Suara Indonesia News – Jakarta. Baru-baru ini dalam Rapat Komisi VIi DPR RI terungkap bahwa Proyek Pipa Minyak Blok Rokan mangkrak Rp 4,2 Triliun Mangkrak. Dimana proyek pipanisasi minyak Blok Rokan, Siak, Pekanbaru ini sangat penting bagi huluisasi pendistribusian minyak yang menguntungkan negara.

Menyikapi hal ini, Ketua Umum DPP Relawan Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk mengusut tuntas proyek mangkrak ini. Padahal kata Rafik targetnya bulan Desember 2022 diharapkan tuntas.

“Kami mendesak KPK dan Kejagung RI mengusut tuntas dugaan korupsi dari proyek mangkrak Blok Rokan. Kita juga mendesak DPR RI Komisi VII untuk turun mengecek ke lapangan apa yang terjadi,” kata Rafik sapaan akrabnya kepada media, Rabu (16/11/2022) di Jakarta.

Menurut Rafik, Dirut PT Pertamina Hulu Rokan, Jaffee Arizon Suardin memberikan Proyek di Blok Rokan yang dikuasai BUMN, akan tetapi yang mengerjakan malah perusahaan asing. Kata Rafik mempertanyakan, kenapa harus dipekerjakan atau disubkontrakan pada perusahaan asing.

“Ada apa ini kok pembangunan pipanisasi Blok Rokan diberikan pada pihak asing. Padahal program lainnya bisa dikerjakan oleh anak perusahaan BUMN sendiri,” tanya Rafik dengan tegas.

Kami dari Relawan Al Maun menduga ada kongkalikong dan dugaan KKN dalam pelaksanaan proyek tersebut, sehingga banyak yang tutup mata proyek mangkrak. Poses pemilihan mitra investasi 25 persen dari nilai proyek sebesar USD 300 juta (Rp 4,2 triliun) dinilai menyalahi aturan

“Dirut PT PGN Tbk dan Dirut PT Pertagas saat itu hanya mengundang dua perusahaan mitra, yakni PT Rukun Raharja dan PT Isargas. Apalagi diduga ada proses yang tidak benar, terkait penunjukan subkontraktor dari kontraktor EPC yang dilakukan oleh konsorsium PT PGN Solution (PGASOL) dan PT Pertamina Driling Contractor (PDC).

“Relawan Al Maun mensiyalir ada upaya jual beli proyek oleh subkontraktor yang telah ditunjuk oleh PGASOL dan PDC. Sehingga molornya pekerjaan dari target beroperasi penuh pada awal tahun 2022 menjadi akhir tahun 2022,” ungkap Rafik.

Tentunya dengan keterlambatan ini, harusnya pipa Blok Rokan sudah menghasilkan uang bagi negara. Namun adanya mangraknya proyek pipanisasi ini malah rugi dan proyek belum kelar-kelar.

“Proyek pipanisasi minyak Blok Rokan dilakukan pada dua koridor. Yakni untuk koridor Utara dari Balam-Bangko-Dumai, sementara koridor Selatan dari Minas-Duri-Dumai. Proyek ini berawal dari penugasan PT Pertamina Holding kepada PT PGN Tbk, kemudian PT PGN Tbk menugasi PT Pertamina Gas (Pertagas). Kalau kayak begini negara terancam rugi triliunan,” tegas Rafik.

Ia merasa heran dengan keadaan di Pertamina saat ini, yang harusnya bisa cepat menyumbang keuntungan deviden malah banyak masalah. Untuk itu kata Rafik, kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk melakukan pergantian di direksi PT Pertamina dan anak perusahaannya.

“Bapak Erick Thohir bisa melakukan reward and funishment kepada direksi PT. Pertamina yang lalai  dan main-main akan proyek besar pipanisasi Blok Rokan. Seharusnya proyek pipanisasi Blok Rokan ini bisa diselesaikan tepat waktu,” pungkas Rafik.

Sebelumnya, ditemui media usai rapat bersama Komisi VII DPR RI, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Wiko Migantoro, menegaskan jika proyek pipa di Blok Rokan tersebut bukan proyek mangkrak, lantaran operasinya bersifat round-up atau bertahap.

“Progres kan sudah beroperasi dari awal tahun, tapi karena memang round up diharapkan di Desember ini akan selesai beroperasi 100 persen,” ungkapnya.

Wiko pun memastikan proyek tersebut bisa beroperasi secara maksimal di akhir tahun ini, di mana proses tie-in pompa yang dioperasikan oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan pipa tersebut membutuhkan proses.

“Mudah-mudahan di Desember ini bisa 100 persen selesai. Beroperasinya round up sampai full operation, bukan mangkrak,” pungkasnya.

Sebelumnya, uji coba penyaluran perdana Pipa Minyak Rokan dilakukan sejak 27 Januari 2022 di Duri Crude CGS10. Minyak tersebut telah sampai di Stasiun Meter Dumai Pertagas pada 31 Januari 2022 lalu. Sebanyak 18.781 barrel oil per day (BOPD) minyak dari PHR dialirkan dalam uji coba tersebut.

Pipa Minyak Rokan melintasi 5 Kabupaten/Kota dan 38 Desa di Riau. Pipa Minyak Rokan terbagi ke dalam dua bagian, yakni jalur utara yang menghubungkan Koridor Balam-Bangko-Dumai, serta jalur selatan yang menghubungkan Koridor Minas-Duri-Dumai.

Adapun proyek Pipa Minyak Rokan digarap oleh Konsorsium PT PGAS Solution dan PT Patra Drilling Contractor (KPP). Hingga Desember 2021, Proyek Pipa Minyak Rokan telah menyerap 2.625 tenaga kerja, 74 persen merupakan tenaga kerja lokal.

Anggota DPR RI Akan Turun, Cek Proyek Mangkrak Pipanisasi Blok Rokan

Berbeda lagi dengan pernyataan anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir mengungkap keterangan mengagetkan soal proyek pipanisasi di Blok Rokan. Politisi Partai Demokrat ini menyebut konstruksi pipa yang dibangun dengan anggaran Rp 4,2 triliun itu mangkrak.

“Saya dengar di Blok Rokan itu ada pekerjaan yang mangkrak. Saya minta teman-teman Komisi VII, kita turun cek ke sana. Benar gak ini prosesnya,” kata Nasir dalam rapat kerja Komisi VII DPR bersama para petinggi direksi Pertamina Hulu.

Rapat kerja ini ditayangkan dalam channel YouTube Komisi VII DPR RI tiga hari lalu. Rapat tersebut digelar pada Rabu (9/11/2022).

Anggota DPR RI dapil Riau I ini menyebut, proyek pipa senilai Rp 4,2 triliun tersebut sampai saat ini tidak bisa dipakai. Ia menyebut proyek itu dikerjakan oleh anak perusahaan Pertamina bersama perusahaan swasta.

“Ada pekerjaan pipa yang cukup besar Rp 4,2 triliun. Ini pipanya sampai sekarang gak bisa dipakai. Saya minta penjelasannya di sini. Supaya clear. Jangan dibuat main-main,” kata Nasir.

Atas dasar itu, Nasir meminta agar aparat penegak hukum meninjau lokasi proyek tersebut.

“Pihak hukum yang begini-begini harus datang, tinjau lokasinya. Jangan dibiarkan,” kata Nasir lagi.

Nasir dalam rapat tersebut meminta Direktur PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Jaffee Arizon Suardin dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Wiko Migantoro untuk menjelaskan proyek pipanisasi Blok Rokan yang disebutnya mangkrak tersebut. Wiko bulan lalu baru diangkat menjadi Dirut PHE menggantikan Budiman Parhusip.

“Saya minta semua kasus yang mangkrak ini kita buka sejelas-jelasnya. Biar clear. Bila perlu kita bentuk panitia kerja (panja). Karena uangnya cukup besar,” tegas Nasir.

Pertamina Akan Menjawab Secara Tertulis

Dalam rapat kerja Komisi VII DPR tersebut, tidak memberikan jawaban secara konkret atas pertanyaan dan pernyataan dari para anggota Dewan. Dirut Wiko Migantoro hanya memberikan jawaban secara normatif.

Rapat Komisi VII dalam kesimpulannya memutuskan agar jajaran Dirut PT PHE, Dirut PT PHR dan Dirut PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) memberikan jawaban secara tertulis pada 16 November mendatang.

“Jadi jawaban secara tertulis paling lambat diterima Komisi VII pada 16 November mendatang. Seminggu setelah rapat ini,” kata pimpinan rapat, Ridwan Hisjam.

Penulis: Syafrudin Budiman SIP

Suara Indonesia News – Magetan. Puluhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di lingkungan Desa Tawangrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, memperoleh bimbingan teknis (Bimtek), Rabu (16/11/2022). Kegiatan yang berlangsung di aula desa Tawangrejo itu dipandu seorang tutor dan Kades setempat.

Bimtek atau Diklat yang berlangsung sehari itu diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan kinerja para peserta, dalam hal pengelolaan bidang usaha yang ditekuninya.

Menurut Sri Hartono, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TATM), Dinas Kementrian Desa Kabupaten Magetan, jika para pelaku usaha tersebut memiliki integritas keilmuan yang mumpuni dalam hal kewirausahaan, maka wilayah desa tempatnya tinggal akan mengembang.

“Kalau tenaga pengelolanya handal, maka keuangan desa setempat akan meningkat. Gilirannya pendapatan asli desa juga akan terangkat,” papar Sri Hartono.

Berikutnya kalau posisi pendapatan asli desa sudah membaik, lanjut Sri Hartono, sudah barang tentu kehidupan masyarakat desa setempat pasti turut terangkat.

Sementara menurut Kepala Desa Tawangrejo, Djarwo, pihaknya baru akan membuka BUMDES.

“Jadi saat ini kami baru merencanakan dibentuknya BUMDES. Namanya BUMDES Tawangmaju,” sebut Djarwo, kepada jurnalis.

Menurut Dirut BUMDES Tawangmaju, Nina Marlina, dalam waktu dekat pihaknya segera membuka bidang usaha obat-obatan pertanian, pakan ternak dan layanan perbankan.

“Kami berharap kedepan akan mengembangkan usaha ke arah obyek wisata desa,” tutur Nina.

Nina berharap, keberadaan BUMDES yang dikelolanya dapat meningkatkan PAD Desa. Juga kehidupan masyarakat desa setempat. (fin)

Suara Indonesia News – Kabupaten Karawang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dalam waktu dekat Aplikasi Anti Bullying akan diluncurkan. Gubernur menyampaikan itu saat melaksanakan Siaran Keliling (Sarling) Jabar di SMA Negeri 5 Karawang, Kabupaten Karawang, Rabu (16/11/2022).

Menurutnya, aplikasi tersebut saat ini sedang digodok oleh Pemda Provinsi Jabar. Apabila tidak ada halangan akan segera diluncurkan pada akhir bulan November tahun ini.

“Kami di akhir bulan akan me- launching aplikasi untuk anti bullying,” kata Ridwan Kamil.

Ia menuturkan, dengan hadirnya aplikasi tersebut diharapkan mampu menjaga kenyamanan siswa saat mendapatkan pembelajaran di sekolah.

“Mengingatkan yang utama di sekolah tidak boleh ada bullying. Sekolah harus dirindukan berada di zona yang sangat nyaman. Yang kedua tidak boleh ada berita bohong yang biasanya hadir karena daya literasi rendah, main percaya saja, dan lain sebagainya,” sebut Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Dengan demikian siswa bisa curhat tentang permasalahan yang diterimanya saat di sekolah melalui aplikasi tersebut. Menurutnya, hal itu bisa menangkal bullying di sekolah.

“Jadi nanti kalau ada anak-anak sekolah pernah merasa di- bully, bingung curhat ke guru enggak didengar, apalagi curhat ke teman. Jadi dapat lapor, sehingga kami bisa ambil tindakan. Jangan menunggu viral dulu,  ya,” ungkapnya.

“Inilah sebuah sistem negara hadir kepada anak sekolah di Jabar, sampai suatu hari tidak ada lagi peristiwa bullying-bullying yang meresahkan karena negara memfasilitasi laporan pengaduannya dengan sangat cepat melalui sistem di aplikasi,” tegas Kang Emil.

Dalam agenda Sarling Jabar Kabupaten Karawang, Gubernur didampingi Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana meninjau Pasar Johar, dan bertemu sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Pendopo Karawang.

Sementara itu, Ketua TP PKK Jabar Atalia Praratya Ridwan Kamil memantau Posyandu, PAUD, dan mengecek perpustakaan keliling. (Sendi)

Suara Indonesia News – Aceh Utara. Dandim 0103/Aut, Letkol Inf Hendrasari Nurhono S.I.P., M.I.P., dampingi Pangdam IM Mayjen TNI Mohamad Hasan, Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, dan Komandan Korem 011/LW Kolonel Inf Bayu Permana sambut Kedatangan Menteri ATR/BPN Bapak Hadi Tjahjanto di Bandara Malikussaleh, Kec Muara Batu, Kab Aceh Utara, Rabu, (16/11/2022).

Kedatangan Menteri ATR/BPN Bapak Hadi Tjahjanto, melakukan kunjungan kerja ke wilayah teritorial Kodim 0103/Aut dalam rangka Peresmian Pabrik Kelapa Sawit PT Setya Agung di Kec. Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara.

Hadir dalam kegiatan Penyambutan Menteri ATR/BPN Bapak Hadi Tjahjanto tersebut antara lain,  Pangdam IM Mayjen TNI Mohamad Hasan, Kapolda Aceh, Penjabat Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, Danrem 011/LW Kolonel Inf Bayu Permana, Danlanud SIM Kolonel Pnb Yoyon Kuscahyono, Dandim 0103/Aut Letkol Inf Hendrasari Nurhono S.I.P., M.I.P., PJ Bupati Aceh Utara Azwardi Abdullah, PJ Wali kota Lhokseumawe Dr, Drs., Imran. Kapolres Aceh Utara, Kapolres Kota Lhokseumawe, Kajari Aceh Utara dan Pejabat Forkopimda Lainnya. (Zal)

Suara Indonesia News – Banda Aceh. Antusiasme grup dalail se-kota Banda Aceh dan Aceh Besar ikuti lomba dalail hingga dini hari, Banda Aceh, 15 november 2022. Perlombaan Dalail khairat yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh diikuti oleh 10 grup dalail khairat.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikan seni budaya islami khususnya dalail khairat agar tetap tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Aceh

Prof Syamsul  Rizal dalam sambutannya sebagai pemerhati seni islami mengatakan sangat mengapresiasi semangat setiap peserta yang telah memberikan kontribusi waktu dan tenaga

“Kita patut mengapresiasi semangat setiap peserta yang telah memberikan kontribusi waktu dan tenaga untuk mengemas ide mereka berupa video berdurasi 25 menit, meskipun dalam kondisi hujan. Namun mengingat ini adalah sebuah kompetisi, tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi dewan juri untuk menentukan 10 finalis terbaik,” kata prof syamsul rizal.

Pembukaan kegiatan ini diiringi dengan pemukulan tambo sebagai tanda dimulainya kompetisi dalail khairat. Ikut dimeriahkan juga oleh penampilan sendratari islami, musik gambus el mumtaz dan marhaban Almuminin Lamteh. (Rifqi Ramadhansyah)

Suara Indonesia News – Kota Bandung. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum ingin partai yang menaunginya, yang juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) segera mengusung Ridwan Kamil sebagai Calon Presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024.

Pun begitu, Uu tetap mengaku akan patuh terhadap apapun keputusan partai yang membesarkan namanya. Namun secara pribadi, Dirinya menginginkan PPP bisa mengusung Ridwan Kamil menjadi Calon Presiden (Capres) di Pemilu 2024 mendatang.

“Saya sebagai orang Jawa Barat yang saat ini sering muter- muter ke 27 kabupaten/ kota, dan juga sebagai Kader PPP meminta DPW PPP Jabar untuk merekomendasikan ke DPP supaya Pak Ridwan Kamil menjadi Calon Presiden atau Wakil Presiden dari PPP,” ungkap orang nomor dua di Jabar, saat ditemui di Kota Bandung, Senin (14/11/2022).

“PPP sudah jadi bagian dari KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) maka otomatis harapan kami, calonnya adalah Pak Ridwan Kamil,” harap Uu.

Bukan tanpa alasan, lanjut Uu, dari sisi emosional, Dia ingin ada orang Jawa Barat yang menduduki jabatan strategis di tingkat Nasional yang selama ini belum pernah ada, khususnya jabatan Presiden RI.

“Siapa tahu kalau orang Jawa Barat jadi pemimpin nasional, anggaran APBN ada sedikit unsur keadilan untuk masyarakat Jabar, yang selama ini menurut kami belum bisa disebut adil kalau dilihat dari jumlah penduduk dibandingkan provinsi -provinsi lain,” tutur sosok Panglima Santri Jabar.

Selain itu, kata Dia, kalau pimpinan nasional adalah orang Sunda, siapa tahu orang Sunda bisa “jembar” menduduki jabatan -jabatan strategis lainnya di pemerintahan Pusat.

“Masih alasan emosional, wajar kalau Pak Ridwan Kamil dicalonkan oleh PPP siapa tahu bisa dicalonkan terlepas dari kelebihan dan kekurangan pak Ridwan Kamil,” katanya.

“Karena yang namanya manusia tidak ada yang sempurna, seseorang bisa disebut baik atau tidak tergantung dia memberi penilaian pakai kacamata apa. Kalau kacamata kuning, ya kuning semua, merah ya merah semua. Kesempurnaan milik Khalik bukan milik Makhluk,” ucap Uu.

Hampir satu periode menjabat Gubernur- Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul mengaku tahu persis Ridwan Kamil kredibel dan layak memimpin nasional. “Saya tahu persis selama ini Pak Ridwan Kamil visi misinya luar biasa, inovasi luar biasa. Teori -teorinya banyak diadopsi bahkan sampai di tingkat nasional,” katanya.

Di luar urusan emosional, logis menurut Uu, bahwa Jawa Barat dengan jumlah penduduk hingga sekitar 50 juta jiwa, dan terdiri dari sekitar 38 juta hak pilih yang notabene 21,5 persen suara nasional ada di Jabar.

“Maka jangan sampai 38 juta hak pilih warga Jabar selalu disumbangkan kepada calon pimpinan bukan orang Jabar. Bukan tidak boleh, tapi sekali- kali bolehlah suara warga Jabar untuk orang Jabar,” tandasnya.

Selanjutnya, tambah Uu, dari sejumlah hasil survey terhadap sejumlah bakal capres-cawapres, nama Ridwan Kamil selalu muncul dengan suara yang banyak. Nama Gubernur Jabar pun kerap disanding- sandingkan dengan sosok Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Adapun sebagian dari survey tersebut menunjukan trend bahwa Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil bila dipasangkan, akan mendapati suara yang besar. Karena dia sosok ini disukai kaum Milenial hingga Gen Z.

“Jadi ini bukan tanpa alasan, tapi ini rasional hasil survey, paling besar adalah Ganjar Pranowo – Ridwan Kamil, atau GPRK,” kata Dia.

Alasan lain Ridwan Kamil cocok jadi Calon Presiden RI, lanjut Uu, yakni selama ini Ridwan Kamil memiliki track record kepemimpinan yang baik. “Banyak tokoh masyarakat yang menginginkan Pak Ridwan Kamil jadi Presiden. Siapa tahu PPP mencalonkan pak Ridwan Kamil jadi Presiden, karena di Jabar sudah tidak ada lawan,” ucap Dia.

Disamping itu, Uu juga menyebut bahwa banyak dari kalangan Kiyai dan Ulama yang juga berharap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bisa menduduki jabatan sebagai Kepala Negara.

“Saya mohon kepada masyarakat Jabar berdo’a supaya Pak Ridwan Kamil berhasil jadi pemimpin di tingkat Nasional. Saya sebagai kader PPP, merekomendasikan Pak Ridwan Kamil sebagai pemimpin di negeri ini,” pungkas Uu Ruzhanul. (Sendi)

Suara Indonesia News – Jakarta. Perhelatan KTT G20 15-16 November 2022 di Bali, diyakini akan membawa perubahan mendasar terciptanya pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19.

Forum G20 sendiri merupakan ”The Only Global Premier Economic Forum” yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85% dari PDB dunia.

Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 menjadi periode paling krusial dalam proses pemulihan ekonomi global, mengingat dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 melanda dunia. Dengan demikian, kolaborasi global melalui Forum G20 harus mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama dan pulih menjadi lebih kuat.

Sementara itu, sebagai salah satu workstream dalam G20 selain Finance Track, Sherpa Track terus melakukan pembahasan terkait tantangan global dan berbagai isu ekonomi (non-finansial) untuk mencari solusi dan memberikan rekomendasi atas agenda dan isu prioritas G20. Pertemuan Sherpa G20 juga telah diselenggarakan guna menyiapkan versi terbaik Leaders’ Declaration yang akan dibawa dan ditetapkan oleh para Kepala Negara dan Pemerintahan negara anggota G20 pada KTT G20.

Leaders’ Declaration merupakan komitmen dari para Pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19. Rancangan Deklarasi berisikan substansi pembahasan prioritas Presidensi G20 Indonesia yakni Arsitektur Kesehatan Global, Tranformasi Digital, dan Transisi Energi. Deklarasi juga membahas mengenai isu ketahanan pangan yang menjadi isu global saat ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual saat menyambut kedatangan seluruh Delegasi Sherpa G20 mengatakan bahwa sebagai perwakilan negara berkembang dan satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara, inklusivitas menjadi sangat penting bagi Indonesia dan harus saling membantu dalam melalui masa-masa yang sulit ini.

“Kuncinya adalah mencapai keseimbangan. Dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 sebagai penunjuk arah kita, kita harus mempertimbangkan solusi paling efektif untuk krisis multidimensi yang sedang berlangsung dan tetap rendah hati dalam keterbatasan kita sebagai manusia,” ujar Menko Airlangga.

Pertemuan Sherpa G20 keempat yang sekaligus merupakan pertemuan terakhir menyongsong KTT G20 dalam Presidensi G20 Indonesia, saat ini juga telah dilangsungkan di Jimbaran, Bali, pada 11-14 November. Pertemuan tersebut dibuka pada tanggal 11 November lalu oleh Co-Sherpa G20 Indonesia Edi Prio Pambudi dan dihadiri juga oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Ketua Sekretariat Gabungan Sherpa Track dan Finance Track Presidensi G20 Indonesia.

Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia sendiri meliputi 12 Working Groups (WG) dan 10 Engagement Groups (EG). Selain itu, peran vital Sherpa Track juga untuk mengadakan berbagai kegiatan lainnya seperti culture and creative economy, Research and Innovation Ministers’ Meeting, Side Event, dan Joint Ministerial Meeting yang merupakan bentuk kerja sama antar Kementerian dan Lembaga.

“Selain unsur Pemerintah, Indonesia juga secara aktif melibatkan kelompok non-pemerintah yang tergabung dalam G20 Engagement Groups. Tujuannya antara lain untuk memastikan bahwa proses pembahasan mengenai upaya pemulihan ekonomi bersifat inklusif dengan memperhatikan masukan dari kelompok di luar Pemerintah selaku stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi,” jelas Sesmenko Susiwijono.

Seluruh pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan juga akan meng-endorse concrete deliverables. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar Presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan menjadi legacy Indonesia bagi G20 serta meningkatkan peran dan profil Indonesia pada Forum G20.

“Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis yang dihadapi dunia saat ini penuh dengan risiko dan rintangan. Jadi, para pemimpin mengandalkan Anda, atas kebijaksanaan, solusi, dan inovasi untuk pemulihan ekonomi global,” ujar Menko Airlangga saat menyambut kedatangan Delegasi Sherpa G20. (Fsr/GD)