By -
0

Suara Indonesia News – Cilegon. Wali Kota Cilegon Helldy Agustian meminta para penerima dana hibah untuk mengelola dana hibah dengan sebaik mungkin dan transparan. Jangan sampai, dana yang berasal dari APBD Kota Cilegon itu disalahgunakan, apalagi untuk kepentingan pribadi.

Hal itu dikatakan Helldy, saat memberikan pembinaan sumber daya manusia (SDM) pada penerima dana hibah lembaga keagamaan tahun anggaran 2023, di Aula Setda II Kota Cilegon, Senin, (17/04/2023).

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Daerah I Kota Cilegon Tatang Muftadi dan Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Kota Cilegon Rahmatullah.

Secara simbolis, Wali Kota menyerahkan bantuan dana hibah kepada perwakilan Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM) sebesar Rp 20 juta dan kepada Kementerian Agama Kota Cilegon Rp 33,2 miliar untuk guru ngaji dan agama.

“Kami minta agar penggunaan dana hibah ini dapat dilakukan secara transparan sebab ini adalah uang negara yang harus dipertanggung jawabkan. Dalam penggunaannya juga harus terbuka, jangan sampai dipakai untuk kepentingan pribadi sebab dana hibah ini untuk masjid,” ujarnya.

Helldy berharap pemberian hibah tersebut dapat membantu lembaga keagamaan dalam merealisasikan kegiatan yang direncanakan.

“Semoga dana hibah ini dapat memberikan manfaat yang baik untuk penerima, gunakan dana hibah ini dengan sebaik-baiknya, dan semoga seluruh kegiatan yang direncanakan dapat segera terealisasi melalui bantuan dana hibah ini,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Cilegon Rahmatullah mengungkapkan bahwa program hibah untuk lembaga keagamaan ini merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan oleh Wali Kota Cilegon Helldy Agustian.

“Meningkatkan kesejahteraan guru madrasah dan lembaga keagamaan menjadi salah satu program prioritas pemerintah saat ini, alhamdulillah di bulan suci ini kita bisa merealisasikan dana hibah ini dan besok atau lusa insya Allah sudah masuk ke masing-masing pengurus,” ungkapnya.

Rahmat juga menyampaikan bantuan dana hibah ini akan diberikan merata kepada seluruh DKM Masjid di Kota Cilegon.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali yang sudah mencanangkan program dana hibah ini untuk lembaga keagamaan dan guru ngaji atau agama, bantuan ini semata-mata hanya untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Cilegon,” jelasnya.

Salah satu penerima dana hibah dari DKM Masjid Al-Kautsar Fakrih Fadilah,mengaku bersyukur dapat menerima bantuan, dirinya berharap bantuan hibah dapat berkelanjutan.

“Dana hibah ini sangat bermanfaat untuk pembangunan masjid, kami akan gunakan dana ini untuk mengganti teraso (lantai) masjid yang semula marmer kami ganti dengan granit,” ungkapnya.

Tak lupa, Fakrih juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Cilegon atas bantuan yang diterima.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wali atas direalisasikan janjinya sehingga kami bisa mendapatkan bantuan hibah, bantuan hibah ini sangat bermanfaat bagi kami dan semoga menjadi barokah bagi Pemkot Cilegon khususnya Wali Kota,” pungkasnya. (Dhe)

By -
0

Suara Indonesia News – Indramayu. Pemasok petasan di wilayah Jakarta salah satunya berasal dari Kabupaten Indramayu. Polres Indramayu pun berkomitmen membongkar jaringan petasan tersebut. Empat tersangka dihadirkan polisi saat konferensi pers di Mapolres Indramayu, Senin (17/4/2023).

Tiga di antaranya adalah pelaku petasan, yakni laki-laki berinisial SRT warga Kecamatan Lelea, MDN warga Telukagung, dan DDS warga Jatibarang.

Serta satu tersangka lainnya adalah pelaku pencurian sepeda motor yang juga berhasil diringkus polisi berinisial NHY.

Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar mengatakan, dari tangan ketiga pelaku itu didapat barang bukti petasan sebanyak 3.070.100 butir.

Terdiri dari petasan jenis korek dan jarasan.

“Mereka mengirim petasan ke wilayah Jakarta menggunakan kendaraan mobil pick up,” ucapnya. didampingi Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Muhammad Hafid Firmansyah saat konferensi pers di Mapolres Indramayu.

Kapolres menyampaikan, tiga tersangka ini ditangkap di dua lokasi saat hendak mendistribusikan petasan.

Masing-masing di Jalur Pantura wilayah Kecamatan Lohbener dan Kecamatan Patrol.

“Dari hasil penyelidikan ini akan terus kami kembangkan sampai kita ketahui siapa pemiliknya dan siapa yang menerima di Jakarta,” jelasnya.

lanjut AKBP M Fahri Siregar, sudah berkoordinasi dengan jajaran Polres di DKI Jakarta untuk membongkar perkara bahan peledak jenis petasan ini.

Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan para tersangka yang berhasil diamankan, menurut mereka, para tersangka ini sudah biasa memasok kiriman ke Jakarta.

“Yang di TKP Lohbener sudah mengirimkan 3 kali dan di TKP Patrol 1 kali,” ujar dia.

Disampaikan Kapolres, tersangka yang diamankan saat ini berstatus sopir dan kernet. Mereka turut mendapat imbalan dari pengiriman petasan tersebut sebesar Rp 1-1,5 juta.

“Untuk pemiliknya kami juga masih terus melakukan pencurian,” ujarnya (Toro)

By -
0

Suara Indonesia News – Pulau Tello, Nias Selatan. Kondisi tata kelola SPBUN pulau tello secara terus menerus  membawa polemik di tengah-tengah masyarakat baik terhadap para konsumenya maupun terhadap lingkungan setempat.

Menurut beberapa masyarakat permasyalahan di SPBUN cukup komplit mulai dari tata cara pelayanan  pembeli sampai dengan  tidak akuratan takaran liter pompa SPBUN, menurut pangakuan salah satu warga pembeli BBM dI SPBU pulau tello atas nama  OH mengatakan, sepengetahuan Beliau sejak membeli BBM dI SPBU ini sudah lebih dari 5 tahun  pompa SPBUN tidak pernah di Tera ulang oleh dinas terkaid dalam hal ini Disperindag dan badan Metroologi yang legal dengan di buktikan tidak ada segel teraulang dari Dinas terkaid sebagai mana SPBU  pada umumnya yang wajib di tera ulang setiap tahun

Polemik kedua pengelola SPBU sering meminta para pemilik modal besar agar secepatnya mendeposit pembelian BBM untuk jatah mereka agar BBM segera bisa dikirim dan kondisi ini lah  yang dimanfaatkan oleh para tengkulak bbm yang punya modal besar  untuk menebus bbm sebanyak mungkin sehingga hal ini yang jadi pemicu masalah yang terus menerus di tengah-tengah masyarakat dimana ketika BBM masuk para pemilik modal besar yang sudah tebus DO banyak ,minta di nomor satukan untuk pelayanan pengisian sehingga terjadi penguasaan BBM secara monopoli oleh pemilik modal besar/penggalas sehingga masyarakat kecil terlebih dari pulau-pulau sekitar jadi korban untuk keperluan sehari-hari mereka harus antri berjam-jam dan berjibaku untuk mendapatkan BBM yang 5/ 10 liter atau sekedar untuk kendaraan ,dari kondisi seperti ini kita bisa nilai  BBM subsudi  di SPBU N pulau tello untuk rakyat kecil tidak tepat sasaran karna di kuasai oleh para tengkulak BBM yang punya modal besar sekitar 80% BBM subsidi di kuasai oleh para makelar BBM ,pengelola SPBU N terkesan tidak mau repot melayani pembeli masyarakat  kecil dan hanya mau cepat jadi Uang BBM ,pungkas Beliau..

Polemik berikutnya tata kelola pelayanan serta perekrutan karyawan operator SPBU  keadaan dikeluhkan Saudara ARS ia menuturkan bahwa

Operator SPBU  meminta  uang Cas/Cor kepada  setiap pembeli  pengisian didalam  jerengen 5 ribu dan untuk pengisian di dalam drum di pungut 30ribut.dimana sebelumnya uang cor dimasa petugas lama cas uang cor hanya 20ribu/drum tetapi sejak ada petugas baru  LF W  maka uang cor pengisian di drum di pungut 30ribu/drum,Jika para pembeli tidak membayar maka pupus lah harapan untuk mendapatkan BBM karna jerengen atau drum anda tak kunjung di isi jika belum bayar uang Cas/uang Cor..maka dalam  hal ini   Beliau mempertanyakan  kepada pihak Pertamina dan BPH MIGAS apakah pungutan uang Cor ini tidak termasuk pungli? Harga Pertalite di jual di SPBU N pulau tello Rp10.000/liter dan Bio Solar Rp 7.300/liter sementara harga nasional Bio Solar Rp 6.800/liter,

Selain itu petugas SPBU sering mengeluarkan minyak atau mencor minyak pada malam hari di jam-jam larut malam dan seperti yang tertangkap kamera warga  pada hari hari minggu 16/4/2023  sekitar pukul 23’00 sampai 00’00 wib , modus seperti  sudah sering  dilakukan oleh petugas SPBU N dengan cara mematikan semua lampu dan sesudah beraksi mengisi drum order kongkalingkong ,baru kemudian di hidupkan lampu  ,dan ini sudah di keluhkan warga sekitar namun tidak di indahkan petugas SPBU N, namun menurut masyarakat  masih juga terjadi,

Polemik berikutnya ketidak akuratan dalam mengoperasikan  pompa yang dilakukan oleh operator dinilai merugikan pembeli BBM seperti yang di alami BS pada 15/04/2023.

Ia menuturkan ia membeli BBM jenis pertalite 1 drum dengan jumlah 210 liter, tapi operator menekan tombol angka 102 x 2 = 204 liter (sesuai angka di foto  di layar monitor pompa di sampul berita) saat itu yang yang bertugas sebagai operator /tukang cor  LFW ,semestinya operator harus menekan tombol 105×2 = 210..

Dan hal ini menurut beliau sudah berlangsung lama sejak ia jadi operator. dari kejadian seperti ini  menurut warga ,  pembeli bbm di rugikan se kitar 6 atau 5 liter dalam satu drum demikian juga dalam pengisian jeregen tetap tidak sesuai tombol pembelian jumlah yang semestinya sesuai jumlah liter yang di bayarkan.

Maka dalam hal ini Operator atau pemilik SPBU N memperkaya diri sendiri dengan merugikan hak konsumen .

Pihak awak media kami mencoba mengkonfirmasi kepada pihak penanggung jawab Pertamina areal Nias via Whatshappnya  Pihak pertamina Pak DS  membenarkan tentang keluhan dan polemik yang terjadi di SPBU N pulau tello, menurut Beliau kejadian ini  terus berulang dan sudah sering di laporkan kepada kami.

Menurut Beliau saran para pihak terkaid harus duduk bersama dan kondisi  ini harus di sampaikan Kepemerintah daerah sebagai pengawas (selain BPH MIGAS) dan APH

Agar bisa duduk bersama antara pemerintah -masyarakat  dan pengelola SPBU N serta pihak Pertamina, tutupnya.

Selanjutnya pihak awak media kami mengkofirmasi kepada pemerintah setempat dalam hal pemerintah kecamatan pulau-pulau batu, Pihak pemerintah membenarkan akan adanya polemik yang berkepanjangan dengan kehadiran SPBUN  ditengah masyarakat, menurut pemerintah semestinya dengan kehadiran SPBUN persoalan kebutuhan keadilan dalam menikmati bbm untuk masyarakat kecil bisa terselesaikan,tapi pada realitanya kita harus akui bahwa benar BBM bersubsidi di kepulauan batu  tidak tepat sasaran sebagaimana mestinya ,menurut pemerintahan setempat Sepertinya kehadiran SPBU N di pulau tello bukan untuk kepentingan hajat hidup  orang banyak tapi kehadiran SPBU N seperti untuk kepentingan pribadi/ segelintir  orang tertentu yang punya modal besar sama persis seperti yang dikeluhkan masyarakat kita.

Kami dari Pemerintah kecamatan sudah berusaha menjalankan fungsi pengawasannya dengan beberapa kali mengfasilitasi kedua belah pihak,untuk mencari kesepakatan agar tata cara pengelolan Pelayanan dan penyaluran Bbm di SPBUN  sesuai peruntukannya untuk menjangkau masyarakat kecil agar bisa menikamati BBM bersubsidi,serta bahkan kami pernah melapor indikasi penyelewengan tata cara penyaluran bbm bersubsidi, namun menurut   pandangan kami sepertinya Pihak SPBUN atau pengelola SPBU N  tidak mengindahkan himbauan kita,dan seperti terkesan kebal untuk hukum, kami pemerintah setempat akan terus berupaya mengingatkan semua pihak agar bisa terpenuhi rasa keadilan bagi rakyat kecil untuk memperoleh bbm subsudi , seraya mencari solusi agar polemik penyaluran BBM bisa teruraikan, kami dari pemerintah setempat mendorong Pihak penegak hukum agar bertindak tegas  terhadap para monopoli  pengusaan bbm  di SPBU N dengan  dalil tebus DO ,serta penyelewengan   tata kelola seperti cor Bbm  dimalam hari secara diam-diam,karna Bbm yang disalurkan di SPBU N pulau tello adalah Bbm bersubsidi untuk rakyat kurang mampu bukan untuk para makelar BBM, karna ujung tombak penindakan di pundak aparat penegak hukum kita sesuai amanat konsitusi dalam mengawal kebijakan yang menyangkut  hajat hidup orang banyak.

Hal senada juga di sampaikan oleh salah satu tokoh Adat SW, menurut hemat beliau memang sudah semestinya pihak terkaid menertipkan SPBUN pulau tello ,karna percuma hadirnya yang menikmati hasil minyak subsidi itu para pengusaha/makelar.

Sangat setuju jika SPBU N pulau tello tidak bisa di bina oleh pihak terkaid maka alangkah baiknya di tutup aja ijin usaha pengelola atau penyalur bbm yang beroperasi di SPBU tersebut ,di beri kesempatan kepada investor /pengusaha lain, tutupnya.

lewat pemberitaan di media  Kami masyarakat kepulauan batu  meminta  BPH MIGAS  Provinsi  sumatra utara dan Pusat agar sidak kelapangan serta mengefaluasi ijin operasional SPBU N 18.228.049 ,menurut penilaian kami dan yang kami rasakan  ,SPBU  tersebut  gagal menjalankan fungsi untuk kemaslahatan orang  banyak khusus orang tidak mampu

Karna pengelola SPBU N  cenderung memperkaya diri sendiri atau segelintir oknum makelar bbm

Lewat aturan mainya sendiri dan mengabaikan aturan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah -Pertamina dan BPH migas dalam menyalurkan kemasyarakat ,karna jenis BBM yang di salaurkan di SPBU ini BBM bersubsidi pada kenyataannya BBM di SPBU N pulau tello 80% di kuasai oleh Tengkulak /pemain BBM sehingga bbm yang diperuntukan  masyarakat kecil tidak tepat sasaran…Sementara Pemilik modal SPBU N menebus minyak subsidi di pertamina atas nama masyarakat kepulauan batu  untuk mendapatkan bbm dengan harga subsidi pemerintah,tapi pada fakta di lapangan setiap bbm yg masuk yang langsung kemasyarakat kecil hanya 20% selebihnya 80% di kuasai oleh para tengkulak bbm yang punya modal besar dan mereka kembali lagi jual kemasyarakat dengan harga yang tinggi dan mau tak mau masyarakat kecil butuh dengan keterpaksaan ya di beli…

Jika Pengelola SPBU N pulau tello  masih tidak memperbaiki manejemen dan tata kelola penyaluran BBM di kepulauan batu  yang hanya menguntungkan para oknum tertentu, kami  masyarakat kecil mendorong Pemerintahan kabupaten Nisel ,Pertamina dan BPH migas agar menutup / mencabut ijin  pengusaha penyaluran Bbm di SPBU N pulau tello agar tidak lagi beroperasi di kepulauan batu dan di berikan kesempatan kepada Pengusaha lain yang mau menjalankan SPBU N sesuai amanat undang atau sesuai peruntukannya. Toh dari dulu sebelum ada SPBU kami masyarakat kepulauan batu bisa hidup..

Serta meminta kepada pemerintah daerah kabupaten nias selatan bekerja sama dengan BPH Migas , agar pemerintah bisa hadir menyelesaikan polemik tata kelola penyaluran bbm SPBU N pulau tello termasuk menetapkan harga het tertinggi enceran di tengah masyarakat,bagi pengencer menjual bbm diatas ambang normal harga eceran maka di minta kepada pihak terkaid untuk mencabut ijin rekomendasi pengenceranya.serta menetap kan batasan kuota kepada seluruh penggalas atau makelar dengan dalil punya ijin agar bbm bersubsudi itu betul-betul dapat dinikmati

Kita berharap  peran aktif Pemda lewat aparat penegak hukumnya (APH) agar bisa menjalankan fungsi untuk mengawasi badan usaha yang bergerak di bidang hajat hidup orang banyak sebagai mana yang di amanatkan oleh undang-undang tentang hajat hidup orang banyak

Yang mana jika pengusaha SPBU N jika patuh aturan dalam menjalankan usahanya  maka sudah pasti para penggalas /tengkulak bbm juga bisa tertip sepanjang Pengusaha SPBU  memberi ruang dengan dil-dil bayar dimuka tanpa batasan  tebusan kuota yang sewajarnya..karna bbm yang ia salurkan barang subsidi tidak bisa di perjual belikan semau nya aja. (Feroni Dakhi)

By -
0

Suara Indonesia News – Banda Aceh. Dewan Pimpinan Pemuda Cinta Aceh (PCA) secara resmi menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap sumber harta para pejabat yang dicurigai di daerah Aceh.

Ketua Umum PCA, Sulthan Alfaraby, tidak membeberkan siapa nama orang yang dilaporkan pihaknya tersebut.

Namun dia mengaku, bahwa pihaknya telah menerima nomor bukti penerimaan surat atas dokumen yang dikirimkan berjumlah 8 halaman.

“Kita telah surati dan menerima bukti tanda terima, serta mendorong KPK untuk segera memeriksa puluhan orang”, ujarnya singkat,  Senin (17/04/2023).

PCA merasa prihatin berdasarkan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan melibatkan banyak pejabat di daerah akhir-akhir ini

Oleh sebabnya, PCA meminta KPK untuk memeriksa sejumlah pejabat Provinsi Aceh guna menyelamatkan daerah berjuluk “Tanah Rencong” tersebut

“Selaku anak muda kita harus bangkit untuk menyelamatkan Tanah Rencong (Aceh), kalau bukan kita yang peduli, lantas siapa lagi”, terangnya.

Aktivis pergerakan Aceh tersebut juga mengatakan bahwa koruptor, teroris dan kartel Narkoba adalah sama.

“Koruptor, teroris, kartel narkoba harus dimusnahkan. Karena sama-sama menghancurkan negara. Sudah seharusnya dihukum seberat-beratnya (para koruptor)”, tambahnya.

Alfaraby mengajak pemuda lainnya untuk “mengamankan” daerah masing-masing demi mencegah kesewenangan penyelenggara negara.

“Pemuda di daerah haruslah menjadi barricade line, untuk mencegah penyelenggara negara melakukan kesewenangan yang merugikan publik. Contohnya korupsi”, tutupnya.

Sekedar informasi, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, pernah mengungkapkan hal mengejutkan, bahwa banyak pejabat yang melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tak sesuai profil.

“Ini kebetulan ada satu peristiwa, sebetulnya banyak pejabat kita yang melaporkan harta kekayaannya kalau kita lihat profilnya nggak match (cocok),” ujar Alexander seperti yang pernah dilansir oleh Detik. (SA)

By -
0

Suara Indonesia News – Jakarta. Politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) Syafrudin Budiman SIP sangat yakin Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan bisa menjadi perekat Koalisi Besar. Terutama di saat mengalami kebuntuan politik dan tarik menarik kepentingan antar partai, sehingga nantinya terjadi pembagian kekuatan (sharing power).

Kata Syafrudin Budiman atau Gus Din sapaan akrabnya mengatakan, PAN sebagai partai tengah mampu mempersatukan kekuatan partai politik. Dimana Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya (K-KIR) yang terdiri Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP akan terjadi tarikan kepentingan.

“Kandidat capres-cawapres Koalisi Besar bisa dari kalangan internal koalisi atau dari kalangan eksternal. Namun, Zulkifli Hasan bisa menjadi cawapres yang menjadi perekat saat terjadi tarik menarik kepentingan,” kata Gus Din dalam keterangan persnya, Senin (17/4/2023) di Jakarta.

Keberhasilan Zulkifli Hasan mengumpulkan para ketua umum partai politik dari KIB dan K-KIR di depan Presiden Jokowi adalah prestasi gemilang. Bahkan katanya, Presiden Jokowi saat di  Silaturahim PAN, Minggu (2/4/2023) lalu di Kantor DPP PAN Jl. Warung Buncit 1A Jakarta Selatan menyatakan mendukung pembentukan Koalisi Besar.

“Zulkifli Hasan mampu melakukan combine political power (penggabungan kekuatan politik) seperti Rakornas PAN di Semarang dan di Harlah 100 Tahun Nahdlatul Ulama. Tidak tanggung tanggung 5 Ketua Umum partai politik dan Presiden Jokowi bisa dikumpulkan jadi satu. Saya yakin Zulkifli Hasan bisa jadi cawapres ketika keadaan mengalami kebuntuan politik,” jelas Gus Din.

Mengenai siapa capres-cawapres Koalisi Besar, pastinya masih digodok dan dimatangkan terlebih dahulu. Nama-nama besar Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Ridwan Kamil dan Puan Maharani pasti dibahas.

“Koalisi Besar dimungkinkan nama-namanya sudah beredar dan tentunya kandidat tersebut memiliki elektabilitas tinggi. Pastinya juga Koalisi Besar tidak mengarah ke nama Anies Baswedan yang diusung dari Koalisi Perubahan,” kata Syafrudin Budiman Bacaleg PAN DPR RI Dapil DKI Jakarta I Jakarta Timur ini.

Ada Jokowi di Koalisi Besar

Gagasan baru koalisi besar partai politik untuk Pilpres 2024 mencuat dan jadi perbincangan panas setelah Presiden Jokowi bertandang ke markas DPP PAN pekan lalu, Minggu (2/4/2023). Ia mengenakan baju koko putih, tampak Jokowi duduk manis di antara lima ketua partai pendukung pemerintah.

Tampak berjajar disamping Jokowi, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Dalam kegiatan bertajuk silaturahmi Ramadan tersebut, dua koalisi partai politik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) digadang-gadang hendak berkongsi menyambut Pilpres 2024. Jokowi merestui jika dua koalisi itu ingin bersatu.

“Cocok. Saya hanya bilang cocok,” komentar Jokowi seusai acara itu.

Gus Din yang juga Mantan Aktivis Mahasiswa 98 ini menambahkan, bahwa pertemuan lima partai itu sengaja digelar di DPP PAN, kendati Megawati tak bisa hadir. Di mana latar belakang ide awal wacana koalisi besar ini, tidak lepas dari kekecewaan Jokowi kepada PDI Perjuangan.

“PDI Perjuangan menolak kedatangan Timnas Israel lewat Ganjar Pranowo dan I Wayan Koster. Sehingga penolakan ini berujung kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Jelas ini menampar muka Jokowi,” tukas Gus Din.

Menurut Gus Din, Jokowi adalah leader, koordinator dan inisiator dalam pembentukan koalisi besar ini. Kemudian Zulkifli Hasan menjadi mediator dan fasilitas pembentukan Koalisi Besar dari KIB dan K-KIR.

“Jokowi tampak ingin mengubah haluan politiknya, di mana sebelumnya kepada Ganjar bisa kepada kandidat lain dari Koalisi Besar. Bahkan, Zulhas tidak menampik kalau Jokowi yang menjadi pengagas atau ‘king maker’ penggabungan KIB dan K-KIR,” pungkas Gus Din. (red)

By -
0

Suara Indonesia News – Indramayu. Sebagai kesiapan guna mengamankan arus mudik lebaran Idul Fitri 1444 H, sejumlah personil gabungan dipersiapkan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan kepada pemudik yang melintas di Jalur Pantai Utara (Pantura) Indramayu.

Hal ini terpantau manakala Bupati Indramayu Nina Agustina memimpin langsung Apel Gelaran Pasukan Operasi (Ops) Ketupat Lodaya Tahun 2023, di Halaman Markas Polisi Resort (Mapolres) Indramayu, Senin (17/4/2023).

Dalam pelaksanaan Gelar Apel Pasukan Ops Ketupat Lodaya Tahun 2023 ini turut dihadiri Kepala Resort (Kapolres) Indramayu AKBP DR M Fahri Siregar, Dandim 0616 Indramayu Letkol Arm Andang Radianto, unsur Forkopimda Indramayu dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Indramayu.

Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan, jalur pantura Indramayu menjadi langganan bagi para pengemudi roda dua khusunya dalam melaksanakan mudik lebaran setiap tahun, sehingga pengamanan untuk pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa tahun ini sangat diharapkan berjalan dengan baik.

“Kita dalam menghadapi arus mudik lebaran 2023 kita bersama mitra kerja lainya diharapkan bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Selain mengajak sejumlah personil guna suksesnya arus mudik 2023, Bupati Nina Agustina juga meminta masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah jangan sampai menggangu pelaksanaan arus mudik di Jalur Pantura Indramayu.

“Kita juga meminta masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban untuk mendukung kelancaran maupun kenyamanan arus mudik dan juga arus balik,” ajaknya.

Kepada para pemudik yang melintas di Jalur Pantura Indramayu, Bupati Nina mengingatkan agar pemudik selalu menjaga kondisi kesehatan tetap fit dan memanfaatkan rest area yang ada di Kota Mangga untuk beristirahat, terutama meski wabah pandemi tak lagi ada namun para pemudik diminta tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Paling tidak ketika arus mudik itu kelelahan di jalanan, jadi kepada masyarakat maupun pengemudi tetap berhati-hati. Selain itu kita meski lepas dari pandemi Covid-19 kita tetap menghimbau untuk tidak lepas protokol kesehatan,” pintanya.

Untuk kenyamanan para pemudik yang beristirahat di rest area Jalur Pantura Indramayu segala kebersihan dan kesehatan diharapkan tetap dijaga dari para petugas yang membidangi dan selalu bersinergi.

Selain itu agar perjalanan mudik berlangsung aman dan nyaman, Bupati Nina berpesan kepada pemudik ketika meninggalkan rumah dan menuju kampung halaman untuk selalu melaporkan diri kepada RT maupun RW setempat sebagai amanat Kapolri. Hal ini dimaksudkan agar rumah yang ditinggal pemiliknya tetap diawasi.

Sementara Kapolres Indramayu AKBP DR M Fahri Siregar mengatakan, sejumlah personil gabungan telah diterjunkan di lapangan untuk mengamankan arus mudik lebaran 2023 di Jalur Pantura Indramayu yang akan berakhir hingga 1 Mei 2023.

“Sebanyak 764 jajaran dari Polres Indramayu dan sekarang adanya apel pasukan menandakan bahwa seluruh anggota Polri, TNI maupun Pemkab Indramayu dan komunitas masyarakat kami sudah siap melaksanakan tugas untuk Ops Ketupat Lodaya Tahun 2023. Pelaksanaan Ops Ketupat Lodaya Tahun 2023 akan berlangsung besok hingga 1 Mei 2023,” katanya.

Dijelaskan Kapolres Indramayu AKBP DR M Fahri Siregar, sebanyak 26 Pos arus mudik di  yang tersebar di sejumlah titik di Jalur Pantura Indramayu sudah dipersiapkan untuk memberikan layanan kepada para pemudik yang beristirahat.

“Total 26 Pos dan 1 Pos Terpadu yang ada di Jembatan Timbang Losarang yang berintegrasi dengan teman-teman Kemenhub, PUPR, Jasa Raharja dan Pemkab Indramayu telah menyiapkan UMKM sekaligus rest area di sana. Kemudian 19 Pos Pengamanan itu tergelar dari jalur Pantura Arteri. Serta ada Pos Pelayanan sebanyak 6 titik, dimana ada di Pantura Arteri dan juga termasuk di rest area 130 A dan 130 B,” ujarnya.

Pada kesempatan ini Bupati Indramayu Nina Agustina didampingi AKBP DR M Fahri Siregar dan Dandim 0616 Indramayu Letkol Arm Andang Radianto melepas Pasukan Ops Ketupat Lodaya Tahun 2023. (Toro)

By -
0

Suara Indonesia News – Purwakarta. Jelang lebaran Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Purwakarta, menangkap empat pelaku pengedar narkotika jenis ganja di wilayah Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta. Dari ke empat pelaku dua diantaranya berstatus pasangan suami istri.

Kapolres Purwakarta, AKBP Edwar Zulkarnain mengatakan pengungkapan ini berawal dari kegiatan berselancar di dunia maya yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Purwakarta.

Kapolres menyebut, ada empat orang tersangka yang terlibat pada kasus jual beli narkotika tersebut. Ke empat pelaku yakni tiga pria dan satu wanita itu berinisial AFN (26), JM (25), S (25) serta NT (22).

“Kami menangkap berinisial S pria asal Plered Purwakarta dan istrinya yang sedang hamil delapan bulan NT, saat ini kami tahan di lapas terpisah. Selain dua orang tersebut, kami juga menangkap dua orang lainnya yakni AFN dan JM, ” ungkap Edwar saat konfrensi pers di Mapolres Purwakarta, Senin, (17/04-2023).

Dirinya mengatakan, tersangka AFN mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari marketplace online yang dibeli dari daerah salah satu provinsi di pulau Sumatra.

“Jadi dia membeli di marketplace online dengan alamat toko di Sumatra dan dikirim melalui ekspedisi ke Kabupaten Purwakarta,” jelas Edwar.

Setelah barang ilegal tersebut tiba di Purwakarta, lanjut Edwar, mengatakan, pelaku mengemas ulang dan menjual kembali secara online dan langsung kepada orang yang sudah dikenal.

“Anggota kami mengetahui adanya jual beli narkotika secara online, setalah itu kami melakukan penyelidikan. Setelah mendapatkan data-data, kami langsung melakukan pengejaran,” sebut Kapolres.

Dari tangan pelaku, Edwar mengatakan, pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa dua bungkus narkotika kelas I jenis ganja dengan total berat 1,8 Kg.

“Selain itu kami juga mengamankan tiga handphone yang dipakai untuk transaksi. Untuk empat tersangka tersebut kami jerat dengan Pasal 114 ayat 2 atau Pasal 111 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Empat pelaku tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara,” Tegas Edwar. (Fuljo/Christ)

By -
0

Suara Indonesia News – Konawe. Kapolres Konawe AKBP Ahmad Setiadi SIK didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe memimpin apel gelar pasukan operasi ketupat anoa tahun 2023 di lapangan apel Mapolres Konawe, Senin (17/4/2023).

Hadir dalam kegiatan ini, Sekda Konawe Ferdinand Sapan mewakili Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, Pabung 1417 Kendari Letkol Inf. Azwar Dinata. Turut hadir, Kemenag Kabupaten Konawe, Kadis Perhubungan, Kalaksa BPBD Konawe, Kasatpol PP,  Jasaraharja, Senkom dan seluruh Personel Polres Konawe serta Kapolsek Jajaran Polres Konawe.

Sementara itu, peserta apel gelar pasukan terdiri dari satu pleton barisan TNI, satu pleton barisan Gabungan Staf Polres Konawe, satu pleton barisan Sat Lantas Polres Konawe,satu pleton Gabungan ResIntel Polres Konawe, satu pleton barisan Satpol PP Konawe, satu pleton barisan Dishub Konawe, satu pleton barisan BPBD Konawe, dan satu pleton barisan Senkom Konawe.

Kapolres Konawe AKBP Ahmad Setiadi SIK dalam sambutannya menyampaikan, apel gelar pasukan ini merupakan bentuk Pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi ketupat 2023. kegiatan ini juga  merupakan wujud nyata sinergisitas polri dengan stakeholder terkait dalam rangka mengamankan mudik dan perayaan hari raya idul fitri 1444 hijriah.

Oleh sebab itu, lanjut Kapolres, Polri bersama Stakeholder terkait berkomitmen untuk melaksanakan pengamanan secara lebih optimal, melalui operasi terpusat dengan sandi “ketupat 2023” selama 14 hari sejak 18 april s.d. 1 Mei 2023.

“Demi kelancaran arus mudik dan balik maka lakukan pembatasan operasional angkutan barang, terdapat klasifikasi angkutan yang masih diizinkan beroperasi, seperti kendaraan pengangkut BBM, hantaran uang, hewan ternak dan pupuk,” ungkapnya.

Demi kelancaran arus mudik, Kapolres menekankan kepada anggota untuk memastikan kendaraan-kendaraan dengan dilengkapi surat muatan yang ditempelkan pada kaca kendaraan sebelah kiri, sehingga mempermudah proses pemeriksaan.

“Apabila masih ditemukan kendaraan angkutan barang yang masih beroperasi di luar ketentuan, maka segera lakukan penindakan,” tegasnya.

Dikesempatan tersebut, perwira polisi dengan dua bunga di pundak ini menekankan terkait laka lantas di wilayah hukum Polres Konawe untuk di mengoptimalkan langkah preventif dengan menempatkan personel dan melengkapi rambu pada titik-titik rawan kecelakaan.

Disamping itu, personil terus mengingatkan masyarakat untuk memastikan kelayakan kendaraan sebelum digunakan, lakukan penguatan edukasi tertib berlalu lintas. Imbau pengemudi untuk memastikan kondisi kesehatan dan segera beristirahat apabila mengalami kelelahan.

“Apabila terjadi laka lantas, segera lakukan penanganan secara cepat untuk menolong korban, serta upayakan jangan sampai berimplikasi terhadap kemacetan yang parah. Tentunya berbagai pengaturan pada operasi ketupat 2023 harus didukung oleh penguatan komunikasi publik,” bebernya.

“Disamping menjamin kamseltibcar lantas, kita juga harus menjaga situasi kamtibmas melalui berbagai kegiatan seperti patroli pada jam-jam rawan untuk mengantisipasi tindak pidana. khusus bagi rumah yang ditinggal mudik, imbau masyarakat agar melapor ke ketua RT/RW maupun Bhabinkamtibmas,” sambungnya.

Selain itu, hadirkan pula personel berseragam di tempat ibadah terutama pada pelaksanaan salat idul fitri dengan melibatkan personel TNI-Polri, ormas serta mitra kamtibmas lainnya.

“Terkait aktivitas masyarakat di lokasi wisata, lakukan patroli jalan kaki, rekayasa lantas jalur keluar masuk tempat wisata, mendorong pembelian tiket secara online, pengaturan parkir, dan siagakan tim tanggap bencana,” pungkasnya.

Disamping kerawanan yang timbul akibat peningkatan mobilitas masyarakat, stabilitas harga dan ketersediaan sistem pemantauan bahan pokok dan bahan penting (Bapokting) harus tetap terjaga. Kemudian tingkatkan koordinasi antara satgas pangan dengan stakeholder terkait, sehingga tidak terjadi kelangkaan maupun kenaikan harga bapokting selama perayaan hari raya idul fitri 1444 hijriah. (Red SI)

1...5305315321,5302,530...2,806Page 531 of 2,806