0

Suara Indonesia News – Indramayu. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Darma Ayu Indramayu, Ady Setiawan belum lama ini direkomendasikan oleh DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Indramayu untuk mengisi kekosongan kursi Wakil Bupati, setelah Lucky Hakim mengundurkan diri.

Menanggapi hal tersebut, Ady Setiawan mengaku siap jika memang dipercaya dan diamanahkan untuk menjadi Wakil Bupati. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Indramayu, Rabu, (31/05/2023).

“Sebagai seorang pejuang yang ingin berbuat kebaikan ingin mendapat saudara yang banyak, Insya Allah saya siap dengan apa yang diamanahkan kepada saya,” kata Ady.

Ketika disinggung perihal kebiasaannya selama ini yang selalu cepat dalam menanggapi keluhan-keluhan Masyarakat terkait air di sosial media, ia berjanji jika menjadi Wakil Bupati tetap akan siap melayani Masyarakat 24 jam penuh.

Namun demikian, pria yang akrab disapa Pakde Air ini mengatakan bahwa proses untuk menjadi Wakil Bupati masih panjang dan ia saat ini fokus dengan tugas-tugas sebagai pelayan air sesuai dengan amanah dan instruksi Bupati Indramayu, Nina Agustina.

“Adapun Partai Politik (Parpol) atau Masyarakat yang memberikan dukungan untuk saya mengisi kekosongan Wakil Bupati, saya ucapkan terimakasih. Tapi mekanisme itu harus kita jalani,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah membangun komunikasi dengan partai-partai politik. Namun, menurutnya Parpol memiliki mekanisme dan aturan tersendiri.

“Kita hargai mekanisme dan aturan dari tiap Partai Politik. Mudah-mudahan Indramayu dapat yang terbaik,” ucapnya.

Selain itu, ketika ditanya wartawan tentang kemungkinan dirinya akan berpasangan dengan Nina Agustina pada Pemilu serentak 2024 nanti, ia hanya akan membiarkan Masyarakat yang menilai kinerjanya.

“Saat ini kita tugasnya mendampingi dan membantu Ibu Bupati Nina Agustina. Biarkan berjalan dulu, Masyarakat menilai, jika nanti memang kinerja saya cukup baik dalam membantu Bu Nina, dan beliau nemberikan kepercayaan lagi, dan Masyarakat menyetujui, kenapa tidak,” pungkas Ady. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (KSK) kembali mendapat kehormatan untuk menghadiri kegiatan nasional yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. Tak hanya sekadar hadir, KSK juga akan diberi panggung untuk menerima sebuah penghargaan bergengsi.

Agenda kegiatan yang akan dihadiri KSK, yakni Indonesia Maju Expo dan Forum 2023. Acara tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Acara tersebut bakal berlangsung selama tanggal 1 hingga 4 Juni 2023, di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

Acara yang berlangsung empat hari itu bakal dimeriahkan dengan kegiatan pameran, webinar, workshop, business matching, social event, procurement network dan gelaran kebudayaan. Pada kesempatan itu, kepada daerah yang diundang diharapkan hadir bersama awak medianya masing-masing untuk meliput kegiatan.

Selanjutnya, pada tanggal 5 juni 2023, KSK kembali diundang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kemendagri. KSK akan hadir dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Badang Pengembangan Sumber Dana Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 2023, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Kehadiran KSK ada momen tersebut bukan sekadar sebagai tamu undangan saja, tetapi juga untuk menerima penghargaan. Bupati dua periode itu akan menerima penghargaan untuk kategori Pengalokasian Anggaran Pengembangan Kompetensi Terbesar Kabupaten Anggaran 2023.

Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Ferdinand Sapan saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Hal itu kata dia, merupakan penghargaan kedua dari Kemendagri yang diterima KSK selama 2023.

“Konawe memberikan alokasi anggaran pengembangan kompetensi terbesar tahun ini. Hal itulah yang membuat Badan Pengembangan SDM Kemendagri kembali memberikan penghargaan kepada Pemkab Konawe,” terang Ferdinand.

Mantan Kepala BPKAD Konawe itu juga menjelaskan, penghargaan itu merupakan bentuk komitmen dan konsistensi dan Pemkab Konawe dalam mengalokasikan anggaran prioritas pembangunan nasional, yakni peningkatan sumber daya manusia. Menurutnya, hal itu tidak lepas dari sinergi terpadu yang dilakukan Pemkab dan juga DPRD Konawe.

Lanjut Ferdinand, saat menggelar zoom metting bersama pihak Kemendagri beberapa waktu lalu, Tito Karnavian mengakui Konawe sebagai daerah yang mampun menekan inflasi. Hal itu kata dia menjadi nilai plus KSK sebagai kepala daerah yang menahkodai Konawe.

“Pak bupati saat ini sudah di Jakarta dan akan mengikuti rangkaian kegiatan yang ada. Termasuk menerima langsung penghargaan yang diberikan,” jelasnya.

Untuk diketahui, belum lama ini Bupati Konawe menerima penghargaan lain dari Kemendagri. Konawe dinobatkan sebagai kabupaten berkinerja tinggi. Konawe menjadi satu-satunya kabupaten kawasan Indonesia Timur yang mendapatkan predikat tersebut.

Sebagaimana diketahui, 30 Januari lalu, Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa (KSK) didaulat untuk menerima penghargaan Desa Cantik dari BPS RI. Kemudian, 14 Maret Konawe kembali diganjar penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023 dari BPJS Kesehatan RI atas dukungan program Jaminan Kesehatan Nasional. Lalu,

Konawe juga menerima penghargaan sebagai Kabupaten Berkinerja Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri, 29 April lalu. Terakhir, KSK kembali mendapatkan Piagam Lencana Bakti Transmigrasi, 16 Mei lalu dari Kementerian Desa PDTT. (Rls)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Dalam upaya mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah serta jelang pelaksanaan survey Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar webinar Refreshment Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I tahun 2023.

Acara yang berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 30 hingga 31 Mei 2023 tersebut turut diikuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu, Rinto Waluyo, Kepala Bagian Perekonomian Setda Indramayu, Iing Kuswara, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu, Woni Dwinanto, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Indramayu di Indramayu Command Center (ICC), Selasa (30/5/2023).

Dalam sambutannya, Plt. Deputi Bidang Korodinasi Ekonomi Makro dan Keuangan yang sekaligus Ketua Pelaksana Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), Ferry Irawan menerangkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,3 persen dan diharapkan dapat terus meningkat.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut harus terus didorong salah satunya melalui transformasi ekonomi, dimana salah satu aspek yang berpengaruh dalam transformasi tersebut adalah transformasi digital.

Penerapan digitalisasi di daerah termasuk diantaranya dalam transaksi keuangan daerah dapat berdampak positif dalam pendapatan daerah sekaligus serta pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah seperti meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga optimalisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah di masa krisis berdasarkan IETPD.

“Melalui TP2DD kita lakukan akselerasi digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah salah satunya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Digitalisasi menjadi solusi nyata dalam meningkatkan PAD baik dari sisi pajak maupun retribusi daerah,” ungkapnya.

Selain Itu hal serupa juga diungkapkan Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Budiharto Setyawan. Dirinya menyampaikan, Bank Indonesia telah memiliki Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) dimana salah satu visinya adalah mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.

Dengan adanya integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional, implementasi ETPD yang merupakan upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi nontunai berbasis digital menjadi sangat mungkin untuk dilakukan.

Lebih lanjut diterangkan Budiharto, penerapan ETPD tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif serta berkelanjutan. Tak hanya itu melalui sistem ini, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, transparansi tata Kelola, pendapatan asli daerah, serta kesehatan fiskal daerah.

“BI sendiri melalui BSPI 2025 terus melakukan percepatan digitalisasi di bidang keuangan termasuk dalam transaksi keuangan pemerintah daerah. Adapun fokus jangan pendek hingga menengah nasional pada digitalisasi keuangan diantaranya adalah digitalisasi bansos, championship/inovasi ETPD/Roadmap ETPD, serta digitalisasi Moda dan Ekosistem Transportasi termasuk jalan tol,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekda Kabupaten Indramayu, Rinto Waluyo menyambut baik dengan adanya transformasi tersebut. Menurutnya, di era digital yang sangat pesat ini transformasi diperlukan guna terus beradaptasi dengan zaman yang terus berkembang, juga pelaksanaan pemerintahan dalam transaksi keuangan juga turut termasuk di dalamnya.

“Ini terobosan yang sangat bagus ya, karena zaman sekarang ini apa-apa serba digital, tidak hanya informasi, transaksi keuangan pun sudah banyak yang digital, maka mau tidak mau untuk mengikuti perkembangan tren yang ada kita harus beradaptasi. Karena bila terus menerus dengan cara yang ada tanpa inovasi makan akan ketinggalan dan mungkin berpengaruh pada efektifitasnya,” pungkasnya. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), bertempat di Gedung rapat kantor DPRD Konawe. 30/05-2023.

Rapat Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Konawe, dipimpin Ketua Bapim Perda DPRD Konawe Hermansyah Pagala bersama Ketua DPRD Kabupaten Konawe Dr.H.Ardin,S.Sos,M.Si, dan anggota DPRD lainnya serta unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.

Ketua DPRD Kabupaten Konawe Dr.H.Ardin,S.Sos,M.Si, saat wawancara pada pihak media mengatakan, Bapem Perda kan sedang melaksanakan pembahasan enam buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan sekarang pembahasan Raperda masuk dalam pembahasan tahap dua. Karena pada tahap pertama itu adalah penyerahan Raperda dan itu sudah dilakukan.

Sedangkan masuk tahap dua itu adalah tahapan masuk konsultasi. Tahapan konsultasi enam raperda itu, hari ini sudah selesai yang dipimpin Ketua Bapem Perda DPRD Konawe dan tadi Saya selaku ketua DPRD Konawe telah menutup secara resmi hasil konsultasi itu dan selanjutnya kita akan masuk pembicaraan tahap ke tiga yaitu tahap evaluasi, ucap Ketua DPRD Konawe.

Politisi senior Partai PAN Konawe ini juga mengatakan, Kan kalau Perda itu harus dibawah ke tahapan evaluasi Gubernur Sultra, jadi setelah evaluasi Gubernur dan turun nomor registrasinya, maka setelah itu akan ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda).

Dari enam rancangan peraturan daerah (raperda) yang sudah diajukan, ada beberapa poin penting dan kerusial yang akhirnya kita semua dapat sepakati. Kalau ada perbaikan tentunya kita akan menunggu koreksi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini dari Biro Hukum Pemrov Sultra, ungkapnya.

Mengenai Perda Pembagian hasil Inti Plasma dalam hal ini Perkebunan Sawit, H. Ardin juga menyampaikan, selama ini kan ada beberapa perusahaan kelapa sawit di kabupaten Konawe memberlakukan bagi hasil dengan para petani sawit. Khusus yang melakukan kerjasama plasma dengan pihak perusahaan itu berbeda – beda, ada yang 20/80 ada yang 30/70 dan sebagainya,

Tadi akhirnya disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD melalui Bapem Perda, bahwa bagi hasil sawit di kabupaten konawe untuk plasma itu yaitu 65/35. Mudah-mudahan dengan keputusan itu, disatu sisi kita melindungi hak-hak pengusaha dan disisi lain kita juga membela hak-hak petani sawit kita.

“Hak petani dengan 35 %, sehingga kita harapkan petani sawit itu dengan perjanjian plasma dengan pihak perusahaan bisa lebih  maju dan lebih sejahtera dan itulah harapan kita,” ucapnya.

Pada hakikatnya perda yang kita hasilkan untuk kesejahteraan masyarakat konawe. Misalkan perda pajak dan retribusi tujuannya untuk apa ?, tentu tujuannya untuk memberikan kepastian satu regulasi oleh pemerintah daerah dalam rangka bagaimana meningkatkan pendapatan hasil daerah kita, melakukan pungutan – pungutan yang mempunyai dasar hukum tentunya, tutup ketua DPRD Konawe. (Red SI)

0

Suara Indonesia News – Konawe. Dibawah kepemimpinan Kery Saiful Konggoasa (KSK), Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, meraih penghargaan prestisius dengan memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (30/05-2023)

Bupati KSK membuktikan keberhasilannya dalam memimpin Kabupaten Konawe dengan pencapaian WTP selama delapan kali berturut-turut.

Perolehan WTP tahun ini, tak lepas dari kerja keras Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa, bersama dengan seluruh stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Konawe dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan transparan.

Raihan penghargaan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), secara simbolis diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr. Ferdinand Sapan,SP,MH., mewakili Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa dan juga Ketua DPRD Konawe Dr.H.Ardin,S.Sos,M.Si. Kehadiran mereka pada acara tersebut menegaskan dukungan dan apresiasi yang tinggi terhadap prestasi yang diraih oleh Kabupaten Konawe.

Opini WTP yang diberikan oleh BPK menjadi bukti pengakuan atas kualitas dan keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Konawe. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Konawe memiliki tata kelola keuangan yang terpercaya, mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, dan mampu mengelola sumber daya keuangan dengan baik.

Pencapaian opini WTP selama delapan tahun berturut-turut merupakan cermin komitmen nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik. Keberhasilan ini tidak hanya berkat kerja keras pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan pengelolaan keuangan.

Sekda Konawe, Dr. Ferdinand Sapan,SP,MH, menyampaikan, Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, OPD, dan masyarakat Kabupaten Konawe yang telah berperan aktif dalam mencapai prestasi ini.

“Komitmen pemerintah daerah untuk terus menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Lanjut Sekda Konawe, tentunya penghargaan opini WTP yang diraih oleh Kabupaten Konawe ke delapan kali ini, juga menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam meningkatkan tata kelola keuangan.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil contoh dan mengimplementasikan praktik terbaik yang telah dilakukan oleh Kabupaten Konawe guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (Red SI)

0

Suara Indonesia News – Mamuju. Memasuki hari ketiga pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadis (STQH) Tingkat Provinsi Sulawesi barat di Kabupaten Mamuju, beberapa peserta Kafilah Mamuju hari ini kembali tampil sebanyak 4 orang  cabang 100 hadits Qa/Qi dan cabang 500 hadits Qa/Qi. Selasa, 30/05/2023.

Seperti dikonfirmasi dari ketua official Kafilah kabupaten Mamuju Bapak ust H.Usman S.Ag M.Si beliau sampaikan ” Hari ini, Kafilah Mamuju mengikuti lomba Cabang Hadits Qariah/Qariah, Cab. 100 Hadis dan Sanad, Cab. 500 hadis di Masjid Pasar Regional

Harapan Kami selaku official Kafilah kabupaten Mamuju  semoga Kafilah Mamuju sekaligus tua rumah tetap mempertahankan  prestasi yg selama ini diraih  di Cab. Hadis.” Harap’ Usman

Adapun finalis lomba tilawah anak-anak sudah diumumkan oleh sekertaris dewan hakim oleh Ust  Drs. H.Sukri mondang,” yang masuk finalis dari Qori’ adalah nomor urut peserta, TQ.OO6 dengan perolehan nilai” 152. dan TQ-012 dengan perolehan nilai” 151.5 dan kemudian Qori’ah TQ-001 dengan perolehan nilai” 152. dan TQ-005 dengan perolehan nilai” 146.5.

Agenda persiapan penutupan pada Rabu malam. (HMM)

0

Suara Indonesia News – Purwakarta. Masyarakat di Kecamatan Cibatu Purwakarta membutuhkan seorang figure Srikandi  yang selain pintar yang terpenting mengerti dan berkualitas dalam membawa aspirasi rakyat terutama di bidang perekonomian pertanian dan tenaga kerja di wilayah dapil 2 yakni Kecamatan Cibatu, Campaka, Bungursari dan Babakancikao

Hj.Kamilah Nardi Kuwu Black, ketika ditemui awak media, terkait keterpanggilan jiwanya untuk mengabdi terhadap masyarakat Purwakarta melalui kontestasi pemilihan legislatif mewakili kuota perempuan dalam keterangannya mengatakan, Ia siap menperjuangkan aspirasi rakyat khususnya bidang perekonomian, Pertanian dan tenaga kerja terutama  di Kecamatan Cibatu.

Menurutnya, bermodalkan pengetahuan selama ini aktif bersosialisasi turun ke masyarakat dalam hal membantu tugas suami sebagai ketua PKK di Desa Karyamekar.Kecamatan Cibatu, Purwakarta.

“Apabila rakyat memberikan kepercayaan saya siap mengemban amanah dari rakyat memperjuangkan aspirasi tiga program yakni Perekonomian, Pertanian dan tenaga kerja.” Tegas Hj.Kamila Nardi Kuwu Black pada media, Senin (29/5/2023)

Kamilah menandaskan Kabupaten Purwakarta, adalah salah satu Kota yang strategis di Jawa Barat, dimana Kabupaten Purwakarta salah satu penyangga Ibu kota Jakarta, yang seharusnya perekonomiannya bisa lebih maju khususnya di kecamatan Cibatu yang punya zona willayah perekonomian Industri.

“Kabupaten Purwakarta Khusunya kecamatan Cibaru saat ini, sudah menjadi salah satu tujuan industri di Jawa barat tersebut perusahaannya berkembang begitu pesat, ” ujar Srikandi asli Cibatu ini.

Disamping zona perekonomian  Purwakarta juga daerah terdapat sektor pertanian dan tenaga kerja yang perlu di perjuangkan demi kemajuan  Purwakarta.

“Salah satu yang terpenting yang harus kita perjuangkan adalah aspirasi masyarakat, khususnya di bidang perekonimian, pertanian dan tenaga kerja di perdesaan harus maju, dinamis serta sehat dan dapat bersinergi dengan baik, supaya warga sejahtera,”papar Kamilah.

Kamilah menambahkan, adapun pilihan kendaraan politiknya, atau partai politik yang mendukungnya di pesta demokrasi dalam kontestasi pemilihan legislatif 2024 yang akan di gunakan Partai Golongan karya (Golkar) daerah pemilihan (Dapil 2) wilayah Kecamatan Bungursari, Babakancikao, Campaka dan Kecamatan Cibatu.

“Mohon doa dan dukungannya, agar semuanya berjalan lancar dan sesuai perencanaan, bersama partai Golkar Purwakarta, kita akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Purwakarta, mudah-mudahan Alloh memberikan Ridhonya, Golkar menang, Rakyat sejahtera, ” harap Kamilah. (fuljo/christ)

0

Suara Indonesia News – Purwakarta. Ribuan Ibu-Ibu Kader keluarga berencana (KB) Se-Purwakarta yang didominasi warna serba kuning terlihat memadati Stadion GOR Purnawarman, Purwakarta Jabar, Senin (29/5/2023)

Berdasarkan Data Panitia pelaksana ada Sekitar 1.200 Kader Keluarga Berencana (KB) yang terdiri dari petugas Pos KB, Sub Pos KB, Kelompok KB hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kabupaten Purwakarta ikuti Jambore Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).

Acara yang diisi dengan sejumlah perlombaan antar kader KB itu rencananya akan digelar selama dua hari. Selain, perlombaan seni dan budaya, pada acara yang digagas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta juga tampak dipamerkan sejumlah prodak UMKM hasil olahan para kade, .giat ini dibuka secara resmi oleh bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika.

Dalam sambutannya, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengungkapkan, kedudukan dan peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam pembangunan KB di Indonesia sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan dirintisnya pola pembinaan peserta KB atau akseptor yang melibatkan masyarakat sebagai pelaksana, IMP telah menunjukkkan eksistensi dan peran baktinya dalam menunjang kesuksesan program KB Nasional.

“Ini Jambore IMP yang pertama, tempat berbagi, berkumpul dan berdiskusi berbagai hal bagi para kader KB. Kedepan ini akan menjadi agenda rutin Pemkab Purwakarta. Selain itu, dalam waktu dekat ini kita juga akan menggelar Jambore Kormi dan Jambore Kader Pos Yandu,” kata Ambu Anne.

Menurutnya, sudah sejak lama peran kader IMP sangatlah penting dan menjadi satu kekuatan yang dapat diandalkan untuk tetap dapat mempertahankan keberhasilan program KB. Tanpa kader IMP, program KB dipastikan tidak dapat berjalan dan tidak mampu mempertahankan keberhasilan yang akan dicapai.

“Pemkab Purwakarta akan terus memberdayakan IMP dari banyak sisi. Baik itu yang menyangkut aspek pengorganisasian, kemampuan dalam memberikan  konseling maupun dalam pencatatan dan pendataan. Disamping itu dalam pelayanan kegiatan KB yang mencakup pelayanan ulang, rujukan, dan bina keluarga, serta beberapa upaya kemandirian,” kata Bupati Anne.

Perlu diketahui  Publik bahwa capaian dan prestasi Program KB  yang  diraih diantaranya; pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Purwakarta dinyatakan terbaik kesatu dalam capaian peserta KB baru lebih dari 100 persen pada tahun 2021. Kemudian, DPPKB Kabupaten Purwakarta juga mendapatkan apresiasi Kampung KB terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebagai Kampung KB Cikal Mandiri. Lalu, DPPKB Kabupaten Purwakarta juga meraih penghargaan terbaik kelima dalam capaian peserta KB baru MKJP lebih dari 100 persen pada tahun 2021. Selai itu, dinas tersebut juga meraih penghargaan terbaik keempat dalam capaian peserta KB baru MOP lebih dari 100 persen pada tahun 2021. (Fuljo/Christ)