0

Suara Indonesia News – Jakarta. Pengamat Ekonomi Kerakyatan dan Energi Terbarukan dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) Djonli, ST, MT menilai positif langkah dan ikhtiar pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, utamanya dalam bidang Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Indonesia.

Kata Djonli sapaan akrabnya, Ekonomi Indonesia juga diproyeksikan masih tumbuh 5-5,1 persen pada 2023. Dimana UMKM mampu menyerap 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada. Dengan rincian, usaha mikro sebanyak 107,4 juta, usaha kecil 5,8 juta, dan usaha menengah 3,7 juta.

“Apa yang dilakukan pemerintah di sektor UMKM adalah bentuk dukungan penuh pemerintah kepada rakyat kecil yang berusaha di sektor UMKM. Apalagi, pemerintah akan menggandeng perbankan nasional untuk membantu pembiayaan UMKM melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Bahkan, pemerintah telah menjalin kerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk lebih mengoptimalisasi pembiayaan ekspor UMKM,” kata Djonli, ST, MT, Rabu (8/2/23) di Jakarta.

Djonli yang juga Bakal Calon Legislatif Partai Amanat Nasional (Bacaleg PAN) DPR RI pada Pemilu 2024, Dapil DKI Jakarta 3 (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu) mengatakan, arah kebijakan ekonomi kerakyatan di berbagai daerah di Indonesia termasuk Jakarta, menjadi jalan sutra bagi kemajuan ekonomi nasional.

“UMKM mempunyai potensi yang strategis dan berperan positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan tentunya pemerataan pendapatan masyarakat. Sehingga kesenjangan atau ketimpangan ekonomi di Indonesia bisa dikurangi,” kata Djonli.

Djonli yakin bahwa peran UMKM Indonesia di masa mendatang sebagai stabilisator dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kata Djonli, UMKM diharapkan menjadi ikhtiar ekonomi dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Saya memiliki keyakinan, ekonomi kerakyatan di Indonesia akan melahirkan para pengusaha dan usahawan yang bergerak di sektor UMKM dan mampu mensejahterakan rakyat di lapisan menengah bawah dan tumbuh menjadi besar dan mensejahterakan para pelakunya secara signifikan,” kata Djonli.

Melalui UMKM ini, kata Djonli, masyarakat kalangan menengah akan seiring sejalan dengan kebijakan ekonomi pemerintah, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dikutip dari Kemendag.go.id mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi pemasaran produk-produk usaha menengah kecil dan mikro (UMKM), baik domestik dan untuk pasar ekspor ke berbagai negara.

Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengajak seluruh pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usaha mereka hingga mencapai kemajuan.

“Pemerintah terus mendukung dan memfasilitasi UKM agar mampu naik kelas dan mendapatkan akses pemasaran yang lebih luas, seperti pemasaran melalui ritel modern dan marketplace, bahkan sampai pasar ekspor,” kata Zulkifli Hasan.

Editor: Syafrudin Budiman SIP

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Terkait dengan pemanggilan JGP selaku Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai SAKSI berdasarkan Surat Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: SPS-418/F.2/Fd.2/01/2023 tanggal 06 Februari 2023 tentang Surat Panggilan Saksi pada Kamis 09 Februari 2023 pukul 09:00 WIB, disampaikan bahwa JGP tidak dapat hadir memenuhi panggilan SAKSI tersebut.

Hal ini di sampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum )Kejaksaan Agung RI,Dr. Ketut Sumedana melalui siaran Persnya di Jl.Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (09/02/2023)

 

Berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 180/SJ/HK.06.02/02/2023 tanggal 07 Februari 2023 tentang Panggilan Saksi yang ditujukan kepada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, JGP tidak dapat hadir dengan alasan yaitu :

Mendampingi Presiden RI dalam acara Hari Puncak Pers Nasional di Medan;

Mewakili Pemerintah dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI yang beragendakan penjelasan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Senin 13 Februari 2023 pukul 13:00 WIB.

Atas hal tersebut, JGP selaku Menteri Komunikasi dan Informatika akan hadir sebagai SAKSI pada Selasa 14 Februari 2023. Pemanggilan JGP sebagai SAKSI terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022. (Aro Ndraha)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Polisi Sahabat Anak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak tingkat Pendidikan Anak anak TK Nurhidayah Pada kesempatan ini Polsek Waled kedatangan  rombongan anak-anak TK Nurhidayah dari Desa Cilengkranggirang Kecamatan Pasaleman Kab Cirebon. Kedatangan anak-anak TK Nurhidayah tersebut disambut langsung oleh Ps. Kanit Binmas Polsek Waled Aiptu Achmad Suwandi beserta KSPK Aiptu Slamet Budiono. (Waled, 09/02/2023)

Anak- anak TK Nurhidayah tersebut diperkenalkan ruangan-ruangan yang ada di Polsek Waled serta profesi kepolisian, selain itu Ps Kanit Binmas memberikan himbauan Kamtibmas kepada orang tuanya tentang viralnya berita hoax tentang penculikan anak untuk tidak mudah percaya kepada berita berita yang beredar di media yang belum tentu benar serta dapat meresahkan masyarakat , Kanit Binmas menjelaskan bahwa semua berita tentang penculikan sampai saat ini belum ada satupun yang kehilangan anak berarti berita itu hoax, untuk itu ibu ibu tidak perlu takut yang berlebihan tapi bukan berarti kita harus lalai tetap kita harus waspada, ucap Kanit Binmas.

Selain itu pula diajarkan kedisiplinan diri dengan cara baris berbaris dan pengenalan rambu-rambu lalu lintas sehingga siswa-siswi TK Nurhidayah akan mengetahui sejak dini tentang aturan lalu lintas.

Hubungan yang baik yang terus terjalin dengan Pimpinan TK Nurhidayah ini merupakan suatu upaya mengenalkan Profesi Kepolisian dan akan menumbuhkan rasa persahabatan yang lebih dekat sehingga Polisi tidak ditakuti oleh siswa-siswi TK Nurhidayah Desa Cilengkranggirang kecamatan Pasaleman.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman SIK, MH, melalui Kapolsek Waled AKP Kentar Budi Sediyono SH, menjelaskan semua itu adalah suatu kegiatan agar supaya anak- anak akan lebih taat terhadap hukum serta aturan  berlalu lintas sehingga akan tumbuh rasa kedisiplinan diri sejak dini. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Proses panjang nasib Perda RAPBD tahun 2023 Kabupaten Indramayu berakhir. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan pembahasan Perda APBD tahun 2023 telah sesuai aturan dan perundangan.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil dalam suratnya menjawab soal kisruh Perda RAPBD Kabupaten Indramayu tahun 2023. Surat bernomor 321/PW.02.02./INSPT tanggal 12 Januari 2023 itu menyebutkan bahwa berdasarkan uraian kronologi dan analisis, meski tidak ada kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD, seluruh pembahasan dianggap sah.

Oleh karenanya, Ridwan Kamil tidak menjatuhkan sanksi kepada Bupati dan anggota DPRD.  Artinya, Bupati dan DPRD tetap menerima haknya berupa gaji setiap bulan. Ridwan Kamil juga meminta agar terbangun komunikasi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif.

“Maka kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Indramayu tidak dapat dikenakan sanksi karena sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tulis Ridwan Kamil dalam suratnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Keuangan Daerah, Woni Dwinanto, menyatakan dengan adanya surat gubernur maka penyelenggaraan pengelolaan keuangan bisa segera dilaksanakan.

“Alhamdulillah semuanya sudah terjawab, artinya Perkada APBD tahun 2023 bisa segara direalisasikan. Ini berkat kerja keras dan komunikasi yang dibangun Ibu Bupati dengan gubernur dan Kementerian Dalam Negeri,” ujar Woni, Rabu, 8 Februari 2023.

Dihubungi terpisah, Bupati Indramayu, Nina Agustina, membenarkan perihal surat gubernur tersebut. Nina mengaku lega lantaran Perkada APBD tahun 2023 telah mendapat penguatan legitimasi.

Kondisi itu kata dia, tidak terlepas dari upaya dirinya bersama jajaran melakukan pendekatan dan membangun komunikasi baik dengan gubernur dan pihak lain.

“Alhamdulillah, ini adalah buah kedekatan dan komunikasi yang saya bangun dengan Pak Gubernur dan tentu saja kolega kami di Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Nina.

Nina menambahkan, sejak awal pembahasan Perda RAPBD dirinya mengikuti dengan serius. Terkait dengan ketidakhadiran dalam beberapa sidang pembahasan di DPRD, Nina menyebut bahwa ada alasan tertentu dan bukan kewajiban.

“Yang saya dan jajaran SKPD lakukan adalah  untuk kepentingan masyarakat. Begitu terjadi ketidaksepakatan soal Perda RAPBD, kami segera berkonsultasi, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya bisa kita lihat, Perkada APBD 2023 diamini oleh Pak Gubernur,” tukas Nina.

Sekadar tahu Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu tahun 2023 tidak bisa digunakan.

Meski sudah dibahas alot oleh eksekutif dan legislatif, Perda APBD 2023 menemui jalan buntu, DPRD tak menyetujuinya.

Konsekuensinya, penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indramayu harus menggunakan APBD tahun 2022.

APBD Kabupaten Indramayu tahun 2022 sendiri tercatat, APBD Murni Rp3.338.737.458,361 dan APBD Perubahan : Rp3.632.591.009,638.

Konsekuensi lain, karena DPRD tidak menyetujui, bupati/wakil bupati dan DPRD bisa disanksi tidak menerima gaji selama 6 bulan. (Toro)

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak para peserta Rapat Pimpinan TNI-Polri 2023 agar siap menghadapi berbagai tantangan dunia digital seperti metaverse, yang dapat mengancam keamanan, pertahanan, dan kedaulatan Indonesia.

Karena itu, sangat penting bagi personel TNI dan Polri untuk dapat menguasai artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain.

Mengingat dunia saat ini sedang menghadapi perang generasi kelima (G-V) berupa peperangan siber dan informasi di dunia digital, yang dikenal juga dengan cyber warfare.

“Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan fisik militer, karena potensi ancaman akan hadir dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik-ideologi, dan berbagai ancaman lainnya yang bersifat soft power. Karena itu, TNI dan Polri juga perlu semakin mewaspadai ancaman nirmiliter yang merusak ideologi negara, yang berpotensi hadir melalui dunia digital seperti metaverse, artificial intelligence, cloud computing, hingga blockchain,” ujar Bamsoet saat memberikan pembekalan umum pada Rapat Pimpinan TNI – Polri 2023, di Jakarta, Rabu (8/2-2023).

Rapim TNI-Polri 2023 selain dihadiri oleh Presiden Jokowi, juga dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pertahanan Letjen TNI (purn) Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (purn) Moeldoko, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, para Kapolda dan Pangdam se-Indonesia, serta para pejabat utama Mabes Polri dan Mabes TNI.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, dunia pernah digemparkan berbagai kasus serangan melalui dunia digital.

Pada 7 Mei 2021, misalnya, terjadi serangan ransomware yang menargetkan jaringan pipa bahan bakar terbesar di Amerika Serikat.

Pada 9 Februari 2022 terjadi serangan sim swapping yang menargetkan korban terkenal di Amerika Serikat, pencurian tersebut diyakini mencapai USD 100 juta dalam bentuk kripto.

Sementara pada 29 Maret 2022, dilaporkan serangan hacker berhasil mencuri aset kripto senilai lebih dari USD 615 juta atau sekitar Rp 8,8 triliun dari Ronin Network, sebuah sidechain dari blockchain Ethereum.

“Tidak menutup kemungkinan kedepannya serangan serupa juga akan menyasar Indonesia. Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pernah menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 1,6 miliar anomali trafik atau serangan siber (cyber attack) yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Termasuk ratusan hingga ribuan potensi serangan siber yang ditujukan kepada Ring-1 Istana Negara, termasuk terhadap Presiden Joko Widodo. Tidak hanya dari serangan siber melalui malware, BSSN juga mendeteksi anomali sinyal elektromagnetik yang berasal dari sekitar lokasi Istana Negara terhadap Ring-1 Istana Negara, termasuk terhadap Presiden Joko Widodo,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, perang G-V siber dan informasi di dunia digital bisa lebih dahsyat dibandingkan perang fisik menggunakan kekuatan tempur militer.

Dengan kekuatan digital yang dikendalikan dari jauh, sebuah negara bisa melumpuhkan objek vital negara lainnya seperti pembangkit listrik, cadangan minyak, hingga operasional Alutsista militer.

Melalui serangan digital, sebuah negara bisa membuat jaringan telekomunikasi dan internet di negara lain mati total, digital perbankan kacau, radar militer maupun penerbangan sipil tak bisa digunakan.

“Kesiapan TNI dan Polri dalam menghadapi cyber warfare yang merupakan serangan cyber yang dilakukan antar negara atau organisasi internasional untuk menyerang dan merusak komputer atau jaringan informasi negara lain melalui virus komputer atau serangan penolakan layanan, akan semakin membuat pertahanan dan kedaulatan negara kita menjadi semakin kuat. Sehingga baik di dunia nyata maupun didunia maya, kita tetap berdaulat,” pungkas Bamsoet.

Editor : Musrialdi

0

Suara Indonesia News – Jakarta. Sampah Plastik saat ini masih menjadi masalah besar di Indonesia. Dikutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia masuk urutan kedua penyumbang sampah plastic terbesar di dunia pada 2019 dengan 3.2 juta metrik ton per tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sampah Plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per-tahun. Sebanyak 3.2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. (08/02-2023)

Kabar baiknya, Ada Plasticpay sebagai Platform Edukasi Perubahan Perilaku Masyarakat secara Digital yang mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan dalam membuang sampah plastik.

Disisi lain, Masyarakat bisa mengurangi dampak kerusakan lingkungan lewat penukaran sampah botol plastik ke Dropbox dan Reverse Vending Machine (RVM) Plasticpay. Saat ini, Setidaknya Plasticpay telah berhasil menyediakan lebih dari 614 titik Dropbox Plasticpay dan lebih dari 41 Reverse Vending Machine (RVM) Plasticpay yang tersebar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung dan Bali.

Disamping itu, Terdapat 2 metode Penukaran Sampah Botol Plastik pada Platform Plasticpay. Pertama, Penukaran Sampah Botol Plastik melalui Reverse Vending Machine, Caranya ? Caranya Download Aplikasi Plasticpay melalui Google Playstore & Appstore, Setelah itu, masukkan botol plastik kemudian pindai (Scan) QR Code dengan Aplikasi Plasticpay. Setelah itu, Poin akan muncul di Aplikasi dan bisa ditukar dengan Saldo Rekening Bank Syariah Indonesia, uang digital seperti Go-Pay, Ovo, Dana, LinkAja dan ShopeePay dan pulsa indosat, dll. (Catatan : 1 poin setara dengan 1 rupiah)

Kedua, Penukaran Sampah Botol Plastik melalui Dropbox Plasticpay juga tak kalah menarik. Pertama-tama pengguna bisa mengunduh Aplikasi Plasticpay melalui Google Playstore atau Appstore untuk mendapatkan User ID. User ID ini dituliskan di sampah yang akan dimasukkan Dropbox, Pada sampah plastiknya bisa ditulis User ID. Setelah itu, Pihak Plasticpay akan mengirimkan poin ke Aplikasi sesuai dengan jumlah sampah botol plastic yang ditukarkan, setelah itu sampah diangkut oleh Pickup & diverifikasi.

Sampah botol plastik yang ditukarkan ke Plasticpay memiliki nilai yang berbeda tergantung ukurannya. Sebagai contoh, Jika botol plastik kemasan kecil seperti 300 ml Rp. 50.-, Penukaran botol plastic 1,5 Liter bisa 2x lipat atau ekuivalen Rp. 100.-

Setelah mendapat setoran sampah, nantinya Plasticpay akan mendaur ulang sampah botol plastik menjadi bahan baku ramah lingkungan seperti kain dan dacron (bahan pengisi bantal, guling atau boneka). Selanjutnya, Plasticpay berkolaborasi dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membuat Upcycle Product.

Plasticpay juga memperluas layanan dengan memfasilitasi penukaran sampah botol bekas dengan jenis High-Density Polyethylene (HDPE) melalui seluruh unit Dropbox Plasticpay. Adapun contoh botol bekas jenis HDPE yang bisa ditukarkan melalui Plasticpay yaitu botol bekas shampoo, botol sabun, skin care, lotion dan lain-lain.

Tidak hanya itu, Plasticpay juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terlibat sebagai Plastic Hero guna mendukung SDGs no. 12 (Responsible Consumption and Production) & 17 (Partnership for The Goals).

Editor: Syafrudin Budiman SIP

0

Suara Indonesia News – Konawe. Guru Bahasa Indonesia tingkat SMP-SMA/sederajat Kabupaten Konawe, dosen dan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lakidende, mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka bagi Pemangku Kepentingan di Kabupaten Konawe, yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara (KBST), Selasa (7/02-2023).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, DR. Suryadi, S.Pd.M.Pd.,  sekaligus membuka kegiatan UKBI Adaptif Merdeka secara resmi dan juga dihadiri Kepala KBST, Uniawati.

Kepala KBST Sultra, Uniawati dalam sambutannya mengatakan, UKBI Adaptif Merdeka sebagai salah satu implementasi program prioritas dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai bentuk penghargaan kita terhadap bahasa Indonesia.

“Dalam tes UKBI Adaptif Merdeka, ada empat keterampilan berbahasa (yang diujikan), yaitu menyimak, menulis, berbicara, membaca, serta merespon kaidah sebagai tolok ukur tingkat kemahiran berbahasa kita,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, , DR. Suryadi, S.Pd.M.Pd.,  dalam sambtannya menyampaikan terima kasih kepada KBST yang telah memberi kepercayaan untuk terus menyelenggarakan kegiatan di Kabupaten Konawe. Menurutnya, selama 3 tahun terakhir, KBST fokus dan terus mendorong pelaksanaan kegiatan kebahasaan dan kesastraan di Kabupaten Konawe. Salah satunya, yaitu UKBI Adaptif merdeka. UKBI Adaptif merdeka merupakan alat untuk menguji kemahiran berbahasa Indonesia dengan mempertimbangkan kemampuan peserta.

Ia juga mengatakan, bahwa UKBI merupakan program yang luar biasa dan masyarakat, terutama tenaga pendidik dan profesional, memiliki animo sangat besar terhadap program ini. Dia juga menambahkan, sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi ini,  Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe akan mengikutkan para pemangku kepentingan di Kabupaten Konawe, seperti guru, para kepala sekolah, dan pelajar untuk menguji kemampuan berbahasa Indonesianya melalui UKBI. (Red SI)

0

Suara Indonesia News – Kendari. Kegiatan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahun 2023 digelar Pemerintah daerah (Pemkab Konawe). Acara JPTP tahun 2023 ini berlangsung selama dua hari mulai tanggal 8 – 9 Februari 2023 di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (08/0-20232).

Sebanyak 24 Pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe mengikuti JPTP tahun 2023 ini. Kegiatan ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan rotasi atau mutasi dari satu JPTP ke JPTP lainnya dalam satu instansi yang berdasarkan Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Surat Edaran (SE) MenPAN-RB No. 52 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah, surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) No. B-7/JP.00.01/01/2023 tanggal 2 Januari 2023 perihal rekomendasi rencana Uji Kompetensi dalam rangka rotasi atau mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand Sapan, SP, MH., didampingi oleh tim panitia seleksi (Pansel) baik dari Akademisi dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Konawe, membuka secara langsung kegiatan JPTP tahun 2023.

Dalam Arahannya, Sekda Konawe Dr. Ferdinand Sapan, SP, MH., mengatakan kepada peserta yang mengikuti kegiatan ini untuk fokus dan serius untuk dalam mengikuti tes makalah maupun tes wawancara. Ini merupakan kewajiban kami selalu pansel dan kewajiban teman-teman sebagai peserta untuk mengikuti kegiatan ini secara formal.

“Harapan yang ingin kita capai dari Bupati dan Tim Pansel ini adalah teman-teman ini bisa secara kemampuan yang ada menyampaikan seluruh hal-hal yang diminta oleh tim pansel, baik sebentar yang nanti diminta secara ujian makalah maupun tes wawancara, harapan kita bahwa semua yang telah teman- teman lakukan, itu ditulis dan itu juga yang akan disampaikan pada tes wawancara,” ucap Sekda Konwe.

Lanjut Sekda, kami juga sepakat kemarin, bahwa judul yang kita akan berikan kepada teman-teman merupakan judul yang sebenarnya keseharian kita lakukan, Jadi kalau teman-teman fokus dengan pekerjaannya, yakin saya pasti lebih mudah,

Yang kedua, harapan baik bapak  Bupati Konawe adalah kita juga akan melihat teman-teman yang mungkin punya kemampuan lebih terhadap bidang tertentu, dan ini akan menjadi keputusan Bupati untuk menempatkan teman-teman di bidang teknis yang lain.

“Karena jabatan ini bukan jabatan maunya kita, bukan jabatan siapa kita, tapi jabatan ini adalah tanggung jawab kita kepada daerah ini, terutama kepada masyarakat, jadi kita harus mempersiapkan diri masing-masing, karena tantangan kedepan lebih besar lagi,” tutup Derdinan Sapan. (Red SI)