Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Persoalan kemiskinan di wilayah Kecamatan Mundu belum bisa diatasi secara maksimal. Pasalnya, selama ini warga miskin hanya diberikan bantuan semata tanpa ada kegiatan pemberdayaan masyarakat, guna merubah status dari pra sejahtera menjadi sejahtera.
Hal tersebut dikatakan Camat Mundu, H. Anwar Sadat saat Monitoring dan Evaluasi Tim Koordinator Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cirebon, Rabu (27/7/2022) di Kantor Kecamatan Mundu.
Dikatakan Anwar, bantuan yang digelontorkan pemerintah terhadap warga pra sejahtera sudah sangat banyak. Hanya saja, Anwar mengeluhkan tidak adanya program lain yang dapat menjadikan warga lebih mandiri.
“Di Kecamatan Mundu belum ada kegiatan penanganan kemiskinan yang bersifat pemberdayaan. Padahal, kegiatan semacam itu merupakan salah satu langkah bagaimana cara mengangkat masyarakat agar bisa mandiri,” ujar Anwar.
Ditempat sama, Ketua TKPKD Kabupaten Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih SE MSi mengatakan banyak program di dinas yang tidak diketahui oleh kuwu. Oleh karena itu, dirinya berharap kegiatan monev ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para kuwu.
“Melalui pertemuan ini, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para kuwu. Bisa dilihat apakah ada program yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat di desa,” ujar Ayu, sapaan akrabnya.
Wanita yang juga menjabat Wakil Bupati Cirebon ini menyebutkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sudah menyiapkan beberapa program untuk menekan angka kemiskinan. Termasuk juga dalam program pemberdayaan masyarakat, Ayu sebut sudah disiapkan pembangunan Balai Latihan Kerja di wilayah timur Kabupaten Cirebon.
“Sudah dianggarkan untuk pembangunan BLK di wilayah timur. Jadi, nanti tidak perlu ke Plumbon lagi untuk masyarakat wilayah timur,” tambahnya.
Dijelaskannya, pembangunan BLK ini sangat penting jika melihat rencana peta wilayah Kabupaten Cirebon. Pasalnya, wilayah timur Kabupaten Cirebon akan dibuat sebagai kawasan industri yang tentunya membutuhkan banyak tenaga kerja.
“Kita ambil satu contoh, ada perusahaan yang membutuhkan 35ribu tenaga kerja. Dengan demikian, bisa dimanfaatkan masyarakat untuk masuk kedalamnya sebagai tenaga kerja. Dengan bekerjanya warga, maka akan meningkatkan pendapatan yang tentu ikut mendongkrak daya beli masyarakat,” terangnya.
Menurut Ayu, saat ini muncul anggapan bantuan dari pemerintah hanya menjadikan masyarakat lebih tidak produktif. Penerima bantuan, lanjut Ayu, hanya akan menunggu pencairan bantuan setiap bulannya tanpa ada usaha lain.
“Kementrian sosial juga sudah akan merubah pola pemberian bantuan. Seperti, penerima bantuan hanya pada tataran usia tidak produktif. Maka dari itu, kita juga harus sudah bersiap agar masyarakat bisa berubah menjadi lebih mandiri,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Tedi Tri Susilo nenyatakan mental dan kejujuran masyarakat menjadi poin utama pengentasan kemiskinan. Dia melihat, selama tidak adanya kejujuran dari masyarakat, maka data kemiskinan tidak akan selesai.
“Jika masyarakat sudah mampu, maka janganlah berharap mendapatkan bantuan untuk warga miskin. Harus jujur jika terlanjur mendapatkan bantuan, maka segera lapor agar kedepannya ada perbaikan data,” tegas Tedi.
Disamping itu, data warga miskin saat ini belum satu suara. Dengan demikian, diperlukan penyeragaman data agar program yang akan digulirkan guna pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.
“Data DTKS itu saya sebut bukan sebagai data warga miskin, tetapi hanya data penerima bantuan saja. Makanya, petugas pendamping ini perlu melakukan verifikasi vaktual agar data yang disajikan sesuai dengan kondisi di lapangan,” tukasnya. (Hatta)
