Suara Indonesia News – Duri. Polisi Sektor (Polsek) Mandau menerima kunjungan TK Al Huda Duri, pada Rabu 15 Februari 2023. Kegiatan berlangsung di Halaman Mapolsek Mandau Jalan Sudirman Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Selain Kapolsek Mandau Kompol Hairul Hidayat, S.I.K, M.M, M.H terlihat hadir dalam pelaksana kegiatan Iptu Awi Ruben S,H.( Kanit Lantas Polsek Mandau) Iptu Indra Varenal SH. ( Kanit Binmas Polsek Mandau) Iptu Zulkifli, ( Kanit Samapta Polsek Mandau), Aiptu Johanda S.Pdi.M.pd (Bhabinkamtibmas Polsek Mandau) serta 50 orang siswa/ siswi TK Al Huda dan 7 orang Guru TK Al Huda.

Kompol Hairul Hidayat, S.I.K, M.M, M.H menyampaikan bahwa Polisi merupakan sahabat anak.

“Kegiatan ini adalah wujut nyata Polri kepada masyarakat khususnya anak – anak dalam memberikan Pembinaan dan penyuluhan sejak Usia Dini,” sebut Kapolsek.

Kapolsek berharap Semoga dengan kegiatan ini dapat menanamkan rasa kecintaan anak- anak kepada Polisi dan kelak para siswa dan siswi bisa lebih disiplin dan mentaati segala peraturan. imbuhnya.

Dilain pihak, Ayu Andriani S.Pd. kepala sekolah TK Al Huda Duri  Mengucapkan Syukron, jazakumullah Khairan wa barakallahu fikum kepada Kapolsek Mandau, yang sudah menerima kunjungan TK Al Huda pada hari ini,

“Terimakasih banyak sudah memberikan banyak edukasi dan pelajaran pada anak seperti tata tertib lalu lintas, berlaku baik dan anak menjadi polisi sahabat anak, semoga Polsek Mandau maju jaya dan sukses selalu,” tutur Ayu Andriani.

Editor : Musrialdi

Suara Indonesia News – Mamuju. Kembali Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, H. Mahmuddin melantik 2 Kepala KUA Kecamatan di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. selasa (14/02/2023).

Adapun Kedua Kepala KUA yang dilantik adalah”  Mahmud Yang dahulunya menjabat Kepala KUA Kecamatan Tommo menjadi Kepala KUA Kecamatan Mamuju dan H.Lukman dahulunya Penghulu ahli muda pada KUA Kecamatan.Simboro menjadi Kepala KUA Kecamatan Tommo.

Pelantikan berlangsung di aula Kantor Kemenag Mamuju, Dalam sambutannya” H.Mahmudin  mengamanatkan agar pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah jabatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Segera bangun komunikasi dengan seluruh pegawai dilingkungan kerja saudara, saya harapkan di siplin bisa ditegakkan dan pelayanan bisa berjalan dengan normal.

Selamat atas dilantiknya Kepala KUA yang baru dilantik, Semoga dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. tutup H. Mahmuddin.

Selesai pelantikan, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan serah terima jabatan dan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Mamuju H.Mahmuddin.

Seperti diketahui hadir dalam pelantikan tersebut “Kasubbag Tata Usaha Kankemenag Mamuju H. Fajrul Islam, Para Kasi, Penyelenggara dan ASN lingkup Kemenag Mamuju. (Hamma)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Cirebon memantau perkembangan harga bahan pokok di Pasar Ciledug dan memonitor pelaksanaan operasi pasar di Balai Desa Waled Asem, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Rabu (15/2/2023).

Dalam kesempatan itu, Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, menyampaikan, jajaran Polresta Cirebon telah membentuk Satgas Pangan sesuai instruksi Mabes Polri untuk mengawasi dan memonitor perkembangan harga bahan pokok hingga menelusuri rantai distribusinya.

Termasuk mengawasi dan menelusuri alur pendistribusian beras yang saat ini harga di pasarannya tengah bergejolak. Namun, dari hasil penelusuran sejauh ini gejolak harga beras di pasaran disebabkan tersendatnya rantai distribusi. Selain itu, di beberapa daerah juga tengah memasuki masa puncak musim hujan.

“Sehingga berpengaruh terhadap suplai beras yang mengalami keterlambatan. Padahal, secara stok beras di Kabupaten Cirebon masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga bulan Ramadan dan Lebaran nanti,” ujar Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H.

Selain itu, pihaknya juga turut bekerja sama dengan pemerintah daerah, Kodim 0620/Kabupaten Cirebon, Bulog, dan lainnya untuk mengendalikan inflasi Kabupaten Cirebon akibat kenaikan harga bahan pokok, salah satunya melalui operasi pasar murah di Desa Waled Asem.

Ia mengatakan, operasi pasar kali ini menyediakan beras kualitas medium dari Bulog Cirebon seharga Rp 9.400 per kilogram yang dijual dalam kemasan 5 kilogram seharga Rp 47 ribu. Namun, setiap warga hanya dibatasi pembeliannya maksimal 10 kilogram atau hanya dua kemasan saja.

“Apalagi, harga berasnya cukup tinggi seperti tadi kami meninjau di Pasar Ciledug mencapai Rp 11.500 per kilogram untuk beras medium dan beras premiumnya Rp 12 ribu per kilogram. Sehingga operasi pasar yang menyiapkan 10 ton beras ini diharapkan dapat menstabilkan harga beras di pasaran,” kata Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H. (Hatta)

Suara Indonesia News – Indramayu. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Nasional yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (14/2/2023).

Bertempat di Indramayu Command Center (ICC), rakornas yang digelar secara virtual turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Indramayu, Sugeng Heryanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Indramayu, Jajang Sudrajat, dan Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hasanudin beserta jajaran.

Dalam paparannya Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan, Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah regulasi yang mengatur berbagai aspek tentang desa tidak hanya struktur pemerintahannya melainkan tentang pembangunan serta pengembangan masyarakatnya.

“Desa memiliki perkembangan yang berbeda termasuk penganggarannya. Oleh karena itu hadirnya undang-undang tersebut sebagai orkestrasi untuk mengatur secara komprehensif dan menyeluruh sehingga desa dapat maju mandiri dan sejahtera,” imbuhnya.

Eko menambahkan, melalui tema rakornas dengan diangkat dalam rakornas yakni refleksi 9 tahun penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam penguatan pemerintahan desa. Dirinya mengajak untuk bersama mengkaji kembali berbagai proses yang terdapat dalam peraturan tersebut sehingga Implementasinya dapat dilakukan secara optimal sehingga dapat memajukan desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Mari bersama kita implemntasikan peraturan ini secara optimal guna kemajuan desa,” tambahnya.

Selain itu, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Mohammad Noval menyampaikan, pihaknya terus mengupayakan penguatan data dan informasi melalui digitalisasi desa dalam rangka pembangunan desa, salah satunya dengan berbagai program yang dilaksanakan seperti pengelolaan data prodeskel.

Prodeskel sendiri merupakan kepanjangan dari profil desa dan kelurahan, yang mana prodeskel merupakan salah satu sistem perencanaan rujukan untuk pembangunan desa dan kelurahan serta semua sendi pembangunan yang ada di desa dan kelurahan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Indramayu, Jajang Sudrajat menyampaikan, Pemkab Indramayu akan terus mendukung berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna memberikan penguatan di berbagai aspek desa guna memajukan desa tersebut.

“Semoga dengan melalui peraturan yang hadir serta berbagai penguatan serta pengembangan terhadap desa, dapat menjadikan desa semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Toro)

Suara Indonesia News – Jakarta. Prof. Dr. H. Zainuddin Maliki, M.Si., anggota DPR-RI periode 2019–2024 menyatakan ada praktek perjokian di dunia akademik terkait dengan pembuatan karya ilmiah sebagai syarat kelulusan. Bahkan juga perjokian pembuatan karya ilmiah sebagai syarat pembuatan gelar guru besar, sangatlah menyedihkan.

“Apa yang terjadi di perguruan tinggi negeri maupun swasta di kota-kota besar di Indonesia sungguh sesuatu yang menyedihkan dan sangat memprihatinkan,” kata Prof. Zainuddin sapaan akrabnya saat diwawancarai Gus Din wartawan senior, Selasa (14/02/2023) di Jakarta.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, kasus ini mengingatkan dirinya pada tulisan Kunio Yoshihara tentang Erzatz Capitalism atau kapitalisme semu. Tulisan Kunio Yoshihara ini dituangkan dalam bukunya The Rise of erzats capitalism in Southeast Asia. Munculnya kapitalisme semu di Asia Tenggara.

“Yang dia maksud dengan kapitalisme semu adalah perilaku pelaku bisnis yang menumpuk-numpuk kekayaan bukan didasarkan kepada budaya achievement dan moralitas entrepreneurship yang kuat. Melainkan didasarkan kepada jaringan kroni yang dia bangun dengan kalangan birokrat. Oleh karena itu di Indonesia kita mengenal istilah Kabir atau kapitalisme birokrat,” tutur Anggota DPR RI Komisi X ini

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh sejumlah akademisi melakukan tindakan permisif, dalam hal ini melakukan perjokian dalam pembuatan karya ilmiah adalah mirip seperti kapitalisme semu, untuk tidak mengatakan persis dengan apa yang dilakukan oleh para kapitalis semu itu.

“Mereka (red-pelaku dan pengguna jasa perjokian) berusaha mengejar gelar akademis dengan cara-cara permisif, bukan didasarkan kepada moralitas intelektual dan budaya akademik yang kuat,” sambung Prof. Zainuddin.

Katanya, dari akademisi yang bermoralitas permisif seperti ini hanya akan melahirkan manusia-manusia atau sarjana-sarjana yang bukan hanya diragukan kompetensinya tetapi juga integritasnya. Praktek perjokian ini juga hanya akan melahirkan sarjana dan guru-guru besar seolah-olah atau seolah-olah sarjana dan atau guru besar.

“Karena itu, negeri ini membutuhkan sarjana-sarjana yang autentik dengan kompetensi dan integritas yang bisa dipertanggungjawabkan,” ungkap Mantan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini.

Terakhir Prof. Zainuddin mengutarakan, mudah-mudahan dunia perguruan tinggi kita segera menyadari praktek-praktek permisif ini, untuk segera dihentikan. Harapannya kemudian perguruan tinggi kita bisa menyiapkan manusia-manusia yang terdidik dan bermental kuat.

“Percayalah bahwa negeri ini akan maju dan berada di halaman depan, dalam pergeseran kekuatan Global dari Barat ke Asia. Apabila negara ini dipimpin oleh manusia-manusia yang terdidik dan bermental kuat,” pungkas Mantan Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur ini.

Penulis: Syafrudin Budiman SIP / Gus Din

Suara Indonesia News – Cilegon. Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan ke Kota Cilegon. Hal itu dilakukan sebagai langkah untuk mempelajari pengelolaan sampah menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) atau Cofiring yang telah diterapkan Kota Cilegon.

Rombongan yang dipimpin langsung Walikota Padang Hendri Septa itu diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin di Rumah Dinas Walikota Cilegon, Senin, (13/02/2023).

Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin menyampaikan Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,5 kilometer persegi yang dihuni sebanyak 445 ribu jiwa.

“Kota Cilegon ini memiliki APBD Rp 2,3 triliun dengan luas wilayah 175,5 kilometer persegi dan untuk sampah perharinya bisa mencapai 200 ton,” ucap Maman.

Dalam hal ini, Maman optimis dengan mengubah sampah menjadi bahan bakar dapat menjadikan Kota Cilegon defisit sampah.

“Dengan adanya program pengelolaan sampah ini nanti kedepan Kota Cilegon akan defisit sampah. Hal itu kita lakukan secara berangsur-angsur, jadi tidak akan adalagi penumpukan sampah di Kota Cilegon,” katanya.

Pada kesempatan itu, Maman mengucapkan rasa terima kasih atas kehadiran Pemkot Padang di Kota Cilegon.

“Saya atas nama Pemerintah Kota Cilegon mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan Kota Padang Ke Kota Cilegon. Kami ucapkan selamat datang di Kota Cilegon,” ucapnya.

Sementara itu, Walikota Padang Hendri Septa mengapresiasi atas langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Cilegon dalam menangani permasalahan sampah.

“Saya sangat mengapresiasi kepada Pemerintah Kota Cilegon atas keberhasilannya dalam mengubah sampah menjadi bahan bakar untuk pembangkit listrik. Sistem pengelolaan sampah di Kota Cilegon ini merupakan sistem yang bagus dan ini sangat luar biasa,” ujarnya.

Hendri menerangkan, sampah masih menjadi salah satu persoalan di Kota Padang. Dirinya menyebutkan dengan jumlah penduduk sebanyak 920 ribu jiwa, Kota Padang bisa menghasilkan kurang lebih 500 ton sampah setiap hari.

“Alhamdulillah di Kota Padang terdapat pabrik semen dan PLTU, jadi program pengelolaan sampah menjadi energi ini menjadi program masa depan yang bagus. Di TPA Kota Padang ada 4 juta ton sampah dan sampah itu yang akan kita olah menjadi energi,” terangnya.

Melalui kunjungan kerja yang dilakukan, Hendri berharap dapat membawa dampak positif untuk Kota Padang dan Kota Cilegon.

“Saya ucapkan terima kasih atas penyambutan yang diberikan Pemerintah Kota Cilegon. Kami ingin agar Kota Cilegon juga berkunjung balik ke Kota Padang,” harapannya. (Dhe)