Suara Indonesia News – Jakarta. Dalam rangka HUT ke 6, Vox Point Indonesia menggelar ‘Silaturahmi Kebangsaan’ dengan tema Bersatu Membangun Negeri, Berkarya Merawat Kebhinekaan” dan Sub Tema, “Bertumbuh Berkontribusi dan Bersinergi Merajut Keberagaman demi Gereja dan NKRI, hari ini, Senin (23/05) di Hotel Novotel Cikini, Jakarta Pusat.

Lagu Indonesia tanah air beta, tarian daerah dari Papua mewarnai awal acara yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hadir juga beberapa Pimpinan Parpol diantaranya Presiden PKS Achmad Syaiku, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan beberapa anggota DPR RI, DPRD. Terlihat hadir, anggota DPD RI dari Sulawesi Utara Maya Rumantir, beberapa pengamat politik, dan berbagai pimpinan ormas, termasuk pimpinan Ormas yang tergabung dalam Aliansi Perdamaian dan Keadilan (Perekad) yaitu; Ketua Umum API Brigjen (Purn) Harsanto Adi, Ketum MUKI Djasarmen Purba, Ketum Pewarna Yusuf Mujiono, Ketum PMKIT Louis Pakaila, Ketum PIM Dwi Urip Premono, Sekjen PPHKI Hasudungan Manurung.

Setelah penjelasan terkait sepak terjang Vox Point Indonesia sebagai Ormas Katolik yang perkenalan Pengurus Pusat dan Pengurus daerah baik yang hadir onsite maupun online, Acara dibuka dengan menyanyi lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Vox Point Indonesia, dilanjutkan doa lintas agama, dan sambutan-sambutan. Pemukulan Gong sebanyak lima kali oleh Romo Hans Jeharut Pr., Sekretaris eksekutif KWI Pusat, menandakan acara Silaturahmi Kebangsaan dibuka secara resmi.

Ketua Umum Vox Point’ Indonesia Handoyo Budhisejati dalam sambutannya menyampaikan keprihatinan atas berbagai permasalahan bangsa khususnya perpecahan bangsa akibat pilpres dan pilkada. Menyikapi ini, Vox Point Indonesia menyampaikan beberapa himbauan.

“Perkenankan Vox Point Indonesia menyampaikan beberapa himbauan; satu, hendaknya semangat serta rasa persatuan dan kesatuan sebagai penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman bagi kita semua,” sebut Ketum Vox Point Indonesia ini.

“Kedua, setiap pimpinan partai politik, pimpinan lintas agama, ormas, perkumpulan, institusi, paguyuban, komunitas dapat meneduhkan suasana sosial politik yang sedang tidak kondusif ini, dengan memberikan pengertian pada warga masyarakat dimanapun kita berada,” sebutnya lagi.

Pesan yang ketiga, Ketum Vox Point Indonesia yang juga Dewan Pengawas Pengurus Pusat Pewarna Indonesia meminta ketegasan dalam membuat peraturan untuk menjaga ujaran kebencian, serta tidak menjadi komoditas masyarakat yang dapat di politisasi demi kepentingan kelompok dan golongan yang bersifat parsial.

“Perlu peranan seluruh aparat penegak hukum untuk bertindak aktif dan tegas secara imparsial serta tidak memihak,” ujar Handoyo Budhisejati.

“Keempat, menjaga kerukunan antar warga sebagai sesama anak bangsa adalah sesuatu yang wajib kita lakukan bersama dan pemerintah harus bijak menghadapi dinamika politik yang terjadi ditengah masayarakat,” ujar handoyo lagi.

Pada poin kelima, disampaikan soal hukum yang harus jadi panglima demi keadilan masayarakat pencari hukum.

“Hukum harus menjadi panglima sehingga masyarakat pencari keadilan merasakan Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan,” tutup Handoyo mengakhiri sambutannya.

Pada sambutan yang lain, Rm. Antonius Suyadi Pr., sebagai Perwakilan Keuskupan Agung Jakarta, mengucapkan selamat ulang tahun ke 6 kepada Vox Point Indonesia sebagai organisasi katolik yang mewadahi umat katolik yang terjun dalam dunia politik.

“Semoga apa yang telah disumbangkan Vox Point Indonesia untuk membangun umat Katolik, untuk ambil bagian dalam pembangunan bangsa melalui politik yang bermartabat, taat berkonstitusi dan untuk kesejahteraan bersama. Anda mendasarkan iman yang kuat sebagai politisi katolik. Mari kita hormati keragaman kita satu dengan yang lain. Kita bangun persatuan bangsa yang baik dan mengisinya dengan hal yang baik untuk kepentingan bersama dan kelangsungan hidup bersama,” ungkap Romo Antonius.

Sementara Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta menyampaikan semangat entitas baru bangsa Indonesia yang unik dan perlu dijaga dalam semangat kebhinekaan tunggal ika. Menurutnya perbedaan adalah anugerah sementara bersatu adalah pilihan dan hasil kerja kita sehingga penting untuk bisa bersama-sama bekerja menjaga persatuan ini.

“Tentu dalam menjaga persatuan, menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Tapi tujuan dasarnya untuk persatuan ini tersu terjaga adalah hadirnya rasa keadilan sosial,” ungkapnya.

“Sangat sulit sekali membangun perasaan kesetaraan dalam ketimpangan. Sulit membangun perasaan persatuan didalam suasana yang timpang. Itu sulit sekali! Justru bangun perasaan kesetaraan, rasa keadilan, karena itulah cara kita untuk tetap menjaga persatuan,” uangkapnya lagi.

Lebih lanjut Anies mengatakan bahwa penting bagi kita semua yang berada dalam pemegang kewenangan untuk menomorsatukan hadirnya rasa keadilan. Karena dengan hadir rasa keadilan itu, maka yang berbeda-beda, bisa terus terjaga persatuannya karena ada rasa keadilan.

“Ini menjadi pesan bagi kita semua, dan kita harus rayakan perasaan persatuan ini sebagai kekuatan kita. Ada banyak bangsa yang jauh lebih bhineka tapi mereka tidak memiliki ikatan persatuan seperti kita. Ini adalah sebuah bekal yang harus kita jaga sama-sama. Warna-warni dari Indonesia ini hanya jadi indah Ketika ada persautan. Warna-warni itu tidak nampak indah kalau tidak ada persatuan. Dan persatuan bisa dipertahankan bila ada rasa keadilan sosial,” pungkasnya.

Persembahan marawis dari NU menghiasai acara Silaturahmi kebangsaan. Sementara talkshaw kebangsaan menjadi bagian akhir dari acara yang berlangsung secara hybrid ini. (GD)

Suara Indonesia News – Rumbai. Pramuka yang mempunyai kepanjangan dari Praja Muda Karana yaitu para pemuda yang suka berkarya merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk  menanamkan nilai pendidikan moral, etika, dan pembentukan karakter seorang siswa pramuka.

Hal ini melatar belakangi  Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Rumbai untuk  mengadakan kegiatan pembinaan Pramuka bagi warga binaan. (Selasa,24/05 2022)
Kegiatan yang  Bertempat di  lapangan Lapas Narkotika Rumbai ini juga merupakan salah satu  Program Pembinaan Kepribadian, kegiatan ini akan dilaksanakan rutin tiga kali dalam seminggu.

Kalapas Narkotika Rumbai, Robinson Perangin Angin di wakili oleh Erwin Siregar selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Anak didik dan Kegiatan Kerja  menyampaikan bahwa Latihan Pramuka merupakan salah satu upaya dari Lapas Narkotika Rumbai untuk menanamkan kedisiplinan, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dan bangsa Indonesia kepada para warga binaan.

“Latihan Pramuka ini rutin digelar tiga kali dalam seminggu dengan anggota sebanyak 45 (empat puluh Lima) orang narapidana dan dikarenakan masih menunggu dari ranting pramuka kecamatan Rumbai, maka latihan dilaksanakan secara mandiri “materi yang diberikan berupa Latihan Ketrampilan Baris – Berbaris, Tata upacara, pemberian motivasi, penanaman rasa cinta tanah air dan kebangsaan”, tutur erwin siregar.

“Terus lakukan program pembinaan kepramukaan yang mampu memberikan motivasi/menanamkan kedisplinan bagi para warga binaan agar mereka selama menjalani masa pidana tidak melanggar tata tertib dan kelak setelah selesai menjalani pidana tidak mengulangi perbuatan melanggar pidana”, tutup Erwin. (GD)

Suara Indonesia News – Indramayu. Babak lanjutan sidang perkara perusakan tanaman petani di lahan Jatitujuh yang diduga dirusak oleh tiga kepala desa dan empat warga sipil, kini memasuki tahap mediasi di Pengadilan Negeri Indramayu, Selasa (24/05/2022).

Namun mediasi yang dihadiri oleh ratusan petani dan tujuh (7) tergugat itu belum mendapatkan titik temu pada kedua belah pihak. Hal tersebut disampaikan oleh Deden Muhamad Surya selaku kuasa hukum penggugat kepada media. “Pada intinya, mediasi ini tidak ada titik temu. Jadi, dalam persidangan belum ada kesepakatan dikarenakan masih kuat pada pendirian masing – masing,”.

Ia juga merasa tidak mengerti mengapa pihak tergugat menolak mediasi karena tidak ada pembuktian. Menurutnya, dalam mediasi bukan berbicara siapa yang benar dan salah.
Meski demikian, kata Deden, hasil mediasi di persidangan kondusifitas para petani tetap terjaga dengan baik walaupun belum ada titik terang.

Sementara itu, Khalimi selaku kuasa hukum tergugat mengaku bahwa pihaknya sudah ada itikad baik dengan ikut hadir pada agenda mediasi.

Dikatakan Kahalimi “Dalam mediasi ini, dari pihak pengugat belum lengkap secara keseluruhan 142 orang, namun hanya 90-an lebih yang tercatat di daftar hadir. Dari pihak tergugat lengkap 7 itu hadir semua, artinya ada itikad baik,”. Namun, ia mengungkapkan bahwa keinginan penggugat melalui perwakilannya yang meminta ganti rugi materiil dan immateriil senilai lebih dari 5 milyar rupiah, ditolak oleh tergugat.

Setelah mediasi tanpa titik temu ini, akan dilanjutkan pada sidang perdana pada 31 Mei 2022 mendatang di Pengadilan Negeri Indramayu. (Toro)

Suara Indonesia News – Demak. Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono bersama pejabat utama Polres Demak meninjau lokasi banjir rob di wilayah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.

Menurutnya, dalam beberapa hari ini banjir rob menerjang ratusan rumah di wilayah pesisir Kabupaten Demak. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga disebabkan tingginya air laut.

Banjir rob mulai masuk ke permukiman warga pada hari Senin (23/5) kemarin, dengan ketinggian mencapai lutut orang dewasa.

“Berdasarkan informasi dari BMKG, banjir rob menerjang kawasan pesisir Kota Semarang dan kabupaten lain di kawasan pantai utara Jawa Tengah. BMKG menyebut penyebab banjir rob ini karena fenomena alam puncak pasang tertinggi,” kata Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono saat meninjau lokasi banjir rob di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Selasa (24/5/2022).

Budi melanjutkan, menyikapi imbauan BMKG bahwa gelombang air laut masih tinggi dalam beberapa hari kedepan, pihaknya akan berkerjasama dengan TNI, BPBD dan dinas terkait untuk menangani korban banjir rob di Kabupaten Demak.

“Hari ini kami turun kelapangan untuk membantu korban banjir rob di Kecamatan Sayung. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD dan PMI sudah disiapkan dalam penanganan bencana banjir rob di Kabupaten Demak. Untuk memenuhi kebutuhan warga juga sudah disiapkan logistik dan obat – obatan. Jika air kembali naik, nantinya warga akan di evakuasi ketempat aman,” ungkapnya.

Salah seorang warga Desa Sriwulan korban banjir, Agus menyampaikan diriinya sudah siap jika ada banjir rob susulan. Genangan air sudah mulai surut. Dia mengaku telah menyelamatkan barang-barang berharga.

“Kita sudah biasa kalau hampir masuk bulan Mei biasanya air rob akan tinggi. Namun banjir rob kali ini adalah yang tertinggi dari sebelumnya,” ujarnya. (Aro Ndraha)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Pemkab Cirebon meluncurkan aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Aplikasi ini merupakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, dan merupakan peluncuran aplikasi perdana di Provinsi Jawa Barat. Aturannya sesuai dengan yang diamanatkan Perpres Nomor 95/2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

“Implementasi SPBE menjadi hal mutlak dilakukan pemerintah. Kita harus terus mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu, SPBE menjadi kontrol kinerja lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia,” kata Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno, dalam acara Launching dan Diseminasi Sistem Srikandi yang Terintegrasi dengan Sertifikat Elektronik Pemerintah Kabupatrn Cirebon, di Hotel Apita, Selasa (24/5/2022).

Menurut Sekda, dengan adanya SPBE, maka seluruh kinerja pemerintah dapat terintegrasi dan transparan. Penerapan SPBE juga mampu memangkas biaya belanja TIK, waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu juga, dapat mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif.

“Sistem ini juga bisa  meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi bisa mengontrol semua kinerja lembaga pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, Kadis Kominfo Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan mengatakan, aplikasi Srikandi ini dikembangkan oleh ANRI. Mereka bekerja sama dengan Kemenpan RB, Kominfo dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Hal itu, sesuai dengan Kep MENPANRB Nomor 679 Tahun 2020, telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis dan dimandatkan untuk dapat digunakan sekuruh instansi pusat dan pemerintah daerah.

“Pemkab Cirebon berkomitmen mendukung penuh penerapan dan pengintegrasian Srikandi dalam sistem pemerintahan. Sehingga tujuan integrasi SPBE dapat tercapai dengan baik,” ungkapnya.

Menurut Nanan, diterapkannya aplikasi Srikandi ini, diharapkan dapat meningkatkan indeks nilai SPBE Kabupaten Cirebon. Maka dari itu, dibutuhkan peran serta dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah dan semua stakeholder terkait.

“Tujuan akhirnya adalah demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” jelas Nanan.

Sedangkan dalam persiapan penerapan aplikasi Srikandi, lanjutnya, telah dilakukan bimbingan teknis kepada para Arsiparis dan Pengelola Arsip perangkat daerah. Mereka nantinya dapat mengenal proses tata kerja aplikasi tersebut. Diharapkan, dapat segera diimplementasikan secara optimal.

Nanan juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga Arsip Nasional RI. Mereka sudah mendukung secara teknis, untuk memperlancar pelaksanaan Srikandi. Dirinya berharap, seluruh pejabat perangkat daerah segera memiliki sertifikat atau tandatangan elektronik, yang merupakan bagian dari aplikasi Srikandi.

“Saya berharap semua pejabat perangkat daerah segera memiliki sertifikat. Karena ini merupakan bagian dari aplikasi Srikandi,” tukasnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 71 peserta, terdiri dari 31 orang perwakilan dinas dan badan, serta 40 peserta lainnya adalah Camat. Untuk narasumbernya sendiri berasal dari Pusat Data dan Informasi Arsip Nasional RI. (Hatta)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. SKPD terkait diminta untuk serius menangani program kemiskinan yang sedang gencar dilakukan Pemkab Cirebon. Ini karena, mengentaskan kemiskinan bukan hanya tugas dinas sosial saja, namun tugas semua SKPD yang berhubungan dengan masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Cirebon, Imron, Selasa (24/5/2022).

Dalam acara monitoring dan evaluasi program kemiskinan di Kecamatan Sumber, Imron mewanti-wanti semua komponen untuk serius membantu program pengentasan kemiskinan tersebut. Bila semua element masyarakat ikut bergerak, maka perlahan namun pasti kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa ditekan.

“Saya meminta semua pihak, terlebih SKPD terkait untuk serius menjalankan program pengentasan kemiskinan. Setiap bulan harus ada peningkatan progres untuk persoalan ini,” ungkap Imron.

Menurut Bupati, saat ini Dinas Sosial sedang melakukan Verval data, supaya bisa mengetahui secara pasti jumlah warga miskin yang ada di Kabupaten Cirebon. Selama ini memang ada ketidaksesuaian data, mulai dari Puskesos dan Dinkes itu sendiri.

“Verval data sangat diperlukan, karena data akan sinkron. Ini kan, kita mulai dari Puskesos yang ada di desa, lalu naik ke kecamatan dan sinkron dengan data Dinsos,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Wabup Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu). Ayu menyebutkan, monitoring verval data masalah kemiskinan akan terus dilakukan Pemkab Cirebon. Kehadiran Pemkab sangat dibutuhkan, dan harus melakukan intervensi supaya bisa mengambil langkah strategis.

“Pemkab harus melakukan intervensi langsung, supaya kantong-kantong kemiskinan bisa diketahui secara real. Ini supaya kami bisa segera mengambil langkah strategis menyelesaikan persoalan ini,” paparnya.

Kembali Ayu menyinggung tentang keinginan Pemkab Cirebon dalam mengentaskan kemiskinan. Pemkab sendiri mempunyai target supaya setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan. Minimal, bisa menekan angka kemiskinan sebanyak satu persen setiap tahunnya. Pasalnya, setiap bulan dipastikan pasti ada perubahan data orang miskin, karena banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

“Jadi verval data itu harus terus dilakukan, karena perubahan data setiap bulannya, itu pasti. Warga pasti ada yang meninggal. Disamping itu, secara ekonomi juga pasti ada perubahan. Disamping itu, akan ada warga yang pindah. Nah faktor ini kan harus terus dimonitoring,” ucap Ayu.

Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono menambahkan, banyak program yang sudah dikonsep Bappelitbangda dan tujuannya memang mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Skala besarnya adalah dengan mempercepat perizinan bagi investor yang akan masuk.

“Dengan mempercepat perizinan, otomatis investor bisa cepat berinvestasi. Lalu mereka membangun pabrik dan bisa menyerap tenaga kerja. Otomatis, lapangan kerja di Kabupaten bisa terserap,” kata Suhartono. (Hatta)