0

Suaraindonesianews – Konawe, Masyarakat hindu Bali Kab.Konawe – Sulawesi Tenggara melalui panitia penyelenggara acara Prajaniti Kab.Konawe, Peradah Konawe dan KMHDI Konawe menggelar Festival Seni Budaya Ogoh-ogoh yang di selenggarakan dalam rangka memperingati hari Raya Nyepi, Tahun baru saka 1938. Dalam acara Festival Budaya ini di ikuti oleh delapan Kecamatan Se-Kab.Konawe, yang masing masing kecamatan menampilkan Patung beraneka rupa yang merupakan simbolisasi Tokoh legendaris Budaya Masyarakat Hindu Bali.(19/03-17)

Bupati Konawe Kery Saipul konggoasa dalam acara Festival ini, Melepas Kontingen pertama pada acara Festival Ogoh-ogoh tingkat Kabupaten Konawe yang pertama ini, selanjutnya Kontingen kedua dilepas oleh wakil Ketua DPRD Kab.Konawe Rusdianto,SE dan di ikuti oleh peserta kecamatan lainnya.

Dalam sambutannya mewakili Ketua DPRD Kab.Konawe Rusdianto,SE mengatakan” Kegiatan Festival Ogoh-ogoh ini merupakan kegiatan Budaya Tahunan masyarakat Hindu Bali yang selalu akan di dukung oleh DPRD kab.Konawe dan Pemerintah Daerah Kab.Konawe, sehingga di harapkan Festival budaya  ini nantinya akan di selenggarakan lebih meriah kedepannya dan akan dilakukan dalam dua tahun sekali. Ini merupakan satu kebanggaan bagi masyarakat konawe keaneka ragaman suku dan budaya atas kehidupan toleransi bermasyarakat yang cukup baik”.

Lanjutnya ‘ Kegiatan festival ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan masyarakat Hindu Bali  dan Masyarakat konawe, dan yang lebih Utama peran aktif dari ibu kadek Ray Sudiani selaku anggota DPRD Kab.konawe yang selalu memberikan masukan kepada kami untuk diadakan kegiatan Festival ini serta dukungan penuh Bupati konawe Bapak kery Saiful Konggoasa.

Ketua panitia Festival Ogoh-ogoh Tingkat kab.Konawe pertama ini mengatakan Tema kegiatan Festival ini adalah ” Apresiasi Seni dan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa”. Dan kegiatan acara Festival ini bersumber dari anggaran APBD Kab.Konawe, Kas Organisasi serta sumbangan lainnya yang tidak mengikat.

Karnafal Festival Budaya Ogoh – Ogoh ini mulai star dari pelataran STQ Unaaha dengan rute bundaran Adipura, bundaran lantas Unaaha dan kemudian finis di pelataran halaman Kantor Bupati Konawe.(Red.SI)

 

 

0

Suaraindonesianews – Konawe, Dalam rangka memperingati hari Film Nasional (HFN) yang jatuh pada tanggal 30 Maret 2017,  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui Pusat pengembangan perfileman, menyelenggarakan kegiatan pemutaran film di sejumlah titik, baik dalam Negeri maupun luar Negeri.

Provinsi Sulawesi Tenggara, Kususnya Kabupaten konawe patutnya berbangga hati, di karenakan kegiatan pemutaran film Nasional dalam rangka memperingati hari film Nasional (HFN) menjadi sala-satu dari sekian banyak Daerah di Indonesia yang di tunjuk.

SMA Negeri 1 Wawotobi merupakan sala-satuh sekolah dari sekian banyaknya SMA sederajad yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang di beri kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia,  sebagai Sekolah tempat pemutaran Film Nasional di Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka memperingati Hari Film Nasional. ( 8/03-17).

 

Acara dimulai dengan kedatangan Tiem edukatif sekretariat jendral kementerian pendidikan dan kebudayaan RI di dampingi Dua Aktor/Artis Film Nasional yaitu  Cicco Jerikho dan rekannya Aufa Dien Assagaf Pada pukul 08.30 wita. Kehadiran artis Ibu kota ini di sambut dengan sangat antusias oleh Siswa dan Siswi maupun para guru kelas SMA Negeri 1 Wawotobi. Teriakan Histeris Siswa dan Siswi memeriahkan suasana penyambutan yang sekaligus penyambutan Tiem kementerian dengan di gelarnya tarian tradisional suku tolaki (tarian penyambutan tamu terhormat).

Kepala SMA Negeri 1 Wawotobi Agusyono.S.Pd.M.Pd dalam wawancara kepada media ini mengatakan kegiatan yang dilakukan disekolah kami ini adalah penayangan Film  Nasional dalam rangka memperingati Hari Film Nasional, kami mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI untuk menjadi salah satu titik dalam penayangan film Nasional.

“Dalam Acara ini dihadiri langsung dari team sekretariat jendral kementrian pendidikan dan kebudayaan RI bersama Aktor utama dalam film ini mas Cicco Jerikho dan mas Aufa Dien Assagaf , Anak anak didik kami sangat antusias dan mendapatkan inspirasi untuk kedepan dalam membuat produsen film -film pendek khususnya di SMA 1 Negeri Wawotobi”,ucapnya.

Di tempat terpisah, Lindia herosti kepala Sub.Bidang pengendalian perfileman litpusbang film pusat kementerian pendidikan dan kebudayaan RI  Mengatakan “Pusat pengembangan perfileman kemendikbut ada acara dalam rangka peringatan hari film nasional pada bulan maret ini, untuk tema tahun ini adalah ‘merayakan keragaman indonesia’ untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun ini di selenggarakan di berbagai tempat baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk dalam negeri di gelar dari sabang sampai merauke dan kegiatan luar negeri di atasi pendidikan dan kebudayaan yang ada di 17 negara. SMA Negeri 1 Wawotobi merupakan sala-satuh dari 15 sekolah pada tahun 2015 lalu, yang menerima bantuan pembangunan Lab.Seni dan Budaya (Teater Mini) dari pusat, Jadi kegiatan hari ini bertujuan untuk pengembangan seni dan budaya” Ujarnya.(Red. SI)

0

Suaraindonesianews-Unaaha,  Sidang Hearing tertutup yang di gelar pihak DPRD Kab.Konawe Terkait Surat permintaan Hearing yang di layangkan oleh Mantan Kadis Koperasi Kab.Konawe yang sekarang menjabat  Staf Ahli Bupati Konawe Syahlan Saranani CS dengan pihak Pemerintah Daerah Di Gelar.(06/03-17).

Dalam Gelar rapat Hearing Tertutup untuk umum ini dipimpin langsung oleh ketua Komisi I DPRD Kab. Konawe, Dr.H.Ardin,S.Sos,M.Si. dan anggota Komisi I DPRD Kab.Konawe. Hadir Pula dalam hearing tertutup untuk umum ini, antara lain Ketua DPRD Kab.Konawe Gusli Topan Sabara,ST,. Sekda Kab.Konawe H.Ridwan L.S.Sos,M.Si,  Staf ahli Bupati Bagian hukum Pemda Konawe, BKD Konawe, Inspektorat Kab.Konawe dan Syahlan Saranani CS selaku Pemohon Hearing.

Terkait Polemik pelantikan yang di lakukan pada tanggal, 16 Desember 2016  yang lalu, Di tengarai tidak prosedural dan melangar aturan serta amanah Undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara), H.Ardin,S.Sos,M.Si yang di konfirmasi setelah usai menggelar rapat hearing dalam jumpa pers nya mengatakan “ awalnya hearing di lakukan berdasarkan surat yang dilayangkan oleh Syahlan saranani CS  yang meminta kepada pihak DPRD Kab.Konawe untuk menggelar hearing dengan Pemerintah Daerah Kab.Konawe, dalam rapat hearing ini pak syahlan Saranani CS, menginginkan kehadiran bapak Bupati konawe Kery Saipul Konggoasa, sekda Konawe H.Ridwan L.S.Sos,M.Si dan pihak lainnya tetapi beliau Bapak Bupati tidak bisa menghadiri dikarenakan kesibukan dan Hal lainnya” ujarnya.

Beliau Juga mengatakan Bahwa Bahwa rapat Hering tadi pihak DPRD Kab.Konawe mengundang Sekda Konawe , BKD Konawe, Pihak Inspektorat asisten bagian Hukum dan Pihak yang mengadukan ketiga-tiganya.

Menurut Dr.H.Ardin,  Dari sembilan materi yang di ajukan oleh saudara Syahlan CS, semua itu sudah terjawab antara lain masalah pelantikan yang di adakan pada tanggal 16 Desember 2016 yang dilakukan oleh sekda konawe kenapa bukan oleh Bupati Sendiri itu semuah sudah jelas dalam UU ASN dan kepegawaian, bahwa Bupati selaku pembina kepegawaian Daerah biasa  dan dapat mendegelasikan kewenangannya pada pejabat lainnya misalkan kepada Wakil Bupati maupun Sekda Kabupaten konawe Dan itu hanya masalah tehnis dan itu tidak masalah.

Materi pertanyaan kedua yang menanyakan masalah pelantikan yang diadakan pada 16 Desember 2016 adalah pelantikan dan pengukuhan ? jawaban pemerintah daerah  melalui Sekda Kab.Konawe H.Ridwan L.S.Sos,M.Si , mengatakan bahwa itu termasuk pelantikan dan pengukuhan dikarenakan itu merupakan amanah Undang-undang dari perpindahan aturan dari PP 41 ke PP 18 dan ini merupakan kewenangan dan Domain pemerintah daerah untuk mengaturnya karena adanya pengurangan jabatan dalam struktur organisasi pemerintah daerah.

Ardin Mengatakan bahwa Pihak Syahlan CS juga sudah tidak mempersoalkan lagi masalah ini dan sudah memahami bahwa mutasi dalam jabatan merupakan hal biasa dalam  penyegaran struktur organisasi pemerintahan daerah. Kesimpulannya Rapat Hearing tadi bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Konawe, sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada Bahkan Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) sdh ada dan menyatakan bahwa yang dilakukan pemerintah daerah sudah sesuai dengan aturan ASN. Ujarnya.

Hasil Sidang Hearing terkait laporan saudara Syahlan saranani sudah clear dan ditutup dengan jawaban surat dari Komisi ASN , jadi sudah tidak ada masalah dan tidak melanggar Undang-undang dan aturan yang ada. Bahkan tadi antara Kubuh pelapor sudah Islah dengan pemerintah dengan berpelukannya saudara Syahlan Saranani dengan Sekda Konawe H.Ridwan L.S.Sos.M.Si. (Red.SI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Suaraindonesianews – Unaaha, Memperingati  hari jadi suatu Daerah memang kerap dilakukan demi memperlihatkan  hasil pembangunan dan menjadikan referensi Pembangunan yang lebih baik  kedepannya. Kabupaten Konawe Merupakan Kabupaten Induk yang telah melahirkan beberapa Kabupaten pemekaran antara lain, Kab.Konawe Selatan, Kab.Konawe Utara dan Konawe Kepulauan. Sebagai Kabupaten Induk wajarlah Kiranya Memperingati Hari Jadinya dengan memaksimalkan Potensi Daerah yang ada.

Begitupun Hari Ini  dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun Kab.Konawe ke-57 , Gubernur Sulawesi Tenggara H.Nur Alam,SE Diberikan Kehormatan untuk bertindak sebagai Inspektur upacara dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Konawe Ke – 57 yang di gelar  di areal lapangan Kantor bupati Konawe. (3/3-17).

HUT Kabupaten Konawe yang ke- 57 ini juga dihadiri Bupati Konawe Kery Saipul Konggoasa, Wakil Bupati Konawe Parinringi,SE.M.SI, Sekda Kab. Konawe H.Ridwan L, S.Sos.M.Si, Sekertaris Provinsi Sultra DR.H.Lukman Abunawas,SH.M.Si , Kapolda Sultra, Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi  Sultra,Pimpinan dan Anggota DPRD Konawe, Ketua DPRD Konawe Kepulauan, Unsur Muspika, Pimpinan SKPD Se-Kab.Konawe,Camat dan tamu undangan lainnya.

Pantauan media ini, Dalam kegiatan Hari HUT kab Konawe Ke-57 kali ini, sangatlah meriah di bandingkan tahun-tahun sebelumnya, antusias dan partisipasi masyarakat dan Jajaran SKPD begitu terlihat dengan kehadiran dan persiapan matang masing – masing Sekretariat SKPD Se Kab.Konawe, Mulai Dari Pagelaran Stan Expo Kab.Konawe 2017 sampai dengan hari  H yang menyediakan aneka ragam makanan kuliner kas Daerah Sultra mulai dari berbagai jenis makanan tradisional Kas Suku Tolaki sampai makanan  lainnya tersajikan untuk dapat di nikmati para Tamu Undangan dan Masyarakat Kab.Konawe yang sempat Hadir untuk berpartisipasi dalam acara HUT Kab.Konawe Ke-57 ini.

Para Tamu  undangan yang menghadiri upacara Hut kab.konawe ini, tampak menggunakan pakaian Adat kas Daerah Suku Tolaki Sulawesi Tenggara dengan berbagai ragam motif dan warna hingga tampak begitu meriah dan sedap di pandang mata.

Malam Puncak dalam rangka memeriahkan hari jadi HUT Kab.Konawe Ke – 57 ini, Pemerintah Daerah Kab.Konawe menghadirkan Artis Ibu Kota Ternama  ‘ARMADA Band’ yang khusus di datangkan untuk menghibur Masyarakat Konawe yang akan menampilkan lagu Hits Populernya malam ini.(Red SI)

 

 

 

0

Suaraindonesianews-Jakarta, Ketua Panitia Khusus Hak Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan adanya indikasi kerugian uang negara Rp 1 triliun per tahun untuk membayar bunga pinjaman luar negeri atau Global Bond  PT Pelindo II.

Rieke menyebutkan managemen Pelindo II yang lama melakukan Global Bond senilai USD 1,58 Milyar atau setara Rp 21 triliun dengan alasan untuk membiayai pembangunan Kali Baru (NPCT 1), Pelabuhan Sorong,  Kijing, Tanjung Carat dan Car Terminal.

“Akibatnya,  pihak Pelindo II terbebani membayar bunga hutang diambil dari laba Pelindo II yang juga berasal dari anak-anak perusahaan. Bukan dari hasil pengembangan dana global bond,” ujar politisi  F-PDIP itu usai Rapat Dengar Pendapat Panssus dengan jajaran Direksi PT Pelindo II dan JICT di Gedung DPR RI,  Senayan,  Jakarta, Kamis (23/2-17).

Dian Pitaloka

Selain itu,  lanjutnya,  pansus juga menemukan bahwa Global Bond yang telah dilakukan tidak melalui perhitungan yang matang.  Sebab,  beberapa proyek mandek seperti Pelabuhan Sorong,  Kijing dan Tanjung Carat akibat persoalan administrasi yang belum beres.

“Diakui tidak diakui,  ini sudah membebani perusahaan karena proyek belum berjalan. Walaupun proyek itu (New Priok) jalan, Indonesia tidak mendapatkan dividen selama 20 tahun tapi harus membayar bunga bank setiap tahun,” lanjutnya.

Sementara,  kontrak antara Pelindo II dengan PT Pembangunan Perumahan (PP)  terkait Proyek Kali Baru dan pengelolaannya juga terindikasi bermasalah,  sehingga saat ini managemen baru Pelindo melakukan renegoisasi.

Sebelumnya,  pansus juga mempertanyakan rekomendasi BPK untuk menambah biaya up-front fee untuk melanjutkan kontrak anak perusahaan Pelindo II, JICT dengan Hutchison Port Holdings (HPH).  Kontrak tersebut dinilai cacat hukum sehingga tidak bisa diselesaikan dengan penambahan biaya up-front fee.

“Ini bukan persoalan ditambah atau dikurangi uang muka. Ini legal tidak,  kalau sebagian perpanjangan kontrak tanpa persetujuan RUPS dalam sebuah BUMN, ” tandas Rieke

Tidak hanya itu,  Pansus juga mempertanyakan hasil audit investigatif BPK yang dijanjikam selesai pada bulan September 2016. Namun,  hingga saat ini BPK belum menyerahkan hasil audit tersebut. (ann/SI)

 

0

Suaraindonesianews – Unaaha, Bupati Konawe Kery Saipul Konggoasa Meresmikan rumah adat Tolaki (Laika’aha) dan museum Kerajaan Konawe, Acara peresmian tersebut juga di hadiri Oleh Ketua DPRD Kab.Konawe Gusli Topan Sabara,ST, Wakil Bupati Konawe Parinringi, Sekda Konawe H.Ridwan Lamaroa, Unsur Muspika Kab.Konawe serta Jajaran Pimpinan SKPD Lingkup Kab.Konawe, Tokoh Adat,Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Kab.Konawe (24/02-17).

Peresmian Rumah Adat Tolaki

Melalui Sambutan Bupati Konawe yang di bacakan oleh Wakil Bupati Konawe Parinringi mengatakan Sebagai generasi penerus yang kita lakukan ini untuk menghadirkan kembali simbol kebesaran keberadaan masyarakat suku tolaki, mengkokohkan exsistensi nilai adat istiadat dan budaya  tanah leluhur yang terbangun hingga saat ini. Sejak dahulu hingga sekarang kita memiliki komitmen yang sama untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat dan budaya para leluhur pendahulu kita, sebagai bangsa yang beradap sepatutnyalah kita mengistimewakan peninggalan peradaban masa lalu seraya tetap memetik dan mengamalkan nilai-nilai leluhur yang terkandung di dalamnya.

Pembangunan Laika’aha merupaka cara menghadirkan kembali roda masa lalu kearifan lokal budaya masyarakat suku tolaki, kita dapat belajar bahwa sungguh kehidupan masa lalu yang sarat dengan hikma merupakan perodak yang mengandung nilai dan norma yang dapat kita jadikan sebagai landasan berprilaku. Berbagai elemen dan atribut yang melekat dalam bangunan Laika’aha mengandung makna filosofi yang sangat dalam, sekaligus mengajarkan kepada kita semua bahwa segala yang kita lakukan memiliki konsekwensi yang harus kita pertanggung jawabkan, sebagaimana falsafa yang kita yakini yakni “ Inae Kona Sara ieei penasara, inai iasara iei penakasara”.

Bupati Konawe

Selanjutnya Rombongan hadirin yang hadir melakukan Ziarah ke makam Leluhur Raja Lakidende yang berlokasi dalam areal Laika’aha. Dengan Hikmanya Bupati Konawe , Wakil Bupati Konawe,Ketua DPRD Kab.Konawe Serta Sekda Kab.Konawe Begitu Hikmanya untuk mengirimkan Doa kepada Leluhur Raja Lakidende.

Ketua DPRD Konawe & Bupati Konawe

Dalam Peresmian  rumah adat Tolaki (Laika’aha) dan museum Kerajaan Konawe ini, Bupati Konawe memberikan Kesempatan Kepada Ketua DPRD Kab.Konawe Gusli Topan Sabara,ST Untuk melakukan Pengguntingan Pita peresmian Rumah Adat Suku Tolaki, Sekaligus Seluruh Rombongan yang menghadiri acara memasuki areal dalam ruangan laika’aha untuk melakukan Ritual Mosehe yang merupakan sala-satuh ritual sakral dalam Budaya Suku Tolaki. (Red.SI)

0

Suaraindonesianews – Konawe,  Perusahaan yang bergelut di bidang multi pembiayaan, PT.Adira Dinamika Multifinance di Kab.konawe Di demo. Gerakan Forum Insan Cita melakukan aksi Damai Di pelataran Kantor Bupati Konawe menyuarakan tentang ketidakadilan manajemen PT.Adira Dinamika Multifinance Cabang konawe yang tidak melakukan pembayaran pesangon karyawannya  yang telah di PHK (22/02-17).  pasalnya sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003, pasal 156 mengatakan ‘dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang harus di terima.’

DEMO ADIRA 2

Aksi masyarakat kab.konawe yang terakumulasi dalam gerakan forum insan cita melanjutkan aksi ke kantor Nakertrans Kab.Konawe, melalui orator aksi Aljan Indra Prasta mengatakan “Seharusnya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja harus jelas dan di laporkan kepada pihak terkait yaitu pihak Nakertrans Kab.Konawe, Bila sudah ada kejadian karyawan yang di PHK dan tidak menerima Hak-haknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku bagai mana, siapa yang bertanggung jawab” Ujarnya. Perwakilan pihak Nakertrans Kab.Konawe yang menerima Massa Aksi berjanji dalam waktu dekat akan memanggil pihak manajemen PT.Adira Dinamika Multifinance terkait permasalahan ini.

DEMO ADIRA 3

Pihak PT.Adira Dinamika Multifinance Cabang konawe, oleh massa aksi dituding  selama ini telah melanggar Undang-undang Fidusia. Pasalnya sesuai UU Fidusia No.42 Tahun 1999 setiap terjadi kesepakatan kontrak antara pihak Finance dengan konsumen seharusnya perjanjian kontrak dilakukan di depan Notaris demi tercapainya Azas keadilan antara konsumen/debitur dan pihak kreditur. Tetapi selama ini Pihak PT.Adira Dinamika Multifinance tidak melakukan atau melaksanakan sesuai amanah UU Fidusia,  sehingga bagi masyarakat kecil yang tidak mengerti Hukum menjadi Korban pihak Finance apabila kemudian hari telat membayar cicilan, bahkan ada yang sampai melakukan penarikan Unit tanpa adanya keputusan pengadilan. Bahkan hampir semua Prusahaan Finance yang berada di kab. Konawe melakukan hal yang sama. Kami minta agar pihak pemerintah daerah melalui Dinas Nakertrans  Kab.Konawe Tegas dan bertindak terhadap hal ini.

Selanjutnya Massa aksi menuju kantor PT.Adira Dinamika Multifinance Cabang konawe, setelah menggelar orasinya massa demonstran melakukan penyegelan kantor Adira dan tidak memperkenankan pihak karyawan melakukan aktifitas kantor seperti biasanya, sampai persoalan yang mereka suarakan di realisasikan oleh pihak PT.Adira. (Red.SI)

0

Suaraindonesianews – Jakarta, Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jend Gatot Nurmantyo beserta KASAD, KASAL dan KASAU menjadi “penumpang” VVIP dari Anoa Amphibious di danau Markas Besar TNI, Senin 16 Januari 2017. Diiringi sorotan awak media dan jajaran Direksi PT Pindad, rombongan VVIP ini berhasil menyeberangi danau selebar 300 meter dan kemudian berhenti di lokasi Rapat Pimpinan TNI 2017.

Panglima TNI sesaat setelah turun dari kendaraan tempur produksi Pindad ini menegaskan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. “Kehadiran Bapak Presiden di Anoa Amphibious merupakan pesan kuat bahwa industri alutsista dalam negeri sudah mampu menghadirkan kendaraan tempur amphibi, yang perlu kita dukung untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan,” ujar Jenderal Gatot Nurmantyo.

uji coba- Anoa Panser Amphibious

Anoa Amphibious merupakan pengembangan lebih lanjut dari kendaraan tempur 6×6 produksi awak Pindad. Direktur Utama Pindad, Abraham Mose, menyampaikan apresiasi terhadap delegasi VVIP yang menjadi penumpang Anoa Amphibious tersebut.

“Bapak Presiden dan Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan telah membukitkan sendiri keandalan produk anak negeri yang juga dikemudikan oleh prajurit Korps Wanita AD.Hal ini menunjukkan produk Pindad yang user-friendlybagi berbagai lapisan  pengguna di TNI,” ujar Abraham.

Panser Amphibious adalah produk hasil penelitian dan pengembangan anak bangsa yang dibuat dengan memperhatikan kondisi geografis serta kontur bumi Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan seperti sungai dan danau. ”Untuk mendukung performa para personil TNI dalam berpatroli di segala medan dan cuaca, dibutuhkan kendaraan yang dapat memberikan kemudahan mobilisasi sebaik mungkin. Panser Amphibious didesain untuk bisa melintasi wilayah NKRI khususnya di daerah pedalaman yang medannya sangat berat dan yang belum di tunjang oleh infrastruktur yang memadai seperti jalan dan jembatan, sehingga kendaraan harus bisa melintasi sungai dan danau,” tutur Abraham.

Ia menambahkan, “Panser Amphibious dilengkapi propulsi dengan sistem hidrolik yang mampu bermanuver secara maksimal di air, dengankecepatan 10 km/jam dan mampu membawa 10 orang personil.”

“Untuk memastikan kelaikan dalam penggunaan di lapangan, Panser Amphibious Pindad sudah siap melalui proses sertifikasi. Dengan Kapasitas produksi 80 unit per tahun,  saat ini fasilitas produksi Pindad sudah siap untuk melakukan produksi varian terbaru Panser Anoa. Pindad siap mendukung kebutuhan TNI” tutur Abraham.(Red.SI)