Suara Indonesia News – Nias Selatan. Bertempat di Kantor Bawaslu Nisel di Jalan Saonigeho KM 2 Telukdalam, Bawaslu Nisel menerima kunjungan audiensi Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) Kabupaten Nias Selatan pada Selasa (30/8/2022).

Ketua DPD Parsindo Nisel Herman Telaumbanua yang datang bersama Sekretaris Albert Duha, Bendahara Dian Tuty Andriyani Harahap dan beberapa pengurus lainnya menyatakan bahwa tujuan audiensi selaian untuk silaturahmi juga menyampaikan SK Kepengurusan Parsindo di Nias Selatan.
“Kami menyampaikan bahwa Parsindo ada di Nias Selatan sekaligus juga saat ini kami membawa SK Kepengurusan sebagai pemberitahuan ke Bawaslu” katanya.

Ketua Bawaslu Harapan Bawaulu menyambut baik audiensi Parsindo ke Bawaslu Nisel. ” Sinergitas Parpol dengan Penyelenggara harus dijalin dan ditingkatkan, apalagi saat ini sedang berlangsung tahapan verifikasi administrasi, tentu banyak dinamika yang terjadi,” katanya.

Harapan juga menyarankan agar Parsindo tetap berkoordinasi ke KPU.

” Ini untuk mengecek apakah ada masyarakat yang terdaftar namun merasa tidak pernah mendaftar, hal-hal begini segera dikoordinasikan ke KPU,” tegasnya.

Sementara itu Anggota Bawaslu Nisel Alismawati Hulu mengharapkan komunikasi yang baik terjalin antara parpol dan penyelenggara.

” Untuk memudahkan komunikasi kedepan, silahkan disampaikan alamat lengkap dan jika ada hal yang ingin didiskusikan, Bawaslu terbuka untuk itu,” katanya.

Anggota Bawaslu Nisel Pilipus F Sarumaha menambahkan, bahwa Bawaslu terbuka menerima berbagai keluhan dari peserta pemilu. “Jika ada hal yang dianggap tidak sesuai dengan proses dan aturan, maka silahkan disampaikan ke Bawaslu, kita membuka ruang untuk itu namun sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Nisel ini.

Pilipus juga mengimbau Parsindo rutin berkoordinasi ke KPU. ” Saat ini sedang berlangsung vermin, disarankan juga untuk selalu mengecek SIPOL melalui LO dan koordinasi yang intens dengan KPU,” katanya. (HERMAN TELAUMBANUA)

Suara Indonesia News – Indramayu. Cucun Cuniati TKW Korban sindikat TPPO telah di pulangkan ke tanah air bertemu pihak keluarga di rumah.

Kondisi terakhir berdasarkan keterangan Pihak Tim Advokasi DPC Garda BMI Kabupaten Indramayu PMI (Pekerja Migran Indonesia) a.n Cucun Cuniati sedang dalam perawatan pihak keluarga dan pihak Dinsos kabupaten Indramayu

Pihak Tim Advokasi DPC BMI sedang memproses agar PMI tersebut dapat di berikan BPJS guna untuk melanjutkan proses perawatannya di RSUD Kabupaten Indramayu.

menurut At cahyoto Sekretaris Garda BMI Cab. Indramayu, PMI a.n Cucun cuniati merupakan salah satu PMI korban TPPO yang di berangkatkan ke negara penempatan Arab saudi secara un prosedural sejak Desember tahun 2021. (30/08-2022)

Lanjut, di tengah perjalanan PMI tersebut sakit sehingga tidak sanggup bekerja, dan oleh pihak majikan PMI tersebut di kembalikan pada pihak agency di arab saudi tepatnya bulan mei 2022.

Pihak keluarga sempat memohon pada pihak agency melalui sponsor yang berinisial R supaya PMI tersebut dapat di pulangkan ke tanah air namun sponsor tidak menghiraukan keluh kesah pengaduan dari pihak keluarga dan pihak agency arab saudi sempat menekan pihak keluarga untuk membayar denda 80 juta jika PMI tersebut minta di pulangkan, kemudian pihak keluarga mengadukan hal tersebut pada pihak Garda BMI untuk dapat melakukan pendampingan secara advokasi, tambahnya.

Atas peristiwa yang di alami Cucun tepatnya di bulan juni 2022, atas dasar pengaduan itulah pihak garda BMI bergerak, dan berkoordinasi dengan pihak2 pemerintah terkait untuk dapat memulangkannya ke tanah air dan tepatnya tanggal 26 agustus akhirnya PMI a.na Cucun cuniati tersebut bisa pulang ke tanah air.

Kini PMI tersebut dalam masa penyembuhan atas penyakit kista yang di deritanya.

Setelah kondisinya pulih maka Pihak Garda BMI sesuai dengan kuasa pihak keluarga tegas menyatakan akan melaporkan ke Pihak kepolisian untuk dapat di lakukan pemeriksaan tentang adanya unsur kuat dugaaan TPPO yang di pandang merugikan Pekerja Migran Indonesia.

khusunya wilayah Kabupaten Indramayu, sehingga harapan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus yang terjadi seperti PMI a.n Cucun cuniati yang sakit terlantar di luar negeri dan sulit untuk mendapatkan pelindungan pada saat masa bekerja dan setelah bekerja. (Toro)

Suara Indonesia News – Jakarta. Sebagai pejabat negara dan publik, sudah menjadi risiko jika setiap kegiatan, pemikiran, tindakan, dan kebijakannya akan di nilai oleh masyarakat. Ada yang pro mendukung atau kontra menolak.

PAN menilai bahwa Erick Thohir adalah figur yang memiliki integritas pribadi, pekerja keras, bertanggungjawab kepada keluarga, dan memiliki komitmen perjuangan untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

“Jika ada rencana menteri BUMN melaporkan seseorang ke aparat penegak hukum, karena ada dugaan atas pelanggaran hukum, hal itu dijamin oleh konstitusi,” kata Viva Yoga Mauladi Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) melalui siaran pers, Selasa sore (30/08/2022) di Jakarta.

Menurut Viva Yoga sapaan akrabnya, setiap warga negara Indonesia, siapapun agama dan warna kulitnya, apapun posisi dan jabatannya, telah di jamin di Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dimana ditegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.

“Makna equality before the law inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Termasuk seorang pejabat seperti Erick Thohir berhak melapor jika merasa dirugikan secara hukum,” tandas Politisi Senior PAN ini.

Kata Jubir DPP PAN ini, figur Erick Thohir termasuk salah satu tokoh yang telah direkomendasikan Rakernas III PAN. Dimana Erick Thohir diusulkan sebagai salah satu capres pilihan pada pilpres 2024.

Tentu kata Viva Yoga, atas kasus fitnah kepada Erick Thohir ini, tidak berpengaruh terhadap keputusan PAN.

“Oleh karena itu, PAN menghimbau kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dalam berucap di media sosial agar tidak melanggar UU ITE,” pungkas Viva Yoga.

Editor: GD

Suara Indonesia News – Jakarta. Partai Amanat Nasional (PAN) menargetkan bisa meraih sedikitnya 64 kursi di DPR RI pada Pemilu 2024 mendatang. Target itu menjadi salah satu agenda dalam rapat pleno di rapat kerja nasional (rakernas) III tahun 2022 hari ini.

“Saya kira untuk sidang pleno dari tahun ke tahun itu relatif sama, rekomendasi rakernas itu menjadi penting hasil dan rekomendasi kita menetapkan beberapa hal, pertama tentu target pemenangan di 2024, target perolehan kursi dan suara, kita menargetkan 60 sampai 64 kursi di tahun 2024, atau minimal 11 persen dari total perolehan kursi yang ada di DPR RI,” kata Sekjen PAN Eddy Soeparno dalam siaran persnya, Selasa (30/8/2022).

Anggota DPR RI Dapil Jabar III Kota Bogor dan Kota Cianjur ini mengatakan, pihaknya juga meminta untuk mempercepat rektutmen calon legislatif, rekrutmen saksi dan kerja-kerja pemenangan yang strateginya sudah mereka sampaikan melalui DPP.

Selain itu, Eddy mengatakan PAN sepakat menolak politik identitas di Pemilu 2024. Dia menyebut PAN akan menjadi pelopor politik gagasan.

“Kami juga sudah meminta dan bagian dari rekomendasi kita adalah menolak politik identitas di dalam pemilu dan Pilpres 2024, dan betul-betul menguatkan sendi-sendi supaya PAN akan mempelopori politik gagasan di 2024,” katanya.

Lebih lanjut, Eddy mengatakan dari hasil rapat pleno tersebut sejumlah nama telah diusulkan untuk menjadi capres 2024. Pengumuman nama akan disampaikan oleh Ketua Umum Zulkfli Hasan.

“Kemudian juga kita memberikan penegasan kembali atas hasil rakernas 2020, memberikan mandat kepada ketum untuk menentukan menetapkan capres dan cawapres PAN nanti di Pilpres 2024,” katanya.

PAN Rekrut Bacaleg DPR RI dari Eksternal

Sementara itu, Syafrudin Budiman SIP Bacaleg DPR RI PAN dari unsur tokoh masyarakat dan eksternal menyatakan siap berjuang memenangkan PAN mencapai target 11 persen ke atas atau sekitar 60-64 kursi DPR RI. Sebagai orang baru di PAN, dirinya siap berjuang meraih suara terbanyak untuk PAN dan siap menjadi anggota terpilih.

“Saya sudah mendaftar sebagai Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I Jakarta Timur dari PAN. Sebelumnya saya adalah Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia dan menggarap basis pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang. Insya Allah basis yang sudah kita garap diberikan untuk PAN,” kata Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman SIP,  Selasa (30/08/2022) di Jakarta.

Menurut Sarjana Ilmu Politik lulusan FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), target 60-64 kursi DPR RI dari DPP PAN sangat realistis, sebab pada Pemilu 2019 PAN sudah meraih 44 kursi dan Pemilu 2014 pernah 52 kursi.

Tentu katanya, dengan pencalegan dini dan rekrutmen saksi yang lebih awal ini, akan membuat gerakan pemenangan lebih terencana.

“Dibawah kepemimpinan Saudaraku Zulkifli Hasan Ketua Umum DPP PAN dan Eddy Soeparno kita yakin PAN semakin solid menyongsong 2024. Perhelatan acara Rakernas PAN, Sabtu, 27 Agustus 2022 kemarin, menjadi bukti suksesnya konsolidasi PAN,” ucap Syafrudin Budiman yang menerima penyematan jaket PAN di arena Rakernas PAN kemarin

Terakhir kata Mantan Aktivis 98 asal Surabaya ini, dirinya mulai 1 September 2022 akan turun ke bawah membuat Tim Sukses dan mengisi slot kuota saksi. Dimana setiap saksi PAN memiliki kuota 500-1000 saksi yang akan mengamankan suara PAN di Pemilu 2024.

“Mohon doa saya Syafrudin Budiman SIP Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I akan turun kebawah menyapa dan berjuang bersama rakyat Jakarta Timur. Nantinya dalam rekrutmen saksi akan ada kegiatan bazar UMKM, baksos, sembako gratis, pembagian voucher Jak Lingko Gratis, pengajian dan temu tokoh masyarakat,” pungkas Ketua Umum Relawan Jokowi Barisan Pembaharuan (BP) ini. (red)

Rakernas PAN Jaring 9 Nama Capres

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan telah mengumumkan dirinya sendiri sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Namun demikian, Zulhas tidak sendiri. Dalam rapat kerja nasional (Rakernas) di Istora Senayan tadi malam, politikus asal Lampung itu juga mengumumkan 8 kandidat lainnya. Total ada sembilan nama calon yang berasal dari ketua umum, menteri dan kepala daerah.

“Dengan ini saya akan mengumumkan calon pemimpin nasional sebagai berikut,” kata Zulhas dalam di Rakernas PAN dilansir dari Tempo, Minggu (28/8/2022).

Zulhas menuturkan nama-nama tersebut merupakan usulan dari daerah yang disetorkan pada saat Rakernas.

Dia menyebut nama-nama itu baru sebatas usulan dari PAN yang nantinya akan dibahas kembali dengan Koalisi Indonesia Bersatu.

Berikut 9 nama capres versi Rakernas PAN:
1. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
2. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
3. Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa
4. Ketua DPP PDIP Puan Maharani
5. Menteri BUMN Erick Thohir
6. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
7. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
8. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil
9. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (GD)

Suara Indonesia News – Nias Selatan. Personil Babinsa Koramil 10/Lolowau Kodim 0213 Nias Serda Mediano Mendrofa melaksanakan kegiatan Komukasi Sosial (Komsos) Kepada Masyarakat di Desa Lolowau Kecamatan Lolowau Kabuapten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, Selasa (30/08/2022)

Babinsa Serda Mediaro Mendrofa menjelaskan bahwa tujuan Komunikasi Sosial ini untuk tetap bekerja sama Mengingatkan Masyarakat dan menyampaikan himbauan agar tetap selalu waspada mematuhi Protokol Kesehatan.

” Kami dari Koramil 10/Lolowau Kodim 0213/Nias tetap memberikan himbauan dan mengingatkan Masyarakat agar tetap waspada dan disiplin serta menjaga Data bantuan agar segera di terbitkan,sekaligus mengingatkan tetap mematuhi
Protokol Kesehatan untuk mencegah dan menghindari Penularan Virus Covid-19, terangnya Babinsa.

Pelaksanaan komunikasi sosial tersebut, Masyarakat Desa Lolowau sangat atunsias menyambut baik dan mengucapkan terimakasih kepada Babinsa atas pelaksaan Kegiatan komumikasi sosial tersebut untuk mengingatkan Masyarakat mematuhi Protokol Kesehatan guna memutus penularan Covid-19.

Pelaksanaan kegaiatan Komunikasi Sosial di Desa Lolowau ini, Masyarakat sangat antusias menerimanya serta berjalan dengan aman, baik dan tertib. (Aro Ndraha)

Suara Indonesia News – Duri. Terkait pelaksanaan MTQ ke-46 tahun 2021 di Kecamatan Mandau, Pemerintah dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kecamatan Mandau, melaksanakan rapat evaluasi kinerja panitia pelaksanaan MTQ ditingkat Kelurahan dan Kecamatan, pada Senin (29/08/2022).

Rapat evaluasi kinerja panitia membahas tentang hal teknis dan juga peningkatan prestasi Kecamatan Mandau di tingkat Kabupaten Bengkalis.

Camat Mandau Riki Rihardi menyampaikan pesan kepada Ketua, Dewan Hakim dan Anggota LPTQ ditingkat Kelurahan dan Kecamatan, agar para Kafilah yang telah melalui proses seleksi pada MTQ tingkat Kelurahan, dan akan mewakili Kecamatan Mandau pada MTQ tingkat Kabupaten, untuk dapat dibina dan diberi pembekalan semaksimal mungkin lebih dari tahun-tahun sebelumnya, dengah harapan hasil yang didapat pada tingkat Kabupaten jauh lebih memuaskan.

Rapat kedua yang berlangsung pada siang harinya, membahas mengenai persiapan MTQ ke-47 tingkat Kecamatan Mandau yang rencananya akan dibuka pada 18 September mendatang.

Rapat kali ini sekaligus membentuk panitia, dan penanggung jawab setiap seksi yang akan mendukung pelaksanaan MTQ ke-47 tingkat Kecamatan Mandau, yang juga akan mengundang Syamsuri Firdaus, Juara I MTQ Internasional ke-7 yang digelar pada tahun 2019 lalu di Istanbul, Turki.

Sebagai tanda akan dilaksanakannya MTQ ke-47 tingkat Kecamatan Mandau ini, Pemerintah Kecamatan Mandau juga akan menggelar pawai ta’aruf pada 17 September 2022 pagi, yang akan dimulai dari Jalan Jendral Sudirman (lapangan parkir Pizza Hut) dan berakhir di lapangan parkir UPT Dukcapil.

“Insya Allah, bersama-sama kita akan menggelar MTQ ke-47 tingkat Kecamatan Mandau pada 18 September nanti, kami berharap kepada ketua panitia dan anggota yang telah ditunjuk, agar saling berkoordinasi dan berkontribusi maksimal demi keberhasilan dan kesuksesan acara yang menjadi agenda tahunan di Kabupaten Bengkalis khususnya Kecamatan Mandau”, ujar Camat Mandau Riki Rihardi. (Mus)

Suara Indonesia News – Jakarta. Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa didepan Istana Negara dan DPR RI pada Senin, 29 Agustus 2022.

Unjuk rasa itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah yang akan kembali menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM.

Ketua Umum Korps HMI Wati (Kohati) Pengurus Besar HMI, Umiroh Fauziah mewakili suara perempuan Indonesia menyampaikan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM sama sekali tidak memihak kepada rakyat Indonesia.

“Menaikkan harga BBM sama dengan menaikkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Apa lagi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19.” Ungkap Umiroh

Tidak hanya itu menurutnya naiknya harga BBM akan menimbulkan efek domino, kemiskinan yang semakin meningkat, serta upaya negara untuk menumbuh kembangkan sektor UMKM akan terhenti. Dan bukan tidak mungkin pengangguran semakin merajalela akibat PHK dimana-mana.

Oleh karena itu, lanjut Umiroh, langkah yang semestinya diambil Pemerintah adalah fokus pada kebocoran subsidi yang selama ini terjadi sehingga alokasi subsidi BBM tidak tepat sasaran.

“Subsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat kalangan tidak mampu, pada kenyataanya lebih banyak dinikmati oleh kalangan elite misalnya penggunaan solar subsidi diindustri pertambangan. Jadi ada kebocoran subsidi yang terjadi selama ini yang membebani APBN kita” Kata Umiroh

Saat ini menurut Umiroh dengan mengacu pada data survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik, BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite persentase penggunaan untuk masyarakat yang berhak menerima hanya 20% sisanya dinikmati oleh orang-orang mampu.

“Jadi saat ini tugas pokok bagi pemerintah adalah memastikan pengalokasian subsidi BBM tepat sasaran. Bukan dengan menaikkan harga BBM karena hal itu akan semakin membebani masyarakat kalangan tidak mampu”, Jelas Umiroh. (GD)