Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Polresta Cirebon menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 di lapangan apel Mapolresta Cirebon, Sabtu (28/10/2023). Dalam upacara tersebut Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, SIK, MH, bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Selain itu, Kapolsek Weru Kompol Sudarman, S.Sos. menjadi Perwira Upacara, dan Komandan Upacara ialah Kapolsek Talun AKP H. Suhada, SH., MH. Kegiatan tersebut juga diikuti Wakapolresta Cirebon AKBP Dedy Darmawansyah N, SIK., SH., MH., Para PJU, dan Kapolsek Jajaran Polresta Cirebon.

Dalam amanatnya, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, SIK, MH, mengingatkan, seluruh elemen akan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Semangat tersebut harus dijadikan refleksi pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95.

“Momentum tersebut mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil menebar semangat jiwa patriotisme sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928,” ujar Kombes Pol Arif Budiman, SIK, MH.

Ia mengatakan, momentum tersebut melahirkan sebuah komitmen kebangsaan yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

“Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pemuda-pemudi Indonesia yang bersatu demi Indonesia merdeka. Sejarah telah menjelaskan bahwa, pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan,” kata Kombes Pol Arif Budiman, SIK, MH. (Hatta)

Suara Indonesia News – Indramayu. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Indramayu lakukan Apel sekaligus penutupan peserta Admisi Orientasi (AO) angkatan 64 dan dilanjutkan dengan membuka peserta AO angkatan 65, (27/10/2023), di Lapangan Bola Voli Lapas Indramayu.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Haro Sulistiyono dan didampingi staf Registrasi & Bimbingan Kemasyarakatan (Regbimas).

Adapun peserta AO berjumlah 134 peserta. Hal tersebut disampaikan oleh Kalapas Indramayu, ahero Sulistiyono disela-sela kegiatan yang terdiri angkatan 64 berjumlah 68 tahanan dan angkatan 65 ada 66 tahanan.

“Dari 134 peserta, 68 tahanan dari angkatan 64, dan angkatan 65 berjumlah 66 tahanan,” kata Hero.

Masih dikatakan Hero, adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya mempersiapkan perlengkapan administrasi, absensi, narasumber/pengarah dan Tamping Admisi Orientasi.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. M.02-PK.04.10 tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

“Kegiatan ini bertujuan agar para Narapidana atau Tahanan dapat memahami dan mengamalkan Catur Dharma Narapidana serta mematuhi Kewajiban dan Larangan,” terang Hero. (Toro)

Suara Indonesia News – Rote Ndao. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao, menggelar Rapat Paripurna yang sangat penting. Rapat ini bertujuan untuk membahas dan mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati yang telah menjalani masa jabatan sejak tahun 2019 hingga 2024. Jumat, 27 Oktober 2023

Pimpinan rapat yang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, Alfret Saudila, A.Md, Wakil Ketua Yosia Adrianus Lau, S.E, dan Paulus Henuk, SH, memimpin usulan pemberhentian didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2014.

Hasil dari Rapat Paripurna ini nantinya akan diajukan sebagai usulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan untuk meminta pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao yang saat ini masih menjabat dalam masa jabatan 2019-2024.

Dalam proses pembahasan, DPRD Kabupaten Rote Ndao juga mempertimbangkan berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 9 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 (dengan beberapa perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023), Undang-Undang Nomor 2 tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, dan Peraturan DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 tahun 2019.

Setelah melalui pertimbangan yang matang, rapat Paripurna DPRD menyimpulkan bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao adalah selama 5 tahun, dimulai sejak tanggal pelantikan pada 14 Februari 2019 hingga berakhir pada 14 Februari 2024. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018 akan menjabat hingga tahun 2023.

Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao akan diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna dan diusulkan sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam proses pemerintahan daerah yang diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Reporter : Dance henukh

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Tim Pengabdian FKIP Universitas Malikussaleh yang terdiri dari tiga dosen dan dua mahasiswa menyelenggarakan Kegiatan Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Inovatif Spinning Wheel dan Pop Up Book bagi Guru SD Negeri se-Kecamatan Muara Satu pada tanggal 19, 21, dan 29 September 2023.

Sekolah yang dipilih yaitu SDN 1 Muara Satu, SDN 2 Muara Satu dan SDN 4 Muara Satu. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru SD Negeri di Kecamatan Muara Satu dalam pembuatan media pembelajaran yang inovatif.

Kegiatan ini kembali dilanjutkan pada tanggal 19, 20 dan 23 Oktober 2023 dalam rangka monitoring dan evaluasi media pembelajaran yang diaplikasikan guru di dalam kelas ketika proses belajar mengajar.

Kegiatan pelatihan ini diikuti sebanyak 80 guru dari tiga sekolah yaitu SDN 1 Muara Satu, SDN 2 Muara Satu dan SDN 4 Muara Satu. Pelatihan ini mendapat respon positif dari kepala sekolah dan guru sebagai peserta yang mengikuti kegiatan ini. Melalui kegiatan pelatihan guru memperoleh informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam membuat materi ajar menggunakan media.

Penggunaan media pembelajaran yang menarik menjadi kebutuhan utama saat guru melaksanakan proses belajar mengajar sehingga pembelajaran menjadi interaktif, kreatif, dan inovatif.

Menurut kepala sekolah SDN 1 Muara Satu, Ibu Safariah, S.Pd. “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi guru kami dan menambah wawasan serta ketrampilan guru dalam mengajar. Sebelumnya sekolah ini belum pernah mendapatkan pelatihan mengenai pop up book dan spinning wheel.

Sedangkan kepala sekolah SDN 2, Dewi Agustina mengutarakan, “Semoga media pembelajaran ini akan digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jika para pendidik mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan ke dalam kegiatan belajar mengajar, ini akan menghasilkan efek positif dalam meningkatkan pencapaian belajar siswa.”

Rani Ardesi Pratiwi, S.Pd., M.Pd. selaku ketua pelaksana kegiatan berharap pelatihan ini mampu memberikan pengetahuan kepada para pendidik agar menggunakan berbagai media untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik. Penggunaan media dalam pembelajaran memiliki peran penting karena dapat menjadi stimulus bagi peserta didik untuk berdiskusi, memahami konsep, dan membentuk struktur pengetahuan baru melalui interaksi yang berkelanjutan (social constructivism). (Wandy ccp)

Suara Indonesia News – Purwakarta. Masyarakat berharap pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut Mega Proyek Kementrian Perikanan dan Kelautan (KKP) yang Berlokasi di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, atau tepat di belakang Tajug Gede Cilodong, Purwakarta, Jabar pasalnya proyek bangunan Pasar Kuliner dan  Promosi Produk Perikanan, tampak terlihat terbengkalai.

Pantauan media di lapangan jangankan aktivitas jual beli, tak satupun pedagang yang tampak mengisi bangunan yang menelan anggaran belasan miliar itu. Mubazir, kosong bak berhantu?

Padahal, tujuan pembangunan gedung yang duitnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu adalah untuk meningkatkan minat mengkonsumsi ikan sekaligus membantu UMKM dalam pemasaran produk dan kuliner ikan serta menjadi sentra edukasi, promosi dan rekreasi.

“Diluar soal permasalahan status tanah dan dugaan penyimpangan anggarannya, ada hal lain yang harus diperhatikan yaitu soal fungsi dan manfaat bangunan tersebut untuk masyarakat Purwakarta. Apa manfaatnya?” kata Wakil Ketua Komunitas Peduli Purwakarta (KPP), Tarman Sonjaya kepada awak media, Kamis (26/10-23).

Sampai saat ini, lanjut Tarman bahkan bangunan tersebut masih kosong dan dibiarkan terbengkalai. Lokasi yang cukup jauh dari jalan raya dan berada di kawasan hutan jati juga menjadi kendala untuk mengakses lokasi tersebut.

“Sepertinya perencanaan bangunan tersebut terkesan asal-asalan. Pasar kuliner atau sentra promosi produk perikanan seharusnya dibuat di sekitar wilayah yang terdapat nelayannya, kalau di Purwakarta setidaknya bisa dibangun di sekitar wilayah Waduk Jatiluhur atau Ubrug, bukan di sekitar hutan jati,” ujar Tarman.

Menurutnya, pembangunan sarana dan prasarana pemasaran ikan termasuk sentra kuliner ikan merupakan salah satu program KKP yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.

“Yang di Purwakarta ini, dianggarkan pada tahun 2021 dari APBN melalui KKP, dengan total pagu anggaran mencapai Rp 15 miliar dan kontraknya sebesar Rp 12 miliar. Uang segitu banyak jadi mubazir, jika bangunan yang sudah jadi itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Pertanyaan lainnya, apakah bangunan tersebut sudah diserahterimakan atau belum kepada Pemda Purwakarta atau dinas terkait?” kata Tarman.

Terpisah, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta, Siti Ida Hamidah dalam keterangannya mengatakan bahwa bangunan Pasar Kuliner dan Sentra Promosi Produk Perikanan yang berlokasi di Kecamatan Bungursari itu sudah diserahterimakan dari KKP ke Pemda Purwakarta.

“Bangunannya masih kosong, karena sebelumnya memang belum ada izin dan belum ada serahterima. Tapi untuk anggaran pemeliharaan gedung, sudah dialokasikan pada anggaran tahun 2024 mendatang,” kata Ida, seraya memastikan bahwa sejak Desember 2022 lalu, status gedung pasar tersebut sudah diserahterimakan dari KKP ke Pemda Purwakarta. (Fuljo/Christ)

Suara Indonesia News – Indramayu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka persiapan masa kampanye Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Bertempat di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Indramayu, Kamis (26/10/2023). Rakor dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Indramayu, Budi Setiawan serta turut dihadiri Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Indramayu, Budi Setiawan menyampaikan, Pemkab Indramayu bersama dengan stakeholder terkait seperti KPU dan Bawaslu terus melaksanakan berbagai upaya dalam rangka mendukung dan membantu menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024.

“Kami terus berkoordinasi di tingkat pemkab baik dengan SKPD maupun dengan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu, sehingga diharapkan pemilu dan pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 dapat berlangsung dengan sukses,” ungkapnya.

Budi menambahkan, beberapa bahasan yang menjadi agenda dalam rapat diantaranya adalah perumusan netralisasi ASN Kabupaten Indramayu, yang mana netralitas ASN tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pasal 4 angka 12 – 15, serta Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS Pasal 11 huruf c.

Lanjut Budi, Netralitas ASN merupakan hal yang perlu terus diawasi dan dijaga sehingga ASN dapat menjalankan tugas secara profesional, tidak memihak dan menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif sehingga pemilihan umum dapat berlangsung secara jujur dan adil.

“ASN harus netral karena sesuai amanat undang-undang tidak boleh memihak dan memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi baik itu pilkada, pileg atau Pilpres,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Pemkab Indramayu telah melaksanakan ikrar bersama dan penandatangan pakta integritas netralitas ASN di lingkungan instansi masing-masing serta melaksanakan sosialisasi peraturan terkait netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan surat keputusan bersama 5 (lima) lembaga negara tentang pedoman pembinaan dan pengawasan asn dalam penyelenggaraan pemilu.

Selain netralitas ASN, lokasi kampanye, lokasi terlarang untuk pemasangan alat peraga kampanye serta sanksi pelanggaran dan larangan kampanye pemilu juga tak luput dari pembahasan rapat koordinasi menjelang masa kampanye pemilu serentak tahun 2024 yang berlangsung dari 28 november hingga 10 februari 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menjelaskan, dukungan pemerintah daerah terhadap pemilihan umum juga dilakukan dengan membentuk desk pemilu dan pilkada yang memiliki fungsi beberapa diantaranya adalah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum, dan memantau kelancaran pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Umum.

Kemudian fungsi lain dari desk pilkada adalah memantau situasi/dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah strategis yang diperlukan dalam menyukseskan Pemilihan Umum, menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang responsif terhadap situasi sosial politik dan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan yang berkembang di daerah selama Pemilihan Umum serta menyusun laporan Hasil Pemilihan Umum.

“Dukungan pemda terhadap pemilu ini tidak hanya terkait pembinaan netralitas ASN, persiapan jelang masa kampanye, namun juga melalui dibentuknya desk pemilu dan pilkada,” pungkasnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Konawe. Pemerintah Kabupaten Konawe, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe, terus berupaya menyediakan pasokan air bersih ke wilayah-wilayah yang membutuhkannya, terutama dalam menghadapi situasi inflasi yang semakin meningkat.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Herianto Pagala. Dalam upaya penyediaan air bersih ini, kata dia, BPBD Konawe bekerjasama dengan PT Hutama Karya (HK) dan Kementerian PUPR wilayah Sultra.

Kegiatan penyaluran air bersih ini melibatkan satu unit kendaraan pemadam kebakaran (damkar) dan dua unit satuan tugas tanggap darurat dari Kementerian PUPR Balai Prasarana Pemukiman wilayah Sultra. Mereka didistribusikan ke beberapa Desa, termasuk Desa Puuwaru di Kecamatan Besulutu, Desa Lalonggasumeeto di Kecamatan Lalonggasumeeto, serta Desa Bajoe di Kecamatan Soropia. Tiga unit BPBD Konawe juga terlibat dalam upaya ini, bersama satu unit dari PT HK.

“Di Konawe, kami membeli air bersih dari Depot air dengan harga satu tangki isi 1200 liter seharga Rp 50 ribu. Sementara rekannya dari Kementerian PUPR Wilayah Sultra mengambil air dari PDAM, dan PT HK menyediakan air khusus untuk Kecamatan Wawotobi dari Depot,” jelasnya.

Herianto bilang, bahwa masa tanggap darurat akan diperpanjang selama 30 hari ke depan. Dimulai dari tanggal 18 hingga 16 November 2023, setelah sebelumnya diberlakukan mulai tanggal 4 hingga 17 Oktober.

Hingga saat ini, BPBD mencatat bahwa sekitar ada sekitar 25 desa pada tujuh kecamatan di Kabupaten Konawe mengalami kekurangan pasokan air bersih secara menyeluruh, dan upaya ini terus dilakukan untuk membantu warga yang membutuhkan. (Rls)