By -
0

Suaraindonesianews.com – Konawe, Intensitas curah hujan yang mengguyur kota unaaha Kab.Konawe – Sulawesi Tenggara selama tiga hari ini, berdampak banjir yang menggenangi pemukiman warga, banyaknya luapan air akibat intensitas hujan yang tinggi tak sanggup lagi di tanggung oleh buruknya saluran derainase perkotaan unaaha.

Beberapa wilayah berdampak banjir akibat hujan yang mengguyur kota unaaha, sala –satu nya berada di jl.Anoa Keluarahan Tumpas, dimana akibat tergenangnya rumah warga dan jalan pemukiman , masyarakat sekitar menutup jalan masuk ke areal tersebut.

Menanggapi keluhan masyarakatnya, Anggota DPRD Konawe, H.Alaudin, SH,(wakil Ketua), Hj.Nur Ilmi, SE, Drs.H.Karim Dama, Drs.Malik Pagala dan Kadis PU dan Tata Ruang Kab.Konawe, Ir.Muh.Syahrullah Saranani, MT meninjau lokasi banjir yang berada di Kel.Tumpas.(15/05-17).

Setelah melakukan pengamatan secara seksama, Rombongan DPRD Kab.Konawe bersama Pemda Konawe dalam hal ini Dinas PU Kab.Konawe, bersepakat untuk segera mengambil langkah – langkah guna menanggulangi banjir tersebut, agar kedepannya masyarakat sekitar tidak merasakan lagi musibah banjir.

Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Konawe, Ir.Muh.Syahrullah Saranani, MT mengatakan pihaknya akan segera menurunkan tiem tehnis untuk mencarikan solusi banjir tersebut, Kita akan turun ukur ini, alternatif pertama saluran draenase kita coba lewat depan mesjid, kalau tidak bisa, apa boleh buat kita harus belah ini jalan,ujarnya

“hal tersebut sudah tidak bisa dibiarkan lokasi banjir yang berada kota Unaaha ini harus menjadi skala prioritas, Insyah Allah besok kita turunkan alat, Kalau pihak DPRD Kab.Konawe bantu kita dana di perubahan, tahun ini kita kerjakan, Kasihan masyarakat yang rumahnya tergenang”ungkapnya.

Wakil Ketua II DPRD Konawe, H.Alaudin, SH  mengatakan, kunjungan kerja oleh DPRD Konawe bersama Dinas PU ini merupakan bentuk responsif mereka terhadap aspirasi warga. dirinya bersama anggota DPRD dari dapil IV turun ke lokasi ini betul -betul merupakan bentuk perhatian mereka sebagai wakil rakyat. ia akan memproritaskan anggaran untuk memperbaiki saluran drainase di daerah langganan banjir hingga ke depan hal serupa tidak terjadi lagi.

” Kalau seandainya ini masuk dalam kontigensi maka kita akan spot-spot ( paket dipecah) supaya tidak menggunakan dana yang besar.Jalan Anoa – Arombu satu paket dan Arombu ke sananya juga satu paket, Jadi kalau anggarannya mencapai 600 juta, maka dijadikan tiga paket kegiatan, supaya bisa terselesaikan atau dimasukan dalam perubahan anggaran” ungkapnya

Saya sangat yakin tahun ini selesai, ini tergantung teman-teman di Pemda juga. Kalau dia support kita, sisa anggaran dana tender nantinya jangan dilarikan kemana-mana dulu dikumpulkan dan dibicarakan bersama-sama. Maka kewajiban saya bersama teman-teman DPRD dapil sini, khususnya Komisi dua yang membidangi pembangunan juga kita bicarakan dulu, kata H.alaudin di depan warga Tumpas.

” Ini berada dalam kota kita, identitas kita punya wilayah itu ada dalam kota, Kalo dalam kota saja begini bagaimana penilaian masyarakat terhadap pembangunan di Konawe, Jadi Insyah Allah, saya sangat yakin melalui Bapak Bupati, Wakil Bupati, teman-teman di DPRD dan Dinas tehnis terkait akan sungguh-sungguh memperhatikan kawasan yang sudah menjadi langganan banjir dalam kota ini,”tegasnya.(Red.SI)

 

 

 

By -
0

Suaraindonesianews – Konawe, Para pemilik kendaraan bermotor harus extra hati-hati dalam mengisi BBM  (bahan bakar minyak) kendaraan bermotornya, walaupun tempat pengisian BBM kendaraan bermotor di lakukan di SPBU. Seperti kejadian yang dialami oleh beberapa kendaraan bermotor roda empat dan roda dua yang mengisi BBM di SPBU Pondidaha Kab.Konawe – Sulawesi Tenggara.(15/05-17).

Setelah melakukan pengisian BBM di SPBU Pondidaha, beberapa Kendaraan bermotor roda dua dan roda empat langsung mogok dan mesin tak dapat dihidupkan kembali,  Begitu pemilik kendaraan  menelusuri penyebab mogoknya kendaraan mereka, ternyata BBM Jenis Petralite yang diisi di SPBU Pondidaha bercampur Air yang banyak, hingga menyebabkan kendaraan mogok dan mesin tak dapat dihidupkan kembali.

Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan dari para pemilik kendaraan langsung ke lokasi SPBU untuk melakukan pengecekan, yang kebetulan memang mereka berada di lokasi untuk mengisi BBM di SPBU Pondidaha untuk menghadiri acara di suatu tempat dan benar adanya BBM Jenis Petralite bercampur air yang perbandingannya hampir 50 % bercampur air.

Kapolsek Pondidaha AKP.Syamsir N, mengatakan BBM jenis petralite yang berada di tangki SPBU Pondidaha bercampur dengan air,  sampel ini kami ambil langsung dari nosel pengisian BBM sambil memperlihatkan botol bekas kemasan aqua yang berisi BBM jenis petralite yang tercampur dengan Air.

Kapolsek Pondidaha mengatakan ‘pihaknya sudah memberikan laporan ke pimpinanan tentang kejadian ini dan akan melakukan penyelidikan terkait kenapa sampe BBM jenis petralite tercampur dengan air, apa kesalahan dari pihak penyuplai BBM atau kelalaian dari pihak pengelola SPBU itu sendiri’.

Sementara itu, Pihak pemilik SPBU Ratnawati,  yang di konfirmasi mengatakan” Pihaknya akan bertanggung jawab terhadap kejadian ini dan sekarang mekanik sedang dalam perjalanan ke sini, kami berfikir yang lebih utama adalah memperbaiki kendaraan yang mogok dulu setelah itu kita komunikasi dengan pemilik kendaraan apa yang mereka inginkan kita akan turuti, bentuk kompensasinya berbeda – beda “Ucapnya. (Red.SI)

By -
0

Suaraindonesianews-Jakarta, Pemerintah mengusulkan Pemilu 2019 memakai sistem pemilu terbuka terbatas, khususnya untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD. Pemerintah pun telah menyusun mekanisme penentuan calon anggota legislatif (DPR dan DPRD) terpilih melalui sistem pemilu tersebut.

Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan sistem pemilu terbuka terbatas merupakan jalan tengah guna menyiasati kekurangan dari sistem pemilu tertutup dan sistem pemilu terbuka.

“Sistem terbuka terbatas berguna untuk peningkatan kinerja parpol secara kelembagaan dan kinerja caleg secara personel untuk meraih suara di dapil (daerah pemilihan) masing-masing,” kata Bahtiar kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/5-2017).

Manfaat sistem pemilu terbuka terbatas, jelas Bahtiar, setidaknya memberi peluang yang sama antara kinerja tiap caleg dengan kinerja partai politik (parpol) secara kelembagaan. Sesuai usulan pemerintah, manfaat itu dapat dipertegas melalui tiga cara penentuan kursi caleg terpilih.

Pertama, jika dalam pemilu nanti yang mencoblos nama tiap caleg suaranya lebih besar daripada yang mencoblos tanda gambar parpol, maka suara yang mencoblos tanda gambar parpol dikonversi ke suara caleg yang memiliki perolehan suara terbanyak pada dapil terkait dan penentuan kursinya berdasarkan suara terbanyak caleg.

Kedua, sebaliknya jika yang mencoblos nama tiap caleg suaranya lebih kecil daripada yang mencoblos tanda gambar parpol, maka suara yang mencoblos nama tiap caleg dikonversi ke suara parpol dan penentuan caleg terpilihnya berdasarkan nomor urut.

Ketiga, jika yang mencoblos nama tiap caleg suaranya lebih besar daripada yang mencoblos tanda gambar parpol, maka suara yang mencoblos tanda gambar parpol dikonversi ke suara caleg dan penentuan kursinya berdasarkan suara terbanyak.

“Publik perlu diberi penjelasan mengenai sistem pemilu terbuka terbatas ini,” tutur Bahtiar.

Selama ini, lanjutnya, parpol diperlakukan tidak adil karena sebanyak apapun suara yang mencoblos tanda gambar parpol menjadi tidak bernilai karena secara otomatis tersedot menjadi suara caleg berdasarkan sistem pemilu terbuka murni.

Walaupun kinerja caleg terpilih itu dalam meraih suara di pemilu lebih rendah daripada kinerja parpol. Sistem pemilu terbuka terbatas berupaya menjembatani kesenjangan tersebut dan bertujuan meningkatkan kinerja parpol secara kelembagaan dan kinerja caleg secara personel untuk meraih suara sebanyak-banyaknya di dapil masing-masing.

“Publik harus diberi pemahaman yang berimbang bahwa perlu kecermatan dan kehati-hatian karena pilihan sistem pemilu yang keliru justru secara sistemik akan melemahkan sistem kepartaian yang pada akhirnya melemahkan sistem demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial sesuai amanat konstitusi UUD 1945,” ujar Bahtiar.(Kemendagri/SI)

By -
0

Suaraindonesianews – Konawe, Ratusan masyarakat yang tergabung dalam ahli waris rumpun keluarga besar H.Alaasa  mendatangi Kantor PT. Cahaya Modern Metal Industri (CMMI) yang berlokasi di Desa Wonua Morome, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe – Sulawesi Tenggara. kedatangan mereka untuk menggelar aksi demonstrasi terkait sengketa lahan pertambangan yang kini di kuasai oleh perusahaan tambang PT.CMMI.(Sabtu,29/04-17)

Aksi massa rumpun keluarga besar H.Alaasa yang mengklaim bahwa tanah yang berada di areal lokasi pertambangan PT.CMMI dan sekitarnya merupakan tanah warisan leluhur mereka, yang lokasinya tersebar diantaranya di desa Wonua morome, desa Sonai, desa Ahuawali, dan desa unggulino yang jumlah  keseluruhan sebanyak 385,64 Hektar.

Dalam tuntutan aksinya, Massa meminta kepada pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian konawe, untuk menindak tegas Oknum yang telah menjual tanah warisan leluhur mereka dan meminta kepada pihak PT.CMMI agar menghentikan segala aktifitas prusahaan, menghadirkan oknum pejabat dan masyarakat yang terlibat dalam penjualan tanah dan memberikan nama – nama penjual lahan kepada ahli waris.

Risman Togala, orator aksi mengatakan “tanah warisan nenek moyang kami adalah tanah yang harus dijaga agar tidak jatuh ketangan orang lain, bukan di nilai dari segi ekonomisnya tetapi yang terpenting adalah nilai historisnya karena merupakan identitas leluhur kami di puriala”.

“Begitupun Pihak PT.CMMI agar segerah membersihkan semua fasilitas dan bangunannya yang berada di atas tanah warisan leluhur kami, sejauh ini pihak pewaris lahan belum pernah melakukan transaksi apapun dengan pihak perusahaan, namun ironisnya  perusahaan telah mendirikan pabrik yang masuk dalam lahan mereka dan kami akan perjuangkan hak kami sampai titik darah penghabisan”, Ucap Laanda Makati dalam oratornya.

Aksi unjuk rasa ini sempat menimbulkan ketegangan antara pihak perusahaan dengan pihak ahli waris, Pihak Kepolisian yang turun mengamankan jalannya aksi ini, melalui Kapolres Konawe, AKBP Jemi Junaidi memediasi pihak demonstran untuk berdialog dengan pihak PT.CMMI dan pemerintah setempat.

Dalam gelar dialog Pihak ahli waris menuntut  agar Pihak perusahaan memberikan daftar nama-nama oknum yang telah menjual lahan mereka kepada prusahaan, tetapi di tolak oleh pihak perusahaan karena internal perusahaan. Menurut Laanda makati, secara kajian hukum maupun pemerintahan, seharusnya pihak perusahaan melakukan konfirmasi atau transaksi dalam melakukan pembebasan lahan pada pihaknya sebab mereka sebagai pemilik resmi. Selanjutnya Melalui kapolres Konawe AKBP Jemi Junaidi, meminta kepada Pihak Ahli waris untuk melayangkan surat laporan ke pihak kepolisian agar dapat di tindak lanjuti secara Hukum,

AKBP Jemi Junaidi berjanji, akan mengusut tuntas permasalahan ini guna mencari siapa pemilik sebenarnya lahan yang disengketakan tersebut, dan akan memanggil pihak-pihak yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah sengketa Lahan ini. (Red.SI)

 

By -
0

Suaraindonesianews – Konawe,  Gusli Topan Sabara,ST.MM merupakan Sosok seorang pemimpin yang peka dan tanggap terhadap kondisi masyarakatnya, Politisi PAN yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kab.Konawe ini mengunjungi Fitriani, warga Desa Puroda Jaya Kec.Uepai Kab.Konawe – Sulawesi Tenggara, yang diduga mengidap penyakit Hidrosefalus. (Sabtu 24/04-27)

Kunjungan Ketua DPRD Konawe tersebut, berdasarkan atas laporan kepala desa setempat Harjum, yang melaporkan tentang  warga masyarakatnya yang mengidap penyakit langkah. Bayi mungil fitriani yang berusia 3 bulan, hasil pernikahan pasutri Sumardin (35) dan Siti Nurhayati (33) didiagnosa terserang penyakit Hidrosefalus sejak usia dalam kandungan 8 bulan.

Penyakit yang di derita bayi mungil ini merupakan penyakit langkah, dalam dunia kedokteran di sebut Hidrosefalus (hydrocephalus), yaitu suatu kondisi yang terjadi ketika cairan otak serebrospinal menumpuk di ruang tengkorak dan menyebabkan otak membengkak. Kondisi ini sering terjadi pada anak-anak bayi ketika ubun-ubun belum menutup sehingga penumpukan cairan bisa menyebabkan besarnya ukuran kepala melebihi ukuran normal.

Usai mendengarkan keluh kesah kedua orang tua Fitriani, Gusli Topan Sabara kemudian menghubungi kepala puskesmas kec.Uepai, untuk segerah diadakan tindakan medis secepatnya terhadap Balita Fitriani. Ditempat itu juga politisi PAN ini juga berjanji akan mengawal segala kendala tindakan medis yang timbul akibat pengobatan Fitriani,

“kami akan terus mengawal setiap permasalahan masyarakat Kabupaten Konawe mulai kesehatan, pendidikan serta kelayakan hidup rakyat. terkhusus pada ananda Fitriani sampai proses pemulihan kesehatannya hingga tuntas,” ujar Gusli yang terlihat sedih hingga kedua bola matanya berkaca-kaca, sesekali mengusap bibir Fitriani yang sedang digendong oleh ibunya.

Gusli juga memberikan semangat kepada orang tua Fitriani dengan menceritakan nasip anak keduanya yang juga mengalami penyakit serupa dengan fitriani. “penyakit ananda fitriani sama halnya yang dialami anak kedua saya, sebesar ini kasihan rasa sakit yang dirasakannya, kita saja orang dewasa kalau mengalami penyakit seperti ini, pasti akan kesakitan,” Motivasi Gusli sambil mengusap kepala Fitriani

Siti Nurhayati ibu bayi mungil fitriani sangat berterimakasih kepada Gusli Topan Sabara, ia menuturkan, sejak anaknya mengidap penyakit tersebut barulah beliau yang datang menjenguk mereka. Kami telah putus asah dan pasrah atas kesembuhan anak semata wayang kami, sambil menjelaskan “waktu lahir tubuh fitriani agak gemuk, setelah memasuki usianya dua bulan, justru bukan badan fitriani yang mulai membesar melainkan kepalanya, sejak itu firiani mulai rewel” ucapnya.

Waktu itu, Ia berencana membawa anaknya berobat di makassar, karena disana dinilai alat medisnya lengkap, namun apa daya ibu lima orang anak ini tak memiliki biaya yang cukup, karena pekerjaan suaminya hanyalah seorang petani, jangankan untuk biaya kesehatan Fitria, untuk kami makan saja sehari-hari belum cukup.

Siti Nurhayati berharap, dengan adanya bantuan dari pemerintah setempat dan adanya dorongan dari Ketua DPRD Konawe bapak Gusli Topan Sabara, penyakit yang diderita Fitriani bisa sembuh dan tumbuh besar seperti bayi normal lainnya, “kami sangat bersyukur melalui bapak Gusli,  kami tak hawatirkan lagi masalah biaya, karena sudah ditanggung.” Tutup Siti Nurhayati. (Red.SI/RD)

 

By -
0

Suaraindonesianews – Jakarta , Adanya kabar di media sosial yang menyebutkan keberangkatan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta membatalkan penerbangan komersil dari dan ke Semarang, Solo, Jogja dan Malang di pagi hari adalah tidak benar.

Sanggahan ini disampaikan Sekretaris Militer  Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi yang juga turut menyertai Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam penerbangan menuju Boyolali, Jawa Tengah. Pernyataan ini disampaikan Sesmilpres setelah berkoordinasi dengan otoritas Bandara Internasional Halim Perdanakusuma Jakarta.

“Alasan bahwa penerbangan hari Jumat (21 April 2017) pukul 05.00 WIB ditunda karena adanya penerbangan VVIP sangat tidak masuk akal,” ucap Sesmilpres.

Sesmilpres mengatakan berdasarkan data dari otoritas bandara menyebutkan bahwa pada Jumat, 21 April 2017 pukul 05.59 hingga pukul 06.32 WIB terdapat  keberangkatan 6 pesawat dan kedatangan 2 pesawat  di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma. “Sedangkan pada pukul 07.11 hingga pukul 08.11 terdapat keberangkatan 6 pesawat dan kedatangan 3 pesawat. Pesawat-pesawat tersebut tidak hanya pesawat VVIP, tapi juga milik komersil dan TNI AU,” ucap Sesmilpres di

Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Jumat 21 April 2017.
Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakart menuju Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah pada Jumat, 21 April 2017 pada pukul 08.05 WIB.

Sumber :Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden

By -
0

Suaraindonesianews – Jakarta, Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait penunjukkan AS Inc. sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia dalam pengadaan Kapal Strategic Sealift Vessel (SSV) untuk Pemerintah Filipina tahun 2014 – 2017, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan keempat tersangka, yaitu Keempat tersangka tersebut adalah MFA (Direktur Utama PT PAL Indonesia), AC (Manager Keuangan PT. PAL Indonesia), SAR (Direktur Keuangan PT. PAL Indonesia) dan AN (Swasta).

Ketiga tersangka, yaitu MFA, AC dan AN ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai Jumat (31/4) di beberapa Rumah Tahanan (Rutan) berbeda. Tersangka MFA ditahan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, tersangka AC di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur dan tersangka AN di Rutan Polres Jakarta Timur. Sedangkan, tersangka SAR ditahan selama 20 hari ke depan terhitung hari ini, Sabtu (1/4) di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Sebelumnya, keempatnya ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka MFA selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia bersama-sama dengan AC selaku Manager Keuangan PT. PAL Indonesia dan SAR selaku Direktur Keuangan PT. PAL Indonesia diduga menerima hadiah atau janji dari tersangka AN terkait penunjukan AS Inc. sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia dalam pengadaan Kapal SSV untuk Pemerintah Filipina tahun 2014 – 2017. Nilai kontrak untuk penjualan 2 unit Kapal Perang SSV pada Instansi Pertahanan Pemerintah Filipina tersebut sebesar USD86,96 juta.

Atas perbuatannya, tersangka MFA, AC dan SAR yang diduga sebagai pihak penerima, disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sementara, tersangka AN diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, KPK melakukan OTT pada Kamis (30/3) di Jakarta dan Surabaya. Saat itu KPK mengamankan tiga tersangka pertama yaitu MFA, AC dan AN bersama sejumlah orang lainnya. Ketiganya kemudian menjalani pemeriksaan dan ditahan KPK. Sementara, SAR yang sedang berada di luar negeri saat OTT berlangsung, luput dari OTT. Namun, setibanya SAR di Jakarta pada Sabtu (1/4), penyidik menangkapnya di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan, SAR pun ditahan menyusul ketiga tersangka lainnya. (Red.SI)

 

By -
0

Edisi Pertama.

Suaraindonesianews – Konawe, Sebagai Perusahaan berskala Nasional, PT.Butonas merupakan sebuah perusahaan yang kusus menyediakan produk insutri bahan kontruksi jalan  berupa Asphalt. Tapi ironisnya PT.Butonas yang beroprasi di Desa Abeli Sawah Kec.Anggolomoare Kab.Konawe Prov. Sulawesi Tenggara jauh dari kesan perusahaan yang profesional,  mengedepankan keselamatan kerja dan Hak pekerja/ Buruh sesuai amanah Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tiem Formasi ( Forum masyarakat Sipil Sultra) dan  Media SI melakukan kunjungan sekaligus investigasi kelokasi perusahaan PT.Butonas atas Laporan dari masyarakat setempat yang bekerja di perusahaan tersebut, hasilnya begitu mengiriskan memasuki kawasan pabrik dengan jelas terpampang baliho besar bertuliskan “Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja”.

Tetapi sangat  jauh dari harapan dan kenyataan lapangan, tampak terlihat para pekerja buruh dan karyawan pabrik tidak ada yang menggunakan peralatan sefti standar yang sudah di atur Pemerintah. Nampak pekerja dengan hanya menggunakan baju kaos dan sendal jepit seadanya tanpa menggunakan helm pengaman kerja sedang  melakukan aktifitas kesehariannya di atas mesin pencampur dalam lokasi Pabrik.

Salah seorang Buruh yang sudah bekerja dua tahun di perusahaan penghasil asphalt tersebut  (Tidak bersedia di sebut namanya) mengatakan “ kami disini belum pada terima Gaji, sudah dua minggu gaji kami belum dibayarkan oleh pihak manajemen perusahaan dan kami semua pekerja pabrik tidak ada yang dapat jaminan kesehatan sebagai mana aturan pemerintah.”

Pihak manajemen yang sempat di temui di areal pabrik mengatakan “ kami sudah meminta kepada manajemen di pusat agar segerah gaji buruh di kirimkan, tapi sampai saat ini pihak pusat belum merespon, kami juga tidak dapat mengambil kebijakan disini semuanya pusat yang tentukan. Kalau masalah jaminan keselamatan kerja Helm pernah kami adakan tapi kata para pekerja hilang. Memang pernah ada kejadian sala-satuh buruh waktu bekerja terkenah serpihan batu campuran asphal sampe kepalanya bocor,  kami pihak perusahaan menanggung biaya berobatnya.  ” Ujarnya.

Mengenai izin usaha memang izin kami sudah mati sekitar bulan satu tahun ini, tapi kami sudah melakukan perpanjangan izin di dinas perizinan konawe tapi terkendala administrasi pusat belum mengirimkan, mengenai kami tetap melakukan produksi walaupun izin kami mati, di karenakan permintaan stok asphal begitu banyak trus kami juga sudah mendapat restu taktertulis dari orang perizinan kab.konawe beliau katakan jalan saja makanya kami hanya beroprasi pagi sampe sore saja, biasanya sampe malam tetap kerja. Bersambung Edisi Dua (Pernyataan mengejutkan Kadis Perizinan Konawe tentang PT.Butonas). (Red.SI)

 

1...7201,7202,7202,7272,7282,729...2,762Page 2,728 of 2,762