0

Suara Indonesia News – Polman, Sebagai upaya mensyiarkan nilai-nilai Agama Islam dan upaya membumikan Al-Quránul Karim di Kabupaten Polman, Pemerintah Kabupaten Polman menggelar Perhelatan Akbar yakni Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Qurán (MTQ VIII) Tingkat Kabupaten Polman Tahun 2020 di Pusatkan di Lapangan depan Kantor Kecamatan Mapilli yang dibuka langsung oleh Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar (AIM), Selasa, (11/02/20).

Dalam Laporannya ketua Panitia Lembaga Pengembangan Tilawatil Qurán (LPTQ) Kabupaten Polman, Muhlis Hannan menyampaikan bahwa, “tema yang diusung pada MTQ  kali ini adalah, yaitu MTQ VIII Kabupaten Polewali Mandar sebagai Inspirasi dalam mewujudkan Polewali Mandar maju yang religius dengan motto, bersama Al-Qur’an Polewali Mandar akan jago”, tuturnya.

Lebih lanjut ia melaporkan bahwa Kegiatan MTQ ini berlangsung dari tanggal 11-17 Februari 2020 yang diikuti oleh 16 kafilah MTQ Kecamatan se Kabupaten Polman, dengan delapan cabang yang diperlombakan yaitu : Cabang Seni Al-Qur’an, Cabang Tilawah, Tahfisz, Tafsir Qur`an, Khatil Qur`an (kaligrafi), Fahmil Qur`an (MFQ), Syahril Qur`an (MSQ), serta membaca dan menulis isi kandungan Al-qur`an (M2KQ) dengan jumlah peserta sebanyak 160 Peserta serta ribuan penonton yang memadati lapangan saat pembukaan berlangsung.

Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar dalam sambutannya, beliau merasa gembira karena setiap penyelenggaraan MTQ selalu meriah sekaligus mendapat respon dari masyarakat begitu tinggi. Hal ini menjadi salah satu ciri bahwa kecintaan ummat Islam di Kabupaten Polman begitu besar terhadap kitab suci Al-Qur’an,

Dalam kesempatan yang sama Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Dr. H. M. Muflih B. Fattah, MM memberikan sambutan ia menyampaikan, “MTQ tingkat Kabupaten Tahun 2020 ini kami berharap dapat meningkatkan kualitas semangat keberagaman umat, sehingga dapat mewujudkan suasana hidup rukun dan damai dalam keberagaman bersatu dan dapat menyatukan diri dalam bingkai toleransi antar umat beragama. ” harap (Muflih)

Lebih lanjut Kakanwil mengajak semua stakeholder agar bersama sama menjadi duta penyebar kedamaian dan kerukunan ummat, “marilah kita buktikan bahwa agama sesungguhnya membawa angin kesejukan yang menentramkan dalam damai, rukun akan tercipta negeri yang tenteram, sejahtera menuju Indonesia Maju”, Tutur Muflih. (HAMMA)

0

Suara Indonesia News – Banda Aceh, Brigjen Pol Drs Wahyu Widada telah sukses dilantik menjadi Kapolda Aceh pada tanggal 11 Februari 2020.

Seperti diberitakan, Brigjen Pol Wahyu Widada merupakan seorang Perwira Tinggi yang berprestasi. Perwira tinggi kelahiran Sleman 11 September 1969 ini sudah banyak diamanahkan beberapa jabatan penting di lingkungan Polri, dan kini beliau telah menjadi Kapolda Aceh.

Terkait dengan pergantian Kapolda Aceh yang baru, Aktivis Muda Aceh, Sulthan Alfaraby, saat berdiskusi dengan wartawan, berharap penuh kepada Kapolda Aceh yang baru, Brigjen Pol Wahyu Widada, semoga bisa selalu menjaga perdamaian di Aceh dan berpihak kepada kebenaran.

“Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Kapolda Aceh yang baru, Bapak Brigjen Pol Wahyu Widada, semoga nantinya bisa melanjutkan perdamaian yang ada di Aceh dan selalu berpihak kepada kebenaran tentunya. Yang terpenting dari kita sekarang adalah bahu membahu untuk menjaga perdamaian yang telah dirawat, antara polisi dan mahasiswa harus bersinergi. Kita mahasiswa tugasnya memperjuangkan hak masyarakat, sedangkan polisi bertugas menjaga keamanan dan kedamaian”, ujarnya, Rabu (12/02/2020).

Mahasiswa UIN Ar-Raniry yang juga aktif dalam kegiatan sosial ini juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Kapolda Aceh yang lama, Irjen. Pol. Drs. H. Rio Septianda Djambak, karena sudah berkontribusi dalam merawat perdamaian di Aceh.

“Saya selaku mahasiswa, tentunya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Aceh yang lama, Balak Irjen. Pol. Drs. H. Rio Septianda Djambak, karena sudah merawat perdamaian selama ini. Saya doakan sukses untuk kedepannya. Mahasiswa Aceh itu kritis, semoga Kapolda kita yang baru bisa memahami karakteristik mahasiswa Aceh, seperti Kapolda kita yang lama”, tambahnya.

Dalam pernyataan terakhirnya, Alfaraby juga meminta kepada Polda Aceh untuk lebih memahami karakter dan watak mahasiswa Aceh yang kritis dan tidak mudah terpancing dengan segelintir oknum yang menyusup saat demonstrasi.

“Saya harap Polda Aceh nantinya bisa terus memahami karakter dan watak kami selaku mahasiswa. Kami kritis karena adanya permasalahan negara yang harus dikawal. Ketika terjadinya kericuhan yang disebabkan oleh segelintir oknum yang menyusup dalam demonstrasi, saya harap Polda Aceh tidak terpancing. Kami mahasiswa, merupakan orang baik-baik dan tidak diajarkan anarkis. Jika ada yang anarkis, maka dipastikan itu adalah penyusup yang mencoba merusak hubungan baik mahasiswa dengan kepolisian. Mari sama-sama kita menjaga perdamaian, karena sinergisitas mahasiswa dan polisi tentunya sangat diperlukan kedepan”, tutupnya. (Sulthan)

0

Suara Indonesia News – Jakarta, Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Ir. Lamhot Sinaga sangat yakin PT Inalum bisa hadir untuk masyarakat khusus-nya kawasan Danau Toba. Ia menyampaikan berupa kesan dan pesan dalam rangka melaksanakan Strategy Pengelolaan industri Pertambangan.

Hal ini disampaikan politisi putra daerah Sumatera Utara ini saat dihubungi, Selasa (11/02/2020). Ir Lamhot Sinaga mengutarakan pendapatnya ini saat hadir dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Inalum dengan Komisi VI DPR RI terkait ‘Pengelolaan Usaha Pertambangan Holding Industri MIND.ID di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu 5 Februari 2020.

Di dalam diskusi tersebut, Ir. Lamhot Sinaga memberikan catatan kepada Perusahaan INALUM yang seharusnya memberikan kontribusi besar untuk daerah. Terutama untuk kawasan Danau Toba dengan membantu program pemerintah, untuk menjadikan Danau Toba menjadi kawasan sumber prioritas destinasi pariwisata.

“Karena kita sangat paham, Inalum menggunakan sumber energi 600 Megawatt dari air yang berasal dari Danau Toba yang dihasilkan di PLTA sigura-gura. Tentu dengan slogan BUMN Hadir Untuk Negeri, saya percaya Inalum juga bisa hadir untuk masyarakat khususnya di kawasan Danau Toba,” tandas anggota DPR RI Komisi VI ini.

Menurutnya, saat ini Inalum sudah memanfaatkan sumber daya alam (SDA) danau untuk danau toba. Akan tetapi sampai saat ini masih kurang maksimal memberikan kontribusi pada masyarakat di kawasan Danau Toba.

“Saya berharap PT Inalum bisa memberikan kontribusi yang maksimal bagi masyarakat Danau Toba,” pinta Ir Lamhot Sinaga.

Dirinya juga meminta Inalum jangan hanya menyampaikan harapan ingin perusahaan tambang berkelas internasional dalam sebuah narasi semata. Apalagi PT Inalum atau MIND.ID menjadi perusahaan yang diprioritaskan pemerintah berkembang pesat.

“Kita berharap semua bisa dilaksanakan secara nyata dan pada akhirnya kita berharap semua agar perusahaan tambang nasional ini bisa diandalkan di kancah internasional,” tukas Ir Lamhot Sinaga.

Ia menambahkan, PT Inalum diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pelestarian alam, termasuk di wilayah yang berada di sekitar Danau Toba. Harapan ini lanjut, Ir Lambot Sinaga harus diwujudkan Inalum dalam berbagai program tanggung jawab sosial yang mencakup berbagai bidang.

“Bisa dalam penanaman pohon di area seluas puluhan hektar, pemberian bantuan ke pengelola Geopark Kaldera Toba dan bantuan pendidikan, bantuan upgrade rumah baca, dan sarana lainnya. Terakhir bidang pembangunan infrastruktur di pengembangan kawasan destinasi wisata danau toba,” pungkasnya. (GD)

0

Suara Indonesia News – Indramayu, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Dsitrik Kabupaten Indramayu, menggelar aksi unjuk rasa  didepan kantor Dinas Pendidikan Indramayu selasa (11/2-20). Mereka datang untuk menuntut dihilangkannya segala bentuk praktek pungutan liar di sekolah.

“Selama ini masih banyak pungutan-pungutan di sekolah dengan dalih sumbangan. Untuk itu, kami LSM GMBI menolak dengan keras segala bentuk pungutan yang dilakukan oleh satuan penyelenggara pendidikan dasar,” kata ketua Distrik LSM GMBI Kabupaten Indramayu Ono Cahyono dalam orasinya.

Ono menegaskan segala bentuk pungutan yang terjadi di satuan pendidikan dasar jelas dilarang dan kami datang kesini sebagai bentuk keprihatinan kami terhadap dunia pendidikan di kabupaten Indramayu karena banyak para wali murid yang dibuat pusing dengan adanya berbagai macam pungutan tersebut, terangnya.

Sekali lagi kami tegaskan, agar berbagai macam pungutan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh jajaran satuan pendidikan dasar segera dihapus dan dihilangkan.

Selama ini, banyak keluhan dari masyarakat dan pihaknya menduga kalau pungutan berkedok sumbangan ini terjadi diberbagai sekolah di Indramayu.

“Salah satu pungutan yang terjadi adalah memungut infak sebesar 400 ribu,  praktek jual beli LKS,  dan ini diduga terjadi di seluruh sekolah di kabupaten Indramayu, dan bisa dibuktikan, karena kami ada datanya,” ungkapnya.

Definisi pungutan dan sumbangan menurut permendikbud No. 44 tahun 2012. Kalau pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang atau barang / jasa yang sifatnya wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktunya ditentukan, sedangakn sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan barang/jasa kepada satuan pendidikan dasar yang sifatnya suka rela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktunya.

Selama ini apa yang dilakukan oleh pihak sekolah di kabupaten Indramayu, walaupun bentuknya sumbangan namun pada hakekatnya adalah pungutan kenapa demikian, karena telah ditentukan jumlah dan jangka waktunnya serta berlaku untuk seluruh peserta ddidik tanpa ada pengecualian sehingga ada indikasi memaksa dan sifatnya wajib.

Oleh karena itu, sesuai pasal 13 ayat 2 dalam permendikbud  No. 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dapat membatalkan pungutan atau sumbangan apabila penyelenggara satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai telah meresahkan masyarakat.

Untuk itu kami menuntut Bupati Indramayu untuk membatalkan pungutan dan sumbangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan dasar yang berada di kabupaten indramayu tanpa terkecuali dengan mengeluarkan surat keputusan resmi dan melarang satuan pendidikan dasar untuk menarik dana apapun dari masyarakat. serta mendorong Dinas Pendidikan Indramayu untuk  membuka program pendidikan gratis yang didanai dari APBD bagi seluruh anak didik yang berada di bangku SD dan SMP.

Selain itu, kami juga menuntut kesejahteraan bagi para guru wiyata bakti karena menurutnya, selama ini mereka (Guru Honor) selalu dijadikan kambing hitam dan alasan oleh sekolah untuk menarik dana dari masyrakat.

Kami juga menuntut agar oknum pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan maupun kepala sekolah yang telah menganjurkan atau menarik dana pungutan kepada masyarakat dengan hukuman disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara kepala Dinas Pendidikan Indramayu H. Ali Hasan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh LSM GMBI. Segala masukan baik secara lisan maupun tulisan akan kami tampung untuk dikaji dan evaluasi. Tentunya, kajian dan evaluasi yang dilakukan harus sesuai dengan UU yang berlaku.

Ali menambahkan , Salah satu tuntutan dari rekan-rekan GMBI adalah menghentikan segala bentuk pungutan di sekolah. Untuk itu kami akan melihat dan mengkaji terlebih dulu, apakah sudah sesuai aturan atau tidak.

“Apabila ditemukan pungutan di sekolah maka akan kita hentikan,” tandasnya.

Bagi satuan pendidikan yang  menyalahi aturan akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku mulai dari sanksi ringan, sedang sampai sanksi berat. Namun disdik tidak mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi.

“Pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi adalah Inspektorat, bukan Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Untuk itu ia menghimabu kepada seluruh sekolah yang ada di kabupaten Indramayu baik tingkat SD maupun SMP untuk menghentikan segala bentuk pungutan kepada siswa, jika tidak, akan dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, tegasnya. (Dais)

 

 

0

Suara Indonesia News – Mamuju, Dengan mengambil tema penguatan sinergitas lembaga untuk mewujudkan penyelenggaraan diklat yang profesional menuju SDM unggul Indonesia Maju, Balai Diklat keagamaan  Makassar menggelar Rapat Koordinasi Kediklatan Tahun 2020 Sewilayah kerja balai Diklat Keagamaan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2020 bertempat di Hotel Claro Jl. AP. Pettarani no. 3 Makassar.

Kakanwil kemenag Sulbar Dr. H. M. Muflih B. Fattah, MM selain Narasumber beliau juga ketua Komisi pada rakor tersebut ia mengapresiasi kegiatan ini, karena rakor yang dilaksanakan tersebut untuk menyamakan persepsi tentang program  Balai Diklat Makassar, selain itu dari rakor akan merumuskan program dan kegiatan diklat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tokoh Agama dan Masyarakat , sesuai kebutuhan yang ada di lapangan serta dinamika perkembangan zaman.

Balai diklat keagamaan Makassar dalam penyelenggaraannya mengundang kanwil kemenag beserta kepala kankemenag, tingkat kabupaten ditiga Provinsi yaitu Provinsi sulawesi selatan, provinsi sulawesi tenggara dan sulawesi barat, yang seluruhnya merupakan wilayah kerja bdk Makassar, selain itu mengundang pula kepala balai litbang, pimpinan perguruan tinggi dan upt asrama haji Makassar.

Melalui “Rakon Kediklatan Tahun 2020” merumuskan beberapa hal dalam membangun Sinergitas Kediklatan, Pola Kerjasama Kediklatan di Tingkat Kanwil atau Kemenag Kabupaten serta Pemberdayaan Alumni Diklat.

Hadir dalam rapat koordinasi Kediklatan keagamaan tersebut, Ka. Kanwil kemenag Sulbar Baak DR. H. M. Muflih, B. Fattah. MM, Kabid Bimas Islam Kanwil Kemenag Sulbar DR. H. Misbahuddin, M. Ag,. Kasubag Kepegawaian Dan Hukum Kanwil kemenag Sulbar Drs. H. Kamaruddin M. Si., dan beberapa kepala kemenag se kabupaten kanwil kemenag sulbar. (Hamma)

0

Suara Indonesia News – Bengkalis, Pasca ditahannya Bupati Bengkalis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kamis (6/2/2020) malam lalu, membuat Gubenur Riau Syasuar perlu mengeluarkan surat perihal pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah (Bupati) oleh wakil kepala daerah (Wakil Bupati), surat tersebut kini beredar luas ditengah masyarakat bengkalis.

Surat tersebut ditujukan kepada Wakil Bupati Bengkalis Ir. H. Muhammad ST, yang isinya berkaiatan dengan ketentuan perundang-undangan nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah.

Terdapat 2 poin berisikan pasal-pasal dari UU Nomor 23 Tahun 2014 yaitu, poin a. Pasal 65 ayat (3) ditegaskan bahwa, Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Kemudian, poin b. Pasal 65 ayat (4) ditegaskan bahwa, Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Selain itu, penutup surat itu juga menegaskan, sehubungan poin diatas, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkalis. Saudara Wakil Bupati Bengkalis melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Bengkalis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menyikapi surat Gubernur Riau yang beredar dimasyarakat tersebut, Kepala Bagian Protokoler Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setdakab Bengkalis, Muhammad Fadli, Selasa (11/2/2020) membenarkan surat dari Gubernur tersebut. Menurut Fadhli, informasi tentang adanya surat Gubernur Riau Syamsuar atas penegaskan Plt. Bupati Bengkalis, pertama kali diinformasikan oleh Asisten Setdakab Bengkalis.

“Benar, kita dapat informasinya, tapi SK-nya belum dapat. Plt. Bupati Bengkalis barang kali sudah memegangnya, kalau kita baru setakat dapat informasi dari asisten. Artinya bagi kita di Pemkab Bengkalis ini roda pemerintahan bagaimanapun kondisinya harus tetap jalan, kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan, jika Plt. Bupati Bengkalis memerintahkan, maka kami akan laksanakan perintah tersebut, dan kami saat ini menunggu perintah,”tuturnya. (Mus)

0

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Usai apel pagi di Makodim, Dandim 0315 / Bintan Kolonel Inf I Gusti Ketut Artasuyasa berserta seluruh jajaran Kodim 0315/Bintan bersepeda santai (goes); selasa (11/2/2020) agar menjaga kesehatan tubuh.

Goes pagi bersama Dandim 0315 / Bintan berserta jajaran dimulai dari Makorem 033/WP Tanjungpinang fan finis di Makoramil 02 Kijang Bintan Timur.

Dandim 0315/Bintan Kolonel Inf I Gusti Ketut Artasuyasa menyampaikan, “Olahraga bersepeda juga merupakan salah satu olah raga yang sangat baik dan bermanfaat untuk memelihara kebugaran. Selain itu jua bersepeda juga dapat menyehatkan badan bahkan dengan bersepeda bisa menjadi  ajang dalam menjalin keakraban dan kekompakan antara Komando  atas jajaran, Ungkap Dandim,”

Bersepeda santai bersama jajaran sambil refreshing sangat berarti, Kebetulan hari jadwalnya olahraga bersama jadi bisa langsung kita lakukan bersepeda santai.

“Dia juga menambahkan,”  bahwa kegiatan sepeda santai ini di ikuti  Kasrem 033/WP, Kabalak Korem 033/WP, Kasdim 0315/Bintan, Para Perwira staf Kodim 0315/Bintan, para Danramil jajaran Kodim 0315/Bintan serta perwakilan Koramil dan Anggota Staf Kodim 0315/Bintan. (OBET)

0

Suara Indonesia News – Subulusalam, Kota Subulussalam rawan akan bencana, potensi terjadi seperti gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, longsor dan lainnya tidak bisa di prediksi kapan datangnya dan kita unsur terkait harus siap dalam penanggulangan bencana alam, “Ucap Walikota Subulussalam dalam upacara apel gabungan gelar pasukan yang diadakan dilapangan Mapolres Kota Subulussalam. ( 11/02-20)

Kesiap siagaan itu, kita wujudkan dalam bentuk apel siaga bencana hari ini, dalam rangka mengevaluasi kekuatan personil dan Peralatan yang ada untuk antisipasi dan kesiap Siagaan menghadapi bencana dan cuaca Ekstrem yang tidak menentu.

Wali Kota juga menyampiakan ingin agar aparat serta petugas di lapangan lainnya dapat mengerti dan memahami serta melakukan tindakan cepat dan tepat saat terjadi bencana. Kegiatan ini juga untuk menguji apakah rencana kita dapat diterapka secara operasional atau tidak, sehingga kita  bisa menanggulangi bencana. Kita perlu mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk membantu masyarakat, jika skala bencana meningkat dan perlu dilakukan evakuasi kita harus sudah siap baik personal maupun peralatan yang diperlukan. “Kata Walikota.

Dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada baik di tingkat Kecamatan dan Desa di Kota Subulussalam termasuk Camat, Kepala Desa, Kapolsek, Danramil, Babinsa, Babin Kamtibmas dan Relawan, diharapkan akan dapat membantu dalam penanganan bencana tersebut.

Perlu di ingat bahwa siaga bencana dimulai dari diri kita, keluarga dan komunitas. kenali Bahayanya, kurangi resikonya. Semua pihak harus ikut berperan aktif dalam Penanggulangan dan pengurangan risiko Bencana. Karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara Pemerintah dan pihak non Pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana, pungkasnya. (syahbudin Padang)