By -
0

Suaraindonesinews – Buton, Momen hari anti korupsi (HAK) sedunia hari ini, Jumat (9/12/2016) dimanfaatkan oleh Mahasiswa BEM FISIP Unidayan Baubau , Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menggelar aksi unjuk rasa (Unras) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton.

Aksi puluhan Mahasiswa di Depan Kantor Kejari Buton tersebut adalah untuk mempertanyakan kepada pihak Kejari yang sampai saat ini tidak mentersangkakan Ketua DPRD Buton, La Ode Rafiun dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) pada pembangunan unit sekolah baru (USB) SMKN 2 Lasalimu Selatan Tahun 2013 silam.

“Kenapa hingga saat ini, Kejari Buton tidak mentersangkakan La Ode Rafiun dalam kasus korupsi dana bansos itu, ada apa?,”teriak Korlap Aski, Distro saat berorasi.

Menurut Distro, La Ode Rafiun sudah cukup bukti untuk dijadikan tersangka, dengan dasar keterangan dari dua orang saksi yaitu Muhammad Darmin Ali selaku mantan Kepala Sekolah (Kasek) disekolah tersebut yang kini sudah divonis lima tahun penjara dan keterangan dari Bendahara Bansos, Sarifa yang kini sudah menjadi tersangka dalam kasus tersebut, serta satu alat bukti.Tapi kenapa hingga kini , La Ode Rafiun belum juga ditetapkan tersangka?

“La Ode Rafiun pada kasus ini sebagai dewan penasehat dan terindikasi terlibat korupsi, tapi sampai hari ini jaksa tidak tetapkan Rafiun sebagai tersangka,sehingga kami menduga ada konspirasi yang dilakukan pihak Kejari dan La Ode Rafiun,”duganya.

Hal senada juga dikatakan orator lainnya, Nonong Astagfirullah, bahwa pada kasus korupsi tersebut, La Ode Rafiun terlibat.Tapi kenapa hingga kini, dia(Rafiun red) masih bebas.Padahal , lanjut Nonong, seharusnya Kejari sudah bisa menetapkan Rafiun sebagai tersangka.Dan disini kami(masa aksi) menganggap bahwa Kejari tidak serius menangani kasus ini, karena sampai sekarang, Kejari belum menuntaskan kasus tersebut yang diduga melibatkan La Ode Rafiun.

” Apakah Kejari bekerja atau tidak,karena kasus ini jalan ditempat,dan Kejari Buton kami nilai “mandul”,karena kami yakin, La Ode Rafiun telah melakukan sesuatu hal yang keliru, dimana sudah jelas ada bukti, tapi Kejari tetap tidak mentersangkakan Rafiun,”ujarnya.

Tidak lama berorasi, puluhan pengunjukrasa akhirnya diterima oleh Kasi Intel Kejari Buton, Tabrani di Aula Kejari.Dalam hearing itu, Tabrani didampingi dua jaksa lainnya, mengatakan,pihaknya tidak bisa menetapkan La Ode Rafiun sebagai tersangka.Sebab, hingga kini belum satu buktipun yang mengarah ke La Ode Rafiun.Namun, demikian lanjut dia, Tim Penyidik Kejari Buton akan terus melakukan pendalaman kasus salah satunya akan memanggil Rafiun untuk dimintai keterangan.

“Kalau Rafiun hingga saat ini belum ada satu buktipun yang mengarah kedia,jika hanya katanya-katanya,tidak bisa,kecuali ada bukti yang kuat,maka kita harus kaji dulu,”kata Tabrani.

Dijelaskan bahwa, dalam kasus tersebut, pihaknya tidak pernah melakukan konspirasi apapun.Justru jika seandainya nanti ada bukti-bukti yang mengarah kepada Rafiun dan bisa ditetapkan sebagai tersangka, maka merupakan salah satu reward bagi Kejari Buton.Namun, hal itu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami disini tidak punya kepentingan, tapi sesuai dengan aturan yang ada,Insyaallah kami profesional menangani kasus ini,justru perkara Rafiun ini jika terbukti , ini juga merupakan reward bagi kami,tapi kita harus punya bukti,”tandasnya.

Amatan media ini, sebelum menggelar unras di Kejari Buton, para massa aksi terlebih dahulu berorasi disejumlah titik di Pasarwajo, salah satunya di Pasar Sabho dengan pengawalan ketat dari Aparat Kepolisian Polres Buton. ( La Ode Ali ).

By -
0

Suaraindonesianews- Buton, Sepanjang Tahun 2016,Pengadilan Agama Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil “melahirkan” sebanyak 220 janda.

Ketua Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo, Drs.Idris, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (8/12), mengatakan,selama Tahun 2016 pihaknya menerima 220 pengajuan perceraian dan mayotitas yang menggugat adalah istri.Adapun masyarakat yang mengajukan gugatan perceraian itu berasal dari tiga daerah yaitu Kabupaten Buton, Buton  Selatan (Busel) dan Buton Tengah (Buteng). “Dan dari 220 gugatan cerai tersebut, tinggal  10 kasus yang belum putus, tapi Insyaallah sebelum tutup tahun sudah akan ada keputusan yang tetap,”ungkapnya.

Ditambahkan, angka percaraian di Tahun 2016 meningkat dibanding Tahun 2015 yang hanya 180 kasus.Terkait apa materi gugatannya, kata Idris adalah tidak jauh berbeda yaitu karena faktor ekonomi dan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maupun ketidak sabaran dari seorang istri menunggu suami yang ada dirantau orang.

“Untuk faktor ekonomi, biasanya suami jengah dengan istri yang tidak terima dengan nafkah yang diberikan, sehingga mengajukan cerai talak. Sedangkan pada kasus cerai gugat, biasanya istri merasa tidak diberikan nafkah yang dirasa mencukupi,”pungkasnya.(La Ode Ali)

By -
0

Suaraindonesianews – Buton, Kasus penghinaan Suku Laporo di media sosial (Medsos) Facebook yang diduga di lakukan oleh La Ode Idam beberapa waktu lalu, nampaknya mulai ada kejelasan.Pasalnya dalam waktu dekat , tepatnya Rabu (14/12/2016), Kepolisian Resort (Polres) Buton akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE) di Jakarta.

“Insyaallah Hari Rabu, kita akan lakukan pemeriksaan terhadap ahli ITE dari Kemekominfo di Jakarta, “kata Kapolres Buton, AKBP Andi Herman, saat ditemui dikantornya, Jumat (9/12/2016).

terduga penghinaan uu it

Menurut Andi Herman, belum ditetapkannya La Ode Idam sebagai tersangka pada kasus tersebut, disebabkan karena alat bukti belum cukup.Sehingga dari keterangan ahli ITE itu, jika dinyatakan bahwa La Ode Idam terbukti melakukan penghinaan di Medsos, maka secepat mungkin akan ditetapkan sebagai tersangka.

“Sampai saat inikan alat bukti itu belum cukup, nanti dari keterangan ahli ITE itu menyatakan bahwa dia (La Ode Idam red ) bersalah, maka sudah pasti kita akan tetapkan tersangka, karena yang masih kurang inikan tinggal keterangan dari ITE,”jelasnya.

Namun,sebelum itu,lanjut Andi Herman,setelah pihaknya melakukan pemeriksaan ahli ITE, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap ahli Pidana di Kendari,Sulawesi Tenggara (Sultra).Terkait hal itu, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada ahli pidana dimaksud.

“Jadi setelah pulang dari Jakarta, baru kita akan lakukan pemeriksaan lagi terhadap ahli Pidana di Kendari, dan kita sudah layangkan surat,”ujarnya.

Sementara itu pemeriksaan terhadap saksi sendiri, tambah Kapolres Buton ini, tidak lagi dilakukan karena sudah dianggap cukup yaitu sebanyak 7 orang saksi.Untuk itu, dia berharap agar kasus penghinaan terhadap Suku Laporo tersebut bisa segera tuntas sehingga bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat lain, khususnya di wilayah Kabupaten Buton. “Kalau saksi sudah 7 orang yang kita periksa, dan itu sudah dianggap cukup,dan Insyaallah kasus ini bisa segera tuntas,”tandasnya.(La Ode Ali).

By -
0

Suaraindonesianews . Com , Buton  – Atas dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2015 sebesar kurang lebih Rp 320 juta, Kepala Desa (Kades) Warinta, Kecamatan Pasarwajo,Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan ,berpotensi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton.

“Atas temuan kami tim penyidik, kami berasumsi ada kerugian negara lebih kurang sekitar Rp 120 sampai Rp130 juta,”kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton, Ardiansya melalui Kasi Intel,Tabrani  diruang kerjanya, Selasa (6/12).

Adapun surat perintah penyidikan (Sprindik) mengenai pembangunan jalan lingkungan di  Desa Warinta tersebut keluar sejak 29 Juli 2015 lalu. Dan seiring waktu proses pengembangannya akhirnya tim penyidik Kejari Buton menemukan indikasi adanya kerugian negara kurang lebib  Rp 130 juta.

“Tapi ini juga harus kita singkronkan kepada  ahli, mudah-mudahan atas temuan kita penyidik sama atau tidak jauh berbeda yang diperhitungkan oleh BPKP,”jelasnya.

 Sejauh ini, tambah Tabrani, pihaknya sudah memeriksa  sekitar 20 orang saksi, mulai dari perangkat desa, pelaksana kegiatan, hingga saksi-saksi pendukung kegiatan pembangunan jalan lingkungan tersebut. Adapun terhadap Dinas PU Kabupaten Buton itu selaku pihak perencana hingga kini belum dilakukan pemeriksaan.Namun dipastikan dalam waktu dekat ini juga akan dimintai keterangan.

“Dan dalam waktu dekat ini kita akan gelar ekspos perkara penentuan tersangka yang terindikasi kuat mengarah Ridwan selaku kepala desa,”tandasnya.(La Ode Ali)

By -
0

Suara Indonesianews – Ternate, ­Launcing logo hari ja­di Ternate (HJT) ke 7­66 yang dilaksanakan pada hari ini (20/11)  akan­ dirangkaikan dengan ­penandatangan kerja s­ama (MoU) tiga daerah­ yakni Ternate, Halba­r dan Tikep sebagai tindaklanjut dari MoU ­segi tiga emas pada b­eberapa waktu lalu. Penandatanganan MoU ­tersebut diantaranya pen­andatanganan mou di bidang Pariwisata dan ­Perindutrian, untuk m­enyambut Hari jadi ternate HJT , demikian disampaikan Ketua Pani­tia HJT Nuryadin Rach­man saat konfrensi pe­rs yang dilakukan beberapa hari yang lalu.

 Nuryadin mengatakan,­ penandatangan pada s­aat launcing logo HJT­ ini akan dihadiri ol­eh Deputi Pengembanga­n Destinasi Kementria­n Pariwisata, Dirjen UKM Kementrian Perind­ustrian dan penandata­ngan MoU ini yang mem­buat perayaan HJT tah­un ini sangat berbeda­ dengan perayaan sebe­lumnya.Jadi seluruh rangka­ian kegiatan di pembukaan nanti difokuskan­ di Benteng Oranje, d­an lokasi ini dipilih­ karena berkaitan den­gan pariwisata dan bu­daya di maluku utara khususnya kota ternate, sehingga semua ­kegiatannya difokuska­n disitu yang dimulai­ dengan jalan sehat, senam bersama dan dilanjutka­n dengan festival kul­iner yang dihadiri da­ri tiga daerah, sehin­gga pada festival ini­ seluruh produk khas ­maluku utara nanti dilihat pada saat acara launcing HJT ucapnya”.

 Pada launcing logo k­ali ini panitia akan menampilkan beberapa ­agenda kegiatan yakni­ Festival Kuliner, Ja­lan Sehat dan Senam s­erta penandatangan Mo­U tiga daerah, selain­ itu panitia juga menghadirkan sejumlah ra­ngkaian kegiatan pada­ perayaan HJT ke 766 yak­ni Expo produk festi­val kreasi dan inovas­i anak negeri peduli ­koin nasional, ziarah­ makam Babullah, Fest­ival Nusa Bahari, Lom­ba Menulis tentang Te­rnate, lomba Ekspresi­kan Ternate Kita, Lom­ba Fhotografy, Lomba ­Taman Kelurahan, Hala­ng Rintang, transplan­tasi terumbu karang, ­Batobo Race, Kirab Bu­daya, dan Ternate Ber­dzikir

 “Sementara pad­a 20 Desember itu ada­ pesta Rakyat yang me­nghadirkan grup band ­NOAH, dan sudah terko­nfirmasi tanggal 19 kemarin  m­ereka tiba di Ternate­, dan pada 29 Desembe­r itu upacara Seremon­i dan Sidang Paripurn­a”, jelasnya.

 Selain itu panitia j­uga melakukan kerja sama dengan Bagian Kes­ra Kota Ternate beren­cana mendatangkan dua­ ulama besar di acara­ Maulid Nabi yang dip­usatkan di Dhuafa Cen­ter.

“Pada even HJT ka­li ini mempunyai tuju­an untuk promosi daer­ah dan meningkatkan s­istem pariwisata di T­ernate, dan even yang­ dilakukan pada HJT i­ni juga untuk melesta­rikan nilai sejarah T­ernate”, tutur Nuryad­in...(ipul)

By -
0

Suaraindonesianews – NTB, Ketua Gerakan Masyarakat  anti  korupsi  (GMAK) KSB M.Sahril , ditemui Media Suara indonesia di sekretariatnya di jln. Monginsidi no 62 Taliwang kab.Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat (5/12-2016), mengatakan bahwa kini saatnya putra Daerah asli sumbawa barat ikut ambil bagian dan dilibatkan dalam operasional perusahaan pertambangan yang telah beroperasi selama 20 tahun lebih mengeruk isi bumi KSB  sebanyak 2000 Ton Konsentrat Emas setiap harinya.

Kami Masyarakat KSB  selama ini hanya jadi penonton pintahnya, oleh karena itu dengan Eksisnya PT.MEDCO ENERGY INTERNATIONAL (PT.MEDCO)  pada medio 2016 yg telah melakukan Akuisisi Saham PT.AMMAN MINERAL INTERNATIONAL (PT.AMI )  yg mengendalikan 82,2 % Saham, PT. NEW MONT NUSA TENGGARA  (PT.NNT.)  senilai  US $ 2,6  Milliard  atau setara dengan sekitar Rp. 33,8 triliun.

 Aksi korporasi ini merupakan yg terbesar di sektor perusahaan pertambangan pada tahun ini. pasca akuisisi  Saham terbesar ini, berbagai element masyarakat Sumbawa Barat yg terdiri dari GMAK, dan JARINGAN PEMUDA DESA serta Tokoh PEMUDA dan Tokoh Masyarakat lingkar tambang juga tokoh tokoh Masyarakat lainnya. meminta H. ANDY AZISI AMIN.SE. MSC. agar diangkat menjadi Presdir PT.Amman mineral Nusatenggara  (PT.AMNT)  H.Andy Azisi Amin adalah putra daerah asli KSB ,yg memiliki latar belakang pendidikan lulusan Ekonomi ILINOIS  USA .  dan kini menjadi ketua ikatan alumni Universitas Indonesia ( Iluni -UI).

Dari segi pengalaman H.Andy Azisi Amin diyakini sangat mampu dan pantas untuk duduk pada posisi Presdir pada  PT.AMT  terlebih lebih beliau adalah jebolan Amerika dan sangat dikenal oleh masyarakat sumbawa Barat, dimana PT.AMT  beroperasi, tegas Mashud yusuf tokoh masyarakat lingkar tambang sumbawa barat. kepada wartawan SI, Good mining practise , akan berjalan dengan baik jika keinginan masyarakat lokal dapat dijalankan oleh PT.AMNT.

Sebagai perusahaan yang baru eksis di Bumi Sumbawa Barat, yang kini telah aktif melakukan kegiatan operasional tambang di KSB,  H. Andy Azisi amin sangat layak untuk duduk pada posisi presdir pada PT.AMT  karena beliau sudah terbiasa bergelut dengan jaringan Internasional dan memiliki latar belakang pendidikan yg memadai (lulusan Ilinois USA ) serta sangat mengetahui kondisi masyarakat lokal selaku putra Daerah sumbawa barat jelas Gafur Koordinator jaringan pemuda desa sumbawa barat.

Sumbawa Barat sebagai kabupaten penghasil dan tempat operasional tambang BATU HiJAU yg sudah 20 tahun beroperasi  yang hingga kini belum menunjukan adanya keberpihakan kepada  figur asal Sumbawa Barat , guna diberikan kesempatan untuk duduk pada posisi top leader perusahaan sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya untuk memberikan manfat yangg lebih baik dan lebih besar kepada masyarakat KSB terutama yg berada pada lingkar tambang. untuk itu kami berharap Rapat umum pemegang Saham ( RUPS ) yang akan digelar setelah proses Akuisisi dilakukan , agar memilih Andy Azisi Amin sebagai Presdir PT. AMNT  jelas FIKRI mahasiswa asal sumbawa Barat. (Irwansyah) .

By -
0

Suaraindonesianews-Jakarta,Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah menerima laporan mengenai adanya gempa bumi tektonik berkekuatan 6,4 skala Richter mengguncang wilayah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh pada Rabu (7/12) pagi. Presiden memerintahkan seluruh aparat untuk bergerak sesuai dengan otoritas masing-masing membantu para korban gempa itu.

“Tadi pagi, saya sudah mendapatkan laporan, dan saya sudah perintahkan seluruh aparat untuk bergerak sesuai dengan otoritasnya. Sebentar lagi juga Kepala Staf Presiden akan meluncur ke Aceh,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12) pagi.

Presiden berjanji akan mengikuti terus perkembangan dari penanganan korban gempa di Pidie Jaya itu, termasuk dengan mengirimkan langsung Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki ke Aceh untuk memantau langsung penanganan terhadap korban gempa.

Menurut Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa bumi terjadi pukul 05. 03.36 WIB dengan kekuatan Magnitude 6,4 Skala Richter (SR). Pusat gempa bumi terletak pada 5,19 LU dan 96,36 BT, tepatnya di darat pada jarak 106 km arah tenggara Kota Banda Aceh pada kedalaman 15 km. Gempa tidak memicu tsunami.

Gempa ini mengakibatkan sejumlah bangunan roboh dan rusak berat, dan dipastikan ada korban jiwa, namun jumlahnya masih dalam pendataan.

Kirimkan Tagana

Sementara itu Kementerian Sosial bergerak cepat dengan mengerahkan Tagana untuk menyisir dan mengevakuasi korban meninggal maupun luka. Adapun untuk meringankan beban para korban Gempa, telah diterjunkan pula dapur umum lapangan (dumlap).

“Pembentukan dapur umum ini sangat penting karena para korban gempa di Aceh belum bisa melakukan aktivitas memasak. Untuk satu dumlap bisa menyediakan hingga 1000 porsi makanan,” kata Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Adhy Karyono dalam siaran persnya pagi ini.

Adhy juga menyampaikan, bahwa untuk korban meninggal, akan diberikan santunan kematian sebesar Rp15 juta per orang. Sementara korban luka maksimum Rp5 juta per orang.

“Nanti kita lihat data terakhir dulu, yang jelas Kementerian Sosial telah menyiapkan segala sesuatunya. Saat ini kita fokus pada upaya tanggap darurat, menyisir korban dan penanganannya,” imbuh Adhy.

Menteri Sosial  (Mensos) Khofifah Indar Parawansa sendiri menyampaikan rasa simpati kepada para korban gempa. Dirinya berharap agar seluruh keluarga para korban gempa bumi diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cobaan berat tersebut.

“Saya turut merasakan apa yang saudara-saudara kita di Aceh rasakan. Semoga tidak terjadi gempa susulan. Saya telah perintahkan tim segera gerak cepat,” kata Khofifah.

Mensos menegaskan, Pemerintah Daerah menjadi komandan untuk penanganan bencana. Sementara Kementerian Sosial mendukung dengan penyiapan logistik jika kondisi sudah darurat dan tidak lagi mampu ditangani daerah.

Apabila dalam kondisi darurat, bupati/wali kota dapat mengeluarkan SK darurat sehingga dapat dikeluarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) hingga 100 ton, gubernur dapat mengeluarkan hingga 200 ton selebihnya jika CBP tersebut telah digunakan maka di atas 200 ton dapat dikeluarkan oleh Mensos. (ES/SI)

By -
0

Suaraindonesianews-Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017 kepada 87 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang nilai seluruhnya mencapai Rp 763,6 triliun, serta DIPA Transfer Daerah dan Dana Desa tahun 2017 sebesar Rp764,3 triliun. DIPA tersebut merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2017 sebesar Rp 2.080,5 triliun.

“Pesan saya,  jangan ada yang dikorupsi satu rupiahpun APBN kita ini. Saya kira mekanisme pencegahan itu sudah ada. Ini mengingatkan saja karena ini duit gede banget,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai penyerahan DIPA 2017, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12) pagi.

Presiden juga mengingatkan, bahwa porsi transfer daerah dan Dana Desa pada 2017 kali ini sangat besar, yaitu Rp 764,3 triliun. Menurut Presiden, dana ini gede sekali. Artinya, uang yang beredar di daerah, uang yang beredar di desa semakin banyak.

“Tapi sekali lagi titip kepala desa, bupati, walikota dan gubernur, sekali lagi uang ini Rp 764,3 triliun sangat gede, jangan ada yang dikorupsi satu rupiahpun,” pesan Presiden Jokowi.

Instrumen Jaga Pertumbuhan

Dalam sambutannya saat menyerahkan DIPA 2017 itu, Presiden Jokowi mengatakan, APBN harus bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya ekonomi global. Namun Presiden meminta agar jangan terpengaruh dengan hal-hal yang berkaitan dengan melambatnya ekonomi global, karena bisa menyebabkan kita kadang-kadang khawatir, kadang-kadang pesimis.

Yang diinginkan adalah sekarang ini, lanjut Presiden, adalah bekerja dengan rasa optimisme yang tinggi dan juga lebih fokus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta menekan pengangguran.

“Dengan bekerja lebih fokus, maka saya berharap pada tahun 2017 tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,5%, tingkat pengangguran menjadi 5,6%, serta gini ratio kesenjangan dapat ditekan jadi 0,39,” tutur Presiden.

Sementara terkait dengan anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa 2017 yang mencapai Rp764,3 triliun, disamping Dana Alokasi Umum (DAU) yang mengalami peningkatan, menurut Presiden Jokowi, hal ini menunjukkan arti penting daerah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, serta kesenjangan.

“Hal ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahu membahu bersinergi dalam menghadapi tantangan-tantangan kebangsaan depan,” tegas Presiden seraya menambahkan, sudah saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran, dari daerah, dan dari desa.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta kepada para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah, seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, agar bergerak lebih cepat. Ia mengingatkan, pada tahun 2016 pemerintah telah memulai tradisi baru dengan melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa yang dimulai pada Kuartal IV sebelum tahun anggaran berjalan.

“Untuk APBN 2017 ini, saya juga meminta seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah harus mulai pra lelang proyek-proyek dan kegiatan tahun 2017 lebih awal di triwulan IV 2016, agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di Januari 2017,” pinta Presiden.

Kepada para Gubernur, Presiden Jokowi juga meminta segera menyampaikan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, dan melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.

Presiden mengingatkan, bahwa peran APBN terhadal PDB (Product Domestic Bruto) tidak lebih dari 20%. Untuk itu dibutuhkan kehadiran investasi, dibutuhkan keterlibatan swasta untuk menggerakkan roda ekonomi nasional maupun ekonomi di daerah.

“Peran swasta juga dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong produktivitas dan inovasi,” tutur Presiden. (ES/SI)

1...7301,7302,7302,7312,7322,733...2,762Page 2,732 of 2,762