Suara Indonesia News – Indramayu. Partai Amanah Nasional (PAN) pada hari Jum’at (12/05/23), telah melaksanakan pendaftaran Bacaleg anggota DPRD Indramayu dan telah memastikan sesuai aturan yang ditetapkan KPU.

Menurut Ketua DPD Partai PAN Dedi Aryanto, Bacaleg yang telah diajukan pendaftaran sudah mengirimkan berkas-berkas yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Silon yang memang disyaratkan dan telah diupload.

Bakal Calon Legislatif yang diajukan oleh Partai PAN sebanyak 50 orang untuk dapil satu sampai enam, tiap dapilnya telah memenuhi cekatur yang telah ditetapkan KPU bahwa 30 persen Bacaleg Perempuan, untuk Bacaleg Perempuan yang diajukan 18 orang, laki-laki 32 orang berarti lebih dari 30 persen yang disyaratkan, katanya.

Lebih lanjut Ketua DPD menjelaskan, Partai Amanah Nasional siap memperebutkan kursi di DPRD Kabupaten Indramayu, kami masih mempunyai target pasalnya pada saat sekarang ini belum memiliki kursi, dan InsyaAllah tahun ini, di setiap dapil bisa mendapatkan kursi dari Partai PAN dari Dapil satu sampai enam bisa mendapatkan satu kursi.

Latar belakang dari kader sendiri memnuhi apa yang menjadi profesi orang Indramayu dari berbagai kalangan menengah kebawah juga menengah keatas, filosofi dari nomor 12 urut yang didapat sesuai keinginan yaitu pada tanggal 12 dan di hari jum’at ini dengan harapan dapat sukses sesuai keinginan dan harapan, tutupnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Indramayu. Menuju kontestasi pemilihan legislatif mendatang, Partai Hanura datangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu guna mengikuti pendaftaran secara administratif sesuai nomor urut yang didapat. Kamis, (11/05/23)

Optimis mengajukan 90 persen bacaleg melihat latar belakang lebih banyak dari kaum milenial yang didaftarakan terdiri dari 60 persen kader baru, pasalnya secara nasional 20 persen pemilihnya kaum muda, ucap H. Ahmad Fatoni.

Ketua DPC Hanura H.Ahmad Fatoni menargetkan untuk masing-masing Dapil 1 kursi jadi ada 6 kursi, realistisnya satu fraksi atau empat kursi. pungkasnya (Toro)

Suara Indonesia News – Jakarta. Dalam meminta ditegakannya keadilan, beberapa ormas lakukan aksi unjuk rasa didepan pengadilan negeri kota Tangerang, Kamis (11/05/2023).

Aksi tersebut menuntut agar H. Sutrisno Lukito Disastro dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Diketahui dirinya merupakan Dewan Pembina Laskar Merah Putih (LMP) provinsi DKI Jakarta.

ditengah massa aksi yang memerah tersebut terdengar yel-yel kembang latar … jaya 3x “NKRI Harga Mati” yang diteriakan oleh ratusan massa peserta aksi didepan pengadilan negeri kota tangerang tersebut.

Ketua DPC Kembang Latar Jakarta Utara, Gito Ricardo yang hadir dalam aksi damai tersebut mengatakan bahwa dirinya hadir dalam aksi ini guna mendukung Aksi yang diselenggarakan oleh ormas Laskar Merah Putih.

“Kami dari unsur ormas Kembang Latar se DKI Jakarta hadir dalam rangka mendukung aksi yang diselenggarakan oleh Laskar Merah Putih sebagai bentuk kepedulian kami sesama ormas” kata Edo, di Lokasi Aksi.

Selain itu Bang Edo panggilan akrab Gito Ricardo juga minta agar penegakan hukum dinegeri ini dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya.

“Kita ini kan negara hukum. Maka kami minta agar hukum ditegakan demi keadilan” terang Edo.

Ketua DPC Kembang Latar Jakarta Utara yang juga sekretaris Forum Lintas Ormas Jakarta utara inipun berharap agar H. Sutrisno segera dibebaskan,tegasnya.

“Kami minta agar majelis hakim membebaskan H. Sutrisno dari segala tuntutan hukum, beliau orang baik, beliau pengurus pusat bendahara umum himpunan sekolah dan madrasah islam nusantara (PP Hisminu), beliau aktif dibeberapa lembaga dan organisasi kemasyarakatan, sebagai pengurus MUI, aktif juga di NU Dan muhammaddiyah” tutur Bang Edo mengakhiri. (Aro Ndraha)

Suara Indonesia News – Cilegon. PDI Perjuangan Kota Cilegon mendaftarkan 40 bakal calon legislatif (Bacaleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Kamis, (11/05/2023).

Rombongan DPC PDI Perjuangan mendaftarkan Bacaleg ke KPU Kota Cilegon pukul 10.00 WIB. PDI Perjuangan adalah partai pertama yang mendaftarkan Bacaleg ke KPU Kota Cilegon.

Dalam acara pendaftaran di KPU tersebut, DPC PDI Perjuangan Kota Cilegon menyajikan atraksi debus yang sangat spektakuler dari pedepokan Ki Basri. Penampilan atraksi debus  ini menambah semaraknya acara pendaftaran bakal calon legislatif di KPU.

Usai Pendaftaran, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Cilegon Reno Yanuar menyampaikan sebanyak 40 Bacaleg telah didaftarkan PDI Perjuangan ke KPU Kota Cilegon.

“Sesuai PKPU 100 persen kita daftarkan, 30 persen kuota perempuan sudah kita penuhi bahkan di Dapil Citangkil-Ciwandan kuota perempuan 50 persen,” ujar Reno Yanuar.

Lanjut Reno mengatakan bahwa PDI Perjuangan menargetkan perolehan kursi di DPRD Kota Cilegon sebanyak delapan kursi. Jumlah itu dua kali lipat lebih banyak dibandingkan perolehan kursi PDI Perjuangan saat ini.

“Itu realistis, sekarang empat, dari satu Dapil target dua kursi. Selain itu, 30 persen keterwakilan perempuan Bacaleg DPRD Kota Cilegon dari PDI Perjuangan juga terpenuhi,” katanya.

Menurutnya, PDI Perjuangan mengutamakan kader partai, yang sudah digembleng. Ia juga memastikan pihaknya tidak sembarangan memilih kader yang maju di Pileg 2024 nanti.

“Kader yang kita calonkan adalah kader pejuang, ada tokoh masyarakat, ulama, dan ustazah,” ucapnya.

Reno juga menargetkan akan menduduki 8 kursi di parlemen DPRD Kota Cilegon pada Pemilu 2024 mendatang.

“Kita sampaikan berkas pendaftaran sebanyak 40 calon anggota DPRD  dinyatakan lengkap dan diterima. Alhamdulillah semua tidak ada kendala dan semoga PDI Perjuangan Kota Cilegon ini semakin besar lagi, kita partai politik pertama yang daftar di KPU Cilegon,” pungkasnya. (Dhe)

Suara Indonesia News – Jakarta. Relawan Jokowi dengan nama Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Relawan Al Maun) meminta Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kepada 3 menteri dari Partai Nasdem. Pasalnya Partai NasDem sudah keluar dari rel pemerintahan dengan lebih awal mencalon Anies Baswedan sebagai calon presiden.

Bahkan sudah jelas bahwa dengan tidak diundangnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh oleh Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (8/5/2023) malam. Dimana pertemuan ini melibatkan dan mengundang para Ketua Umum partai politik yang masih satu barisan pemerintahan.

“Presiden Jokowi sudah memberi sinyal dengan tidak mengundang Surya Paloh ke Istana Negara. Jadi kami Relawan Al Maun mendesak Presiden Jokowi untuk tegas mencopot 3 menteri dari Partai NasDem,” ujar M. Rafik Perkasa Alamsyah Ketua Umum DPP Relawan Al Maun kepada media, Kamis (11/5/202) di Jakarta.

Untuk Partai NasDem, Rafik meminta agar menarik tiga anggota-nya yang masuk di Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi-Amin. Sebab, secara politik subtansi Partai NasDem sudah bukan menjadi bagian dari Pemerintah.

Bahkan kata Rafik, seharusnya Partai NasDem menjaga fatsun dan etika politik yang memiliki kewibawaan dan harga diri. Menurutnya, contoh politik beretika ini pernah dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) pada periode awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

“Dulu menteri Menteri PAN/RB Azman Abrur dari PAN mundur karena PAN keluar dari Pemerintahan dan mendukung Pranowo Subianto. Seharusnya Partai NasDem bisa meniru fatsun dan etika politik seperti yang dilakukan PAN menjaga kewibawaan partai,” terang putra asal Minang ini.

Terakhir kata Rafik, saat ini menteri-mentri dari Partai NasDem juga tidak terlihat prestasinya. Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian gagal dalam swasembada pangan dan banyak impor. Sementara Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny Gerard Plate saudaranya terjerat dugaan kasus korupsi proyek jaringan komunikasi.

“Jadi dua menteri Syahrul Yasin Limpo dan Johnny Gerard Plate layak di resuffle. Sedangkan Menteri Kehutanan dan KLH Siti Nurbaya Bakar bisa di rotasi ke posisi lain, namun bukan lagi menjadi wakil Partai NasDem di Kabinet Indonesia Maju,” pungkas Rafik politisi muda Partai Golkar ini. (GD)

Suara Indonesia News – Cilegon. Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke- 116 Tahun 2023, yang berlokasi di Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Rabu, (10/05/2023) Resmi dibuka.

Pembukaan TMMD ke-116 ini ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan berita acara serah terima program TMMD ke-116 dari Walikota Cilegon Helldy Agustian kepada Komandan Kodim 0623/Cilegon Letkol Inf Aryo Priyoutomo Soedojo Sekaligus penyerahan secara simbolis alat perlengkapan kepada perwakilan anggota TMMD.

TMMD ke-116 Tahun 2023 tersebut mengusung tema “Sinergi Lintas Sektoral Mewujudkan Kemanunggalan TNI – Rakyat Semakin Kuat”.

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada jajaran TNI AD khususnya jajaran Kodim 0623/Cilegon, atas terlaksananya program bhakti TNI.

“Kegiatan TMMD yang dilaksanakan secara rutin ini telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemerintahan Kota Cilegon dalam percepatan dan pemerataan pembangunan. Maka itu, saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Dandim 0623/Cilegon atas kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah, TNI dan rakyat, dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur, sehingga Kota Cilegon menjadi semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas,” kata Helldy.

Lanjut Helldy mengatakan bahwa pembangunan fisik yang akan dilaksanakan adalah rehab Rutilahu sebanyak 2 unit, pembuatan jamban 5 unit, rehab Mushola 1 unit dan pos kamling 1 unit.

“Saat ini, Kelurahan Cikerai sudah memiliki jalan penghubung yang cukup memadai, namun kondisi masyarakat yang kehidupan ekonomi dan sosialnya masih relatif rendah. Sehingga perlu didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan,” ucapnya.

Helldy juga berharap dengan dibanggunnya beberapa sarana prasarana masyarakat melalui program TMMD ke-116 pada tahun ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, terutama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Kelurahan Cikerai.

“Semoga kegiatan TMMD ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan secara rukun-guyub dan gotong royong,” harapannya.

Sementara Itu, Dandim 0623/Cilegon Letkol Inf Aryo Priyoutomo Soedojo dalam sambutannya menyampaikan TMMD adalah program rutin setiap tahun yang dilaksanakan berdasarkan tim musyawarah perencanaan pembangunan. Sehingga kedepan nanti misalkan hasil musyawarah dimana nanti akan ditentukan.

“Jadi tidak asal penunjukan tetapi atas dasar musyawarah melibatkan semua stakeholder yang ada, termasuk masyarakat itu sendiri. Yang jelas Insya Allah setiap program TMMD pasti berdampak positif kepada masyarakat secara langsung baik itu pembangunan fisik dan non fisik,” pungkasnya.

Diketahui, Program TMMD tersebut merupakan wujud sinergi antara TNI, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan serta masyarakat dalam melaksanakan proses percepatan pembangunan daerah terpencil.

Turut hadir dalam pembukaan TMMD ke-116, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian, Wakil Wali Kota Sanuji Pentamarta, Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen Tatang Subarna, Dandim 0623/Cilegon Letkol Inf Aryo Priyoutomo Soedojo, Danlanal Banten Kolonel Laut (P) Dedi Komarudin, Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj, Kepala OPD dilingkungan Pemkot Cilegon serta Perwakilan BUMN/BUMD diwilayah Cilegon. (Dhe)

Suara Indonesia News – Jakarta. Saya mendapat pengaduan dari wartawan anggota saya di Padang Sumatera Barat, anak buah Gubernur Sumatera Barat menghalang-halangi dan mengusir puluhan wartawan saat acara pelantikan Wakil Walikota Padang di Auditorium Istana, Selasa 9/5/2023.

Pengusiran dilakukan saat belasan jurnalis dari berbagai media telah berada di dalam ruang pelantikan dan acara akan dimulai.  Media-media yang tidak terdaftar dalam peliputan, diusir keluar ruangan.

Saya tidak bisa mengerti di era reformasi dan keterbukaan informasi publik ini masih ada Pejabat publik yang tidak tahu aturan, melarang pers meliput kegiatan publik yang dibiayai Negara.

Pejabat publik wajib tahu aturan, bung!

Pejabat publik wajib mengerti, pers bekerja atas dasar aturan hukum undang undang pers dan etika pers. Selama pers bekerja secara professional dan proporsional berdasarkan undang undang pers serta menjalankan Kode Etik Jurnalistik, pers dilindungi hukum.

Pasal 4 ayat 2 undang-undang Pers, “terhadap pers Nasional tidak dikenakan penyensoran,     pembredelan atau pelarangan penyiaran, serta  pasal 3, ”untuk menjamin kemerdekaan pers, pers       Nasional mempunyai  hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”.

Dan pelanggaran terhadap pasal 4 ayat 2 dan 3 ini dapat dipidana, “Setiap   orang   yang  secara  melawan  hukum  dengan  sengaja  melakukan tindakan yang berakibat  menghambat  atau  menghalangi  pelaksanaan ketentuan  Pasal  4  ayat (2)  dan ayat  (3)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  2  (dua)  tahun  atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”, demikian ancaman pidana termaktub dalam pasal 18 ayat 1 undang undang pers.

Rekan rekan jurnalis agar melaporkan dugaan pidana yang dilakukan anak buah Gubernur Sumatera Barat itu dan mengawal kasusnya sampai persidangan. Saya dan seluruh anggota PJI akan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum tersebut.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharulla juga harus bertanggung jawab atas “tindakan bodoh” anak buahnya tersebut. Tidak mungkin pegawai bawahan berani mengambil “inisiatif bodoh” tanpa ada perintah atasan.

Hartanto Boechori Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia)