Suara Indonesia News – Jakarta. Ketua Umum DPP Relawan Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Al Maun) M. Rafik Perkasa Alamsyah mendesak Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) untuk mundur atau diganti sebagai tanggung jawab atas kebakaran di Depo PT. Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara, Jum’at (03/03/2023). Dimana kejadian ini sudah memporak-porandakan Depo dan rumah-rumah warga sekitar

“Nicke Widyawati Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) sebaiknya mundur, karena gagal dalam mengelola manajemen kecelakaan kerja. Ini bukan pertama kali kejadian kebakaran Depo, sudah berulang kali,” kata  M. Rafik Perkasa Almasyah saat diwawancarai wartawan senior Gus Din, Sabtu (04/03/2023) di Jakarta.

Menurut Rafik sapaan akrabnya, kerugian keuangan, materi, planing bisnis dan bahkan belasan nyawa melayang. Menunjukkan bahwa manajemen resiko kecelakaan kerja tidak terpenuhi secara standar operasional yang baik dan kompeten.

“Sebagai tanggungjawab moral akibat kerugian material dan non material, direktur utama harus dicopot jika belum mundur. Nicke Widyawati selaku Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) sudah gagal total akibat aliss Gatot,” tegas Rafik.

Untuk itu kata Rafik, kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar segera mengevaluasi Direktur Utama PT Pertamina dan jajarannya. Sebab, BUMN sudah memiliki slogan AHLAK, tentunya sebagai tanggung jawab moral Nicke Widyawati harus mundur.

“Ya kalau Nicke Widyawati Direktur Utama PT. Pertamina tidak mau mundur, Bapak Erick Thohir selaku Menteri BUMN bisa mencopot,” tukas Rafik Politisi Muda Partai Golkar.

Namun kata dia, jika Menteri BUMN Erick Thohir tetap mempertahankan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT. Pertamina. Mska hal ini menjadi cermin bahwa Erick Thohir tidak konsisten dengan slogan AHLAK-nya.

“Kami Relawan Al Maun mendesak Bapak Erick Thohir segera mengevaluasi Direktur PT Pertamina dengan mencopot Nicke Widyawati Direktur Utama PT. Pertamina. Sebagai bukti bahwa dibawah kepemimpinan Erick Thohir bisa peka pada kejadian kebakaran ini,” ucapnya.

Relawan Al Maun juga mendesak kepada Erick Thohir Menteri BUMN untuk fokus pada penanganan dan recovery Depo Plumpang PT. Pertamina, bukan kepada PSSi. Baik dalam penanganan korban meninggal, penanganan korban luka bakar, pemulihan depo dan pemulihan rumah warga yang terbakar.

“Semua korban meninggal dan luka bakar harus mendapatkan penanganan yang baik. Mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, korban terdampak yang mengungsi dan kedepan pembangunan rumah penduduk yang terbakar,” ujarnya.

Diberitahukan bahwa kebakaran melanda Depo PT. Pertamina di wilayah Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3-2023). Semua dilalap si jago merah sekitar pukul 20.20 WIB dan menelan belasan korban jiwa dan pula bakar.

Peristiwa naas ini bagian dari rentetan kejadian sebelumnya, yang menunjukkan PT. Pertamina kurang profesional dan savety. Terutama dalam pekerjaan yang memang rawan terhadap kecelakaan, karena yang diproses adalah bahan bakar.

“Kita lihat apakah dengan kejadian itu Erick Thohir bisa mengevaluasi PT. Pertamina. Jika tidak kami mendesak Presiden Jokowi mencopot Erick Thohir selaku Menteri BUMN,” pungkas tokoh muda Partai Golkar asal Minang ini.

Penulis: Syafrudin Budiman SIP

Suara Indonesia News – Kabupaten Cianjur. Pesantren di Jawa Barat menyambut baik program Keliling Jabar Belajar Literasi Baik Asyik dan Fun atau Kejar Tabbayun yang tengah dijalankan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dimotori unit Jabar Saber Hoaks dari Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar.

Sambutan baik salah satunya diungkap Wakil Mudir Pesantren Islamic Centre Muhammadiyah (ICM) Cipanas Faturrahman yang menyebut program Kejar Tabbayun penting agar para santri yang merupakan bagian dari generasi muda memiliki kesalehan digital.

Menurutnya, sesuai dengan ajaran agama Islam, ketika mendapat berita, seorang muslim yang baik harus tabayun. Jangan sampai ketika mengetahui suatu informasi langsung main sebar hingga kemudian terjadi kekisruhan karena berita yang disebar itu ternyata jauh dari fakta.

“Ketika ada berita itu harus tabayun, jangan sampai menjadi musibah kepada pihak lain karena kebodohan kita dan kita nanti akan menyesal,” ungkap Faturrahman di kampus ICM Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jumat (3/3/2023).

Ia menuturkan, ilmu fikih pun harus diamalkan dalam bermedia sosial di era digital saat ini. “Maka ada yang disebut, kesalehan digital. Alhamdulillah, terima kasih memang (program) ini yang ditunggu-tunggu,” katanya.

“Dan sekarang ini luar biasa berita-berita hoaks, apalagi kalau gosip, gibah digital ini sekali kirim itu jelas, kalau gibah tradisional ngobrol-ngobrol, kalau gibah digital satu kali orang menyebar, dosanya bisa berlipat ganda,” ucapnya.

Faturrahman menyebut, pihaknya senantiasa mendukung dan menyukseskan Kejar Tabbayun karena arus informasi hoaks saat ini sangat deras.

“Mudah-mudahan nanti peserta bisa mempelajari dan mengikuti dengan sebaik-baiknya program ini, bahkan video saja sudah bisa diedit (direkayasa) untuk menggiring opini,” tambahnya.

Maka, sebagai umat, khususnya warga pesantren harus bersifat wasatiah atau mengambil posisi tengah sehingga tidak mudah terprovokasi dan terpancing.

Namun demikian umat juga harus dapat berpikir jernih dan tetap waspada ketika ada potensi hoaks bahkan adu domba sehingga melakukan pengecekan atau bertabayun saat menerima suatu informasi atau berita itulah yang utama.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengungkap Kejar Tabbayun sebagai ikhtiar pihak Pemprov Jabar dalam rangka meminimalisir dampak negatif dari dunia digital, khususnya di media sosial.

Menurut Wagub Ruzhanul Ulum, teknologi bila dimanfaatkan dengan baik, maka akan mendatangkan kemaslahatan. Namun sebaliknya kemudaratan juga dapat ditimbulkan tergantung niat penggunanya.

“Maka menihilkan kemudaratan memang sulit, tapi setidaknya kita meminimalkan itu,” ungkap Uu Ruzhanul.

Ia ingin kaum muda di Jabar tidak banyak yang terlibat dalam peredaran hoaks atau berita bohong, apalagi untuk kalangan santri.

“Bohong itu haram, maka dibentengi dengan ilmu yang dipelajari di pesantren dan dilengkapi dengan pengetahuan yang sekarang diberikan oleh Pemda Jabar di hari ini,” ucap Uu.

“Harapannya, ada efek domino sehingga hoaks di Jabar bisa diminimalisir, apalagi sejalan dengan tahun politik,” tambahnya.

“Ini juga ikhtiar agar tidak terjadi perpecahan, gontok-gontokan yang salah satunya disulut berita hoaks,” ujar Uu.

Ketua JSH Alfianto Yustinova menuturkan, Kejar Tabbayun merupakan upaya Pemda Provinsi Jabar dengan memberikan pelatihan kepada santri di Jabar untuk dapat menyaring informasi hingga menangkal hoaks.

“Kita lakukan edukasi literasi digital dan kampanye anti hoaks, apalagi di tahun politik 2024, di mana adik-adik yang mungkin nanti akan jadi pemilih pemula,” ucap Alfianto.

Harapannya, para santri akan paham ciri-ciri, dampak hingga mampu mengatasi peredaran hoaks di media sosial maupun aplikasi percakapan.

Menurut Alfianto, para santri akan mendapat materi dari tim JSH dan narasumber lainnya. Diharapkan para santri kemudian dapat menyebarkan pengetahuan dan kemampuan cek fakta yang didapatnya hari ini kepada teman dan lingkungannya. (Sendi)

Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Koptu Saprianto Babinsa Koramil 22/Blang Mangat Kodim 0103/Aut melaksanakan Komunikasi sosial dengan pedagang untuk mengetahui harga sembako menjelang memasuki bulan suci Ramadhan di pasar tradisonal Keude Puntet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, Sabtu (4/3/2023).

Dari pantauan Babinsa di Lapangan adapun harga sembako di pasaran menjelang bulan suci Ramadhan antara lain Beras premium Rp 12000/kg, Beras Biasa Rp 9500/kg, Minyak Makan Rp 16000/kg, Gula pasir Rp 15000 /kg, Telur ayam Rp 42.000/Ppn, Cabe Merah besar Rp 45.000/kg dan Bawang merah Rp 40.000 /kg.

Saat dikonfirmasi Babinsa Koptu Saprianto menyampaikan bahwa kegiatan pengecekan harga sembako diwilayah binaan dilakukan dalam rangka mengetahui naik turunnya harga sembako menjelang Bulan Ramadhan sehingga perlu antisipasi dan memastikan juga adanya ketersedian stok sembilan bahan pokok (Sembako) dan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.

Dandim 0103/Aut Letkol Inf Hendrasari Nurhono S.I.P.,M.I.P., mengatakan Menjelang Bulan Ramadhan kita mengantisipasi kenaikan harga sehingga Babinsa kami perintahkan untuk melakukan pengecekan langsung ke Pasar diwilayah binaan masing-masing,” ungkap Dandim.

Lanjut Dandim Dalam kegiatan mengecek harga sembako di pasaran, Koptu Saprianto menanyakan secara langsung kepada para penjual di kawasan Pasar tentang harga bahan pokok dan ketersediaannya yang ada,jelas Dandim.

Babinsa menuturkan bahwa dari hasil pengecekan di lapangan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa harga komoditi bahan pokok yang mengalami kenaikan tapi disisi lain ada yang mengalami penurunan, dan ada beberapa komoditi yang naik, namun adanya kenaikan harga masih dalam batas wajar, ungkap Dandim.

Dandim menambahkan dalam kegiatannya selain untuk memastikan kestabilan harga Sembako, kegiatan ini juga untuk memberikan rasa aman kepada para pembeli agar tidak ada oknum pedagang yang memanfaatkan situasi dengan menaikan harga sepihak,tutup Dandim. (zal)

Suara Indonesia News – Kabupaten Nias Selatan. Kelalain Pendamping PKH desa Marit SB, kecamatan PP UTARA, kabupaten Nias Selatan, beberapa warga  peneriman manfaat PKH pada tahap IV  gagal menerima haknya. Kejadian terjadi pada masa pencairan PKH pada tahap IV (oktober-Desember 2022), menurut penuturan salah satu  warga  atas nama WW yang mana keluarganya sebagai  salah satu penerima manfaat PKH, kepada Awak Media menuturkan, bahwa Pencairan PKH pada Tahap IV di mulai tgl 26/12 /2022 sampai batas waktu tgl 31/12/2022, namun di desa kami pengumuman baru di beritahukan oleh Petugas pendaping PKH  didesa kami ke pihak pemerintahan desa pada tgl 3 januari 2023 lalu. (04/03-2023)

Saat itu kami warga yang keluar namanya sebagai penerima Manfaat PKH,kami bergegas turun ke pulau tello tepat di kantor Pos sebagai lokasi pencairan,sesampai kami di sana Petugas Posnya menyampaikan bahwa hak kami tidak bisa di cairkan  lagi,karna Bapak /Ibu terlambat datang menjemput bansosnya,,dan kami pihak Pos  pulau tello sudah mengembalikan kepihak Dinas sosial atau di kemensos…saat itu kami para warga penerima manfaat hanya bisa diam serta kecewa,,dan kami menjawab ke pihak pos kami baru di infokan tgl 3/01/2023,makanya kami baru datang.

Untuk memastikan kebenaran informasi ini pihak awak media kami mencoba mengkonfirmasi kepada kepala Desa SB  Marit,dalam penuturan Beliau membenarkan bahwa  benar ada warga  yang gagal tidak bisa  menerima haknya sebagai penerima manfaat PKH pada tahap IV periode oktober – desember.

Menurut Beliau kondisi terjadi akibat dari terlambat nya informasi  dari Petugas Pendaping PKH menyampaikan kepada pihak Desa,Dimana  batas waktu pencairan yg telah di tetapkan oleh pihak penyalur dalam hal ini pihak PT.Pos yaitu mulai tgl 26/12/2022  sampai 31/12/2023.sementara kami pihak desa baru di infokan pada tgl 03/01/2023 dan langsung kami infokan kepada warga kami yang keluar namanya untuk datang ke pulau tello di pos untuk mencairkan PKH nya,namun sesampai warga kami  disana pihak petugas Pos mengatakan bahwa  bantuan PKH atas nama warga  kami tidak bisa di cairkan lagi,karna batas waktu pencairan sudah habis dan menurut pihak Pos bantuan sudah kita kembalikan ke kabupaten di ke dinas terkait.

Mendengar informasi seperti itu dari warganya maka Beliau langsung menghubungi petugas Pendaping PKH  yang bertugas di desa kami, menyampaikan tentang masalah kegagalan warga Saya dalam menerima haknya,dan meminta  Ibu harus bertanggung jawab dan mencari solusi  karna warga desa merasa kecewa dan rugi mereka harus buang ongkos dan waktu untuk turun ke Pos,namun jawaban petugas pendaping PKH saat itu, saya mohon maaf Pak memang kelalaian saya  menyampaikan informasi ,dengan alasan jaringan  di tempat  dia kurang bagus,dan hanya sekedar itu aja pernyataan petugasnya tanpa ada usaha yang nyata dari petugas pendaping PKH untuk mendapingi warga saya untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hak mereka dari negara,hal ini kita sebagai pemerintahan desa sangat kita sesalkan,total ada 3 orang warga kami yang gagal mendapatkan PKH  pada pencairan tahap IV,antara lain JK,HL dan LZ.

Selanjutnya juga pihak  Media kami  mencoba mengkonfirmasi kepada  kepala supervisior data DTKS di dinas sosial kabupaten Nias selatan, Beliau membenarkan bahwa memang benar  bahwa ada  warga desa marit SB  pemilik KPM yang tidak melakukan transaksi pencairan  pada tahap IV pada periode Oktober -Desember,menurut Beliau yang jelas info pencairan sudah kita teruskan kepihak Desa lewat petugas kita (Pendaping PKH).

Lewat pemberitaan ini kami penerima manfaat PKH pada tahap IV periode Oktober -Desember  menegaskan bahwa kami bukan menolak hak kami atau tidak mau melakukan transaksi pencairan ,  dan bukan kelalaian kamai,tapi gagal nya kami melakukan pencairan PKH kami karna memang kelalain Petugas pendaping PKH didesa  kami atas nama LB  yang terlambat memberi informasi kepada kami lewat pemerintahan desa,  kami sudah berusaha menghubungi Petugas  pendaping PKH kami lewat tekf dan Wa untuk meminta pertanggung jawaban atau solusi untuk mendapatkan hak Kami sebagai penerima manfaat PKH namun tak ada respon dari oknum yang bersangkutan  dan kami pun sudah menyampaikan kepada pimpinan kecamatan kami ,Dan beliau  (Camat PP utara)sudah berusaha menghubungi petugas  tersebut namun tetap tidak di respon oleh sang oknum petugas pendaping PKH  du desa kami ,kami sangat berharap semoga pihak terkaid  seperti kepala supervisior dan kepala Dinas sosial Kabupaten Nias selatan  agar bisa mengefaluasi kinerja Pendaping PKH yang bertugas di desa Marit SB atas nama LB, serta meminta kejelasan hak kami  sebagai penerima manfaat PKH ,,agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi.

Adapun tugas dan kewajiban dari seorang Pendaping  PKH yang di kutib dilaman informasi kemensos Tugas Pendamping Sosial PKH, meliputi :

1. Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah, dan masyarakat umum;
2. Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH;
3. Melakukan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan;
4. Melakukan pendampingan KPM PKH dalam fasilitasi akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan;
5. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan;
6. Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi seluruh KPM PKH sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
7. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.

Kewajiban Pendamping Sosial PKH, meliputi :

1. Membuat rencana kerja implementasi PKH di tingkat kecamatan dan disampaikan kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan  Pekerja Sosial Supervisor;
2. Memfasilitasi pemecahan isu, penanganan keluhan dan kasus yang berasal dari KPM PKH;
3. Menyediakan informasi terkait PKH berdasarkan permintaan dari Koordinator Kabupaten/Kota dan  Pekerja Sosial Supervisor, Koordinator Wilayah, Koordinator Regional, dan/atau Direktorat JSK melalui SimPKH atau media komunikasi lainnya;
4. Memastikan KPM PKH memperoleh penyaluran bantuan PKH dan program komplementer lainnya;
5. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan/atau pemantapan yang diselengarakan oleh Kementerian Sosial maupun oleh Dinas/Instansi Sosial Pelaksana PKH;
6. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai Pedoman Operasional PKH dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
7. Bertanggung jawab dan melaporkan realisasi pelaksanaan PKH kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan  Pekerja Sosial Supervisor.

Jika kita berkaca dari kejadian ini,cukup jelas bahwa petugas Pendaping PKH desa Marit Silima banua,telah lalai menjalankan Tugas dan kewajibannya dalam mendapingi warga kurang mampu dalam mendapatkan haknya sebagai penerima manfaat PKH,dan sesuai fakta di lapangan bahwa petugas di desa ini jarang turun kelapangan untuk memastikan hak warga yang beliau dampingi,semestinya setiap pekerjaan yang kita terima maka kita  harus profesional untuk menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas segala masalah di pekerjaan kita

Untuk mamastikan informasi dan solusi dari permasalahan  yang di alami oleh beberapa warga desa Marit SB pihak awak media mencoba menkonfirmasi lewat telf dan  Whatshap kepada oknum petugas  Pendaping PKH desa  Marit SB namun ketika ditelf tidak aktif dan du chat lewat pesan Whatshap tak ada respon juga dari oknum yang bersangkutan. (Feroni Dakhi)

Suara Indonesia News – Jakarta. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, Maluku Utara kembali mendapatkan bantuan hibah berupa satu unit Speed Rescue Boat (SRB) dari Badan Nasional Penanggulanagan Bencana Repoblik Indobesia (BNPB RI).

Hal itu dibenarkan Kalak BPBD Halsel Muhamnad Ichwan Iskandar Alam, Jumat (4/3/2023) malam menyampaikan, ia sangat bersyukur, BPBD Halsel telah memperoleh bantuan berupa speed operasional dari BNPB.

“Maka dengan melalui bantuan ini dapat mempermudah BPBD Halmahera Selatan untuk beraktifitas di perairan laut, “Ujar Kalak usai pengecekan speed SRC Jalan Jati Asih Bekasi.

Ia menambahkan, saat ini speed boat bantuan yang diberikan dari BNPB tersebut sedang dalam pengecekan kelengkapan dan kelayakan untuk dibawa ke Halsel.

“Insya Allah dalam waktu dekat kita akan terima speed rescue dari BNPB dan akan dibawa ke Halsel,”Tandas Kalak.

Sementara itu Bupati Halsel Usman Sidik berharap bantuan yang telah diterima dapat digunakan dengan sebaik baiknya.

Menurutnya, Bantuan satu unit Speed Rescue Boad yang diberikan pemerintah pusat agar memberikan daya dukung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di BPBD tersebut.

“Gunakan bantuan ini dengan sebaik baiknya, supaya kedepan dengan adanya satu unit Speed Boat memberikan daya dukung terhadap pelaksanaan tugas BPBD di lapangan ,” Pungkas Usman. (Tim)