Politik Identitas dan Kesenjangan Sosial
Penulis : Sofyan Ahmad
Suara Indonesia News, Primordialisme bukan hal yang asing lagi di Indonesia, negeri yang terbentang dari sabang sampai merauke masih banyak mendapat gangguan dari para sparatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
Pasca Indonesia merdeka, banyak para separatis yang bermunculan seperti kahar muzakkar dengan konsep Di/Tii, westerling dan beberapa tokoh daerah lain. Berdasarkan penelitian sebuah daerah menginginkan merdeka karena tidak makmurnya masyarakat pribumi lokal sehingga menimbulkan kecemburuan sosial terutama warga pendatang yang memang secara ekonomi jauh lebih mapan diatas mereka.
Faktor kecemburuan sosial khususnya bidang ekonomi inilah yang harusnya dikonsentrasikan oleh pemerintah pusat khususnya, laparnya perut rakyat bisa membuat mereka menjadi nekat seperti mencuri, merampok, penjarahan dibanyak tempat yang tidak lain sumbernya berasal dari kemiskinan.
Terjadinya ketimpangan di Indonesia dikarenakan ibu kota ada di pulau jawa yang pasti tersentralistik di jawa saja, sehingga presiden jokowi memfokuskan membangun di wilayah Indonesia timur, di tujukan agar terjadi pemerataan ekonomi
Faktor Politik identitas yang selalu membanggakan kesukuannya menjadi salah satu faktor munculnya gerakan separatis, rasa unggul membuat mereka over PD dan layak mendirikan negara sendiri. Itu sudah terlihat di aceh, papua dan beberapa daerah lain.
Berkaca pada sejarah, republik Indonesia dibangun diatas kerajaan dari barat hingga timur, jadi kalau sebuah daerah merdeka pasti yang makmur lebih dahulu adalah keluarga dan keturunan raja, rakyat jelata jelas hidupnya pas pasan hanya mengganti saja dengan negara republik atau yang lain, hal itu terbukti dari merdekanya timor leste dari NKRI.
Mengapa Aceh minta merdeka? Ada dua faktor yang penulis pahami. Pertama tentang aturan yang sangat kontraproduktif dengan rakyat Aceh dan kedua adalah ketimpangan pembagian kekayaan alam. Begitu juga dengan daerah lain seperti Papua dan daerah lain.
Kecemburuan sosial khususnya bidang ekonomi tidak berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat pribumi lokal, yang biasanya mendapat jatah terbesar hanyalah para penguasa daerah dan kelompok tertentu saja. Inilah faktor utamanya.
Faktor kebencian antar etnis dan suku menjadi pemicunya, dimana dominasi orang Jawa hampir diseluruh pulau besar di Indonesia yang membuat masyarakat pribumi tidak senang dengan kehadirannya, jadi mengakibatkan adanya gesekan antar suku seperti di Lampung antara orang Jawa dengan penduduk asli setempat.
Masalah seperti ini jangan di diamkan berlarut larut karena suatu saat akan menjadi bola salju yang besar seperti kasus mesuji dan peristiwa berdarah di Lampung lainnya.
Solusi, pemerintah seharusnya terus membangun sektor lapangan kerja khususnya di daerah yang rawan konflik dan merangkul seluruh warga pribumi, jika mereka makmur terutama urusan perut telah tercukupi tidak akan mereka disibukkan dengan peristiwa kericuhan antar etnis.
Republik yang kaya raya ini masih miskin manusia jujur maka dari itu dibentuklah KPK, artinya Indonesia saat ini sedang degradasi moral di karenakan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemapanan hidup tanpa perlu harus bersusah payah.
Kajian keagamaan harus ditingkatkan agar Republik ini selalu sejuk dan tidak lagi terjadi konflik sosial. Rakyat menjadi sapi perah di Republik yang sudah 74 Tahun merdeka, sehingga munculah perlawanan dari berbagai daerah, jika akar permasalahannya tidak di selesaikan maka tidak akan pernah tuntas konflik sosial tersebut, tutur Sofyan Ahmad pemerhati Sosial.
