Suara Indonesia News – Baturaja OKU. Bupati Bersama Forkopimda OKU Menghadiri Pengarahan Panglima TNI dan Kapolri Dalam Rangka Kunjungan Kerja Ke Provinsi Sumsel Terkait Penanganan Covid-19 Melalui Video Conference Bertempat di Ruang Induk Rumah Dinas Bupati OKU, Jumat (24/07/2020).

Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam sambutannya mengatakan ada beberapa hal yang terkait kondisi indikator makro pembangunan di Provinsi Sumsel saat ini untuk menjadi gambaran antara lain dari sisi pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4,19 %, posisi ini tertinggi di pulau Sumatera.

Beberapa inovasi penanganan Covid-19 adalah dengan melakukan Tracing agresif dalam hal ini  peningkatan kemampuan tugas lapangan dengan pengambilan spesimen. Satu laboratorium menangani lima provinsi di wilayah Sumbagsel.

Upaya yang dilakukan provinsi Sumsel dalam penanganan Covid-19 antara lain adalah  penyampaian surat edaran Gubernur dan kepala dinas  Kesehatan tentang kesiapsiagaan menghadapi penyebaran Covid-19 kepada Kabupaten dan Kota. Penyampaian pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada dinas kab/kota dan rumah sakit. Melaksanakan Rakor dengan seluruh pihak-pihak terkait. Deteksi penyakit di pintu masuk wilayah.

Irwasum Polri Kombes Pol. Drs. Agung Budi Maryoto, M.Si mengapresiasi yang dilakukan  Forkopimda Provinsi Sumsel dan satgas Covid-19 Sumsel dalam mengatasi pandemi Covid-19 adalah kampung Tangkal dibentuk di 902 lokasi. Kedepan marilah kita bersama-sama melakukan beberapa hal sebagai berikut,  dengan tetap semangat dan optimis melewati Covid-19 ini.

Jangan pernah lelah memberikan  pengertian kepada masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat, sampaikan data yang  transparan. TNI dan Polri siap memberikan bantuan tanpa payung cadangan di wilayah yang membutuhkan.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi   Tjahjanto, S.Ip., berterima kasih telah mendengarkan paparan secara langsung oleh Gubernur Sumsel dengan tingkat pertumbuhan ekonomi cukup baik di tengah Pandemi Covid-19.

Pada triwulan I tahun 2020 ini adalah menjadi harapan kita semua, namun kita berharap bahwa  kemampuan penanganan Covid-19 yang tidak pernah turun terbukti dengan paparan begitu jelas.

Obat Covid-19 sampai saat ini belum ditemukan dan masih dalam proses pengujian dan TNI mengapresiasi langkah inovatif yang diambil gugus tugas provinsi Sumsel yang telah melaksanakan berbagai inovasi.

Panglima TNI juga mengapresiasi  Gubernur dan seluruh jajaran yang telah memberdayakan masyarakat melalui gugus tugas Covid-19 dengan membentuk Kampung Tangkal sesuai arahan Presiden   melaksanakan kearifan lokal.

Upaya pemberdayaan masyarakat ini menjadi perhatian presiden oleh karena itu harus benar-benar  dioptimalkan sampai tingkat RT dan RW.

Saat ini TNI dan Polri tengah berkonsentrasi melaksanakan peraturan protokol kesehatan di 8 provinsi yang menjadi perhatian khusus, Sumsel tidak termasuk dalam kasus ini. Namun Sumsel menduduki urutan 7 nasional  Covid-19.

Panglima TNI juga mengatakan masih banyak masyarakat yang  belum melaksanakan protokol  kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Panglima TNI berharap dalam satu wilayah TNI dan Polri,  jajaran Pemprov Sumsel saling bersinergi gugus tugas daerah,  tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, akademisi, pakar Epidemiologi bersama-sama secara Extra Ordinary dalam penanganan Covid-19.

Pada kesempatan ini Bupati OKU memberikan paket sembako bantuan dari BPR Baturaja, Bank Sumsel Babel, dan BPJS secara simbolis kepada perwakilan Babinsa, Babinkantibmas, BPBD, dan Satpol PP.  Paket sembako tersebut akan di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Turut Mendampingi Kapolres OKU, Dandim 0403 OKU, Kejari, Subdenpom Bta, Sekda, BPBD, Kesbangpol, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Satpol PP. (Oky)

Suara Indonesia News – Samosir. Tim satuan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) audiensi kesamosir sekaligus memantau pencanangan Samosir sebagai kabupaten bebas pungli.

Kedatangan tim saiber pungli ini disambut baik oleh Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon MM di Aula Kantor Bupati Samosir Kecamatan Pangururan jumat 24/juli/2020.

Dalam sambutanya Bupati Samosir, menyampaikan banyak terima-kasih kepada UPP saber pungli Provsu yang telah memilih kabupaten Samosir sebagai daerah yang akan ditetapkan sebagai kabupaten bebas pungutan liar.

Masih kata Bupati, sebagai daerah wisata harus bebas dari pungutan liar untuk memberikan rasa nyaman kepada para wisatawan. Serta mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pelaku wisata untuk mendukung Samosir bebas pungli.

Saya berharap dengan penerapan bebas pungli di Samosir, semua sektor harus benar-benar bebas dari pungutan liar, terlebih pelayanan publik dalam cakupan luas, ujarnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Pelaksana I UPP Saber Pungli Pemprovsu Lasro Marbun berharap agar Samosir mempersiapkan diri sehingga nantinya bisa lolos sebagai daerah bebas pungli.

Berikut daftar personil yang hadir dalam audiens saiber pungli ke samosir : Inspektur Provsu Lasro Marbun, selaku Wakil Ketua I UPP Saber Pungli, Aswas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Didi Suhardi selaku Wakil Ketua II, Wakil Sekretaris I Kompol Haslinda. (Jabs)

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara.
Pengelolaan bantuan dana hibah yang dikucurkan oleh Pemda Aceh Tenggara kepada Yayasan Gunung Leuser Kutacane Aceh tenggara  sebesar  Rp. 2,5 Milyar pada tahun 2019  dan Beasiswa dari dana desa (kute) se kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2018 sebesar Rp. 9.000.000. per desa kepada Yayasan pendidikan Perguruan tinggi Gunung Leuser, diduga Menuai masalah serta berpotensi adanya dugaan korupsi.

Pasalnya hasil penelusuran yang dilakukan oleh wartawan media ini, dari Nara sumber yang layak dipercaya pada Jumat (24/07/20) yang tidak ingin di sebutkan jati dirinya.

Bahwa dugaan adanya permasalahan terhadap  pengelolaan dana hibah dan beasiswa dari  sumber Anggaran dana desa ini, sejauh ini pihak yayasan UG Kutacane diduga bahwa bantuan dana Hibah tersebut sampai saat ini belum membuat laporan pertanggung jawaban (SPJ) kepada pihak Pemda Aceh Tenggara sebagai pemberi hibah,

Kendati tahun 2019 sudah berakhir, namun  semestinya laporan pertanggung jawaban itu seharusnya sudah semestinya di lakukan oleh pihak yayasan terhadap penggunaan dana sebesar Rp 2,5 Milyar ini, untuk apa penggunaannya karena uang itu adalah uang rakyat. Ujarnya.

Sementara itu ditempat terpisah, salah seorang kepala desa yang juga enggan disebut namanya menjelaskan, kepada sejumlah kalangan wartawan di kutacane, dia mengatakan bahwa pada tahun 2018 sebutnya kami para kepala desa melalui dana desa telah  mengalokasikan dana Rp. 9.000.000 juta rupiah per desa, uang itu di peruntukan sebagai dana beasiswa setiap desa yang mengikut sertakan untuk biaya kuliah warga desanya di Universitas Gunung Lesuser Kutacane Aceh Tenggara.

Karena program pemberian beasiswa bagi setiap warga yang kuliah di UGL merupakan sudah di tanggung dari dana desa melalui Perbub Bupati Aceh Tenggara.

Sedangkan untuk tahun 2018, pihak desa sudah merealisasikan dana beasiswa tersebut sebesar 50% melalui  Dinas DPMK  (Dinas Pemberdanyaan Masyarakat Kute) Kabupaten Aceh Tenggara.

Namun sejauh ini pihak Yayasan UGL belum membuat laporan pertanggung jawaban dana desa ini kepada pihak desa.

Bahkan proses perkuliahan mereka pun sampai dengan saat ini belum menuai kejelasan, sejauh mana sudah progres perkuliahan mereka tak kunjung jelas. Ujarnya

Selanjutnya Pajriansyah yang juga selaku Ketua Pelaksana Harian Yayasan UGL  Kutacane, membenarkan adanya dana beasiswa dari sumber dana desa tahun 2018 sebesar 4,5 juta atau 50 % dari rencana sembilan juta dan 2,5 Milyar dari Dana hibbah Pemerintah Aceh Tenggara.

Pajri dalam hal ini, minta di kompirmasi  langsung kepada ketua umum Natsir Desky terkait penggunaan dan pengelolaan dana ini, jelas pajri saat di hubungi media ini lewat telp dalam hal ini kami membuat pertanggung jawaban ke pemda dan pajri minta untuk di kompirmasi ke Inspektorat katanya karena penggunaan dana ini telah di audit oleh Inspektorat. Kamis 23/7/20.

Kariman Kepala Inspektorat Aceh Tenggara saat di kompirmasi pada hari yang sama, mengaku pihak inspektorat belum pernah melakukan audit atau pemeriksaan terhadap dana hibbah dan beasiswa namun yang pernah pemeriksaan atau audit pada masa peralihan kepengurusan beberapa tahun lalu jelas kariman.

Namun pihak inspektorat melakukan perifikasi berkas atau dokumen pada saat pengajuan dan semua instansi atau lembaga yang mendapat dana hibbah kami lakukan perifikasi berkasnya katanya lewat telpon.

Namun kami belum pernah melakukan audit atau menerima laporan pertanggung jawaban dari pihak Yayasan terkait dana hibah tahun 2019 sebesar 2,5 milyar tersebut kata Kariman Kepala Inspektorat Aceh Tengggara ini kepada media ini kamis 23/7/2020. (M.Yusuf)

Suara Indonesia News – Jakarta. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Massa Demokrat (DPP BMD) Supandi R. Sugondo, S.sos, Msi menyatakan, memberikan dukungan penuh serta rekomendasi tanpa syarat kepada Hendrik Yance Udam (HYU) tokoh muda Papua untuk jadi menteri di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya paling HYU bisa ditempatkan sebagai Staf Khusus Presiden yang membidangi percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

“Bung HYU sebagai putra asli papua yang dalam pergerakannya tetap konsisten dalam memaikan isu-isu kebangsaan dan kebinekaan di dalam menjaga dan merawat keutuhan bangsa, Terlebih khusus Bung HYU juga konsisten untuk memajukan Tanah surga  dari Timur (Papua),” kata Supandi R. Sugondo saat dikomfirmasi, Jumat (24/07/2020) di Jakarta.

Fungsionaris DPP Partai Demokrat inI mengatakan, Bapak Presiden Joko Widodo akan sangat banyak terbantu dalam hal kebijakan pembangunan di Indonesia di kawasan Timur Indonesia. Apalagi di Provinsi Papua dan Papua Barat HYU ditetapkan sebagai menteri atau setidaknya sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Percepatan Pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

“Saya mengeluarkan stetmen dukungan ini dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum Ormas di tingkat nasional yang memiliki struktur organisasi meratah di 34 provinsi di Indonesia serta kabupaten dan kota yang ada,” tegasnya.

Kata dia Bung HYU bukan kader partai politik. Namun HYU adalah Ketua umum Ormas Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Cinta Indonesia (DPN Gercin) di tingkat nasional dan pengiat isu-isu kebangsaan yang harus di dukung oleh semua pihak. Termasuk kami dari Dewan Pimpinan Pusat Barisan Massa Demokrat di seluruh Indonesia.

“Bung HYU memiliki pangaruh dan dampak politik yang cukup luas ketika di rangkul oleh Pemerintahan Presiden Joko widodo. Sebab secara otomatis gerbong kebangsaan yang dipimpin oleh HYU yaitu Gerakan Rakyat Cinta Indonesia akan semakin masif lagi dan konsisten dalam menkampanyekan isu-isu kebangsaan. Terutama dalam rangka menumbuh-kembangkan semangat nasionalisme anak bangsa dari sabang sampai merauke,” jelasnya.

Apalagi katanya, saat ini nilai-nilai nasionaisme mulai pudar di makan dengan semangat radikalisme, ujaran kebencian, intoleransi, berita hoax, terororisme serta semangat disitegrasi bangsa yang tumbuh subur di dalam NKRI.

“Saya berharap agar supaya Presiden Jokowi dapat merangkul putra bangsa terbaik asal Tanah papua yaitu HYU dan terlibat aktif dalam Pemerintahan kedepan,” harapnya. (RB. Syafrudin Budiman, SIP)

Suara Indonesia News – Kepri. Suhu politik pada pemilu Kepala Daerah di Kepri semakin menunjukkan derajat panas yang cukup luar biasa. Meskipun sudah ada dua (2) pasang bakal calon Gubernur Kepri yang sudah mendapatkan tiket partai pengusung secara final, hiruk pikuk bakal calon lainnya yang masih mencari perahu pendukung tampak menghiasi pemberitaan local, dan bahkan menjadi perbincangan hangat dikedai kopi, seperti yang tepantau oleh awak media ini sejak pagi (24/07/2020)) hingga berita ini diterbitkan.

Terdapat rilis hasil survey Indo Barometer per hari ini (Jumat, 24/7/2020-red) yang menempatkan nama Bacagub Isdianto pada posisi teratas dengan hasil survey elektabilitas sebesar 36,3%, kemudian disusul Bacagub Ansar Ahmad dengan hasil survey elektabilitas sebesar 19,9%, kemudian pada posisi terbawah Bacagub Soeryo Respationo dengan nilai elektabilitas sebesar 16,8%. Melihat angka-angka yang dirilis ini, dan pemberitaan yang dimuat oleh beberapa media online local, mendapat tanggapan dari Pakar Kebijakan Publik dan Governace.

Chandra Dinata,S.Sos.MPA mengatakan, bahwa survey itu merupakan salah satu alat dalam dunia akademik untuk mengetahui satu fenomena sosial, jadi metode survey yang dilakukan juga syarat dengan pentahapan, teknik-teknik samplingnya, sampai pada tingkat persentase margin eror nya dengan tujuan menjaga informasi yang valid dan reliable, ungkapnya.

“Membaca perkembangan politik yang masuk pada penggiringan opini melalui lembaga-lembaga survey memang lumrah dilakukan oleh para kontestan, terutama pada pemilu kepala daerah belakangan ini.

Seperti yang diketahui, lembaga survey Indo Barometer merupakan salah satu lembaga riset independen, yang memotret perilaku sosial-politik masyarakat Indonesia secara berkala, sehingga lembaga survey ini cukup kredibel dan sangat diperhitungka di Indonesia.

Chandra mengatakan,” Dari hasil survey elektabilitas yang publikasikan oleh salah satu media yang menampilkan hasil indo barometer, terkait dengan elektabilitas bacagub Kepri, bahwa tidak disebutkan sebaran respondennya. Jadi angka-angka yang disebut kan bisa saja dengan dugaan, satu kelurahan dimana tempat tinggal bakal calon kemudian disurvey, ya jelas memperoleh angka yang tinggi,” Ungkapnya dengan nada gurauan.

Dirinya menambhakan, pihaknya pernah memiliki pengalaman monev dengan survey panel dampak kebijakan di beberapa daerah di Indonesia, mengatakan bahwa lembaga survey itu memiliki kode etik dalam penarikan kesimpulan hasil survey serta mempublikasikannya, apalagi sekelas Indo Barometer, tak mungkin merilis hasil survey nya seperti yang diberitakan di media online local, ucap Chandra. (OBET)

Suara Indonesia News – Mamuju. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat H. M. Muflih B. Fattah melepaskan rombongan peduli Banjir Masamba Kanwil Kemenag sulbar bertepatan Hari Jum’at 24/07/2020.

Dimana rombongan ini dipimpin langsung oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Humas H. M. Sahlan, berangkat dari Kanwil kemenag Sulbar dengan membawa bantuan sembako, pakaian dan uang tunai yang akan diberikan langsung kepada korban banjir bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Prov. Sulawesi Selatan.

Sesaat sebelum berangkat, Ka. Kanwil yang didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) H. Farhana Massiara Muflih berpesan agar selalu mengedepankan keselamatan.

Ia berharap, misi kemanusian ini berjalan dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Selain itu, mantan Kabid PHU ini juga berharap agar bantuan kemanusian ini tepat sasaran.

“Berikanlah bantuan in pada orang-orang yang benar-benar membutuhkan agar dapat dimanfaatkan dengan baik”

Sebelum melepas Rombongan, ka. Kanwil Kemenag Sulbar mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam misi kemanusian Peduli Masamba ini.

“Terima kasih banyak atas sumbangan yang diberikan, semoga menjadi ladang pahala buat kita semua” jelas H.M Muflich

Acara yang di adakan di halaman Gedung Utama Sekretariat Kanwil Kemenag Sulbar tersebut juga dihadiri oleh Kabid Bimas Islam, Kabid PHU, Kabid Pakis, Pembimas Kristen, Khatolik, dan Hindu serta beberapa pejabat eselon IV. (Hamma)

Suara Indonesia News – Bengkalis. Untuk meningkatkan pelayanan dokumen pendudukan jemput bola ke lapangan, mendatangi langsung komuninas masyarakat yang jauh dari ibu kota kecamatan.

Seperti pada perekaman data penerbitan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) 250 warga dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Titi Akar Kecamatan Rupat Utara. Aksi jemput bola perekaman KK dan KTP ini berlangsung selama dua hari, mulai Kamis sampai Jumat 23 s.d. 24 Juli 2020 di kantor Desa Titi Akar.

Kehadiran petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bengkalis yang melakukan aksi jemput bola perekaman dokumen kependudukan, disambut antusias masyarakat. Mengingat selama ini, warga dari komunitas adat terpencil ini menghadapi kendala ketika hendak melakukan perekemanan dokumen penduduk di ibu kota kecamatan, di Tanjung Medang.

Selain jarak tempuh, juga karena kesibukan warga yang bekerja, sehingga belum seluruhnya melakukan perekaman. Namun berkat aksi petugas yang datang ke kantor desa untuk melakukan perekaman, maka warga langsung beramai-ramai datang melakukan perekaman data utk penerbiatan KK dan KTP-el.

Kepala Desa Titi Akar Sukarto memberikan apresiasi kepada jajaran Disdukcapil yang membuat kebijakan menerjunkan langsung petugas untuk melakukan perekaman. Langkah ini merupakan sebuah terobosan bagus, karena membantu masyarakat yang ingin mendapatkan dokumen kependudukan. ‘

“Langkah ini sangat bagus sekali. Masyarakat tidak lagi jauh-jauh datang ke ibu kota kecamatan, tapi cukup di kantor desa, maka urusan selesai. Terima kasih kami ucapkan buat Disdukcapil Bengkalis,” ungkap Sukarto.

Sementara itu Kepala Disudkcapil Bengkalis H Ismail, mengatakan terobosan jemput bola dengan menerjunkan petugas perekaman ke desa-desa atau masyarakat terpencit, sebagai upaya peningkatan pelayanan dalam penerbitan dokumen. Mengingat selama ini, masih banyak warga Kabupaten Bengkalis yang belum melakukan perekaman, karena faktor jarak dengan kantor pelayanan.

“Kedepan, terobosan semacam ini akan terus dilaksanakan terutama di sejumlah desa yang memang sulit dari jangkuan ibu kota kecamatan. Intinya, kita ingin memberikan layanan prima kepada masyarakat, sehingga kedepan seluruh masyarakat sudah terekam,” ujar Ismail. (Mus)

Suara Indonesia News – Mamuju. Dalam rangka implementasi Rencana Strategis Kementerian Agama RI dan penyusunan rencana strategis satuan kerja Kementerian Agama RI, untuk itu Sekertariat Jenderal Kementerian Agama gelar Sosialisasi Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan secara virtual meeting (Jum`at, 24/07) dibuka secara resmi oleh Bapak Zainut Tauhid Sa`adi Wakil Menteri Agama RI. Dan  dihadiri Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama termasuk Kakanwil Kemeneng Sulbar Dr. H.M Muflih B. Fattah, MM.

Dalam sambutannya Plt. Sekretaris Jenderal Kemenag RI Bapak Nizar Ali mengungkapkan seperti kita ketahui bersama RPJMN tahun 2020-2024  telah ditetapkan Presiden dengan perpres No. 18 tahun 2020, maka renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 telah ditetapkan Menteri Agama dengan PMA Nomor 18. Tahun 2020 guna mengimplementasikan Renstra tersebut maka diperlukan kegiatan Lounching dan Sosialisasi kepada para pejabat di lingkungan Kementerian Agama.

Selanjutnya Plt. Sekjend Kemenag RI mengatakan, tujuan dari pada kegiatan ini yaitu Pertama, terwujudnya persamaan pandangan bagi para pejabat dalam mengimplementasikan Ranstra Kementerian Agama 2020-2024. Kedua, Terwujudnya komitmen bersama para pimpinan untuk menjadikan renstra sebagai dokumen perencanaan, dan dasar evaluasi atas capaian sasaran strategis Kementerian Agama dalam Kurung Waktu 5 tahun. (Hamma/Fad)