0

Suara Indonesia News – Mandau, Syahruddin (Haroen) lakukan temuramah dan makan bersama dengan Wartawan Mandau di Pondok Biru Jalan Hang Tuah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkali pada Kamis 13 Februari 2020.

Acara yang dibungkus dengan makan siang barsama, terlihat suasana sangat cair hingga pada sesi tanya jawabpun terlihat rasa penuh persaudaraan, meskipun pertanyaan yang diglontorkan oleh wartawan tajam dan adakala menukik namun Syahruddin  Haroen dapat menerangkan dengan lugas dan terkesan santai.

Dalam sampaiannya kepada rekan media bahwa acara yang digagas saat ini merupakan ajang silaturrahmi saja belum pada penyampaian gagasan atau program kerja namun demikian dirinya tidak manafikan bahwa dirinya akan ikut meramaikan pesta Demokrasi pada 2020 di Bengkalis nanti “Saya sangat berterimakasih atas kehadiran rekan-rekan Wartawan semua, sengaja saya gagas acara ini sebagai bentuk silaturrahmi untuk ketemu dengan rekan wartawan, sekalian saya minta dukungan  dan restu untuk saya ikut meramaikan pesta Demokrasi di Kabupaten Bengkalis sebagai orang Nomor Dua “. Ujarnya.

Diteruskan Syahruddin (Haroen) tentu pada saatnya, kita tidak akan sebagai meramaikan saja, kita akan siap bertempur bukan sebagai peramai tapi sebagai kandidat yang tadinya sebagai orang biasa akan dipandang sebagai orang yang luar biasa.imbuh Syahruddin yang lebih dikenal dari kalangan masyarakat sebagai Harun Sawit.

Seperti yang dijelaskannya, latar belakang saya memang bukan orang polotik tapi lebih kepada pengusaha, binaan kita untuk Bengkalis sudah ada, jelas pengusaha sawit ini yang tergolong sukses.

Dalam acara terlihat puluhan Wartawan hadir membaur membawakan organisasi dan media masing-masing, baik yang datang dari Kecamatan Pinggir, Kecamatan Tualang Mandau, Kecamatan Bathin Solapan dan dari Kecamatan Mandau sendiri. (Mus)

0

Suara Indonesia News – Surabaya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kader Militan Jokowi (DPW KAMIJO) Jawa Timur, Syafrudin Budiman SIP menyatakan maju sebagai Bakal Calon Wali Kota (Bacawali) Surabaya pada Pilkada Serentak 2020. Rencananya 14 Februari 2020 di Cafe Oenik, Kota Sidoarjo, pria yang disapa Gus Din ini akan melaunching atau deklarasi pencalonannya secara resmi.

Saat Lauching Gus Din Bacawali Kota Surabaya 2020 mengusung slogan “Surabaya Unggul, Surabaya Maju, Surabaya Makmur”. Mantan aktivis mahasiswa 98 bertekat maju lewat jalur perseorangan atau independen.

“Insya Allah tanggal 14 Februari 2020 di Sidoarjo, saya menyatakan diri maju Bacawali Kota Surabaya. Launching ini serangkaian acara dengan Bisnis Gathering Forum CSR, Pelantikan DPW KAMIJO Jatim. Dimana nantinya Gumilar Abdul Latif Ketua Umum DPP KAMIJO akan menyerahkan surat dukungan resmi kepada saya (red-Syafrudin Budiman),” kata Gus Din, Rabu (15/1/2020).

Alumni Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini yakin bisa memajukan Surabaya yang sudah menjadi City Smart di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini. Ke depan, dia bertekad untuk melanjutkan program yang sudah baik dengan  lebih progresif dan inovatif.

“Alhamdulillah niat saya maju ada ingin membuat Kota Surabaya lebih maju lagi. Launching pencalonan ini sebagai bukti keseriusan untuk maju dan menang sebagai Calon Walikota Surabaya 2020-2025,” tandas Gus Din.

Ia mengatakan, dahulu dirinya masuk Surabaya 1996 seperti kota kotor dan kumuh. Akan tetapi sekarang, setelah dipimpin Bu Risma, sungai dan kali bisa dimanfaatkan. Katanya, hampir tidak ada kemacetan dan masyarakat nyaman berlalu lintas.

“Saat ini juga gizi masyarakat terjamin, layanan publik terjaga, polusi udah menjadi baik dan tingkat kesehatan serta pendidikan masyarakat meningkat. Tinggal dilanjutkan saja lebih baik, terutama penataan PKL dan trotoan di kawasan pinggiran,” kata dia.

Tokoh muda intelektual organik ini juga mengatakan, pemimpin Surabaya ke depan perlu tangan yang kuat dan bukan peragu. Sebab, masyarakat Surabaya dikenal memiliki karakter keras dan dinamis.

Sebagai langkah pemenangan, dirinya mengusung tema, Gus Din Sosok Muda, Progresif dan Inovatif. Menurutnya, tema ini menjadi strategi dirinya untuk merangkul kalangan muda milenial, komunitas terpelajar, suporter, pekerja/buruh, komunitas etnis dan agama.

“Saya sangat paham peta politik Surabaya dan saya tahun harus merangkul siapa saja. Karena itu kedepan Kota Surabaya butuh mempimpin muda, progresif dan inovatif dalam membangun Kota Surabaya yang lebih baik, ” kata cicit Pahlawan Nasional KH Mas Mansyur, asal Nyamplungan Kota Surabaya ini.

Gandeng Sosok Perempuan

Mengenai kandidat pendampingnya, Gus Din saat ini menggandeng Dra EC Hermin Ernawati. Sosok perempuan yang biasa disapa Ning Hermin ini adalah Bakal Calon Wakil Walikota (Bacawawali) Surabaya yang bisa berjuang bersama-sama membangun Kota Surabaya.

“Saya harus menggandeng perempuan sebagai Bacawawali Surabaya, sebab peram peran perempuan perlu dikuatkan dalam posisi politik. Isu gender dan marjinalisasi perempuan di bidang ekonomi, sosial, hukum dan politik menjadi isu penting yang diperjuangkan nantinya,” tegas Gus Din.

Cicit almarhum KH Hasan Gipo (Hasan Bisri), Ketua Tanfidziah PBNU pertama kali ini, bertekad memperkuat Surabaya yang sudah baik, menjadi lebih baik.

“Niat saya maju sebagai Bacawali Kota Surabaya adalah Menuju Surabaya Lebih Baik Lah, tidak ada yang lain. Siapapun yang jadi pengganti Bu Risma tinggal meneruskan estafet  menjadi lebih baik,” pungkasnya. (GD)

0

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Koordinator Wilayah Bintan (Korwil), Himpunan Melayu Raya Bintan (Hi-Malaya) Muhammad Najib, berserta pengurus Turut Berduka Cita atas berpulangnya Ibu Mona Oktarina Binti Munadjat istri Kapolresta Barelang Kombes Pol Praseyo Rachmat Purboyo S.I.K MH, kamis (13/2/2020).

Istri Kapolresta Barelang Ibu Mona Oktariana meninggal Pada dini hari pukul 01 :40 wib di RSPAD Gatot Subroto jakarta.

Almarhumah Ibu Mona Oktarina akan di Makamkan dikampung halaman, Palembang jalan Syuhada no 2046 RT 37 RW 11 Kelurahan Lorok Pacjo Kecamatan IB 1 Palembang.

Korwil Himpunan Melayu Raya Bintan Muhammad Najib Berserta Keluarga Besar Melayu Raya Bintan mengucapkan,” Innalillahi wa Innalillahi Rojiun Telah berpulang menghadap Sang Khalid Ibu Mona Okariana, Smoga Almarhumah Husnul Khitimah dan diberikan tempat terbaik disisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan dapat menerima dengan iklas serta di  berikan ketabahan, Amin. (OBET)

0

Suara Indonesia News – Cirebon, Guna menyadarkan masyarakat supaya taat wajib pajak dan tertib berlalu-lintas, Samsat P3DW Kabupaten Cirebon bersama Kepolisian dan Dishub Kabupaten Cirebon melakukan razia gabungan yang dilaksanakan di jalan Raya Junjang – Pasar Arjawinangun. Rabu (12/2/2020)

Razia gabungan ini kita laksanakan dari tanggal 11, 12 dan 13 selama tiga hari dan ini hari kedua besok adalah hari terakhir besok di arjawinangun,” ujar Wawan Sudrajat Kepala Seksi Pendapatan Dan Penetapan Samsat Kabupaten Cirebon.

Razia gabungan ini dalam rangka menyadarkan masyarakat supaya taat terhadap pajak kendaraan bermotor ini tingkat Polsek dan nanti ada lagi tingkat Polresta Cirebon itu masih banyak KTMDU (kendaraan tidak melakukan daftar ulang) juga KBDMU (kendaraan belum melakukan daftar ulang),” jelasnya.

Razia gabungan ini untuk mencari pembayaran wajib pajak yang menunggak, imbuhnya.

Wawan Sudrajat menambahkan, Alhamdulillah kita berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak kepolisian polresta cirebon, dinas perhubungan kabupaten Cirebon melalui jasa raharja kurang lebih hari ini kita jaring 546 (lima ratus empat puluh enam) kendaraan yang kita tindak tetapi yang membayar pajak di tempat itu kurang lebih  sekitar 92 (sembilan puluh dua) kendaraan hari ini.

Mudah-mudahan dengan adanya razia gabungan ini jadi saiwer buat masyarakat  bahwa taatlah pembayaran pajak tepat waktu,” katanya.

Dan dari masyarakat sendiri dengan adanya razia gabungan ada beberapa kendaraan yang sengaja ke sini melihat ada razia gabungan dan pelayanan samsat gendong di sini Alhamdulillah masyarakat sadar hukum berbondong- bondong ke sini untuk pembayaran pajak,” ungkapnya. (Pi)

0

Suara Indonesia News – Konawe, Ketua Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia (HMTI) Muh.Hajar, melaporkan dugaan perlakuan/penerapan hukum yang tidak adil terhadap tersangka pengadaan alat teknologi, informasi dan komunikas TA 2010 pada dinas pendidikan kabupaten konawe TA 2010.

Untuk diketahui pengadaan alat teknologi, informasi dan komunikas pada dinas pendidikan kabupaten konawe TA 2010 sebesar Rp. 810.491.000,-  dan berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Sulawesi Tenggara, ditemukan kerugian Negara sebesar Rp.379.055.350,-.

Dalam jumpa pers nya, Muh. Hajar menuturkan, HMTI Sulawesi Tenggara melaporkan secara hukum terkait perlakuan/penerapan hukum yang berbeda terhadap kasus pengadaan alat teknologi, informasi dan komunikas pada dinas pendidikan kabupaten konawe tahun 2010, yang menurut kami DPP HMTI, ada nya dugaan ketidak adilan hukum yang terjadi. (12/02-20)

Hal ini, telah kami laporkan pada tanggal 10  februari 2020 di lima instansi yaitu, Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, Komisi III DPR RI, Indonesia Coruuption Watch (ICW) dan DPP Partai Grindra. Laporan terkait dugaan ketidak adilan penerapan hukum, DPP HMTI mempertanyakan dan meminta kepada Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, Komisi III DPRR RI, untuk mempertanyakan kepada pihak Polda dan Kejaksaan Tinggi sulawesi Tenggara, bagai mana penanganan kasus pada pengadaan alat teknologi, informasi dan komunikas pada dinas pendidikan kabupaten konawe tahun 2010. Dan kami juga meminta pendampingan kepada Indonesia Coruuption Watch (ICW), dan kami juga sudah melaporkan ke DPP Grindra, terhadap adanya anggota partai Grindra yang berstatus tersangka.

Yang kami laporkan disini adalah terjadinya dugaan penerapan dan perlakuan hukum yang berbeda pada kasus pengadaan alat teknologi, informasi dan komunikas pada dinas pendidikan kabupaten konawe tahun 2010, terhadap tiga orang tersangka atas nama AK, HP dan TL.

AK dan TL , sudah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan, tapi kenapa HP tidak tersandung Hukum padahal pada kasus ini, HP nyata nyata juga menyandang status sebagai tersangka seperti halnya AK dan TL. Alat bukti yang kami sampaikan kepada lima instansi adalah berkas perkara nomor BP/12/IV/2013/Dit Reskrimsus, dengan tiga tersangka dan semua berkas lengkap kami sampaikan, Ucap Muh Hajar.

Inilah yang mendasari organisasi kami, untuk mencoba menelusuri persoalan ini dan kami menilai ada ketidak adilan hukum dalam kasus ini. Disatu perbuatan hukum tiga orang AK, HP dan TL, yang melakukan bersama sama. Karena pasal yang di sangkakan oleh penyidik terhadap ke tiga tersangka, melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang undang nomor 31 tahun 1999, sebagai mana telah di ubah menjadi undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, kemudian peristiwa Hukum yang terjadi, AK dan TL sudah menjalani hukuman dan sampai sekarang kedua nya menyandang status sebagai mantan terpidana,

Terhadap perihal diatas, pertanyaan saya kepada Mabes Polri, Kejaksaan Agung RI, Komisi III DPR RI, bagai mana peroses hukum ketika ketiga pelaku melakukan perbuatan yang sama, obyek pelanggaran yang sama, tetapi peroses perlakuan hukum nya berbeda. Kenapa dua orang tersangka atas nama AK dan TL kena hukum tetapi HP tidak alias bebas. Dan kami sudah menelusuri status HP sebagai tersangka sampai hari ini, sepengetahuan kami, atas nama HP sebagai status tersangka sejak tahun 2013 belum memiliki yang namanya SP3 baik dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Makanya terhadap kasus ini kami laporkan, ucap Muh.Hajar. (Red SI)

 

 

 

0

Suara Indonesia News – Baturaja OKU, Asisten III Setda OKU Memimpin Rapat Evaluasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab OKU, Bertempat di Ruang Bina Praja, Rabu (12/02/2020).

Evaluasi rencana umum pengadaan barang dan jasa Pemkab OKU tahun 2020 berdasarkan UU No. 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik. Perpres No.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Peraturan LKPP No. 67 tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang dan jasa.

Asisten III Setda OKU H. Romson Fitri, SH., MH. mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2019 dan persiapan pengadaan barang dan jasa tahun 2020, digelar untuk memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa supaya lebih akurat, transparan, akuntabel dan tepat waktu.

Sementara itu Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Setda OKU Karel Akbar, evaluasi ini dalam rangka mempercepat dan memperlancar pelaksanaan kegiatan lelang tahun 2020 nanti.

Dari hasil evaluasi rencana umum  pengadaan pada SIRUP jumlah pemilihan penyedia barang/jasa Pemkab OKU tahun anggaran 2020 ini sebanyak 238 paket dengan rincian, sumber dana APBD dengan jumlah 231 paket. Sumber dana BLUD dengan jumlah 7 paket.

Menurut Karel, dari hasil evaluasi lelang tahun 2019 diharapkan launching proyek pengadaan barang/jasa tahun 2020 dapat tepat waktu.

Dikatakan Karel, masih ada beberapa OPD yang belum mempersiapkan instrumentnya, diharapkan pada tahun 2020 semua OPD harus siap dikarenakan pada bulan Mei sudah harus selesai lelang, sehingga September dan Oktober 2020, semua proyek sudah selesai dikerjakan. Kontraktor juga punya waktu cukup untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga didapatkan hasil yang baik.

Hadir pada acara ini OPD, KPA, PPK, dan peserta rapat lainnya.(Oky)

 

0

Suara Indonesia News – Jakarta, Hari rabu (12/2-20), merupakan kebahagiaan suaraindonesianews.com karena bisa berdiskusi lagi dengan pria sederhana namun seolah ‘monster menakutkan bagi yang dikritiknya.

“Iya bang, saya tahu itu, menyedihkan ya,  disaat Dana Desa yang diberikan presiden Jokowi terus menaik, jumlah korupsinya pun terus menaik. Kalau tidak salah ada lebih 250 kasus Dana Desa yang merugikan Negara hingga Rp.170-an milyar”, Demikian pria Itu, dialah Uchok Sky Khadafi – Direktur Eksekutif CBA – Center For Budget Analysis, disela kegiatannya.

Dia yang saya kenal sebagai aktivis ini memang selalu dan akan menjadi musuh koruptor, baik dari tingkat desa hingga pusat dan sudah pilihan hidupnya, dia menikmati semua Itu sebagai bahkan dari ‘amar maruf nahi munkar’. Dan, itulah sebabnya, dia tak segan-segan mengkritisi kebijakan pemerintah dan siapapun yang dinilai menyimpang.

“Saya tidak bisa berdiam diri, jika ada yang menyimpang, Saya harus bicara, tidak bisa diam apapun resikonya,” kata pria yang akrab dipanggil Uchok tersebut. Uchok memang dikenal sebagai sosok yang konsisten. Kritik pedasnya menjadi momok bagi para pengguna anggaran dan lainnya. Kritiknya membuat telinga mereka panas. Termasuk aparat pemerintah dan juga legislatif yang kena ‘semprot’ jika melanggar aturan penggunaan anggaran, baik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Kritikannya juga bukan asal bunyi karena dia  ‘mengantongi data atas apa yang dikritisi. Ahahahah..

Kata Uchok lagi, Sektor pemerintahan dan infrastruktur menjadi ladang basah korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), “Anggarannya Ada, tetapi klisenya adalah  minimnya pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan program di desa sehingga menjadi faktor utama Korupsi dana desa. Sejak tahun 2015 presiden Jokowi sangat ‘concern dalam penguatan ekonomi desa dan pembangunan infrastruktur Desa,maka Dana Desa pun dinaikan setiap tahun.

Tahun 2019   -2020 anggaran Dana Desa mencapai Rp.70 triliun, meningkat 16,67 % dari tahun sebelumnya.Anggaran DD berasal dari APBN dan dimulai sejak 2015, sementara ADD bersumber dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan jumlah minimal sebesar 10 % dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Keduanya sumber pendapatan asli desa. Maka kedua postur anggaran tersebut rawan dikorupsi oleh kepala desa dan perangkat desanya”, kata Uchok

Dalam Dana Desa , ditambahkan Uchok “Memang saya belum melihat ada anggaran khusus untuk Penanggulangan Sampah, yang ada Itu untuk sanitasi, reboisasi dan infrastruktur kalau tidak salah ya. Sedangkan jika Sampah tidak di-manage dengan baik dimulai dari tingkat Desa, Itu bisa menjadi Bencana Nasional.

Contoh kecil, sungai-sungai, saluran air, waduk, situ, embung dan bendungan penuh dengan sedimen sampah maka jalur atau distribusi air bisa tidak baik. Otomatis air akan meluap ke daratan, selain menggenangi desa sekitar sebagian masuk perkotaan. Ibu Kota Jakarta kerap Banjir karena manajemen sampahnya minim ditambah kiriman sampah melalui sungai dari desa kabupaten/kota lain sekitarnya. Di Ibukota ada Perda-nya Itu waktu jaman Jokowi menjadi Gubernur, Karena keprihatinan dari produksi sampah Ibukota sekitar 6000 ton/hari, yang dibuang ke sungai sekitar 2.000-3.000 ton. Ada denda Rp.5-50 juta itu bagi pelanggarnya, Saya tidak mengikuti lagi bagaimana ‘ending-nya. Saya juga tidak paham sejauh apa  sampah Ibukota berhasil di ‘added-point-kan  sehingga sampah Ibukota menjadi sahabat warga. Salah satu contoh lagi, Banjir Bandang Desa Cipanas,Lebak,Banten Itu akhirnya diketahui salah-satunya akibat sedimen sampah dari hutan sekitar. Termasuk  akibat penambangan liar,dsb.

Masih kata Uchok, saat ini  ada lebih  74.000 Desa seluruh Indonesia, sedangkan jumlah BUMDes-nya belum sampai 7000 desa.  Sampah desa Itu bisa menjadi sahabat jika ada manajemen tepat guna sehingga bisa dimaksimalkan sebagai satu cara memberdayakan Ekonomi warga desa yang mana akan juga mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di desa, dan BUMDes  adalah salah-satu solusinya.

“Iya, saya belum data berapa Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah punya Perda soal sampah ini, dalam arti pencegahan dan optimalisasi sampah sebagai ‘added-point’ Ekonomi desa. Tapi saya yakin belum banyaklah yang serius soal ini. Kedepan , anggaran untuk Program Pemberdayaan sampah Desa Itu harus  disediakan minimal 20-30% dari Dana Desa. Lalu diawasi penggunaannya, dan itu menjadi kerja kita bang: CBA, Pers dan LSM yang perduli terhadap Dana Desa dan Sampah Desa. Angka 20-30% itu angka minimal, lebih dari Itu berarti lebih baiklah,Ahahah..”, demikian Uchok mengakhiri.

Benar saja, Uchok memang selalu menjadi monster menakutkan bagi para koruptor. (PpRief/RL)

0

Suara Indonesia News – Aceh Utara, Pengaturan lalulintas merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Personel Satuan Lalulintas Polres Kota Lhokseumawe.

Padatnya aktifitas masyarakat, Pegawai, pelajar dari tingkat RA/TK hingga MAN/ sederajat berangkat ke sekolah membuat aktifitas di jalan raya Banda Aceh – Medan di Kecamatan Samudera. Kabupaten Aceh Utara meningkat, terutama volume kendaraan memadati jalan raya pada pagi hari. Rabu pukul 07.02 Wib (12/02/20).

Seorang Anggota Polisi Lalu lintas terlihat pada rabu pagi tepat nya di lorong Sekolah Dasar (SD) dimana salah satu anggota Satuan Lalulintas Dedi, terlihat membantu anak  anak sekolah yang ingin menyebrang jalan raya Banda Aceh – Medan.

“Saya lihat adik adik yang mau nyebrang jalan pergi ke sekolah, tapi takut karena ramai kendaraan yang melintas, jadi langsung saya bantu sebrangkan supaya aman,” ucap Dedi.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Ari Lasta Irawan, S.Ik, melalui Kasat Lantas W. Rachmat jayadi,  S. I. K. mengatakan Kegiatan pelayanan pagi pengaturan lalu lintas dilaksanakan dengan sasaran lokasi persimpangan, depan sekolah, perkantoran, pasar dan tempat-tempat yang ramai aktifitas masyarakat.

Pamturlalin pagi Pengamanan pengaturan lalu lintas pagi hari merupakan wujud pelayanan dari fungsi teknis kepolisian terutama lalu lintas untuk membantu penyeberangan serta mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban kelancaran lalu lintas (kamseltibcar lantas) agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas serta antisipasi kepadatan arus lalu lintas yg terjadi pada pagi hari.

“Saya akan terus mengingatkan anggota untuk tetap semangat dalam melaksanakan tugas negara, serta memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat secara maksimal,” ucap,W. Rachmat jayadi. (Nrs)