Suara Indonesia News – Cirebon, Dilapangan apel Mapolres Cirebon pagi ini telah melaksanakan Apel Kesiapan dalam rangka pengamanan Pilkuwu Serentak tahun 2019 dan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Wilayah Hukum Polres Cirebon. Kamis, (17/10/2019)

Bertindak sebagai pimpinan apel Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto S.I.K M.Si sedangkan Komandan apel Kasat Sabhara Polres Cirebon AKP Didin Jarudin S.Sos M.M dan peserta apel terdiri, 1 SST Pama Polres Cirebon, 1 SST Kodim 0620 Kab.Cirebon, 1 SST Satgas Preventif, 1 SST Satgas Kamseltibcarlantas, 1 SST Polwan, 8 SST Polsek Jajaran Polres Cirebon, 1 SST Satgas Lidik Sidik, 1 SST Satgas Gakkum, 1 SST Sat PoL PP.

Hadir dalam giat tersebut  seluruh pimpinan Forkopimda Kab. Cirebon.

Dalam apel tersebut Kapolres Cirebon menyampaikan, bahwa tugas pengamanan pilkuwu serentak tahun 2019 ini adalah kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun sekaligus menjadi amal ibadah yang akan mendapatkan balasan pahala dari tuhan yang maha esa bila dilaksanakan dengan tulus ikhlas.

Jalinan sinergitas antara unsur Pemerintah, TNI – Polri dan seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran bertugas, segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi kerawanan agar tidak berkembang dan menggangu penyelenggaraan pilkuwu, tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran pilkuwu.

Babinsa dan Bhabinkamtibmas, harus mampu ikut serta menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan menyebarnya berita-berita hoax serta menguatnya politik identitas yang dapat menggerus disintegrasi bangsa, Inventarisir dan berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman.

Selanjutnya Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto, juga menyampaikan arahan kepada peserta apel bahwa Kekuatan yang memiliki dampak Pencegahan yaitu kehadiran aparat Polri atau menunjukkan kendaraan dinas Polri ditempat pengamanan,  seusia Peraturan Kapolri dalam pengendalian masa tahap awal menggunakan tangan kosong yang lunak dengan kuncian tangan dan tidak menimbulkan cidera fisik, apabila tahap awal tetap melawan kemudian pengendalian masa menggunakan tangan kosong yang keras dengan bantingan atau tendangan yang melumpuhkan.

Apabila masa masih melawan kemudian pengendalian masa menggunakan senjata tumpul seperti menggunakan gas air mata dan tongkat polisi, Apabila dengan senjata tumpul masa masih melawan kemudian pengendalian masa menggunakan senjata api yang merupakan tindakan terakhir saat sudah membahayakan korban, masyarakat dan petugas. (Fi)

Suara Indonesia News – Aceh Singkil, Sejak tahun 2015 hingga 2019, rata rata setiap Desa telah menerima Dana Desa lebih kurang 6 Milyar, lalu dengan dana sebesar itu sudahkah ada manfaatnya di rasakan Masyarakat, juga sudahkah ada peningkatan pendapatan Masyarakat dari segi ekonomi, jawabnya, belum signifikan sesuai besarnya Dana yang di kelola Desa ucap Dony berutu, Divisi Hubungan Masyarakat LSM Komunitas Peduli Pembangunan Aceh singkil (KPPAS), kepada media ini Kamis, 17/10/2019. Di Singkil. Dikatakan hal itu sesuai Hasil Pantauan yang di lakukan Di Desa desa di Kabupaten Aceh singkil.

Ia menambahkan, banyak realisasi penggunaan Dana Desa tak sejalan dengan hasil Musyawarah Desa, pasalnya ketika Ditanya Masyarakat untuk Apa apa saja Dana Desa di gunakan, banyak Warga Masyarakat tidak tau. Seperti Baru baru ini ada tiga Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Kepala Desa dan Bendahara Desa berangkat Ke Yokyakarta melakukan Study banding terkait Desa desa yang berhasi, dengan menghabiskan Anggaran Sepuluh juta Perdesa.

Sementara ketika di tanya Masyarakat katanya mereka tidak tau, atau tidak ada di Musawarahkan dengan Masyarakat. Dan beberapa kepala Desa di konfirmasi terkait hal itu, memang belum masuk dalam Anggaran Desa, tapi di perubahan ini akan di Masukkan Katanya, dan dari Prrnyataan para Kepala Desa tersebut, seolah olah mereka ada tekanan entah dari pihak mana sehingga atas keberangkatan mereka ada pihak yang menekan.

Dony melanjutkan, bimtek dan study banding merupakan keharusan untuk di lakukan mulai dari Kepala Desa dan Perangkatnya, tentu untuk menambah Pengetahuan dan Wawasan mereka. Tapi dengan Catatan Benar benar di laksanakan dan serius di ikuti dan hasil dari Study banding dan Bimtek tersebut langsung di Implementasikan Didesa masing masing peserta.

Tapi selama ini kita lihat, segala macan Bimtek dan Study banding  sudah di lakukan mulai dari Kepala Desa, Bendahara Desa juga Operator Desa, tapi seperti kita saksikan Dalam hal Membuat SPJ saja masih kacau, demikian juga Bendahara, untuk membuat neraca keuangan desa saja masih carut marut, lalu muncul pertanyaan apakah para Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menghabiskan Dana Desa untuk Study banding dan Bimtek tidak serius mereka ikuti atau Hanya Akal akalan belaka supaya bisa jalan jalan keluar daerah dengan Modus Study banding dan Bimtek dengan menghabiskan dana Desa, sementara tidak ada manfaatnya untuk Masyarakat dan kemajuan Desa, justru yang untung Panitia Bimtek dan Study banding plus pesertanya mungkin bisa cuci mata dan cuci tangan lewat yang namanya  Bimtek dan Study Banding, kata Berutu.

Senada dengan Berutu, Kordinator LSM ACW, Sl Pasaribu, meminta kepada Bupati untuk Membuat Perbub yang jelas dan tegas bahwa setiap Kepala desa dan Perangkatnya melakukan Bimtek ataupun Study banding Hasil yang di dapatkan atau Wawasan di peroleh dari Bimtek dan study banding tersebut harus di persentasekan masing masing peserta di Gedung DPRK, sebagai Pertanggung jawaban mereka yang telah menggunakan Uang Rakyat, jangan di tunggu SPJ tertulis, hal itu paling gampang di akal akali, kasihan Rakyat seperti Pernyataan Menteri Keuangan Sri Muliyani. ” Ku titipkan Dana desa untuk kesejahteraan Masyarakat Desa, bukan untuk kepala desa, Pungkas Pasaribu.(S. Kabeakan)

Suara Indonesia News – Bengkalis, Pada Minggu 20 Oktober 2019 nanti, Ir Joko Widodo (Jokowi) – KH Ma’ruf Amin, akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2019-2024.

Bupati Bengkalis Amril Mukminin, mengajak semua lapisan masyarakat di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini, ikut menyukseskan pelantikan tersebut.

Menurut mantan Kepala Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir ini, suksesnya pelantikan Jokowi dan KH Maruf Amin pada Ahad mendatang, merupakan kesuksesan seluruh anak bangsa.

“Mari sama-sama kita ciptakan kondisi yang aman, tertib dan damai, baik itu menjelang, saat pelantikan maupun sesudahnya. Mari kita dukung setiap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 demi kemajuan dan kesejahteran masyarakat Indonesia”, ajaknya.

Ajakan itu disampaikan Bupati Amril Mukminin, di kediaman resmi Bupati Bengkalis Wisma Daerah Sri Mahkota, usai mengikuti pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis 2019-2024, Kamis, 17 Oktober 2019.

Terkait adanya perbedaan politik saat Pilpres lalu, menurut Bupati Amril, adalah hal biasa. Dinamika politik dan demokrasi.

Namun, semua itu sudah harus tutup buku. Semua harus kembali bergandeng tangan, bahu membahu dan kian mempererat semangat persatuan dan kesatuan, imbuhnya.

Apalagi lagi pada Oktober 2019 ini, sambung Bupati Amril lagi, kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91.

“Mari sama-sama kita jadikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 – 2024, sebagai salah satu momentum untuk meningkatkan semangat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia”, pungkasnya.

Sesuai informasi yang dipublikasikan sejumlah media, Jokowi dan Ma’ruf Amin memang akan resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.

Pelantikan diselenggarakan oleh MPR dan akan dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Saat pelantikan, keduanya akan mengucapkan sumpah. (Musrialdi/Diskominfotik)

Suara Indonesia News – Bengkalis, Empat unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis, resmi ditetapkan melalui Rapat Paripurna Pengambilan sumpah/janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2019-2024 Kamis, 17 Oktober 2019 di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD, jalan Antara Bengkalis.

Rapat diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Riau Syamsuar Nomor: Kpts.1139/X/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024 oleh Sekretaris DPRD Bengkalis Radius Akima.

Pengambilan sumpah/janji tersebut dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Rudi Ananta Wijaya.

Empat Pimpinan DPRD Bengkalis yang mengucapkan sumpah/janji tersebut adalah H Khairul Umam. Anggota DPRD Bengkalis dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Mandau ini sebagai Ketua DPRD.

Kemudian Syahria, anggota DPRD Bengkalis dari Partai Golkar dari Dapil VI Rupat dan Rupat Utara sebagai Wakil Ketua.

Lalu H Syaiful Ardi, Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil IV Mandau, juga akan mendampingi H Khairul Umam sebagai Wakil Ketua DPRD. Terakhir, Kaderismanto, anggota DPRD Bengkalis dari PDI Perjuangan yang juga dari Dapil IV Mandau, juga sebagai Wakil Ketua.

Usai dilantik, Ketua DPRD Bengkalis Khairul Umam, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan untuk memimpin DPRD Kabupaten Bengkalis.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, yang telah mempercayai kami sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis,” kata Khairul Umam.

Lebih lanjut Khairul Umam menuturkan dengan terpilihnya anggota DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2019-2024 diharapkan dapat menumbuhkan suasana kehidupan yang demokratis.

“Dengan terpilihnya kita sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2019-2024 diharapkan terciptanya lembaga legislatif yang mempunyai etika dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien dan efektif serta dapat menumbuhkan suasana kehidupan yang demokratis yang mencirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap terhadap aspirasi masyarakat, jujur dalam persaingan dan menghargai perbedaan pendapat sebagai sebuah rahmat,” ucapnya.

Guna mencapai hal tersebut harap Khairul Umam setiap anggota Dewan dituntut untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan serta rendah hati.

Selain Bupati Bengkalis Amril Mukminin, turut hadir pada sidang Paripurna tersebut, Ketua DPRD Provinsi Riau diwakili Amyurlis alias Ucok, 35 anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Kapolres Bengkalis AKBP Sigit Adiwuryanto, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Haholongan, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hj Umi Kalsum, Ketua PKK Kabupaten Bengkalis Kasmarni Amril.

Kemudian, Camat Se-Kabupaten Bengkalis serta serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah, Ketua DWP kabupaten Bengkalis Hj Akna Juita, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bengkalis H. Jumari, Ketua MUI Bengkalis H Amrizal, Ketua Baznas Bengkalis H Ali Ambar, Ketua MKA LAMR Bengkalis Zainudin serta Ketua DDI Kabupaten Bengkalis Muhammad Subli. (Musrialdi/Diskominfotik)

Suara Indonesia News – Tanjung Pinang Kepri, Kasat Intelkam Polres Bintan AKP Yudiarta Rustam, melalui Panit I Polsek Bintan Timur IPDA Rohandi P Tambunan S.IP, kunjungi Ketua Kampus Stisipol Raja Haji Tanjungpinang Hendri Sanopaka,MPM. Kamis, (17/10/19).

Jalinan komunikasi Panit I Polsek Bintim dengan Ketua Kampus Stisipol di Kampus Stisipol Raja Haji Tanjungpinang,  Jln RH Fisabililah Km 8  Tanjungpinang, pukul 10:00 wib. Mengenai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih priode tahun 2019 – 2024 Jokowi – Maruf.

Ketua Kampus Stisipol Raja Haji Tanjungpinang Hendri Sanopaka, MM, menyampaikan,  Mengenai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI mendatang,  sangat mendukung demi terciptanya situasi Kamtibmas yang Kondusif di Kabupaten Bintan.

Terima kasih juga dia ucapkan kepada Panit I Polsek Bintim IPDA P. TAMBUNAN, S.IP mewakili Kasat Intelkam Polres Bintan untuk bersambang ke Kampus Stisipol  terkait situasi Kamtibmas yang kondusif dalam  Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Dia juga menambahkan Sampai saat ini tidak ada informasi terkait  isu atau kabar terhadap aksi untuk melakukan Demo oleh Mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjungpinang,  pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019, maupun pada hari Minggu 20 Oktober 2019 menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Kami dari Pihak Kampus dan saya selaku Ketua Kampus Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, sudah menekankan kepada Mahasiswa/i, agar tidak akan melaksanakan aksi aksi yang dapat merugikan diri sendiri apalagi menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, dimana Presiden dan Wakil Presiden adalah merupakan hasil pemilihan langsung Rakyat Indonesia.

Saya selaku Ketua Stisipol, mengutuk keras terhadap aksi aksi yang anarkhis, aksi terorisme dan Radikalisme, yang dapat merusak tatanan Negara RI ini dan kami Kampus Stisipol Raja Haji Tanjungpinang, siap mendukung terhadap Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019 – 2024 pada tanggal 20 Oktober 2019.

Harapan  kita Kampus Stisipol Raja Haji Tanjungpinang dapat menjalin silahturahmi yang baik dengan pihak Kepolisian, khususnya Polres Bintan, demi menjaga dan mengawal keamanan, khususnya didalam memberikan pendidikan yang baik dan benar kepada Mahasiswa/i Stisipol Raja Haji Tanjungpinang  khususnya Mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Bintan yang merupakan aset dan generasi penerus bangsa.

Dapat saya sampaikan bahwa Mahasiswa/i Kabupaten Bintan yang sedang menjalani pendidikan di Kampus Stisipol Raja Haji Tanjungpinang lebih kurang 200 Orang.

Jika ada pergerakan Mahasiswa/i, ataupun didalam melaksanakan aksi pasti nantinya akan kita lakukan koordinasi yang baik demi menjaga Situasi Kamtibmas yang Kondusif,  tuturnya. (Obet)

Suara Indonesia News – Jakarta, Setelah Kastaf Presiden RI dijabat Jend.TNI.Purn. Luhut Binsar Panjaitan (LBP), dan diteruskan oleh Jend.TNI.Purn. Moeldoko, ada semangat baru para Relawan Jokowi Non-Partai untuk terus mengawal Presiden Jokowi. Jikalau memang diperkenankan kiranya Jenderal Moeldoko mau dan ikhlas mengemban tugas lagi sebagai Kastafpres RI th.2019-2024, agar kita lebih maksimal menghantar Jokowi hingga akhir jabatan di th.2024 mendatang. Kabinet mendatang pasti lebih berwarna maka harus ada ‘penyeimbang dan penyeimbang dan  itu ada di Relawan Jokowi sebagai ‘moral force, karena political force milik parpol pendukung.

Jenderal Moeldoko, pastinya telah belajar banyak dan memahami bahwa  Relawan Jokowi non-partai pun punya kekuatan dan kemampuan melakukan check and balance jalannya para pembantu presiden”, demikian Arief P Suwendi – salah satu Relawan Jokowi yang menggagas pelaksanaan Kongres Relawan Jokowi Sedunia (KRJS) th.2013 lalu di Gd.Indonesia Menggugat, Bandung yang kini juga memprakarsai lahirnya Alumni Kongres Relawan Jokowi Sedunia (AKRJS)  2013 bersama Erwin N.Sitompul dan S.Silaban yang juga para pemrakarsa KRJS 2013 itu.

Sebagaimana kita ketahui, pasca pelantikan Presiden & Wapres RI 2019 – 2024 pada tanggal, 20 Oktober 2019 mendatang, kabinet Nawacita Jilid II akan segera diumumkan oleh Presiden Jokowi. Karenanya, Kantor Staf Presiden (KSP) yang saat ini dipimpin Moeldoko akan ‘demisioner sejak tgl. 19 Oktober 2019 .

“Apakah akan tetap bernama Kantor Staf Presiden (KSP) atau nama baru, kita lihat saja nanti. Pastinya akan muncul lagi Keputusan Presiden berikutnya,” tambah Arief saat ditemui disebuah foodcourt kawasan Jakarta selatan (16/10-19) lalu.

Menurutnya lagi, karena  institusi (KSP) itu berfungsi sebagai pengelola program kabinet dan unitnya, maka masih perlu ada menemani Jokowi kedepannya. Nanti kita lihat  apakah akan berdiri sebagai lembaga sendiri, atau berada di bawah Sekretariat Kabinet. Yang jelas, lembaga ini keberadaannya cukup strategis bagi Presiden Jokowi, semacam Public Relation Presiden ya?, karena mereka harus standby , fasilitator, mengeksekusi dan bersinerji dengan lintas kementerian yang ada. Termasuk bersinerji dengan Relawan Jokowi non-partai.

“Tidak dipungkiri, dan banyak dilupakan orang, bahwa Relawan Jokowi itu ada dua jenis, yang satu relawan yang lahir dari sayap parpol, satu lagi relawan murni, ini yang kami sebut relawan non-partai. Umumnya relawan non-partai itu miskin, miskin logistik, miskin akomodasi dan transportasi. Namun konsep dan strateginya tidak dapat dilihat sebelah mata. Mereka umumnya tinggal diluar Jakarta, tersebar disekitar 70.000 desa diseluruh Indonesia dan multi-profesi. Seperti Forum Wartawan Pancasila itu kumpulan relawan yang pekerja media, IPARI satu kumpulan relawan yang aktif dibidang pertanian/agrobisnis, Pagaralam Expose kumpulan relawan penggiat dan petani Kopi , dsb. Mereka Tidak kalah juga militansi dan buah pikir/gagasannya. KSP memang bukan rumah Relawan Jokowi, namun jangan menghindar jika KSP bisa menjadi ‘Ayah angkat Relawan Jokowi non-partai. Tanpa harus melanggar aturan yang ada..” tutup Arief.

Sebelum pamit, Arief masih berharap Jend.TNI.Purn. Moeldoko, masih mau dan ikhlas menjabat lagi sebagai Kepala Staf Presiden th.2019-2024. Karena Jokowi memang masih perlu Moeldoko, saling mengisi, Dinamic Duo.

Kantor Staf Presiden merupakan Unit Staf Kepresidenan, yang dibentuk dengan Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan tiga kegiatan strategis yaitu pelaksanaan Program-program Prioritas Nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis. (Yt/Aps)

Suara Indonesia News – Cirebon, Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto, Sik, menghadiri acara Deklarasi Damai Pilkuwu Serentak tahun 2019, yang bertempat di Aula UMC Kampus Muhamadiyah Kab. Cirebon. Rabu (16/10/2019)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu, Bupati Cirebon, Kapolres Cirebon Kota, Dandim 0620 Kab. Cirebon, Dandim 0614 Kota Cirebon, Dan Denpom 3/III, Kepala Kesbangpolinmas, Kepala Sat Pol PP Kab. Cirebon, Unsur Muspida Kab. Cirebon, PJU dan Kapolsek Jajaran Polres Cirebon, Perwira staf Polres Cirebon, Para Calon Kuwu se-Kab. Cirebon, serta Tamu undangan lainnya.

Adapun isi dari deklarasi tersebut, yaitu sbb :

Kami calon kuwu pada pemilihan serentak, tahun 2019 Se-Kab. Cirebon dengan ini menyatakan :

1. Mengikuti pemilihan kuwu serentak di Kab. Cirebon tahun 2019, dengan penuh rasa tanggung jawab, menghormati, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengikuti pemilihan kuwu serentak di Kab. Cirebon tahun 2019 bersama seluruh elemen masyarakat Kab. Cirebon dengan tetap menjaga suasana yang aman, damai serta kondusif demi tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan.
3. Mengikuti pemilihan kuwu serentak di Kab. Cirebon tahun 2019 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta siap menerima hasilnya, menang atau kalah dengan kebesaran jiwa.
4. Menyalurkan dan atau menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah atau melalui jalur hukum yang berlaku.
5. Siap mendukung menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih tahun 2019 yang aman, damai dan kondusif.

Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto, menyampaikan kepada seluruh calon kuwu se Kab. Cirebon, agar dalam pesta rakyat pemilihan kuwu serentak di Kab. Cirebon tahun 2019 bersama seluruh elemen masyarakat Kab. Cirebon dengan tetap menjaga suasana yang aman, damai serta kondusif demi tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan. (Fi)

Suara Indonesia News – Cirebon, H. Agus Mahsum, pada kesempatan sore hari setelah mengikuti acara kegiatan Kirab Merah Putih dalam rangka Hut TNI ke 74 dan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan  di Astana Gunung jati Kab. Cirebon. Rabu (16/10/2019).

Agus berpesan kepada seluruh warga masyarakat Kab. Cirebon untuk tidak percaya berita hoax, menolak aksi unjuk rasa yang anarkhis dan menolak aksi radikalisme dan terorisme serta agar warga masyarakat Kab. Cirebon selalu menjaga dan mendukung keamanan dan ketertiban menjelang pelantikan Presiden dan wakil presiden RI yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober nanti. (Fi)