Suara Indonesia News – Lhokseumawe. Polres Lhokseumawe menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara serentak kepada pelaku transportasi, tukang parkir, petugas kebersihan dan warga kurang mampu di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, Jumat (9/9/2022).

Bantuan ini disalurkan langsung oleh Kapolres Lhokseumawe, AKBP Henki Ismanto, SIK, Wakapolres Lhokseumawe, Kompol Dedy Darwinsyah, SE, MM, para Kabag dan Kapolsek jajaran Polres Lhokseumawe.

“Bansos ini diberikan kepada pelaku transportasi, seperti Abang Becak, supir angkot, tukang parkir, petugas kebersihan dan warga kurang mampu,” ujar Kapolres Lhokseumawe, AKBP Henki Ismanto, SIK melalui Kasi Humas, Salman Alfarisi, SH, MM.

Lanjutnya, penyerahan bansos berupa paket sembilan bahan pokok (sembako) ini menindak lanjuti intruksi Kapolri dan Kapolda Aceh untuk membantu masyarakat kecil pasca naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Ini merupakan wujud kepedulian Polri, khususnya Polres Lhokseumawe kepada saudara kita yang mencari nafkah di bidang transportasi, petugas kebersihan, tukang parkir serta warga kurang mampu,” pungkas Kasi Humas.

Diharapkan, tambah Salman, dengan bantuan tersebut dapat bermanfaat guna meringankan beban ekonomi masyarakat kecil di wilayah hukum Polres Lhokseumawe. (Zal)

Suara Indonesia News – Nias Selatan. Masyarakat 7 kecamatan yang ada di kepulauan batu, Pulau tello,  sangat mengeluhkan minimnya alat transportasi laut menuju di kepulàuan batu, Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini diungkapkan oleh beberapa Tokoh Elemen Masyarakat Kepulauan Batu, Pulau Tello Kabupaten Nias Selatan kepada Suara Indonesia News, Jum’at (09/09/2022).

Kami Masyarakat Kepulauan Batu, Pulau Tello sangat  mengharapkan transportasi laut yang layak untuk  manusia agar bisa beroperasi kembali didaerah kepulauan batu, Kami masyarakat kepulau batu sangat kecewa kepada pemerintah Kabupaten Nias Selatan,khususnya pemerintahan HDF, yang telah menghentikan subsidi kapal   transportasi laut yang layak dan nyaman untuk masyarakat 7 kecamatan untuk menunjang perputaran ekonomi masyarakat yang ada  di Wilayahnya, Ucap HM salah seorang Tokoh Masyarakat.

Menurut pandangan Beliau ( HM-red) sepertinya pejabat yang duduk dipuncak tampuk pemerintahan kabupaten Nisel saat ini, menganggap masyarakat kepuluan batu hanya  di butuhkan dan di perhatikan saat ada pilkada aja,semoga di musim kedepan  warga kepulauan batu lebih teliti dan jangan mudah tergoda pada janji manis para  kontestan   peserta Pilkada,harus bisa melihat yang mana calon pemimpim yg boleh di pegang omonganya, ucapnya.

Hal yang sedana juga di sampaikan  oleh  tokoh pemuda kepulàuan batu  BF  menyampaikan lewat pemberitaan di media ini,memohon kepada  pihak-pihak terkaid seperti pemerintah Provinsi Sumatra Utara,dan juga kepada para senator yang duduk di tingkat provinsi maupun DPR RI pusat dari  perwakilan sumatra utara  agar bisa membantu supaya  Kapal KM MENTAWAI FAST bisa berlayar lagi di kepulauan batu  untuk menunjang perputaran roda perekonomian serta sebagai alat transportasi untuk mobilisasi Masyarakat dari 7 kecamatan  menuju kota, harapnya.

Kondisi  transportasi masal yang layak dan nyaman untuk keselamatan penumpang untuk manusia di kepulauan batu saat ini semakin susah ,baik dari tello menuju  -teluk dalam,maupun dari Tello  menuju Hibala dan Padang,,,masyarakat kepulauan batu sangat kecewa kepada pemerintah HDF dimana kapal yg disediakan yaitu KM RIUS TOENE  tidak nyaman untuk pelayaran di laut lepas, sebagaimana pengalaman warga yang sudah pernah naik kapal ini,masyarakat kepulauan batu naik kapal Km Rius toene hanya karna terpaksa, sedangkan Penumpangnya sangat terancam keselamatannya. Menurut pengakuan salah satu warga yang enggan disebutkan namanya , kapal Rius Toene sudah banyak warga kepulau batu yg trauma naik kapal ini karna di hantam badai di tengah jalan,dari pengalaman warga ini menurut mereka KM. Rius Toene sangat tidak nyaman berlayar pada kondisi cuaca yang kurang baik, di tambah lagi kapal ini sering rusak mesin di tengah jalan,,dan sangat mengacam keselamatan penumpang saat  berlayar terkena badai di tengah perjalanan,bahkan sudah hampir satu bulan ini KM RIUS TOENE rusak dan tidak ada jadwal keberangkatannya,yang jelas dan ini sangat mengecewakan masyarakat yang mau turun Ibu Kota kekabupaten Nias Selatan, tuturnya.

Melalui pememberitaan  ini  Masyarakat Kepulauan Batu mendesak Pemerintah Nias Selatan  agar menghentikan  atau mencabud subsidi  APBD untuk KM RIUS TOENE karna kapal ini sangat mengecewakan karena sering Rusak, ,Tidak ada Faedahnya mensubsidi kapal yang sering Rusak, Seraya berharap agar Pemerintah  Daerah Nias Selatan mencari bantuan dari pusat untuk pembiayaan  supaya  kapal KM MENTAWAI FAST bisa dibawa kembali beroperasi di kepulauan batu, sebagai bagian wujud dari janji manis pilkada HDF tahun lalu di kepulauan batu.

Hal senada juga di sampaikan oleh   Komunitas masyarakat kepulauan batu yang ada di perantauan,baik yang ada di jakarta maupun di padang yang tergabung di PEMASKEP NUSANTARA, seperti penuturan bapak R Dakhi dari komunitas Paguyuban Masyarakat kepulauan batu hibala sekitarnya yang ada di kota padang, sangat berharap agar pemerintah Nias Selatan ,dan juga pemerintah Provinsi Sumatra Utara supaya bisa kembali menghidupkan rute pelayaran KM MENTAWAI FAST di kepulauan batu- pulau tello karena Masyarakat sangat berharap kepada senator Perwakilan dari DAPIL VI  bisa menyuarakannya sampai ke forum DPR RI pusat sebagai wakil Rakyat perpanjangan tangan  dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan dari masyarakat 7 kecamatan yang ada di kepulauan batu kepada Pemerintah Daerah maupun pemerintah Pusat,serta tidak hanya bisa nyanyi lagu setuju kalau sidang soal rakyat, tuturnya penuh harap.  (Feroni Dakhi)

Suara Indomesia News – Nias Selatan. Koramil 10/Lolowau Kodim 0213/Nias melakukan kegiatan jum’at bersih-bersih di Masjid AL IKHLAS di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Jum’at ( 09/09/2022).

Di lokasi kegiatan Danramil 10/Lolowau Kodim 0213/Nias Kapten Arh Suru Adiman Nimrot Hutapea mengatakan bahwa Kegiatan aksi ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan terutama di tempat beribadah dan dilingkungan sekitarnya demi kenyamanan beribadah.

Danramil juga menambahkan bahwa kita juga mengetahui bahwa Kebersihan itu sebagian dari Iman. dengan kondisi masjid yang bersih dan rapi maka jamaah akan senang dan tenang dalam melaksanakan ibadah” ucapnya Danramil.

“Melalui kegiatan jumat bersih ini , kami dari Koramil 10/Lolowau Kodim 0213/Nias juga dapat mempererat dan memperkuat kekompakan dan silaturrahmi antara Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang mengandung nilai ibadah di lingkungan, terangnya.

Salah seorang Tokoh Agama di Desa Sisarahili Ekholo bernama Aliyunus Halawa mengatakan bahwa pihaknya sangat berterimakasih kepada Koramil 10/Lolowau Kodim 0213/Nias atas kehadirannya untuk mendukung Jum’at bersih-bersih di  Masjid AL IKHLAS yang ada di Lingkungannya, karena melalui kegiatan ini merupakan salahsatu ajang silaturahmi dan menjalin kedekatan Babinsa dengan Masyarakat, tuturnya Aliyunus Halawa. (Aro Ndraha)

Suara Indonesia News – Kota Tebingtinggi. Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi resmi menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Penyusunan Master Plan Kota Cerdas (Smart City), Kamis (8/9/2022) di Balai Kartini Convention Center and Public Services Jalan Gunung Louser.

Dalam penyusunan Master Plan Smart City ini, Pemko Tebingtinggi mengusulkan 2 program unggulan yang diusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta.

Dalam kegiatan Bintek yang dilaksanakan Dinas Kominfo Tebingtinggi selama IV tahapan sejak bulan Juni 2022 lalu, disepakati ada 6 program unggulan, dan 2 diantaranya akan dipaparkan oleh Pj Wali Kota Tebingtinggi bersama 50 Kabupaten Kota yang terpilih di Kementerian Kominfo.

Pj Wali  Kota Mhammad Dimiyathi menyampaikan, terkait dengan selesainya penyusunan Master Plan ini, bahwa ini baru tahal awal sebuah Master Plan, sebuah rencana bagaimana nantinya juga diturunkan dalam rencana-rencana detail,

Terkait dengan pembangunan Smart City di Kota Tebingtinggi, dimasing-masing OPD. Ada 2 dari 6 program unggulan yang akan kita sampaikan kepada Kementerian Kominfo yakni,  Program TOPS (Tebingtinggi Online Publik Services)  dan Pekan Kebudayaan Daerah Kota Tebingtinggi, yang keduanya dikemas dalam konsep digital. Kedua konsep ini mewakili smart goverment, smart ekonomic, smart sosiality, ini yang tertuang nanti didalam Master Plan ini. Masing-masing OPD lah nanti yang meneruskan dan menjadwalkan, bagaimana ketika smart tadi bisa menjadikan Tebingtinggi menjadi kota yang smart.

Dengan demikian dari masing-masing OPD ini masih dituntut untuk menyusun rencana-rencana kerja penyusunan dari masing-masing OPD, tegasnya.

Menurut Dimiyathi rencana detail harus dibuat masing-masing OPD, terkait dengan perencanaan pembangunan Smart City Kota Tebingtinggi kedepannya, Karena Master Plan ini merupakan pijakan awal ataupun payung bagi OPD-OPD dalam menyusun program Smart City kedepan.  Sampai saat ini berdasarkan data yang kami terima dari Kominfo, kendala yang berarti itu belum ada, tetapi ini harus terus disosialisasikan, karena peran serta masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan dalam rencana-rencana detail Smart City ini sangat dibutuhkan.

“Jadi kami minta juga nanti melalui Diskominfo untuk tetap melakukan pendampingan kepada OPD, dalam penyusunan rencana detail pembangunan Smart City sesuai dengan kewenangan masing-masing OPD tersebut, ujar Dimiyathi.

Dimiyathi juga berharap kepada pihak DPRD Kota Tebingtinggi jika nantinya ini dilegalkan, mungkin nanti setingkat Perda. “Jadi mohon dukungan dari pihak DPRD, agar ini bisa berjalan dengan baik. Jika ini sudah menjadi Perda, ini tidak hanya berlaku untuk goverment Tebingtinggi, tidak hanya untuk jajaran OPD saja, tetapi bisa juga dimanfaatkan oleh Instansi Vertikal, BUMN, BUMD dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kota Tebingtinggi,” harap Dimiyathi.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Tebingtinggi Basyaruddin Nasution mengatakan, hari ini acara kita adalah membangun kota kita ini menjadi kota cerdas. Sederhananya secara pemikiran sebetulnya, segala sesuatu yang memudahkan masyarakat dalam konteks bagaimana kita berinteraksi dikota kita ini, adalah perbuatan cerdas sesuai harapan Smart City.

Basyaruddin mengungkapkan, baru-baru ini kita telah melakukan Rapat Pembahasan Banggar untuk tahun 2023, kita belum melihat di OPD-OPD lain, yang ada hanya di Dinas Kominfo yang berfikir tentang Smart City. OPD lain belum nampak, mudah-mudahan ditahun-tahun berikutnya, bagaimana inovasi dari setiap OPD untuk menjadikan Tebingtinggi ini menjadi Kota Cerdas, itu harapan kita. Kami dari DPRD Kota Tebingtinggi siap bekerjasama dengan Pemerintah Kota untuk mendukung agenda-agenda, khususnya menjadikan Tebingtinggi menjadi Smart City, singkatnya.

Sementara itu, Pengarah Dewan Smart City Kota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan, tadi sudah disampaikan apa yang menjadi bahagian yang telah dilakukan didalam penyusunan Rancangan Master Plan Smart City Kota Tebingtinggi. Smart City ini adalah program pemerintah yang tercantum didalam RPJM Presiden untuk periode 2019-2024. Kita saat ini masuk di slot ketiga bersama 50 kota lainnya.

Yang kita susun ini kata Umar Zunaidi, adalah untuk memenuhi apa yang menjadi target dari Pemerintah Pusat, untuk menjadikan semua kota di Indonesia ini smart. Kemudian pemerintah pusat menginginkan layanan yang dilakukan didaerah itu menggunakan sistim digital. Saat ini semua orang berbicara soal digital, bahkan ada yang disebut forensik digital untuk melihat jejak digital yang dilakukan.

Dengan kita memasuki Smart City ini, ngak mungkin kita melakukan segala sesuatu nya itu tidak secara akurat. Tadi telah disusun oleh Tim bersama dengan OPD, dan ada 2 program unggulan (Quick Win) dari 6 yang diunggulkan. Tentunya kedua program ini nantinya yang akan dijual Pak Wali Kota ke Jakarta, dihadapan menteri dan tenaga ahli disana.Tentunya kita mengharapkan apa yang disajikan nanti, perlu dipelajari secara lengkap dan detail tentang, apa yang menjadi potensi keunggulan kita dibandingkan daerah lainnya,” katanya.

Sebelumnya diawal kegiatan, Tim Pembimbing dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sri Yulianto memaparkan, penyusunan Master Plan Smart City ini tidak pernah lepas dari RPJMT, rencana strategis setiap OPD yang kita sama-sama mengkaji dan mencari program kegiatan, serta rincian kegiatan yang bisa kita kembangkan dan dikemas dalam konsep Master Plan Smart City.

Kami mencoba membuat suatu visi yang akan kita capai bersama-sama yaitu visi Smart City yang tidak jauh beda dengan visi Kota Tebingtinggi. Kami juga mencoba membangun sebuah visi yang hendak kita capai dengan mengkalasifikasikan misi yang ada berdasarkan dimensi-dimensi pada Smart City.Berdasarkan informasi dari para OPD penyusun program tersebut, bahwa program ini tidak ada ditempat lain. Hanya ada di Kota Tebingtinggi saja dan spesifik, jelasnya.

Kumudian lanjut Yulianto, dari 6 program ini kita sepakat memilih 2 untuk kita buat berbentuk video dengan durasi 3 menit, yang akan dibawa Pak Wali Kota ke Jakarta untuk dipaparkan bersama-sama 50 Kabupaten/Kota Smart City bersama Pak Menteri. Sudah pasti dari keseluruhan program ini yang dipaparkan ada 2, yang dianggap unggulan dari Kota Tebingtinggi yaitu TOPS (Tebingtinggi Online Publik Services) dan Pekan Kebudayaan Daerah Kota Tebingtinggi, yang keduanya dikemas dalam konsep digital.

“Jadi sebagai produk unggulan dari Tebingtinggi ini, tinggal bagaimana caranya Dinas Kominfo mengemas video yang menarik dari kedua produk unggulan ini, yang akan dipaparkan nantinya oleh Wali Kota di Jakarta,” kata Yulianto.

Usai menutup kegiatan Bintek Penyusunan Master Plan Smart City, Pj Wali Kota bersama Dewan Smart City, Tim Pelaksana,  unsur Forkopimda, OPD dan pihak terkait lainnya, melakukan Penandatanganan Komitmen secara bersama.

Pj Wali Kota Muhammad Dimiyathi tutup kegiatan Bimtek Penyusunan Master Plan Smart City Kota Tebingtinggi. (Julian)

Suara Indonesia News – Indramayu. Transformasi digital menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam rangka akselerasi dan implementasi e-government (Red: Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Indramayu).

Komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu itu selaras dengan upaya Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang telah menandatangani nota kesepakatan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) RI untuk mengadakan sosialisasi dalam percepatan transformasi digital desa melalui zoom meeting.

Kegiatan sosialisasi percepatan transformasi digital tersebut diikuti pula oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), di Kantor Diskominfo Indramayu, Kamis (8/9/2022).

Perwakilan Ditjen Bina Pemdes pada Kemendagri RI Wawan Munarwan Kholiq mengatakan, berdasarkan Surat Keputusan Mendagri No. 1564-873 Tahun 2021 tentang penetapan nama, kode dan jumlah desa se-Indonesia Tahun 2021, terdapat 74.962 desa di seluruh Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), hal ini menjadi acuan kebijakan digitalisasi pemerintah untuk perpaduan langkah dalam pembangunan di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, implementasi SPBE untuk desa bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi belanja pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

“Percepatan transformasi dalam digitalisasi pemerintah desa yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pemdes akan mengintegrasikan sistem informasi pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan sistem informasi yang terdapat pada Kemendagri RI,” katanya.

Dijelaskan Wawan, sistem informasi yang menjadi terobosan Ditjen Bina Pemdes yaitu Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), Evaluasi Perkembangan Desa & Kelurahan (Epdeskal), Sistem Informasi Desa dan Kawasan New Generation (Sideka-NG), Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Sistem Pendataan Aset Desa (Sipades) dan aplikasi lainnya.

“Dari berbagai terobosan yang dijelaskan tadi dan dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi tersebut akan semakin banyak informasi yang relevan sesuai kebutuhan analisa evaluasi dan pengambilan kebijakan,” jelasnya.

Melalui upaya percepatan transformasi digital tersebut diharapkan dapat tersusunnya pusat data desa dan kelurahan di Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kemudian juga dapat diperoleh data yang akurat, valid dan update serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sosialisasi percepatan transformasi digital ini selaras dengan program unggulan yang di usung Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar yaitu Lacak Aset Daerah (LADA) yang sejalan dengan trobosan yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Pemdes yaitu Sistem Pendataan Aset Desa (Sipades). Hal tersebut memungkinkan Kabupaten Indramayu siap mengintegrasikan program-program tersebut dari pemerintah daerah hingga ke pemerintah desa.

Kepala Diskominfo Kabupaten Indramayu Aan Hendrajana mengatakan, Bupati Indramayu Nina Agustina telah meluncurkan pula program Lebu Digital yang sangat selaras dengan percepatan transformasi digital yang digagas Kemendagri. Dirinya pun berharap, dengan semakin terwujudnya digitalisasi desa, maka cita-cita menuju Indramayu Bermartabat akan segera terlaksana. (Toro)