0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, SIK, MH, memimpin syukuran HUT ke-75 Polwan di Aula Pesat Gatra Mapolresta Cirebon, Rabu (6/9/2023). Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Ketua Bhayangkari Cabang Kota Cirebon, Ny Tia Arif Budiman, dan lainnya.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, SIK, MH, berpesan ke jajaran Polwan Polresta Cirebon agar tidak pernah berhenti ukir prestasi demi membanggakan Negeri.

“Kami berharap, di usia yang ke-75 ini, para Srikandi Polwan di jajaran Polresta Cirebon, jangan mau kalah dengan Polki (Polisi Laki-laki), guna membanggakan Ibu pertiwi,” ujar Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, SIK, MH.

Adapun tema HUT Polwan ke-75 kali ini, ialah Polri Presisi untuk Negeri, Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Oleh karenanya, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, SIK, MH berharap para Srikandi Bhayangkara mampu berkolaborasi dengan Polki guna menciptakan pesta demokrasi yang damai.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, SIK, MH, juga mendukung dan mendorong para Polwan di jajarannya untuk berprestasi dan terus mengembangkan diri. Sebab, semua itu semata-mata bertujuan untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Menurut Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, SIK, MH, tantangan tugas ke depan yang akan di hadapi Polri, tentunya kian berat. Ia berharap, Polwan hadir untuk mengambil peranan penting. Tentunya, pada tugasnya masing-masing, demi institusi Polri tercinta.

“Kami meyakini, dengan kekompakan dan soliditas antara Polwan dan kita semua, maka tugas-tugas ke depan akan dengan baik terlaksana,” kata Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, SIK, MH. (Hatta)

0

Suara Indonesia – News Nias Selatan. Kepolisian Resor Nias Selatan, menggelar kegiatan penegakan penertiban disiplin internal polri melalui sipropam.Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Gelar Operasi Zebra Toba 2023 dan juga Untuk menuju Polri yang Presisi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, Personil Polri harus siap diri dan tertib sebelum melakukan tugasnya sebagai pelindung pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Sebelum dan melaksanakan Apel pagi, Kasie Propam polres nias selatan Ipda Beny Sihotang melaksanakan tugas rutinnya mengecek kelengkapan administrasi berkendara dan sikap tampang dan kelengkapan administrasi perorangan anggota Personil di lapangan Apel Mapolres nias selatan, Kamis (06/09/2023) pukul 06.30 Wib-08. 30.wib

Kegiatan Gaktibplin personil ini di pimpin langsung oleh Kasie Propam Ipda Beny sihotang dan beserta Anggota Propam yang di pantau langsung oleh Kapolres Nias Selatan AKBP Boney Wahyu Wicaksono, S.I.K.

Kasi Propam mengatakan kegiatan ini di lakukan bertujuan untuk menjaga ketertiban anggota dalam berkendara dan berlalu lintas dan menjadi teladan saat memberikan pelayanan kepada masyarakat,dimana anggota polri khususnya polres nias Selatan harus punya disiplin dan menjaga kewibawaan sebagai anggota Polri. “Operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) yaitu dalam bentuk pemeriksaan kelengkapan administrasi perorangan,mulai dari izin berkendara SIM, STNK, ungkap Kasi Propam.

Dari hasil pantauan terjaring dua orang anggota yang memiliki SIM kadaluarsa, Terhadap ketiga orang personil tersebut diberikan tindakan disiplin berupa push up, dan jungkir. Lalu diarahkan untuk memperpanjang SIM bagi personil yang SIM nya telah kadaluarsa.

Kapolres Nias Selatan AKBP Boney Wahyu Wicaksono, S.I.K melalui kasi propam juga menyampaikan bahwa ini dilakukan untuk menjaga disiplin personel dan meminimalisir terjadinya Pelanggaran untuk itu dilakukan pengawasan disiplin secara internal, mengingat polisi adalah panutan bagi masyarakat. “Kegiatan Gaktibplin ini bertujuan untuk mendisiplinkan anggota Polri khususnya di jajaran Polres Nias Selatam, serta menimalisir pelanggaran yang dapat menurunkan citra dan martabat intitusi Polri dimata masyarakat,”  tegasny.  (Herman Telaumbanua)

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) dan Konsorsium Nasional Pemantau Tambang dan Agraria (KONUTARA) mendesak Kementrian Perhubungan (KEMENHUB) agar segara mencopot (CA) dari jabatannya sebagai kepala Syabandar KUPP Kelas I Molawe Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Desakan pencopotan Kepala Syahbandar KUPP Kelas I Molawe dilakukan karena diduga telah melakukan pungutan liar atau yang lebih dikenal sebagai biaya koordinasi kepada sejumlah pengusaha tambang di wilayah setempat.

“Kami duga kuat bahwa telah terjadi pungutan liar atau biaya koordinasi yang dilakukan oleh Syabandar KUPP Kelas I Molawe dengan melalui dua Oknum angotanya yang berinisial  (BL) terhadap parah penambang Nikel yang berada di Kabupaten Konawe Utara melalui celah penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB),” Ujang Hermawan Kordinator Presidium KONUTARA, melalui keterangan  tertulis, Senin, 4 September 2023.

Sebelumnya, tiga Eks Kepala Syabandar KUPP Kelas I Molawe belum juga tersentuh hukum akibat kasus dugaan  tindak pidana korupsi (TIPIKOR) di PT. Antam UBPN Konawe Utara.

Menurut Ujang, Syahbandar KUPP Kelas 1 Molawe sebagai pemegang Otoritas dan pengawasan pelabuhan dan pelayaran diduga terlibat. Kata Ujang, Kepala  Syahbandar merupakan kunci utama atas keluarnya Ore Nikel ilegal dari dalam WIUP PT Antam Tbk UBPN Konawe Utara di Blok Mandiodo

Arnol Ibnu Rasyid Ketua Umum HP21N, menegaskan bahwa apa yang dilakukan Syabandar KUPP Kelas I Molawe (CA) hari ini sangat tidak dibenarkan. Oleh karena konsorsium mendesak Kemenhub RI agar segera mencopot Kepala Syahbandar Molawe.

Arnol menegaskan bahwa dalam waktu dekat kami bakal mempresure serta menggelar aksi besar-besaran di Kantor Kemenhub RI.

“Karena kami anggap persoalan ini sangat penting dan krusial dengan adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh Kepala Syahbandar kelas 1 Molawe dan itu menganggu iklim investasi di Konawe Utara. (Rls)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Kery Saiful Konggoasa (KSK) memastikan akan tetap melantik sembilan jabatan tinggi pratama (JTP) lingkup pemerintah daerah (Pemda) Konawe sebelum masa jabatannya berakhir.

Hal ini di sampaikan KSK kepada awak media mengatakan, secepatnya pokoknya saya akan lantik karena setelah kita lantik tidak gampang mau nonjob orang, ucap KSK, Selasa, 05 September 2023.

Meski begitu, Bupati dua periode itu belum mau menyebut sosok siapa saja yang bakal mengisi jabatan eselon II itu. Alasannya terbilang unik. “Di konawe siapa yang mau kita cederai, semua teman dan keluarga,” ujarnya.

Terkait Pj Bupati Konawe nanti, menurut politisi NasDem itu, dirinya tidak mempersoalkan dari mana dan siapa orangnya.

“Saya tidak masuk wilayah itu. Karena sekda itu tidak seperti dulu. Perannya dianggaran. Kalau tidak mau pembahasan, mau apa. Datang Pj mau bilang begini, begitu. Kalau tidak mau (Sekda), tidak bisa,” ungkapnya. (Rls)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK), menyambut baik kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra, Patris Yusrian Jaya di Kabupaten Konawe. KSK mengapresiasi kerja sama dengan pihak Kejaksaan atau dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe di bidang perdata dan tata usaha negata (Datun). Senin 04 September 2023.

Bupati KSK mengatakan, peran Kejaksaan telah membantu mengawal pemerintahan desa melalui jaksa mengawal desa pada tahun 2021, kemudian kegiatan revitalisasi kota Unaaha di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Selain itu, KSK juga mengakui sebagai salah satu daerah kawasan pertambangan pihaknya berharap dapat membangun sinergitas yang baik dengan koorps Adhyaksa itu terkhusus dalam mengindentifikasi data IUP. Ia juga meminta pihak Kejaksaan tidak ragu melakukan penegakan hukum kepada staf dan jajarannya yang bekerja tidak sesuai aturan hukum.

“Kami berharap dapat difasilitasi melakukan rekonsiliasi data iup di sektor pertambangan dengan pemerintah provinsi Sultra dan kementerian pertambangan dan sumber daya mineral RI sehingga dapat memberikan dampak positif bagi penerimaan daerah dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Konawe,” katanya.

Sementara itu, Kajati Sultra, Patris Yusrian Jaya mengatakan pihaknya dalam melakukan penyelidikan suatu kasus menerapkan sistem tidak gaduh.

“Ada hal-hal yang memang kami simpan karena orang tidak boleh diadili melalui media. Kami tidak bisa membuka semua ke media. Tapi dengan dibuka sedikit itu dinyatakan orang-orang itu tidak bersalah itu juga kurang pas. Nanti kami lihat karena pengadilan tipikornya ada di kendari dan sidang terbuka untuk umum, bagaimana yang terjadi,” katanya. (Rls)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Sebagai upaya mitigasi (pencegahan) kebakaran hutan dan lahan (karhutla), semua pihak harus memiliki komitmen agar musibah kebakaran tersebut tidak terjadi pada lingkungan kita.

Hal tersebut ditegaskan Kapolres Indramayu M. Fahri Siregar ketika melakukan penyiraman sampah di TPA Pecuk, Kecamatan Sindang, Rabu (6/9/2023).

Fahri menegaskan, saat ini sebagai upaya mitigasi karhutla di Kabupaten Indramayu pihaknya telah memiliki 20 langkah mitigasi. Diantaranya yakni pemetaan wilayah rawan bencana, koordinasi lintas sektoral, penempatan relawan, patroli bersama, dan langkah lainnya.

Berdasarkan hasil pemetaan dari BMKG, terdapat 3 kecamatan yang rawan bencana karhutla yakni Gantar, Terisi, dan Cikedung. Ketiga wilayah ini karena memiliki lahan hutan yang cukup luas termasuk lahan tebu.

Selain karhutla, potensi kebakaran lainnya yaitu di Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Pecuk. TPA ini memiliki timbulan sampah sehingga potensi kebakaran sangat tinggi.

“Penyiraman TPA Pecuk ini merupakan salah satu langkah mitigasi dari 20 langkah yang sudah kita tetapkan. Sampah ini kita siram supaya tetap basah,” kata Fahri.

Kapolres menegaskan, untuk wilayah Kabupaten Indramayu jangan coba-coba untuk melakukan pembakaran lahan dan hutan karena pihaknya akan melakukan tindakan hukum jika ada kebakaran.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Indramayu, Dadang Oce Iskandar mengatakan, penanganan karhutla mendapatkan apresiasi dari Presiden RI sehingga harus mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah kabupaten/kota.

Selain karhutla, pihaknya juga saat ini terus mengantisipasi berkurangnya pasokan air bersih di pemukiman dengan terus mengirimkan mobil-mobil tanki sesuai permintaan dari desa/kecamatan.

“Bupati Indramayu Nina Agustina sangat memperhatikan dampak el nino ini sehingga terjadi kekeringan panjang yang diprediksi sampai Desember. Kita terus melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisir dampaknya,” kata Oce.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Indramayu, Edi Umaedi mengatakan, untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para pemulung yang bekerja dan mencari nafkah di TPA Pecuk.

“Kita bersama semua pihak TNI, Polri, dan juga kecamatan telah melakukan langkah untuk menghindari adanya sumber api di TPA Pecuk. Alhamdulillah mereka paham dan mau menjaga lingkungannya,” kata Edi. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini tengah fokus melakukan pengaman aset milik pemerintah daerah (Pemda) berupa tanah.

Kepala BPKAD Konawe, Santoso mengatakan agar tidak ada polemik ke depannya dalam hal aset milik Pemda Konawe pihaknya melakukan penyertifikatan tanah milik pemda.

“Dari sisi pengamanan aset daerah, kita sertifikatkan tanah-tanah milik daerah,” ucap Santoso.

Menurutnya, langkah itu telah sesuai instruksi Bupati Kery Saiful Konggoasa (KSK) agar dalam merencanakan pembangunan, Pemda Konawe tidak terkendala di pembebasan lahan. Hal itu juga mendukung Pemda Konawe sebagai daerah yang membuka keran investasi bagi investor yang berminat menjalin kerja sama di Kabupaten Konawe.

“Contohnya seperti lahan di SMP Negeri Lambuya,” ujarnya. (Rls)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Konawe, Sulawesi Tenggara, telah meraih prestasi gemilang sebagai verifikator data kepegawaian terbaik di Sulawesi Tenggara. (4/9/2023).

Pencapaian ini diumumkan oleh Pelaksana Tugas (Pj) Kepala BKPSDM Konawe Suparjo. Suparjo dengan bangga mengungkapkan bahwa BKPSDM Konawe telah menjadi yang terbaik dalam pemutakhiran data mandiri kepegawaian, termasuk data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk wilayah kerja Kantor Regional IV BKN Makassar, yang mencakup Sulawesi Tenggara.

Prestasi ini akan dihargai dengan penganugerahan penghargaan dari Kantor Regional IV BKN Makassar. Acara penghargaan tersebut akan berlangsung pada Kamis, 7 September 2023, di Yogyakarta, dalam rangka Evaluasi Percepatan Pelayanan Kepegawaian dan Persiapan Pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2023 se-Wilayah Kerja Kantor Regional IV BKN Makassar.

Penilaian yang dilakukan oleh BKN terhadap BKPSDM Konawe mencakup kecepatan pemutakhiran data dan ketepatan perubahan data kepegawaian. Keberhasilan ini menjadi suatu kebanggaan bagi BKPSDM Konawe dan menjadi bukti bahwa kinerja mereka yang terukur selama ini mendapat apresiasi dan pengakuan yang layak.

Dengan prestasi ini, BKPSDM Konawe terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dalam bidang kepegawaian untuk masyarakat dan wilayah Sulawesi Tenggara, tutup Suparjo. (Rls)