Suara Indonesia News – Subulusalam, Desa Singgersing laksanakan musrembang tingkat desa bertempat di balai Desa Singgersing, Kecamatan Sultan Daulat. Minggu, 05/01-2020.

Acara musrembang tingkat desa ini, dihadiri muspika Pemkot Subulussalam, Camat Sultan Daulat Rahmat Fadhli C,SE, Danramil diwakili oleh M.Thaif, Polsek Sultan Daulat diwakili oleh M Habib, pendamping kecamatan Suhadi, Pendamping Desa Kasturi, seluruh perangkat dan toko masyarakat Desa Singgersing.

Kepala Desa Singgersing Alisa, dalam kata sambutannya mengatakan, saya mengucapkan terimakasih atas kehadiran muspika Kecamatan Sultan Daulat, yang telah hadir di musrembang Desa Singgersing, begitu juga Kepada Ketua BPG Jarkasih dan beserta perangkat dan tokoh masyarakat, karena Musrembang ini sangat penting kita lakukan untuk menyusun anggaran dan menampung aspirasi masyarakat Singgersing tahun 2020.

Setelah membacakan sambutannya, Camat Sultan Daulat, Rahmat fadhli C, SE, sekaligus membuka acara musrembang desa, dimana dua dusun yang berada di desa Singgersing, telah lebi dulu melaksanakan musrembang dusun beberapa hari yang lalu. Maka pada hari ini Minggu tanggal 5 Januari 2020, dilaksanakan musrembang Desa secara resmi disini.

Sesuai pantauan awak media, selama acara musrembang Desa, berlangsung lancar dan sukses. (Syahbudin padang)

Suara Indonesia News – Lhokseumawe, Partai GELORA Indonesia DPD Aceh Utara, telah mengukuhkan 16 kecamatan Dewan Pimpinan Cabang Se – Aceh Utara, partai besutan Anismata ini telah resmi hadir di Aceh Utara hari ini.

Pengukuhan dan pelantikan tersebut dilakukan oleh Faisal Fahmi selaku ketua DPD Aceh Utara, yang berlangsung di Panglima Kupi simpang Buloh Desa Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sabtu, 04/01/2020.

Acara ini ikut dihadiri “Tgk Danu Sanjaya selaku Koordinator wilayah pase mewakili pengurus DPW Propinsi Aceh dan para ketua DPC, simpatisan serta beberapa tokoh masyarakat.

Dalam kata sambutannya Faisal Fahmi menyampaikan, “Alhamdulillah target 50 persen kepengurusan kecamatan DPC Partai Gelora Indonesia sebagai persyaratan minimal untuk pendaftaran partai baru untuk kabupaten Aceh Utara telah kita laksanakan. Sisanya masih terus berlanjut sampai 27 kecamatan akan kita selesaikan.

Kepengurusan DPC Aceh Utara didominasi kaum milenial, Insyaallah Gelora Aceh Utara akan mengorbitkan banyak politisi muda ke depannya, setelah ini kita akan segera mengurus SKT ke Kesbangpol sebagai wujud keberadaan DPD Partai Gelora Indonesia telah lahir di kabupaten Aceh Utara, dan kita berharap jika Aceh Utara melaksanakan PILKADA pada tahun 2022, maka kita siap berpartisipasi mendukung dan membangun kerja sama degan Partai polItik lain untuk kemajuan Aceh Utara ke depan, ucapnya.

“Di kesempatan yang sama Ketua Koordinator wilayah Pasee Tgk Danu Sanjaya menyampaikan Tagline Partai Gelora Indonesia dengan singkatan “INDEK” (Islam, Nasionalis, Demokrasi, Ekonomi dan Kesejahteraan), dimana islam menjadi nilai-nilai dalam nasionalisme kita, sistem demokrasi dalam bernegara mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sebagai tujuan Narasi besar Partai Gelora Indonesia yang ingin menjadikan Indonesia 5 kekuatan dunia, InsyahAllah siap berkolaborasi dengan berbagai elemen anak bangsa, pungkasnya. (18.N)

Suara Indonesia News – Subulusalam, Mahasiswa pertanian ini mampu unggul dalam pemilihan KBMS-YK, setelah musyawarah besar (mubes ke 5) dengan memperoleh suara terbanyak setelah mengalahkan beberapa rivalnya.

Dengan pertimbangan dan keyakinan kuat, raqib maju sebagai calon ketua KBMS-YK untuk mengabdikan diri di organisasi mahasiswa daerah kelahiran nya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tantangan terberat kita saat ini adalah menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi daerah diperantauan, sehingga kurangnya kesadaran memiliki. Kita mahasiswa diperantauan banyak acuh dan seolah tidak kenal antara sesama putra putri dari kota subulussalam, akibat dari sikap itulah visi misi mahasiswa dalam organisasi daerah diperantauan kurang efektif untuk berkontribusi terhadap daerah, kata Raqib, yang juga sekbid organisasi Pemuda Pancasila cabang yogyakarta ini.

Sebagai sekbid di Pemuda Pancasila cabang kota yogyakarta dan dengan pengalaman di beberapa organisasi, raqib ingin lebih berbuat untuk publik, karena mahasiswa dikampus memiliki tridarma, maka kehadiran organisasi mahasiswa subulussalam di yogyakarta khushsnya, dan seluruh indonesia umumnya. Jangan hanya program kerjanya berdampak positif terhadap orang organisasinya, tapi harus pula berdampak positif untuk masyarakat kota Subulussalam dan masyarakat dimana tempat organisasi itu berada.

Putra kelahiran Subulussalam ini maju sebagai calon ketum KBMS-YK, untuk melanjutkan program dan visi misi organisasi mahasiswa daerah di perantauan, setelah 2 tahun di nahkodain seniornya Konara yang telah berakhir masa bakti tahun ini. Dengan niat yang begitu besar untuk mengangkat nama baik dan memperkenalkannya melalui program kerja seperti meningkatkan semangat melakukan seni dan budaya kota subulussalam diperantauan, apa lagi, setelah bedah buku Syekh Hamzah Fansuri di yogyakarta yang dilakukan KBMS-YK beberapa tahun lalu,

Dengan menampilkan sanggar tari dampeng di hadapan undangan organisasasi mahasiswa se indonesia yang berada di DIY, jelas secara naluri, nama kota Subulussalam menjadi perbincangan dan rasa keingin tahuan publik dimana, apa dan bagaimana kota subulussalam tersebut ada pada mereka. ini yang harus di tingkatkan kembali ke wadah yang lebih besar lagi agar kontribusi mahasiswa daerah itu nyata ada dan dirasakan dikampung halaman Kota Subulussalam, tambah Raqim.

Raqim akan di lantik dalam waktu dekat dengan masa jabatan 2020 – 2022, jadwal pelantikan akan di sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang baik yang tidak mengganggu jadwal akademik anggota dan lembaga dan organisasi sesama mahasiswa yang akan diundang. (Syahbudin Padang)

Suara Indonesia News – Simalungun, Untuk Mengantisipasi Arus Balik Dari Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba Samosir, Jajaran Sat Lantas Polres Simalungun akan menerapkan sistem pengendalian lalu lintas dengan cara Rekayasa Lalin di Kota Wisata Parapat dan simpang palang. Dan Ini menjadi langkah Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di Kota wisata Parapat dikarenakan adanya arus balik yang bersamaan denagn ramainya warga Yang berwisata di Kawasan Danau Toba terlebih Anak Sekolah mulai Bersekolah hari senin.

Demikian di sampaikan Kanit Patroli Polres Simalungun Ipda Rizal, kepada awak media di pantai bebas Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara Sabtu, (04/01-20), sekitar jam 15:00 Wib.

Dikatakan, Kepadatan Kendaraan dari arah Toba Samosir pasca libur tahun baru akan diprediksi bakal meningkat sabtu sore dan sampai Minggu Malam, dimana para perantau dan masyarakat yang memanfaatkan momen liburan besar dengan berwisata ke Pulau Samosir dan Kabupaten Toba Samosir, akan pulang ke tempat masing-masing dan akan melewati Kota wisata parapat menuju Pematang-siantar dan selanjutnya,”ujar Kanit Patroli Ipda Rizal.

Ipda Rizal juga mengatakan, bahwa Jajajaran satlantas Polres Simalungun telah menempatkan petugas Satlantas guna melakukan pengamanan Arus balik di sepanjang Jalinsum, khususnya di kawasan jalan yang rawan kemacetan.

Ditambahkan, Arus balik para wisatawan dan pemudik pun dipastikan lebih padat lagi saat pada hari Minggu (05/01-20), untuk itu Kita menghimbau agar para pengedara tidak berhenti sembarangan di bawa jalan sehingga kemacetan di sepanjang jalanan bisa dihindari. Kalau berhenti sembarangan Pasti mengakibatkan kemacetan,” katanya,”Rizal.

Rizal juga menambahkan Jika Kepadatan semaking tinggi Jajaran Polres Simalungun akan memberlakukan Rekayasa Lalin dengan satu arah khususnya di Kota wisata Paparat, untuk kendaraan Roda empat dan roda dua yang datang dari arah pematang – Siantar serta dari Simarjarunjung yang ingin menuju pantai bebas Parapat akan di persilahkan memasuki Parapat, namun sesampainya di depan pantai bebas akan di alihkan melintasi Jalan Alternatif Anggarajim dan keluar di Terminal Sosor Saba Parapat,

Sementara diatas roda empat keatas akan di alihkan melalui simpang palang (jalan Lingkar Luar parapat) melewati Sitahuan dan keluar di Sipangan Bolon Kecamatan Girsang Siapangan bolon.

“Untuk kendaraan yang datang dari arah Toba Samosir yang akan menuju Pematang-Siantar, akan melintasi Jalan Sisingamangaraja dan akan diberlakukan One Way di Kota Wisata Parapat,” ungkap Rizal.

Sementara Pantawan awak media, di Pelabuhan Ambarita dan Pelabuhan Tomok Kabupaten Samosir, Antrean kendaraan sudah cukup panjang, kendaraan tersebut hendak menyebrang ke Kabupaten Toba Samosir dengan menggunakan KMP TAO TOBA dan KMP IHAN BATAK/KMP PORA-PORA. (stg)

Suara Indonesia News – Riau, Hampir 3 bulan DPP KNPI membentuk tim caretaker yang ditugaskan untuk melaksanakan musda KNPI Provinsi Riau, namun hingga hari ini tidak jelas kapan pelaksanaan musda tersebut. Hal ini menuai tanggapan negatif dari berbagai Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) salah satunya Pengurus Wilayah Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (HIMMAH) Riau.

3 bulan yang diberikan waktu untuk pelaksanaan musda KNPI Riau, itu kami nilai cukup namun hingga hari ini tak ada tanda – tanda akan dilaksanakan musda. Demikian disampaikan oleh Ketua PW HIMMAH Provinsi Riau Rocky Ramadani. Minggu, (05 Januari 2020).

Dengan waktu hampir 3 bulan seharusnya musda sudah terlaksana. Sehingga semua pemuda Riau yang terhimpun di masing masing OKP sudah terekonsiliasi dan fokus pada program – program riil yang membutuhkan ide, gagasan dan karya nyata. “Tapi sangat disayangkan sampai hari ini pasca di bentuk tim Caretaker KNPI Riau, musda urung dilaksanakan. Alih-alih dilaksanakan musda, iktikad baik tim caretaker untuk berkoordinasi dan melakukan pertemuan dalam rangka menyampaikan progres kinerja dengan seluruh OKP tak pernah dilaksanakan”, ujarnya.

Semangat rekonsiliasi harus terus dijaga di kalangan pemuda Riau. KNPI yang menjadi etalase suara pemuda harus mampu menjaga semangat ini. “ Kita khawatir jika kondisi ini terus berlanjut, maka akan menimbulkan perpecahan di tengah pemuda Riau. Ketua Umum DPP KNPI Haris Pratama harus mengevaluasi kinerja tim caretaker, dan mengganti Ahmad Andi Bahri sebagai ketua caretaker KNPI Riau” Tandasnya.

Pada prinsipnya PW HIMMAH Riau sejalan dengan sikap PP HIMMAH yang mendukung Haris Pratama sebagai ketua umum DPP KNPI. “mewakili pemuda Riau,saya berharap Ketum Haris mempertimbangkan kerisauan yang sedang kami alami dan segera mengganti ketua Caretaker KNPI Riau demi terciptanya situasi kondusif di bumi Melayu Riau”, tutupnya. (RM)

Suara Indonesia News – Aceh Timur, Geusyik (Kepala Desa) Alue Tui Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh Timur, Muhammad Adam, setelah didefinitifkan oleh Bupati Aceh Timur pada Bulan September 2019, tetapi dipermasalahkan oleh Camat setempat.

Dampak dari tindakan Camat Rantau Selamat tersebut, mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan serta kepentingan operasional Pemerintahan Gampong tersebut Tahun Anggaran 2019 lalu.

Muhammad Adam Geusyik Gampong Alue Tuwi kepada wartawan suara indonesia sabtu, (04/01/20) merasa kecewa terhadap sikap dan tindakan Camat terhadap dirinya, terutama menyangkut permasalahan administrasi pemerintahan Gampong.

“Jika Camat tidak terima dengan saya, dan merasa saya tidak sah sebagai Geusyik yang telah didefinitifkan oleh Bupati, kenapa tidak dari awal sebelum pelantikan dilakukan”, ujar Muhammad Adam.

“Dalam hal ini, saya sangat kecewa karena merasa Gampong kami sangat dirugikan, terutama menyangkut pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan. Dengan tidak ditanda tangani Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap ke – 3 (Tiga) anggaran pendapatan belanja gampong (APBG) yang saya ajukan”, ungkapnya.

“Saat berlakunya Surat Keputusan Bupati Aceh Timur selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk Definitifkan saya sebagai Geusyik Gampong Alue Tuwi, maka saya berhak menjalankan roda pemerintahan Gampong secara sah. Saya juga heran, ada apa dibalik ini semua?”. Papar Muhammad Adam.

Salah seorang Pegiat Good Governance Provinsi Aceh Nasruddin, saat dimintai pendapatnya oleh media suara indonesia news terkait persoalan antara Camat Rantau Selamat dan Geusyik Alue Tuwi baru Muhammad Adam, berikan pernyataan, “Jika seorang Geusyik terpilih dan sudah dilantik oleh Bupati, maka jabatan tersebut secara hukum sudah sah, berarti Geusyik tersebut sudah resmi menjalankan roda pemerintahan Gampong, dimaksud secara legal serta menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) APBG Gampong, Itu amanat hukum yang berlaku”, Tegas Nasruddin.

“Jika Camat selaku pejabat perpanjangan tangan pemerintah dalam hal ini Bupati selaku kepala Daerah, berarti sudah bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati. Bila ada permasalahan ataupun tidak sah secara hukum terpilihnya seseorang sebagai Geusyik (Kepala Desa), kenapa tidak diproses oleh Camat sebelum dilantuk dan diberikan Surat Keputusan (SK) oleh Bupati? Apakah Camat tidak terlibat dalam proses pemilihan Geuchik tersebut secara struktural administrasi? Ini sebenarnya terlebih dahulu diluruskan”, terang Nasruddin.

Selanjutnya Nasruddin, “Camat harus menghormati dan menghargai secara hukum Tata Negara sistem pelaksanaan pemerintahan serta kebijakan dan hak kinerja Geusyik Definitif, selama SK Bupati masih sah atau belum dicabut secara hukum. Apabila Geusyik dimaksud telah melanggar hukum, jalur administrasi pemerintahan secara struktural belum bisa dicekal oleh Camat, jika yang bersangkutan belum masih memegang SK dirinya sebagai Geusyik”. Papar Nasruddin.

Terakhir, Nasruddin menyampaikan pesan kepada Camat Rantau Selamat, agar berhati – hati terhadap upaya menghambat pembangunan dan operasional pemerintahan Gampong, sehingga berdampak terhadap terganggunya stabilitas kepentingan masyarakat banyak.

Sementara itu, keterangan yang berhasil diperoleh media suara indonesia news dari Camat Rantau Selamat yakni, Camat menganggap adanya cacat secara administrasi persyaratan pencalonan Geusyik Muhammad Adam dari segi identitas kependudukannya. (SF).

Kepala Desa alue tuwi Muhammad Adam, sangat kecewa  dalam prihal ini pada Kecamatan rantau slamat yang mana kecamatan  tidak mau tanda tangan berkas  pengajuan pencairan dana desa yang membuat kerugian masyarakat dalam pembangunan desa. Kades alue tuwi, kades nya  mengatakan saya udah sah berjabat kepala desa alue tuwi setelah Bupati Aceh Timur membuat pelantikan  bulan september lalu tahun 2019, namun sekarang saya dipermasalahkan setelah Bapak Bupati Aceh Timur selesai melakukan pelantikan saya, terang Muhammad Adam. (SF)

Suara Indonesia News – Surakarta, Wilayah Kelautan Indonesia, mulai dari Samudera Hindia, Laut Jawa sampai Laut Banda, dengan batas luar ZEE ; Australia, Timor Leste, Palau, Papua New Guinea, Filipina, landasan Kontinen dengan India, Vietnam, Thailand,  dan Malaysia (Utara), serta batas laut territorial Singapore. Potensi kelautan Indonesia sangat melimpah, namun baru perikanan yang jadi perhatian dan sasaran eksploitasi. Sedangkan SDA yang berada di dasar lautan belum tersentuh dan dioptimalkan.

Sabtu, 04/01/2020, telpon seluler saya berdering, Husni Candra, SP, MMA, (Sekjen DPP IPARI Divisi Maritim dan SDA Laut) memulai pembicaraan tentang potensi yang bisa digali menjadi Kekuatan Ekonomi Maritim Nusantara ini.

“Kepentingan terkait kebijakan dan pembangunan Laut secara nasional, haruslah focus dan intensif. Karena kekayaan kelautan baik perikanan, pertambangan dasar laut, sumber energy & Gas, serta transit dan perhubungan laut Internasional,” kata Husni memulai perbincangan kami.

“Apalagi Negara besar seperti China dan Amerika Serikat, begitu besar kepentingannya terhadap wilayah kelautan Indonesia,” lanjut Husni.

Jadi ingat pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo mengatakan poros maritim merupakan masa depan Indonesia.

“Ayo ke laut… di laut tersimpan harapan. Di laut tersimpan kekayaan… Banyak ombak, banyak kehidupan”, kata Presiden saat membuka Internasional Fleet Review (IFR) 2016 di Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut II Kota Padang, Sumatera Barat, (Selasa, 12/4/2016), seperti dikutip Antara.

Presiden mengajak untuk bekerja keras membangkitkan kembali budaya Maritim Nusantara, menjaga sumber daya alam laut, membangun infrastruktur dan konektivitas maritim, memperkuat diplomasi maritim dan membangun pertahanan maritim.

“Sudah lama kita memunggungi laut, memunggungi teluk, memunggungi samudera. Padahal masa depan kita ada di sana,” kata Jokowi (Kompas.com).

Secercah harapan kejayaan besar bagi Negara Indonesia yang merupakan Negara Maritim. Namun jelas Husni, kurun tahun ini (2019-2020), diduga kita sedikit melupakan kebijakan pembangunan nasional kelautan kita.

“Bahkan sudah banyak ditemukan kepal selam dan penyelam asing yang menyelam di wilayah laut Indonesia di samudera Hindia yang potensi kekayaan Pertambangan dan Energy yang besar, tidak kita ketahui masuk tanpa sepengetahuan kita, melakukan penelitian, penyelaman dasar laut samudera Hindia Indonesia,” papar Husni.

Ironisnya, lanjut Husni, kejadian itu baru ketahui ketika ada peristiwa yang seperti tidak sengaja, namun akhirnya berkaitan dengan laut wilayah Indonesia telah terlupakan. Contoh beberapa penyelam asing (warga China) yang tenggelam hilang di wilayah laut samudera Hindia, bea cukai yang menangkap ribuan ton sampah Impor lewat laut, lalu situasi memanas beberapa hari ini dimana nelayan pencari ikan China dikawal “Coast Goard” negaranya diduga telah melanggar ZEE UNCLOS 1982 laut Indonesia di Natuna.

Mengapa dan apa salah satu solusi mengatasi masalah laut Indonesia yang diduga telah DI PUNGGUNGI ?

Menurut Husni, Kebijakan pembangunan Laut Nasional Indonesia sudah baik, tetapi masih perlu focus terhadap pengawasan & pengamanan, peningkatan potensi kelautan selain perikanan seperti potensi pertambangan & energy dasar laut, transit sea, potensi kapal tenggelam, pengusutan terhadap kompensasi pencemaran dan pengerusakan laut berdasarkan hukum Internasional, seperti kasus Montara.

“Jika kita Fokus terhadap hal tadi, bukan tidak mungkin ribuan Trilyun rupiah akan diperoleh Indonesia dari wilayah lautnya,” tegas Husni.

Akan tetapi Husni berpendapat, bahwa hal ini harus dikelola lembaga/institusi yang khusus menangani hal tersebut setingkat Menteri. Jangan urusan tersebut di urus oleh 3 (tiga) kementerian, jelaslah tidak focus dan tak tercapai outputnya.

Lembaga/Institusi khusus setingkat menteri seperti apa bung ?

“BAKAMLA RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) yang ada sesuai Perpres 178 tahun 2014, harus direvisi, apalagi ini sudah menyangkut Kedaulatan NKRI, jadi BAKAMLA RI haruslah bertanggung-jawab langsung kepada Presiden,” sahut Husni

Siapakah sosok yg tepat untuk Kepala Bakamla RI, bung ?

Menurut Husni, sosok yang tepat adalah orang yang paham, pengalaman dan punya Resources akan kelautan, pembangunan laut, Internasional kelautan, yang sudah terbukti dan terpenting yang dipercayai Rakyat Indonesia.

“Seperti Susi Pudjiastuti, itu sosok yang pas dan dipercaya public/rakyat Indonesia,” tutur Husni.

Namun semua itu tergantung Hak Presiden, dan terkait situasi politik juga. Kami yakin, potensi Ribuan Trilyun Rupiah dan pengawasan pengamanan terhadap wilayah kelautan Indonesia akan tergali dan dimaksimalkan. (K.D. Kaisar Tan)