Suara Indonesia News – Cirebon, Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto, Sik, menghadiri acara Deklarasi Damai Pilkuwu Serentak tahun 2019, yang bertempat di Aula UMC Kampus Muhamadiyah Kab. Cirebon. Rabu (16/10/2019)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu, Bupati Cirebon, Kapolres Cirebon Kota, Dandim 0620 Kab. Cirebon, Dandim 0614 Kota Cirebon, Dan Denpom 3/III, Kepala Kesbangpolinmas, Kepala Sat Pol PP Kab. Cirebon, Unsur Muspida Kab. Cirebon, PJU dan Kapolsek Jajaran Polres Cirebon, Perwira staf Polres Cirebon, Para Calon Kuwu se-Kab. Cirebon, serta Tamu undangan lainnya.

Adapun isi dari deklarasi tersebut, yaitu sbb :

Kami calon kuwu pada pemilihan serentak, tahun 2019 Se-Kab. Cirebon dengan ini menyatakan :

1. Mengikuti pemilihan kuwu serentak di Kab. Cirebon tahun 2019, dengan penuh rasa tanggung jawab, menghormati, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengikuti pemilihan kuwu serentak di Kab. Cirebon tahun 2019 bersama seluruh elemen masyarakat Kab. Cirebon dengan tetap menjaga suasana yang aman, damai serta kondusif demi tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan.
3. Mengikuti pemilihan kuwu serentak di Kab. Cirebon tahun 2019 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta siap menerima hasilnya, menang atau kalah dengan kebesaran jiwa.
4. Menyalurkan dan atau menyelesaikan perbedaan pendapat melalui musyawarah atau melalui jalur hukum yang berlaku.
5. Siap mendukung menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih tahun 2019 yang aman, damai dan kondusif.

Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto, menyampaikan kepada seluruh calon kuwu se Kab. Cirebon, agar dalam pesta rakyat pemilihan kuwu serentak di Kab. Cirebon tahun 2019 bersama seluruh elemen masyarakat Kab. Cirebon dengan tetap menjaga suasana yang aman, damai serta kondusif demi tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan. (Fi)

Suara Indonesia News – Cirebon, H. Agus Mahsum, pada kesempatan sore hari setelah mengikuti acara kegiatan Kirab Merah Putih dalam rangka Hut TNI ke 74 dan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan  di Astana Gunung jati Kab. Cirebon. Rabu (16/10/2019).

Agus berpesan kepada seluruh warga masyarakat Kab. Cirebon untuk tidak percaya berita hoax, menolak aksi unjuk rasa yang anarkhis dan menolak aksi radikalisme dan terorisme serta agar warga masyarakat Kab. Cirebon selalu menjaga dan mendukung keamanan dan ketertiban menjelang pelantikan Presiden dan wakil presiden RI yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober nanti. (Fi)

Suara Indonesia News – Bintan Kepri, Menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI tanggal 20 oktober 2019,  ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) Kabupaten Bintan Sihol Sinaga, rabu (16/10/19), menolak keras para pengunjuk rasa anarkis, terorisme serta redikalisme.

Sebagai Bangsa Indonesia yang mempunyai etika dan tata keramah yang tinggi, setidaknya kita harus menjaga keutuhan NKRI. bukan malah terikut dengan permasalahan yang tidak benar sehingga merugikan diri sendiri.

Ketua BAMAG Bintan Sihol Sinaga saat memberikan keterangan pada Media Suara Indonesia News mengatakan, sangat mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi- Amin nanti. Dia juga menolak sikap pendemo yang anarkis bahkan Terorisme, Redikalisme yang  seakan akan hendak memecah belahkan Bangsa Indonesia.

Apa lagi masyarakat jangan terlalu percaya dengan berita berita di Media Sosial (Medsos) yang belum tau akan kebenaranya sehingga menjadi berita HOAX, ucapnya. (Obet)

Suara Indonesia News – Cirebon, Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kab. Cirebon, KH. Wawan Arwani Amin, pada kesempatan sore hari ditengah kesibukan setelah agenda rapat. Rabu (16/10/2019)

Wawan berpesan kepada warga masyarakat Kab. Cirebon, untuk tidak percaya berita hoax, menolak aksi unjuk rasa yang anarkhis dan menolak aksi radikalisme dan terorisme serta agar warga masyarakat Kab. Cirebon selalu menjaga dan mendukung keamanan dan ketertiban menjelang pelantikan Presiden dan wakil presiden RI yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober nanti. (Fi)

Suara Indonesia News – Bengkalis, Bertempat di ruang Badan Musyawarah di lantai I Gedung DPRD Bengkalis di jalan Antara, Rabu, 16 Oktober 2019, dilaksanakan hearing atau rapat dengar pendapat antara Komisi II dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik).

Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.15 WIB itu, langsung dipimpin Ketua Komisi yang membidangi Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan tersebut. Yakni, Ruby Handoko alias Akok.

Anggota Komisi II yang ikut mendampingi Akok dalam rapat yang berlangsung hingga sekitar pukul 11.30 WIB itu, diantaranya Wakil Ketua Askori, Laurensius Tampubolon, Ferry Situmeang Erwan, dan Septian Nugraha.

Seluruh Pejabat Administrator ikut mendampingi Kadis Kominfotik Johansyah Syafri, dalam rapat yang membahas perkembangan realisasi fisik dan keuangan di Diskominfotik sampai September 2019.

Yakni, Sekretaris H Adisutrisno, Kabid SDKI H Achyan, Kabid Pengelolaan Berbasis Elektronik Suhaimi, Kabid PPIP/PPID Utama Mohd Elkhusairi, serta Kabid Statistik dan Persandian Ediyarsyah.

Sedangkan untuk Pejabat Pengawas ada 7 orang yang tidak hadir. Yakni, Andri Irawan, Darmawanto, Hj Amriani, Indra, Zulkifli, Dani Sofyan dan Jhon Hendrizal.

Adapun Pejabat Pengawas yang ikut mendampingi Kadis Johan, yakni Ikramuddin, Susi Handayani, Sufyan, Nazril, Syahruddin, Zulkifli, serta Asep Alias Golap.

“Kami mohon maaf ada beberapa teman yang tidak bisa hadir. Biasanya datang semua. Namun saat undangan kami terima, mereka sudah melakukan kegiatan kedinasan di luar daerah, mereka tidak bisa ikut memenuhi undangan Komisi II ini”, jelas Johan sebelum memperkenalkan mereka satu per satu ke Ketua dan Anggota Komisi II.

Kepada Ketua dan Anggota Komisi II, sebagai mitra kerja, kata Johan, Diskominfotik siap bersinergi dengan Komisi II dalam menyukseskan pembangunan di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini.

Kepada Johan dan jajarannya, Akok menjelaskan, setiap rapat bersama Komisi yang dipimpinnya itu, harus dihadiri Kepala Dinas.

“Jika tidak batal. Kita jadwal ulang. Tiga hari sebelum rapat undangan akan kami sampaikan. Kalau memang tidak bisa hadir tidak masalah. Tapi sampaikan pemberitahuan secara tertulis. Ini sudah menjadi komitmen Komisi II”, jelas Akok.

Pada kesempatan itu, Akok juga berharap komunikasi, koordinasi dan sinergi antara Komisi II dan Diskominfotik terjalin dengan baik.

“Sebagai bagian dari pemerintahan di Kabupaten Bengkalis, mari sama-sama kita sukseskan pembangunan di daerah kita ini”, ajak Akok.

Harapan serupa juga disampaikan seluruh anggota Komisi II dalam rapat yang berlangsung dengan semangat untuk membangun Kabupaten Bengkalis yang lebih maju tersebut.(Musrialdi/Diskominfotik)

Suara Indonesia News – Tanjung Pinang, Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Jokowi – Maruf, tanggal 20 oktober 2019, Himpunan Mahasiswa Kabupaten Bintan (HIMKAB) sangat berharap terciptanya situasi yang kondusif.

Coffe bareng Panit I Intelkam Polsek Bintan Timur IPDA Rohandi P Tambunan S.Ip, bersama pengurus HIMKAB Bintan di salah satu kedai kopi Mutiara Jl RH Fisabililah Km 5 Tanjungpinang rabu (16/10/19) bersama pengurus Himkab Bintan Ketua Himkab Yusan, Sekretaris Himkab Malik AJ, Kaderisasi Zulkarnain R, Kabid Hukum Himkab Ilham FP, mengenai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-Maruf.

Ketua Himkab Bintan yusan mengatakan, Kita Himkab Bintan siap bekerja sama dengan Polres Bintan dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Pertemuan dengan Intelkam.Polsek Bintan Timur merupakan apresiasi yang luar biasa.

“Dia juga mengucapkan Terima kasih kepada IPDA P. TAMBUNAN, S.Ip, yang mewakili Polres Bintan telah sudi coffe bareng bersama Himpunan Mahasiswa Bintan untuk berbincang terkait situasi Kamtibmas di Kabupaten Bintan menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih 2019 s.d 2024.

Sebanyak 200 orang anggota Himkab Bintan yang kuliah di Kota Tanjungpinang, mendukung penuh situasi Kamtibmas di Kabupaten Bintan dan siap membantu Polres Bintan untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif yang mana merupakan tugas kita bersama sama.
Kami Mahasiwa HIMKAB Binyan menyatakan tidak ada aksi pada tanggal 18 Oktober 2019 maupun pada hari Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada tanggal 20 Oktober 2019 nanti.

HIMKAB Bintan juha akan lakukan silaturahmi dengan Polres Bintan pada tanggal 18 Oktober 2019 pukul 07.30 Wib demi memupuk hubungan yang baik antara Mahasiswa dengan pihak Kepolisian khususnya Polres Bintan.
Falam menjaga tugas dan tanggung jawab keamanan adalah tugas kita bersama, minimal kita menjaga diri sendiri, tuturnya. (Obet)

Suara Indonesia News – Jakarta, Memang memprihatinkan disatu sisi Kawasan Timur Indonesia (KTI) kaya akan SDA namun beberapa wilayahnya masih relatif miskin, termasuk beberapa kepala daerahnya yang tertangkap KPK. Ini soal moral, ini salah satu keinginan kami untuk membentuk Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BPPKTI)”, demikian Muhammad Syukur Kordinator Perhimpunan Indonesia Timur (PIT) saat jumpa pers di Demang Cafe,Sarinah, Jakarta (16/10-19).
.
Ditambahkan, KTI adalah bagian penting dari indonesia. didalam kawasan timur Indonesia karena terdapat kurang lebih 13 provinsi, yang kaya akan sumber daya alam. Tak berlebihan jika banyak kalangan menyatakan bahwa masa depan Indonesia ada dikawasan timur Indonesia.

Dan Perhimpunan Indonesia Timur (PIT) adalah suatu perkumpulan tokoh kawasan yang sejak dulu telah fokus mengawal pembangunan kawasan timur Indonesia.

Maka menjelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 oktober 2019, PIT memberikan dukungan penuh pada Presiden Jokowi dalam menyelesaikan program lanjutan dan Program yang telah dicanangkan lima tahun kedepan.

Dalam konteks itu, PIT merekomendasikan beberapa hal yang bersifat urgen dan memerlukan penyelesaian secara cepat dan cermat oleh Presiden dan dilaksanakan oleh para menteri terkait sebagai perpanjangan tangan Presiden, sebagai berikut :

1. Presiden Jokowi sangatlah tanggap menyikapi persoalan pengungsi gempa Lombok NTB, Pengungsi Wamena, dan pengungsi Gempa Maluku, namun disayangkan instansi terkait yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut diatas sangatlah lamban dan tidak membuahkan suatu hasil yang sesuai harapan masyarakat dikawasan timur indonesia.

2. PIT mengusulkan dibentuk tim rekonsialisasi melibatkan tokoh ada setempat, tokoh lintas agama, dan Tokoh Nasional yang independen, dalam melakukan rekonsiliasi pemulihan diwamena.

2. Penyelesaian pengungsi Maluku harus bersifat menyeluruh, dan sesuai dengan kondisi objektif pengungsi yang berada di kamp pengungsi, dalam waktu yang cepat dan cermat.

3. Penyelesaian kasus penembakan dua mahasiswa di kendari harus tranparan dan pelakunya dapat disankai sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

4. Carut marut kondisi pertambangan di Freport Papua, Di sulawesi tenggara, di Maluku Utara, dimana telah dibanjiri oleh tenaga kerja asing, haruslah segera ditertibkan, dan mendahulukan kepentingan pencari kerja dan tenaga kerja lokal.

5. Untuk membantu mensukseskan Program Presiden Jokowi lima tahun kedepan, Maka PIT mengusulkan Tokoh-Tokoh kawasan yang memiliki kemampuan, loyal dan berintegritas untuk masuk mengisi kabinet Jokowi Ma’aruf, dipos pos menteri dan pos post wakil menteri yang terkait dengan kawasan timur indonesia, misalnya kementrian ESDM, kementrian Perhubungan, kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian PUPR, kementrian desa dan daerah tertinggal, kementrian pariwisata baik sebagai menteri dan ataupun sebagai Calon wakil menteri;

6. Mengusulkan dibentuk suatu Badan setingkat menteri yang dinamakan Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BPPKTI)yang bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan program Presiden di kawasan timur secara terintegrasi dan menyeluruh;

Nama-nama usulan/rekomendasi PIT Sebagai Calon Menteri dan atau Wakil Menteri ,al:
1. Prof. Dr. La Ode Ida (Akademisi/Tokoh Kawasan Timur, Mantan Wakil Ketua DPD RI)
2. Andi Gani Nena Wea (Ketua KSPI/Tokoh buruh)
3. Prof. Dr. Alex Retrubun (unsur biraokrat/mantan wakil menteri)
4. Drs. Manuel Kaisiepo. M.H. (Tokoh Papua, Mantan Menteri PDT)
5. Dr. Muhammad Zainul Majdi. Lc. M.A. ( Mantan Gub. NTB)
6. Prof. Dr. Letjen (Purn) Syarifuddin Tippe (Unsur Purn TNI/Akademisi)
.
BPPKTI adalah solusi? kita lihat bagaimana Presiden Jokowi menyikapinya. (PapaRief)