, dan Losari. Nantinya di pos-pos tersebut akan disiagakan personel gabungan dari instansi lain juga,” ujar Kombos Pol M. Syahduddi, S.I.K, M.Si.

Jumlah petugas yang terlibat dalam pengamanan libur panjang akhir pekan kali ini mencapai 828 orang. Terdiri dari personel Polresta Cirebon, Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Satpol PP Kabupaten Cirebon, Dishub Kabupaten Cirebon, Dinkes Kabupaten Cirebon, BPBD Kabupaten Cirebon, Tagana, Basarnas, dan lainnya.

Syahduddi menyampaikan, para personel akan disebar ke sejumlah titik yang telah ditentukan. Termasuk sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pengamanan libur panjang akhir pekan.

“Kami juga menindaklanjuti surat edaran Kemenhub RI tentang larangan beroperasi angkutan barang yang diberlakukan pada 27 – 28 Oktober 2020 dan 30 Oktober – 2 November 2020,” kata Kombes Pol M. Syahduddi, S.I.K, M.Si.

Pihaknya mengimbau masyarakat Kabupaten Cirebon tetap di rumah saja selama masa libur panjang karena saat ini masih pandemi Covid-19. Jika terpaksa harus keluar rumah, maka Syahduddi meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

“Pake masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan menghindari kerumuman. Toh, selama ini kita juga sering libur, sehingga akhir pekan ini cukup di rumah saja bersama keluarga,” ujar Kombes Pol M. Syahduddi, S.I.K, M.Si.

Apel Kesiapan Pengamanan Libur Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H dan Cuti Bersama serta Antisipasi Kontijensi Bencana Alam tampak dihadiri Wakapolresta Cirebon, AKBP Arif Budiman, S.I.K, M.H, para Kabag, para Kasat, Kapolsek jajaran, dan ratusan personel gabungan dari sejumlah instansi di Kabupaten Cirebon. (Hatta)