Suaraindonesianews-Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memberikan penjelasan terkait simpang siur perizinan reklamasi pantai utara (Pantura) Jakarta, menyusul penangkapan seorang anggota DPRD DKI Jakarta terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Reklamasi di Jakarta.

Menurut Seskab, izin reklamasi Pantura diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 tahun 1995. Dalam Pasal 4 Keppres itu disebutkan, pasal 4, wewenang dan tanggungjawab reklamasi pantura berada pada Gubernur DKI.

“Seperti yang saya sampaikan pada awal, reklamasi itu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah pusat boleh mendelegasikan kepada pemerintah daerah (Pemda),” kata Pramono di ruang kerjanya di Gedung III lantai 2 Kemensetneg, Jakarta, Rabu (6/4) sore.

Pramono menunjuk contoh yang sederhana tentang permasalah reklamasi yang masih belum terselesaikan di Bali, dimana izin reklamasi tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Berkaitan reklamasi pantura Jakarta, Seskab menjelaskan pada tahun 1995 itu kewenangan sudah diberikan kepada pemerintah DKI Jakarta, tetapi kemudian melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2008 kewenangan itu dicabut.

“Yang dicabut apa? Yang dicabut adalah hal yang mengatur tata ruang. Tetapi kewenangan terhadap reklamasinya sendiri masih ada, masih diberikan. Nah, kemudian keluarlah Perpres Nomor 122 tahun 2012,” jelas Pramono.

Dalam Pasal 16 Perpres Nomor 122 tahun 2012, lanjut Seskab, Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada kawasan strategis nasional tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi dan kegiatan reklamasi pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah.

“Kalau membaca ini maka, pasal 16 tersebut reklamasi pantura Jakarta bukan merupakan kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, tetapi ada hal yang berkaitan dengan KLHS, yaitu Kajian Lingkngan Hidup Strategis,” jelas Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Seskab menjelaskan, KLHS diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, dimana dalam pasal 15 disebutkan UU, pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai mana dimaksud, lanjut Seskab, adalah dalam menyusun dan evaluasi:  a. Rencana tata ruang  tata wilayah RTRW beserta rencana rincian rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional provinsi dan kabupaten kota; b.  kebijakan perencanaan dan atau program berpotensi menimbulkan dampak dan atau lingkungan hidup.

“Nah yang diatur di sini adalah RTRW, jadi rencana tata ruang wilayah provinsi, sedangkan reklamasi yang kemarin sudah pada tahap pelaksanaannya,” jelas Seskab.

Lebih lanjut, Seskab menjelaskan, dalam Pasal 69 Perpres Nomor 54 tahun 2008 diatur mengenai peraturan zonasi untuk kawasan pantura Jakarta. Ia menyampaikan, sepanjang tata ruang wilayah dan atau rencanan rinci tata ruang berikut zonasi belum ditetapkan, digunakan rencana tata ruang kawasan Jabodetabekpunjur sebagai acuan pemberian izin pemanfaatan ruang. “Artinya reklamasi jakarta juga bukan merupakan daerah yang masuk dalam zonasi,” terang Seskab kepada wartawan.

Hal lain yang menjadi masalah adalah berkaitan pada konstribusi pengembang yang tidak diatur dalam Perpres. Inilah yang menurut Seskab menjadi persoalan.

“Mau 30 persen, mau 20 persen, mau 15 persen mau 5 persen, itu diatur dalam Perda. Perdanya yang  belum ada, maka kemarin yang kemudian menjadi persoalan adalah ketika Perda yang mengatur itu yang melibatkan DPRD provinsi,” ungkap Pramono.

Untuk itu, lanjut Seskab dari penjelasan tersebut, memang Gubernur DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin reklamasi pantura Jakarta, karena pemerintah pusat telah memberikan delegasi kepada pemerintah DKI Jakarta.

Seskab juga menyampaikan, reklamasi pantura Jakarta tidak memerlukan izin Menteri Kelautan dan Perikanan karena bukan tiga hal tadi, di antaranya tidak memerlukan KLHS karena tahapannya bukan lagi tahapan RTRW provinsi tetapi sudah pelaksanaan. Kemudian, reklamasi Jakarta juga tidak memerlukan zonasi

“Nah sumber permasalahan dari reklamasi Jakarta ini adalah persoalan kontribusi pengembang. Memang itu tidak diatur dalam Perpres tadi. Harusnya itu diatur dalam perda. Jadi ini persoalan yang sebenarnya,” terang Seskab.

Namun, berkaitan pelaksanaan di lapangan, Seskab mengatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ada benarnya karena masuk dalam wilayah yang overlapping.  “Maka supaya ini tidak menjadi persoalan dikemudian hari, lebih baik pemerintah daerah Jakarta dan Menteri Kelautan dan Perikanan duduk bersama dan dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memetakan secara keseluruhan. Karena kalau dilihat di lapangan pasti (bisa) pelaksanaannya apakah 100% sama dengan yang saya jelaskan tadi (dan) ada kemungkinan berbeda,” tutur Seskab.(FID/SI)

Suaraindonesianews-Jakarta, Mencuatnya ribuan nama Warga Negara Indonesia (WNI) dalam Panama Papers, yaitu dokumen yang berisikan data orang-orang dan perusahaan yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca di Panama dalam praktek pengelolaan uang diharapkan akan mendorong DPR-RI untuk segera melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung bahkan menyampaikan harapan Pemerintah agar pembahasan RUU Tax Amnesty di DPR itu dapat segera dilakukan pada masa sidang saat ini. Dengan demikian, diharapkan pembahasan itu bisa selesai paling lambat bulan Juni ini.

“Tentunya pemerintah berharap agar DPR perlu segera diputuskan, terutama dalam perspektif pemerintah bila dikaitkan dengan skandal Panama Papers. Apakah akan selesai dalam masa persidangan ini, tapi paling lama selesai dalam masa persidangan berikutnya, karena harapannya pada bulan Juni itu sudah selesai,” kata Seskab kepada wartawan yang menemuinya di ruang kerjanya, Gedung III lantai 2 Kemensetneg, Jakarta, Rabu (6/4) sore.

Terkait nama-nama WNI yang tercantum dalam Panama Papers itu sendiri, Seskab Pramono Anung mengaku sudah mengkonfirmasi kepada beberapa nama, dan mereka mengakui itu memang ada. “Minimal mereka pernah beraktifitas di sana,” ujarnya.

Namun, dibandingkan dengan data Panama Papers yang sudah ada sejak 2 tahun lalu itu, menurut Seskab, pemerintah memiliki data yang lebih lengkap. Hal tersebut, lanjut  Seskab, yang menjadi alasan Menteri Keuangan secara terbuka pernah menyampaikan bahwa tax amnesty ini diperlukan, agar Anggaran Penerimaan dan Belana Negara (APBN) atau budget yang ini mengalami penekanan tidak mengalami defisit yang terlalu besar.

“Kalau di data di Panama Papers kan hanya list orang, kalau data yang dimiliki pemerintah itu sudah list orang, transfer uangnya kemana, kapan dilakukan, siapa yang melakukan, kita sudah punya,” ungkap Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.

Validasi                                                         

Menurut Seskab Pramono Anung, yang paling penting terkait dengan mencuatnya nama-nama ribuan WNI dalam Panama Paper itu adalah validasi, apakah data itu benar atau salah, ada motif politik dunia atau tidak. “Karenakan memang sekarang aja sudah ada Prime Minister yang mengundurkan diri. Ada juga negara-negara yang kemudian kebakaran jenggot terutama di kalangan elit negara tertentu,” sambungnya.

Pramono menjelaskan, pemerintah Indonesia melihat dalam perspektif yang positif, bahwa ada data dalam Panama Papers yang akan  kita validasi, apalagi kita akan mengeluarkan ataupun mudah-mudahan tax amnesty ini bisa dijalankan sehingga dengan demikian menjadi klop.

Adapun terkait tax amnesty, Seskab menjelaskan, bahwa dalam RUU tentang Tax Amnesty itu diatur terutama terhadap 3 hal.  Yang pertama adalah uang bukan berasal dari human trafficking. Yang kedua yang bukan berasal dari aktifitas terorisme, dan yang ketiga yang bukan berasal dari narkoba, itu ya.

“Di luar itu, kenapa kemudian diberikan ruang untuk diberikan tax amnesty, nah data-data di Panama Papers membuktikanlah bahwa memang ada uang yang cukup besar di luar,” papar Pramono.

Seskab menilai, tax amensty ini merupakan kesempatan untuk uang yang beredar di luar negeri itu bisa kembali, dan uang itu bisa digunakan oleh pemerintah untuk membangun bangsa.

“Terutama infrastruktur yang menjadi andalan Presiden  Jokowi. Dengan demikian, harapannya pada bulan Juni mudah-mudahan bisa selesai,” pungkasnya.

Sebelum ini, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengemukakan,uang orang Indonesia yang selama ini terparkir di luar negeri jumlahnya cukup besar, sedikitnya bernilai Rp 11.000 triliun. Uang ini diharapkan bisa ditarik jika ada Undang-Undang Pengampunan Pajak.

“Kalau ditanya, berapa target uang orang Indonesia yang bisa ditarik, saya nggak bicara target. Tapi saya bicara potensi. Potensinya lebih besar dari PDB (Produk Domestik Bruto). PDB kita sekarang Rp 11.400 triliun. Dari perhitungan kasar kami, potensinya lebih besar dari PDB kita,” kata Bambang, dalam diskusi di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (5/4) lalu. (FID/SI)

Suaraindonesianews-Maluku, Setelah sempat bermalam di Kabupaten Pulau Morotai, dan pagi-pagi mendadak meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Daruba di Desa Juanga, Morotai Selatan, pada hari ketiga kunjungan kerjanya ke Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat, Rabu (6/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana meninggalkan Pulau Morotai, Maluku Utara, menuju Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara, sekitar pukul 09.15 WIT.

Di Halmahera Utara, Maluku Utara, Presiden Jokowi dijadwalkan akan meresmikan beberapa proyek pelabuhan yang menjadi bagian tol laut wilayah Indonesia timur, di antaranya Pelabuhan Tobelo, sekitar 41 km dari Bandar Udara Gamar alamo, Desa Dakulamo, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara.

Pelabuhan Tobelo dibangun tahun 2008 dan selesai pada tahun 2015 dengan total pembiayaan sebesar Rp 163 miliar. Fasilitas yang dibangun adalah Dermaga General Cargo seluas 174×8 M2, Dermaga Penumpang I seluas 50×10 M2, Dermaga Penumpang II seluas 85×10 M2, Dermaga Peti Kemas II seluas 170×20 M2, Trestle General Cargo seluas 12×6 M2, dan Trestle Peti Kemas seluas 64×10 M2. Selain itu, fasilitas darat yang dibangun adalah Kantor seluas 15×6 M2, Lapangan Penumpukan Barang I seluas 10.118 M2, Lapangan Penumpukan Barang II seluas 20.000 M2, Gudang seluas 10×30 M2, lapangan parkir, pos jaga, jalan induk dan jalan poros.

Pelabuhan Tobelo memiliki kapasitas dermaga yang baru sebesar 10.000 DWT dengan kedalaman kolam di depan dermaga (Faceline) sebesar 10 mLWS. Pelabuhan Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara adalah pelabuhan pengumpul yang berfungsi sebagai prasarana bongkar muat barang dan penumpang di kabupaten Halmahera Utara.

Selain Pelabuhan Tobela, Presiden Jokowi juga akan meresmikan Pelabuhan Galela yang mulai dibangun tahun 2006 dan selesai tahun 2015. Pelabuhan ini dibangun dengan total pembiayaan sebesar Rp 35,4 miliar. Fasilitas yang dibangun adalah Dermaga seluas 130×8 M2, Causeway seluas 17×6 M2, dan Trestle seluas 28×6 M2. Area darat juga dilakukan pembangunan untuk fasilitas kantor, lapangan penumpukan barang, terminal penumpang 150 m2, bangunan pos jaga, bangunan gudang, bangunan gedung serbaguna (12×8) m2, sarana ibadah (musholla) (8×6) m2, dan lapangan parkir.

Pelabuhan Galela memiliki kapasitas dermaga yang baru sebesar 1.000 DWT dengan kedalaman kolam di depan dermaga (Faceline) sebesar 5 mLWS. Pelabuhan Galela adalah pelabuhan pengumpan lokal yang juga berada di Kabupaten Halmahera Utara dan berfungsi sebagai prasarana dan sarana transportasi masyarakat Kabupaten Halmahera Utara.

Sementara pelabuhan  di Provinsi Maluku yang juga akan diresmikan Presiden Jokowi dalam kesempatan itu adalah Pelabuhan Tutu , Pelabuhan Wonreli, dan Pelabuhan Pulau Teor.

‎Pelabuhan Tutu Kembon merupakan pelabuhan non-komersial yang dibangun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan total pembiayaan Rp 157 miliar. Fasilitas yang dibangun adalah Dermaga seluas 70×8 M2, Trestle seluas 550×6 M2, dan Causeway seluas 310 x 6 M2. Pelabuhan Tutu Kembong memiliki kapasitas dermaga yang baru sebesar 1.000 DWT dengan kedalaman kolam di depan dermaga (Faceline) sebesar 5 mLWS.

Sedangkan fasilitas darat yang dibangun adalah terminal dan kantor seluas 250 M2, bangunan pos jaga 9 M2, dan rumah pompa dan genset 1 unit. Pelabuhan Tutu Kembong yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan pelabuhan pengumpan lokal yang berfungsi sebagai prasarana bongkar muat barang dan penumpang serta sebagai prasarana kapal perintis di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pelabuhan Wonreli mulai dibangun pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2015 dengan total biaya sebesar Rp 54,5 miliar. Fasilitas yang dibangun terdiri dari Dermaga seluas 120×8 M2, Trestle I seluas 68×6 M2, Trestle II seluas 68×6 M2, dan Causeway seluas 250×6 M2. Selain itu, area darat pelabuhan juga dikembangkan untuk lapangan penumpukan barang seluas 2.000 M2, kantor, terminal penumpang seluas 300 M2, pos jaga, genset, gudang, dan area parkir kendaraan.

Pelabuhan Wonreli memiliki kapasitas dermaga yang baru sebesar 1.000 DWT dengan kedalaman kolam di depan dermaga (Faceline) sebesar 6 mLWS. Pelabuhan Wonreli yang berada di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan pelabuhan pengumpan lokal dan berfungsi sebagai prasarana dan sarana transportasi masyarakat Kab. Maluku Barat Daya.

Sementara, Pelabuhan Pulau Teor dibangun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dengan biaya sebesar Rp. 42,6 miliar. Fasilitas yang dibangun terdiri dari Dermaga seluas 70×8 M2, Trestle seluas 50×6 M2, dan Reklamasi seluas 100×50 M2. Fasilitas darat yang juga dibangun adalah kantor, gudang dan terminal penumpang. Pelabuhan Pulau Teor yang terletak di Kabupaten Seram Bagian Timur ini memiliki kapasitas dermaga yang baru sebesar 1.000 DWT dengan kedalaman kolam di depan dermaga (Faceline) sebesar 5 mLWS. (DNS/SI)