0

Suara Indonesia News – Bintan Kepri. Kapolsubsektor Mantang Iptu Zulkarnain Memberikan Himbauan Physical distancing Dalam Rangka Mempersiapkan Diri Menghadapi New Normal di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Jum”at (05/06/2020)

Silaturahmi Kapolsubsektor Mantang Iptu Zulkarnain bersama kelompok nelayan Desa Mantang Lama dalam menghadapi masa New Normal, agar masyarakat selalu mengunakan masker apabila melakukan aktifitas diluar Rumah dan tetap menjaga jarak serta mencuci tangan guna menghindari penyebaran wabah Virus Corana.

Kapolseubsektor Mantang Iptu Zulkarnain menyampaikan pada media ini,” menghadapi masa New Normal di Kabupaten Bintan kita terus berupaya memberikan sosialisa pada masyarakat baik dalam wabah covid 19 maupun peningkatan kamtibmas keamanan dilingkungan Desa Mantang Lama.

“Dia juga berpesan jadilah Polisi bagi diri sendiri karena di tengah tengah wabah corona ini banyak  kejadian kejadian baik pencurian maupun penipuan, jika warga melihat maupun mendengar ada kejadian sekecil apapun harap  koordinasi langsung dengan Polri ataupun Bhabinkamtibmas Desa Mantang Lama.

Situasi saat ini dalam menghadapi Tatanan Kehidupan Baru atau New Normal kita harus Tetap Menjaga Kesehatan, Luangkan waktu untuk berolahraga, Selalu cuci tangan, Makan Teratur, Tidur teratur, Mengkonsumsi Vitamin dan Selalu Berdo’a Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam menghadapi Covid-19 ini, untuk bertahan dari Ekonomi perlu Ketahanan Pangan,  Melalui budidaya ikan air laut seperti  Kerapu Sono, kerapu cantang, ikan merah, ikan ungar, danasih banyak lagi, ucapnya.

Ketua Kelompok keramba ikan Desa Mantang Lama Sulaiman menyampaikan,” Terimakasih kepada Kepolisian Resort Bintan melalui Kapolsubsektor Mantang Iptu Zulkarnain dalam masa New Normal membirkan pandangan dan motivasi pada warga dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif juga berperan aktif menyerap aspirasi masyarakat terutama para Nelayan tangkap baik jaring maupun Pancing ataupu. bubu untuk meningkatkan perekonomian lebih baik melalui ketahanan pangan.

Disini kami berharap Kedepan pemerintah harap bisa membantu pengadaan bibit ikan, baik Kerapu Cantang, Kerapu cantik, kerapu teget, Ikan merah maupun, Kakap putih.

Kuta juga berharap kepada Pemerintah untuk Desa Mantang Lama segara dibentuk Koperasi Nelayan, dengan adanya koperasi tersebut menjadi perpanjangan tangan dalam menjual hasil laut berupa ikan agar mampu, menjaga harga pasar dari para penampung diharapkan berdaya saing masalah harga ikan sebutnya. (OBET)

0

Suara Indonesia News – Lingga Kepri. Kasmiran (40) tahun Karyawan PLN Dabo Singkep meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan kartini  didekat Ruko Foto Copy Aju Dabo Singkep. Kamis malam (04/06/2020) sekira pukul 22:10 Wib.

Kecelakaan tersebut melibatkan dua Kenderaan Sepeda motor Honda Beat warna merah bernomor Polisi BP 3146 LG pengemudi M.Bayu Prayoga (14) ahun dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah bernomor Polisi BP 5617 LG  pengemudi Kasmiran (40) tahun.

Kasat Lantas Polres Lingga AKP Emsas mengatakan,” Peristiwa tersebut bermula saat Sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3146 LD datang dari arah Taman Dabo Singkep hendak menuju kearah Singkep Barat, dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah  BP 5617 LG datang dari arah berlawanan hendak menuju Taman Dabo Singkep.

Sesampainya di Jl. Kartini Garuda di dekat Ruko Fotocopy Aju, kedua kendaraan sepeda motor tersebut lepas kendali dan akhirnya bertabrakan dan akhirnya kedua pengendara dan penumpangnya jatuh keaspal, ujarnya.

Selanjutnya Korban dibawa ke Rsud Dabo Singkep menggunakan Kendaraan mobil ambulance RSUD Dabo Singkep, dan dilakukan pengobatan oleh pihak RSUD dabo Singkep.

Dari hasil pemeriksaan Petugas RSUD Dabo Singkep,  Pengendara sepeda motor Honda Beat warna merah BP 3146 LD  nama M. Bayu Prayoga (14) mengalami luka ringan robek di bagian dagu, luka lecet dibagian leher, luka lecet dibagian lengan tangan sebelah kiri dan pengendara sepeda motor yamaha jupiter mx warna merah  BP 5617 LG nama  Kasmiran (40) meninggal dunia (MD), tutup AKP Emsas. (TIM Humas Pol Lingga – OBET)

0

Suara Indonesia News – Bengkalis. Sejumlah desa di Kabupaten Bengkalis sudah salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap II.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkalis Yuhelmi, mengatakan, hingga Kamis, 4 Juni 2020, sudah hampir 20 desa menyalurkannya.

“Dari 136 desa di Kabupaten Bengkalis, sampai hari ini, sudah 17 desa atau 12,50 persen yang telah menyalurkan BLT-DD Tahap II” jelasnya, Kamis malam, 4 Juni 2020.

Dikatakannya, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah menerima BLT-DD Tahap II, sebanyak 1.240 keluarga.

“Dana BLT-DD Tahap II yang sudah disalurkan Rp744.000.000. Kita harap minggu pertama atau paling lambat minggu kedua Juni ini, seluruh BLT-DD di 136 desa tersalurkan semuanya. Uangnya sudah ditransfer ke semua rekening kas desa” kata Yuhelmi. (Mus)

0

Suara Indonesia News – Subulussalam. Pemerintah Desa Buluh Dori, Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap 1 Kepada warganya yang terdampak Covid-19 Jum’at, 5 Juni 2020.

Jahrin S, selaku Kepala Desa saat menyerahkan BLT menyampaikan, dari 328 jumlah KK disana Sebanyak 53 sebagai penerima BLT DD, dengan Rp.600,000. Per KK, sedangkan penerima BST 64 KK, Penerima PKH  90 KK dan BPNT sebanyak 9 KK, dengan jumlah tolatal sebagai penerima bantuan 216 KK. Sedangkan yang tidak mendapat bantuan antara lain nya PNS, TNI-POLRI, BUMN, BUMD, serta Perangkat Desa.

Dikatakan, masyarakat penerima BLT sudah melalui musyawarah panjang yang dihadiri oleh perangkat Desa, BPG serta melibatkan tokoh-tokoh masyarakat.

Melalui hasil musyawarah dan sesuai kriteria-kriteria terkait aturan yang ada dan ditentukan sebanyak 53 KK penerima manfaat BLT DD tahun anggaran 2020 yang bersumber dari APBN, kata Jahrin. S.

Kades juga berpesan kepada masyarakat, ia berharap kepada penerima BLT agar bijak dalam menggunakan dana yang ada terlebih kita belum tahu sampai kapan berakhir nya pandemi covid 19 ini.

“Semoga dana tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid- 19, serta bijak lah dalam menggunakan nya”,  kata Jahrin.S.

Ia lebih berharap kepada masyarakat agar tetap waspada dan selalu menggunakan masker jika ingin melakukan aktivitas di luar rumah.

Turud hadir dalam acara menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Kepala Desa buluh dori  jahrin S, Sekcam, Jendato Situmorang,

kasyanto, Sekdes, Babinsa Serda Latiman, Babinmas Aipda Dedi,SP dan pendamping desa dari kecamatan Jubaidah Hanum, SH serta pendamping desa Yusri, S.Pd., para perangkat Desa yang tergabung dalam relawan Covid Desa, serta seluruh tamu undangan yang berhadir. (Syahbudin Padang)

 

0

Suara Indonesia News – Aceh Timur. Ormas LAKI Perwakilan Cabang Aceh Timur Saiful Anwar, meminta masyarakat harus memahami pengunaan dana desa, agar masyarakat dengan mudah mengawasi dana desa, ungkap saiful.

Ketua Laskar Antikorupsi Indonesia Saiful Anwar mengatakan, masyarakat harus memahami betul – betul supaya dengan mudah  kita semua sebagai warga masyarakat harus tau apa itu: PKH, BPNT, BLT DANA DESA, BLT KEMENSOS, BLT APBD, SEMBAKO APBN, SEMBAKO APBD, agar kita paham dan tidak memprovokasi masyarakat karena ketidaktahuan kita. (05/06-29)

Dalam Penanganan Covid- 19 Pemerintah Mengambil Kebijakan Berupa Bantuan-bantua antara lain :

  1. PKH.
  2. BPNT.
  3. BLT Dana Desa.
  4. BLT Kementerian/Kemensos.
  5. BLT APBD.
  6. Sembako APBN.
  7. Sembako APBD.

Ini harus di bedakan, supaya masyarakat yang kurang paham, akhirnya bisa paham PKH adalah Program Keluarga Harapan, bentuknya uang tunai langsung masuk rekening masing – masing.

BPNT (Dulu Namanya Raskin) adalah Bantuan Pangan Non Tunai, bentuknya berupa bahan makanan yang disalurkan melalui kios desa yang ditentukan oleh Bank Kerjasama TKSK Kecamatan.

BLT Dana Desa adalah Bantuan Tunai dari Desa Masing-masing, (Ingat Bukan untuk Kelurahan,  Tetapi Desa), besarannya 600 Ribu/bulan di rencanakan selama 3 bulan. BLT dari Dana Desa biasanya perlakuannya ada 3 :

  1. Bagi Desa yang belum Cair Dana Desa Tahap I, maka diPrioritaskan untuk BLT Covid- 19.
  2. Bagi Desa yg telah cair Dana Desa Tahap I, namun belum habis dibelanjakan, maka diprioritaskan untuk BLT Covid- 19.

III. Bagi Desa yang telah cair Dana Desa Tahap I dan telah habis dibelanjakan, maka segera bermohon Tahap II diprioritaskan untuk BLT Covid-19.

Pertanyaan, siapa yang di bantu BLT Dana Desa?

Jawabnya adalah Warga Desa yg Penghasilannya terdampak Covid- 19 dan bagi Warga Desa yang Rentang Sakit, atau Sakit Menahun. Dengan demikian ada Desa lebih duluan yang memberi bantuan, ada juga terlambat beri bantuan, karena Prosesnya tadi diatas itu Tahap I Tahap II.

BLT Kementerian adalah  Bantuan Bentuk Tunai di peruntukkan bagi rata – rata Perkotaan atau Kelurahan.

Bedakan BLT APBD adalah Bantuan Tunai Dari Dinas Sosial juga di peruntuhkan bagi masyarakat yang belum dapat BLT Dana Desa atau lainnya.

Sembako APBN adalah bantuan berupa bahan makanan yang bersumber dari Pemerintah Pusat langsung.

Sembako APBD adalah bantuan berupa bahan makanan yang bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten.

Kesimpulan : banyak bantuan hanya fokus ke dana desa saja, makanya sosialisasi harusnya makin di tingkatkan, agar masyarakat bisa paham mengenai segala jenis bantuan pemerintah yang disalurkan ke pihak yang dimaksud diatas. (M.Fauzan)

0

Suara Indonesia News – Bandung. Lama tidak berkomunikasi dengan Dr.Hj.Ikke Dewi Sartika,Mpd yang dikenal sebagai ‘ Kartini Jawa Barat’  ini akhirnya tercapai juga kalau pun hanya melalui seluler (Jumat, 06/06-20)

Kami pun mengulang ceritera tentang kesuksesan acara beliau saat ASEAN Flower Festival 2016 lalu. Yang diikuti  lebih dari 15 negara Asia dimana acara ini dilaksanakan di  Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tepatnya 25-28 Oktober 2016.

“Seharusnya ini acara reguler tahunan ya Rief, namun kita banyak terganggu acara lain dari mulai Pilkada, Pileg, Pilpres bahkan saat ini Covid 19. Yang utama acara ini bertujuan membangun destinasi pariwisata  sekaligus mendongkrak ekonomi petani bunga dan masyarakat”, kata ‘ibu Ikke’ panggilan akrab kami.

Tahun 2016 Lalu acara  berlangsung  meriah, katanya lagi, diikuti oleh  Singapura, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, Cina, Jepang, Korea Selatan, Timor Leste, Australia, dan Indonesia  sebagai  tuan rumah.

Kegiatan ini juga selain workshop, pameran, pelatihan, penataan, dan keterampilan dalam mengelola bunga juga ada acara   dengan pawai kendaraan berhias bunga, yang bertujuan  menyampaikan pesan persahabatan antar-provinsi, kabupaten, atau kota dan antar-bangsa ASEAN.

“Pastinya acara yang dibuka oleh Bupati Bandung Barat (saat Itu), H.Abubakar –  mewakili Ibu wapres Hj.Musfida Jusup Kala lalu mempunyai misi mulia yaitu optimalisasi pengembangan usaha dengan pemanfaatan potensi lokal pertanian bunga serta penataan wilayah yang memiliki daya tarik wisata untuk mencapai peningkatan PAD dan devisa negara, termasuk penyerapan   lapangan pekerjaan dan promosi potensi daerah Dan negara peserta, nah sekarang harus kita evaluasi apakah program2 tahun 2016 ini berjalan sesuai harapan “,  kenang Ibu Ikke lagi

Selain itu, ibu Ikke menambahkan, pameran bunga yang menampilkan hiasan-hiasan bunga dan bunga potong berbagai gaya serta media yang dapat menyampaikan berbagai bentuk dan gagasan baru.

Ada juga demonstrasi dan merangkai bunga terpanjang dunia yang kemudian mendapat sertifikat  pecah  Rekor Original Indonesia atau Rekor rekor dunia Guinness World Record sebagai pesan persahabatan antar bangsa-bangsa ASEAN.

Saat ditanyakan bagaimana rencana gelaran serupa kedepan, ibu Ikke yang juga Ketua Yayasan Pamanah Rasa, Ketua Paguyuban Kraton Nusantara, mantan Kadis Kehutanan Pangan & Peternakan Jabar,  mantan Kadis Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Jabar,  mantan Kadisdik Jabar 2020 dan segudang prestasi dsb ini menjawab.

“Kami ini pekerja, bukan pemilik kapital atau modal sehingga kami membuka diri kepada siapapun yang ingin berinvestasi dalam acara ini, karena  bukan semata acara lokal, namun sudah nasional dan level dunia. Jadi saya pasti menerima dengan tangan terbuka untuk para investor yang perduli, kita duduk bersama Deni keharuman nama bangsa dan negara. Saya yakin Covid 19 akan berlalu, waktunya kita recovery ekonomi para petani bunga dan sektor lain yang terkait, acara yang Saya selenggarakan waktu lalu adalah yang pertama Dan termegah dari acara serupa Nasional lainnya

Nah untuk kedepan saya sedang persiapkan  hal serupa dengan nama BANDUNG WEST JAVA INTERNATIONAL FLOWER FESTIVAL (BESTJIFF) 2020, pastinya akan lebih meriah dari acara AFF 2016 lalu,  inshaa allah “, demikian Ibu Ikke diakhir wawancara. ‘Mantap,bu. Inshaa Allah. (PpRief/YT/Herni/RL)

0
Foto : Wartawan media SIN, bersama rekan LSM konfirmasi kepada Kabid P2SP

Suara Indonesia News – Aceh Tenggara. Dinas Kesehatan kabupaten Aceh Tenggara, mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik tahun anggaran 2020 sebesar Rp.12.642.729.000 dan di alokasikan 19 (sembilan belas) Puskesmas Se Kabupaten Aceh Tenggara.

Menurut penilaian Ketua LSM GEMPUR Kabupaten Aceh Tenggara Pajri Gegoh pada wartawan media ini jumat tanggal 5 Juni 2020 di kantor nya, Perekrutan Pegawai Kontrak BOK DAK Senilai Rp. 495.857.700 dari sumber dana DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, telah melanggar ketentuan peraturan Perundang – Undangan. (05/06-20)

Kalau kami menganalisa, ada Dugaan Pelanggaran Fatal terhadap ketentuan Perundang – Undangan, Ujarnya.

Ada dua ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang dikangkangi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, Aturan Pertama adalah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang Jasa Pemerintah serta Peraturan Perubahannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Ketua LSM Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor (GEMPUR) Pajri Gegoh mengatakan dengan Tegas, dalam proses perekrutan pegawai kontrak ini, sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, harus melalui perusahaan outsourcing yang dilaksanakan melalui proses lelang. Sesuai dengan ketentuan ini maka ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan. Diantaranya pengumuman melalui website resmi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara atau website LPSE, agar Publik tahu ada proses lelang untuk Pengadaan Pegawai Kontrak berjumlah 17 (Tujuh Belas) orang yang ditempat Tugaskan 8 (Delapan) Puskesmas yaitu diantaranya,

Puskesmas Natam, Puskesmas Mamas, Puskesmas Kutambaru, Puskesmas Lawe Sumur, Puskesmas Pokhkisen, Puskesmas Lawe Sigala-gala, Puskesmas Biak Muli dan Puskesmas Kota.

Padahal tahapannya ada Pengumuman, ada jadwal pelaksanaan seleksi dan sebagainya. Akan tetapi tetap saja tidak diproses sebagaimana mestinya menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Jadi apalagi dalam perekrutan Pegawai Kontrak BOK DAK Non Fisik 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara ini, sama sekali tidak diumumkan, tidak diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan mungkin barangkali Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara punya peraturan khusus tentang perekrutan ini.

Ketua LSM GEMPUR Kabupaten Aceh Tenggara, menegaskan Kepada Pihak Kajati Aceh dan Polda Aceh tentang Kontrak Kerja antara Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara dengan pegawai tenaga Kontrak program Biaya Operasional Kesehatan Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan (BOK DAK Non Fisik) bisa diputus jika terbukti terdapat pelanggaran hukum dalam Kontrak kerjasama tersebut.

Sementara itu dari hasil penelusuran dan konfirmasi LSM GEMPUR dan wartawan media ini, kepada kepala Puskesmas yang namanya tidak mau di publikasikan, beberapa waktu lalu menyatakan tidak tahu menahu soal perekrutan Pegawai Tenaga Kontrak Kesehatan itu. Kami tidak tahu bagaimana prosesnya, kami hanya tinggal menerima, orang dari dinas lah yang lebih paham masalah ini, ungkap nya.

Hasil konfirmasi wartawan media ini bersama rekan LSM Kabupaten Aceh Tenggara kepada Kabid P2SP Jefri, Rabu tanggal 3 Juni 2020 lalu menjelaskan, dan membenarkan adanya tenaga kontrak di beberapa puskesmas di kabupaten Aceh Tenggara, cara perekrutan kita panggil Kepala Puskesmas masing masing Puskesmas nya, tenaga apa kira kira yang di butuhkan Puskesmas tersebut.

Jefri menambahkan, semenjak saya di lantik mejadi Kabid belum pernah ada yang namanya perekrutan tenaga kontrak tersebut, saya pun heran kok sudah ada tenaga kontrak di beberapa Puskesmas, karena daftar nama nama tenaga kontrak tersebut diserahkan sama saya, itu setelah SK pengakatan saya di keluarkan sebagai Kabid P2SP, itu Berarti sebelum saya di lantik mejadi Kabid P2SP, tenaga Kontrak itu sudah pernah ada di rekrut, dan mengenai ini akan kita panggil semua Kepala Puskesmas yang ada tenaga Kontrak tersebut, tegasnya. (Yusuf)

0

Suara Indonesia News – Meulaboh. Sekumpulan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry di Aceh Barat yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (GERAM) Peduli Kampus dibubarkan dan diamankan oleh Kepolisian Resor (Polres) Aceh Barat terkait aksi demonstrasi yang dilakukan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Jumat (05/06/2020).

Aksi tersebut merupakan simbol kekecewaan terhadap seluruh pemangku jabatan di kampus. Mereka menilai, pemangku jabatan di kampus sangatlah lambat dalam menampung aspirasi mahasiswa dan kurangnya transparansi informasi selama pandemi Covid-19 sehingga timbul kecurigaan di kalangan mahasiswa.

Para mahasiswa itu juga merasa penggunaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa yang telah dibayarkan selama pandemi, sangatlah tidak transparan dan juga para mahasiswa membutuhkan bantuan dan perhatian lebih dari kampus selama menjalani perkuliahan secara daring.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi GERAM, Imam Fadhil, menyatakan bahwa mereka mendesak Kementerian Agama dan pihak kampus agar segera merealisasikan poin-poin tuntutan terkait aspirasi mahasiswa, poin tuntutan tersebut adalah:

  1. Meminta transparansi dan rincian penggunaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa selama pandemi Covid-19, yang di mana sebagian besar fasilitas kampus tidak dipergunakan sepenuhnya oleh mahasiswa dan sudah selayaknya mahasiswa mengetahui kemana saja penggunaan UKT yang telah dibayarkan.
  2. Pemberian kuota internet sebagai bentuk bantuan kepada mahasiswa dalam menjalani kuliah online dan harus diberikan secara bertahap sampai akhir semester. Apalagi, tidak semua mahasiswa mempunyai keuangan yang memadai untuk mencukupi kebutuhan kuota internet di tengah anjloknya ekonomi saat ini.
  3. Menggratiskan atau memotong biaya pendidikan saat semester depan (ganjil), dikarenakan ekonomi keluarga mahasiswa banyak yang merosot akibat pandemi Covid-19. Ditambah lagi, bantuan masih kurang memadai yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat.
  4. Meratakan semua nilai mahasiswa menjadi B, dikarenakan selama pandemi Covid-19 banyak yang mengalami kendala (misalnya: jaringan, kuota internet bahkan perangkat juga tidak memadai) di saat sedang berkuliah online. Apalagi, ada mahasiswa yang Program Studinya membutuhkan praktek di lapangan juga terhambat dan hanya menerima teori semata selama kuliah online. Oleh sebab itu dengan melihat permasalahan yang ada, maka perlu adanya pemerataan nilai B ini kepada seluruh mahasiswa, karena penilaian dan pembelajaran di saat pandemi sangatlah berbeda dibandingkan keadaan normal.
  5. Menargetkan UKT mahasiswa baru tahun 2020 agar tepat sasaran sesuai tingkatan ekonomi keluarga.
  6. Maksimalkan fungsi Humas Kampus dan kelembagaan, agar informasi yang transparan lebih didapatkan oleh semua mahasiswa di tengah pandemi Covid-19, khususnya mahasiswa baru yang membutuhkan banyak informasi seputar kampus. GERAM juga sudah minta bantuan kepada salah satu Paguyuban di Aceh, dan bersedia bekerjasama dalam mengumpulkan informasi untuk diberikan kepada mahasiswa baru yang ingin masuk ke kampus.

Namun, tak lama setelah aksi tersebut dimulai dan poin tuntutan dibacakan oleh Korlap Aksi, pihak kepolisian segera membubarkan dan menggiring perwakikan GERAM, yaitu Korlap Aksi Imam Fadhil dan Penanggung Jawab Aksi Sulthan Alfaraby, untuk dimintai keterangan. Aksi tersebut dianggap melanggar ketentuan terkait larangan berkumpul di tengah pandemi Covid-19.

“Benar, aksi dibubarkan dan sudah kita berikan keterangan. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan kami selaku mahasiswa dan kami mengajak seluruh elemen mahasiswa Aceh untuk tidak menyerah menuntuk haknya”, ujar Korlap Aksi, Imam Fadhil.

Kemudian, Penanggung Jawab Aksi GERAM, Sulthan Alfaraby, mengonfirmasi bahwa aksi yang dilakukan oleh GERAM akan tetap dilakukan selama poin tuntutan tersebut belum direalisasikan.

“Aksi solidaritas ini secara langsung ini, juga berkaitan dengan aspirasi mahasiswa selama pandemi yang tengah menjalani perkuliahan online dan juga merupakan inisiatif serta gerak cepat dari kita selaku mahasiswa untuk benar-benar peduli akan hal ini. Kami tidak mau sekedar ikut-ikutan aksi secara online. Namun kami harap, perjuangan mahasiswa bisa lebih dari itu. Tidak masalah aksi kita dibubarkan. Tapi yang pasti, selama ini belum direalisasikan, maka GERAM akan terus bergerak dalam segala sektor demi menuntut keadilan yang sudah seharusnya direbut kembali”, ujarnya.

Beliau juga mengatakan, bahwa pertemuan dengan pihak kampus sudah pernah dilakukan melalui video konferensi dan beberapa aksi secara online juga telah dilakukan. Meskipun aksi hari ini dilakukan secara langsung, namun pihaknya mengatakan tetap mematuhi protokol kesehatan.

“Kami sudah beraudiensi dengan kampus melalui video konferensi waktu silam dan juga menyampaikan tuntutan atau aksi secara online, namun kami rasa itu belum maksimal. Aksi yang kami lakukan hari ini, memang sangat terbatas. Sekitar ratusan mahasiswa sudah bergabung, namun kami membatasi cukup 3 orang saja untuk turun ke lapangan agar mematuhi protokol kesehatan”, tambahnya.

Secara resmi, GERAM juga telah menyurati DPRK Aceh Barat untuk berdiskusi agar bisa menyampaikan tuntutan mereka kepada pihak yang bersangkutan.

“GERAM pada hari sebelumnya juga telah menjumpai salah satu pimpinan DPRK Aceh Barat secara pribadi. Dan hari Jumat ini, juga telah datang lagi ke kantor dan menyurati DPRK secara resmi, agar bisa segera membahas masalah ini kembali secara efektif”, ujarnya.

Terakhir, GERAM juga siap membawa massa yang lebih besar untuk melakukan aksi protes dari berbagai sektor jika tidak ada kepedulian dari pemerintah maupun kampus terhadap hak-hak para mahasiswa.

“Jika tidak segera direalisasikan segala hak-hak mahasiswa, maka GERAM siap berkoordinasi dengan mahasiswa lainnya untuk menuntut hak dengan massa yang lebih besar. Kami sangat kecewa, tidak tahu harus kepada pihak siapa lagi kami mengadu akan hal ini”, tutup Ketua DPP Pemuda Cinta Aceh ini. (Sulthan)