0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Untuk yang ketujuh kalinya, Kabupaten Cirebon berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Penyerahan WTP sendiri dilakukan di kantor BPK-RI Perwakilan Jawa Barat, Jumat (20/5/2020).

Dalam sambutannya, Bupati Cirebon, Imron mengatakan, Pemkab Cirebon menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Isinya, tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Pemerintah Daerah.

“Pemkab Cirebon telah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Laporan ini, kami sampaikan ke BPK-RI Perwakilan Jabar untuk dilakukan audit,” ungkap Imron.

Menurutnya, BPK Jabar, telah  melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021 melalui pemeriksaan interim. Pemeriksaannya sendiri dilakukan selama 25 hari, atau mulai tanggal 2 sampai tanggal 23 Februari 2022.

“Pemeriksaan terincinya dilaksanakan selama 33 hari kalender, mulai tanggal 22 Maret sampai tanggal 23 April 2022. Namun banyak kelemahan kami, sehingga masih ada  temuan-temuan yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan kedepan,” papar Imron.

Bupati menyebutkan, dalam menindaklanjuti temuan-temuan, pihaknya telah menyusun rencana aksi (action plan). Nanti dalam implementasinya akan memantau dan memonitor, agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu.

“Selama dalam proses audit, mulai dari entry meeting, exit meeting sampai dengan penyerahan hasil audit. Apabila terdapat tanggapan yang kurang dan menjadikan tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,” jelas Imron. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Tulangbawang, Lampung. Dalam rangka hari kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke-144 Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melaksanakan upacara  di lapangan Pemda Kabupaten Tulang bawang pada jum’at 20 mei 2022.

Upacara ini diikuti oleh Pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkup Pemerintah kabupaten Tulang Bawang, Pejabat pengawas, pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional serta ASN Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dan juga siswa-siswi tingkat SLTA Kabupaten Tulang Bawang.

Adapun upacara yang di pimpin oleh Sekertaris Daerah kabupaten tulang bawang mewakili Bupati Tulang Bawang menyampaikan amanat pesan dari  kementrian komunikasi dan informatika republik indonesia dengan menyampaikan pelaksanaan upacara, memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114 dengan tema ‘Ayo Bangkit Bersama’ yang dimana seruan ini agar kita bisa bangkit bersama dari pandemi Covid-19 yang sudah melanda dua tahun terakhir.

Dalam sambutan kementrian komunikasi dan informatika republik indonesia yang di sampaikan oleh Sekertaris Daerah Tulang Bawang  menyampaikan bahwa, bagaimana Semangat Boedi Oetomo yang bisa kita ikuti dan masih relevan untuk kita kontekstualisasikan pada kehidupan berbangsa saat ini dan memaknai kebangkitan nasional sebagai upaya kolektif untuk memperkuat persatuan bangsa ditengah krisis pandemi Covid-19 dan saat ini penanganan Covid-19 mulai membaik dan kembalinya aktivitas masyarakat secara normal sehingga mendorong kembali pemulihan perekonomian nasional.

Dalam sambutan Bupati Tulang Bawang Dr.Hj. Winarti,SE.,MH yang di wakili sekertaris daerah juga menyampaikan bahwa  Kabupaten Tulang Bawang sudah membuktikan melalui realisasi 25 Program BMW. Dengan 25 program BMW Tulang Bawang mampu bangkit, semakin maju, sejahtera dan pada Saat pandemi sangat bermanfaat dalam pemulihan ekonomi daerah dan nasional.

“Karenanya dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional ini, “Ayo Bangkit Bersama,” kita lanjutkan 25 Program BMW demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Tulang Bawang, serta berperan dalam pembangunan bangsa dan negara,” ujar Sekda Ir. Anthoni MM. mewakili Bupati Tulang Bawang. (Sifa)

0

Suara Indonesia News – Tulangbawang, Lampung. Penyerapan aspirasi masyarakat terkait Pembangunan Kabupaten Tulangbawang” Pendiri Forum Jurnalist Lampung (FORJIL) “Junaidi Amrin” bersama beberapa orang masyarakat kelurahan ujung gunung,Dan kelurahan Menggala tengah kecamatan Menggala TulangBawang Lampung pada Kamis malam di kediaman” Sarpudin Ali”jalan rintis PLN ujung gunung menggala, Jum’at 19/5/2022.

Dalam menyerap aspirasi masyarakat”Pendiri Forjilampung,Bersama beberapa masyarakat Menggala TulangBawang tersebut,Membicarakan Terkait kemajuan dan peningkatan mutu pembangunan kabupaten TulangBawang kedepan yang telah melahirkan dua kabupaten, TulangBawang barat dan kabupaten Mesuji yang jauh lebih maju dari pada TulangBawang induk;

Mungkin”Dua kabupaten TulangBawang barat dan kabupaten Mesuji memiliki tenaga ahli yang cukup handal di bidang pembangunan wisatawan dan lain-lain sehingga dapat menciptakan pembangunan yang baik dan tepat sasaran.

“Hasan Mursit” Mencontohkan,Perkembangan kabupaten TulangBawang barat di bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Wisata ini berdasarkan situasi dan nama tempat lokasi itu sendiri.Seperti Pembangunan Tugu Rato Dua Naga Bersanding,Memang dulunya di tempat itu Nama Rawa (Sungai) yang ada dekat Tugu Rato tersebut,jaman dahulu adalah Tulung Nagou (Rawa Naga) maka tepatlah bangunan yang ada Naga Bersanding, Ucap Hasan Mursit.

Dan Menurut Hasan” Lokasi Masjid Islamic Center TulangBawang barat,dahulu nya lokasi tersebut memang lahan nya seperti Rawa dan jarang ada pembangunan rumah di tempat lokasi itu sehingga timbulah sunyi dan sepi.Setelah Pemerintah Daerah TulangBawang Barat memiliki Ide dan Visi,Misi untuk meningkatkan mutu pembangunan kabupaten yang berjuluk”Ragem Sai Mangi Wawai”Lalu atas dukungan pemikiran tokoh adat dan tokoh masyarakat TulangBawang Barat di buatlah Masjid Islamic Center dan beberapa Icon tempat Wisatawan maka saat ini lokasi tersebut tidak sepi bahkan sudah di kunjungi berbagai masyarakat dari luar daerah.Kata Hasan Mursit kepada Junaidi Amrin.

Di tempat yang sama” Ansori Herwan”Juga mengatakan terkait kemajuan pembangunan kabupaten Tulangbawang kedepan,Agar meningkatkan mutu pembangunan yang lebih baik maka pemerintah kabupaten Tulangbawang dapat merombak jantung kota kabupaten Tulangbawang yang lebih baik dan sesuai harapkan masyarakat Tulangbawang terkhusus masyarakat menggala;

Di jantung kota Menggala banyak lokasi yang dapat di bangun oleh pemerintah daerah Tulangbawang di antaranya,Ada yang namanya Pulau Daging dan Kapal Cina,Makam,Buyut minak Sangaji,dan di bawah makam tersebut ada tempat pemandi kuda zaman dahulu halini

Bisa di buatkan Icon Wisata Pera Sejarah,Mungkin dengan izin beliau Buyut Minak Sangaji yang berkuasa di daerah Pulau Daging dan Kapal Cina yang berlokasi di Ujung Gunung kecamatan Menggala itu dapat terialisasi;

Di tambah lagi lokasi Pengaring kampung talang Tembesu kelurahan ujung gunung dapat di buatkan Ikon Wisata Gambar-gambar sejarah di lokasi itu di buatkan gambar patung orang sedang mengaring (Ngasah) senjata dan di sesuai kan sejarah di tempat itu sendiri

Menurut Ansori,Terkait lokasi karena milik masyarakat Peribumi.Pemkab Tuba melaui Kecamatan,Lurah,Tokoh Adat,Tokoh Masyarakat,Tokoh Pemuda,dan yang lainnya di undang untuk bermusyawarah mupakat agar bisa sama-sama mendukung Program pemerintah yang akan melestarikan keindahan alam yang ada di seputaran jantung kota kabupaten Tulangbawang;

Setelah rencana ini terjadi maka masyarakat TulangBawang bisa menikmati betapa indah nya wilayah jantung kota Menggala,sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tuba dapat bertambah dengan maksimal,Apa lagi di Cakat raya kecamatan Menggala timur ada berapa hektar lahan yang sudah di bayar oleh Pemkab tuba zaman orde Bupati Abdurahman Sarbini (Mance) bahkan sudah ada bangun rumah adat budaya tapi terbang kalai

Jadi harapan kami masyarakat menggala Khusus nya agar Pemkab tuba benar-benar membangun Kabupaten yang berjuluk”Sai Bumi Nengah Nyappur”ini dengan maksimal,Buat apa melontarkan anggaran perkelompok di kampung-kampung jika tidak ada hasilnya sehingga dana tersebut nyaris habis bak di telan bumi,Dan lebih baik di bangun kan di kantor yang saat ini terbang Kalai akibat rusak berat,Seperti Kantor Bandiklat di jalan lintas timur sekira (500)meter dari pasar baru Menggala,Kantor Kominfo yang lama,Kantor Pol PP yang lama itu membutuhkan anggaran yang cukup lumayan besar.ucap Ansori.kepada Pendiri Forjilampung. (Sifa)

0

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon, Imron, meminta semua element masyarakat untuk segera bangkit, setelah pandemi Covid-19 yang selama dua tahun melanda. Hal itu diungkapkan Imron saat memberikan sambutan pada upacara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-114 di halaman Setda Pemkab Cirebon. Dihadapan peserta upacara yang dihadiri unsur Forkopimda, seluruh SKPD dan element lainnya, Imron mengajak semua kalangan untuk tidak berleha-leha.

“Tema Harkitnas yaitu Ayo Bangkit Bersama, harus dipahami secara mendalam. Artinya, mari setelah pandemi ini kita bangkit bersama untuk membangun bangsa,” kata Imron, Jum’at (20/5/2022).

Menurutnya, Harkitnas yang ke-114 ini, hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai seremonial saja, namun perlu pemahaman mendalam. Gunanya, bisa memahami essensi sejarah kebangkitan nasional yang harus ditelaah dari sisi historis dibalik peringatan Harkitnas.

“Semangat persatuan yang digagas oleh Boedi Oetomo, diharapkan menjadi spirit dalam menghimpun kekuatan dan mencegah perpecahan bangsa. Boedi Oetomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional dan modern dalam sejarah pergerakan kemerdekaan,” ungkapnya.

Boedi Oetomo sendiri, lanjutnya, didirikan oleh Dr. Sutomo beserta para mahasiswa Stovia pada tahun 1908. Boedi Oetomo lahir untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain. Organisasilah sebagai cikal bakal pemersatu pergerakan di Indonesia dari yang bersifat kedaerahan.

“Pendahulu kita jelas-jelas sudah membentuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, pada era globalisasi seperti sekarang ini, tolong jaga terus persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkap Imron.

Imron menambahkan, dengan peringatan Harkitnas saat ini, upaya untuk bangkit dari keterpurukan akibat Pandemi, harus benar-benar dilakukan.  Semangat Harkitnas, harus menjadi acuan bagaimana masyarakat bisa kembali hidup normal setelah pandemi. Semangat Boedi Oetomo, harus menjadi acuan supaya masyarakat kembali bisa beraktifitas dengan tenang.

“Dengan peringatan Harkitnas ini, bisa menjadi pendorong masyarakat, khususnya warga di Kabupaten Cirebon. Teladan dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Boedi Oetomo harus ditiru. Kalau itu bisa dilakukan, maka kebangkitan masyarakat dalam segala hal, tidak akan ada kendala,” tukasnya. (Hatta)

0

Suara Indonesia News – Indramayu. Program Indramayu Cepat Tanggap (I-Ceta) yang merupakan satu dari 10 Program Unggulan Bupati Nina Agustina Da’i Bachtiar menjadi gerbang pembuka kebangkitan Kabupaten Indramayu.

Kabupaten yang berlokasi di Pantura Jabar ini terus berbenah demi menjamin pelayanan yang semakin baik kepada masyarakatnya.

Dengan tujuan, semua persoalan dapat secepatnya diselesaikan sehingga menjadi pemantik dalam pembangunan daerah dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar, S.H, M.H CRA mengatakan program I-Ceta merupakan salah satu ikhtiar atau upaya dari Pemkab Indramayu untuk bangkit dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

“Program I-Ceta merupakan program layanan untuk masyarakat dalam berbagai hal agar masyarakat bisa mendapatkan fasilitas maksimal dari pemerintah Kabupaten Indramayu,” kata dia.

Melalui momentum hari kebangkitan nasional (Harkitnas) 20 Mei, Bupati Nina mengajak seluruh elemen untuk belajar dari sejarah dalam peringatan kebangkitan nasional.

“Perjuangan pahlawan di masa lalu dapat dimanfaatkan dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh dan terus berproses menjadi individu yang lebih berkualitas,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indramayu Drs. Aan Hendrajana M.,M.Si mengatakan, dengan program I-Ceta ini menjadi gerbang pembuka untuk kemajuan Kabupaten Indramayu.

Termasuk di momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional pada 2022 ini, dibawah kepemimpinan Bupati Indramayu Nina Agustina, ia optimis Kabupaten Indramayu bakal mampu bersaing dengan daerah-daerah yang sudah lebih dahulu maju.

“Kita terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan program I-Ceta ini,” ujarnya kepada awak media Jum’at (20/5/2022).

Dijelaskan Aan Hendrajana, masyarakat bisa mengadukan semua persoalan yang ada di wilayahnya, baik meliputi kebencanaan, orang sakit, rusaknya fasilitas, hingga kinerja pelayanan. Semua aduan yang masuk akan langsung direspon dan ditindaklanjuti.

Dalam pelaporan tersebut, masyarakat bisa melapor melalui tiga cara. Pertama, melapor secara langsung melalui Call Center Perangkat Daerah (PD), Kecamatan, BUMD, RSUD, dan Puskesmas. Nomor Call Center ini sudah disebarluaskan kepada masyarakat.

Call Center tersebut aktif 24 jam dan masyarakat bisa dengan mudah melapor kepada pemerintah daerah kapanpun dan dimana pun.

“Call Center di 27 Perangkat Daerah, 31 kecamatan, 2 BUMD, 3 Rumah Sakit Umum Daerah, 49 puskesmas, sudah kita sebar. Berikutnya akan menyusul Call Center di 317 desa/kelurahan,” ujar dia,

Disebarnya Call Center ke semua PD ini dan tidak terpusat menjadi satu bertujuan agar pelaporan dari masyarakat bisa lebih efektif dan bisa lebih cepat ditindaklanjuti.

PD yang memiliki tupoksi untuk menindaklanjuti pelaporan akan langsung bertindak melakukan upaya penanganan.

Misalnya, soal pelaporan kebencanaan, kata Aan Hendrajana, masyarakat bisa langsung melapor kepada BPBD Indramayu.

Di sisi lain, pemerintah daerah pun terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan pelatihan kepada admin atau customer service yang mengelola masing-masing call center.

Sehingga, masyarakat yang tengah melapor dapat merasa lebih nyaman dan mendapat pelayanan yang maksimal.

Selain melalui Call Center, kedua, masyarakat juga bisa melapor melalui laman SP4N Lapor dan Aplikasi Indramayu 1.

“Alhamdulillah berdasarkan monitoring dan evaluasi dari Kemenpan RB, Indramayu masuk 3 besar di Jabar dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat sejak adanya program I-Ceta,” ujar dia.

Lanjut Aan Hendrajana, untuk lebih mempermudah pelaporan, ketiga, masyarakat juga bisa mengadu melalui media sosial Diskominfo Indramayu, baik di Facebook maupun Instagram.

Walau baru berjalan 1 tahun, program I-Ceta ini rupanya sudah mendapat respon baik dari masyarakat.

Pada tahun 2021, total ada sebanyak 2.245 pelaporan masyarakat yang diterima. Semua laporan tersebut sudah ditindaklanjuti.

Sedangkan pada tahun 2022 ini, sejak Januari sampai saat ini tercatat sudah masuk sebanyak 183 pengaduan.

“Memang lebih sedikit pada tahun ini, tapi ini artinya Indramayu semakin bagus, karena semua kebutuhan masyarakat sudah terlayani dengan baik,” ucap dia.

Kedepan, pihaknya berharap, program I-Ceta di Kabupaten Indramayu bisa menjadi percontohan bagi daerah lain.

Hal ini sekaligus sebagai momen kebangkitan daerah, begitu pula secara nasional pasca meredanya pandemi Covid-19.

Ia juga optimis, semakin baiknya pelayanan bakal berpengaruh pada capaian kemajuan daerah.

“Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022 ini, Ayo Bangkit Bersama menuju Indramayu Bermartabat,” pungkasnya. (Dais)

0

Suara Indonesia News – Bengkalis. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis, H Adri bakal koordinasikan dengan pihak berwenang terkait kelebihan Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Tumpuan saat ini sudah dibeli oleh Kriston Agro, untuk dapat melakukan verifikasi sehingga sesuai dengan aturan dan izin yang berlaku.

“Terkait HGU dan IUP Kriston Agro yang telah membeli lahan perkebunan kelapa sawit ribuan hektar dari PT. Tumpuan di wilayah Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, yang masuk kedalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Rangau. Kita bakal koordinasi dengan pihak berwenang untuk dapat melakukan verifikasi biar sesuai dengan aturan dan izin yang berlaku,” tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bengkalis, Jemmy Dolly Winerungam mengakui belum mendengar berita tersebut.

“Kami belum mendengar berita tersebut. Coba kami cek dulu,” ujarnya singkat kepada Awak Media lewat pesan singkat WhatsApp, pada Jum’at, 20 Mei 2022

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, Mohammad Azmir menjelaskan, terkait adanya informasi mengenai Izin Usaha Perkebunan (IUP) berlaku atau tidak berlaku saat ini, kalau bisa dilaporkan secara tertulis.

“Kalau ada informasi bisa dilaporkan tertulis Pak, agar kita bisa dicek. Soal melebihi Hak Guna Usaha (HGU) doman dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), tapi kalau melebihi Izin Usaha Perkebunan (IUP) bakal kita cek, dan betul kita bakal perintahkan ke mereka untuk mengurus IUP perubahan. Masalahnya, tidak sesederhana itu mereka melakukan pengurusan bakal dilakukan penelitian nantinya terhadap kebun tersebut,” jelasnya.

Perkebunan andalan devisa penerimaan Negara di Sektor pertanian, untuk itu keberadaan usaha perkebunan perlu mendapat perhatian serius dari Negara. Keseriusan ini diwujudkan dengan regulasi setingkat undang-undang sebagai dasar dan acuan usaha perkebunan, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Lantaran menyangkut hajat hidup orang banyak terutama terkait dengan penggunaan lahan, maka pihak yang bakal melakukan usaha perkebunan di atas luas 25 hektar harus berbentuk badan hukum serta wajib memiliki izin usaha perkebunan dan hak atas tanah.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 disebutkan, “Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan”.

Ancaman ketidakpatuhan terhadap Pasal tersebut berupa ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (Tim/Mus)

0

Suara Indonesia News – Pekanbaru. Polda Riau menangkap dua orang pelaku terkait pengiriman Pekerja Migran lndonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia.

Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto, para pelaku itu yakni ES alias EP warga Rupat dan wanita berinisial SS warga Dumai serta ZP yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Sunarto menjelaskan, terbongkarnya sindikat pengiriman PMI ilegal itu setelah Ditreskrimum Polda Riau mengamankan 1 kapal pompong dan 1 speedboat 2 mesin yang hendak melansir atau membawa pekerja migran Indonesia di Dusun Selomang Baru, Desa Makeruh, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau pada Minggu lalu (15/5/2022) sekitar pukul 18.45 WIB.

“Pengungkapan berawal dari ditangkapnya 1 kapal pompong dan 1 speedboat 2 mesin milik ZP alias BK yang digunakan untuk melansir atau membawa pekerja migran Indonesia,” ujar Sunarto pada saat gelar konferensi pers Jum’at, 20 Mei 2022.

Pelaku ZP alias BK, sambung Sunarto, diketahui juga sebagai pemilik pompong dan speedboat sekaligus tekong yang membawa PMI ke Malaysia.

Saat penyergapan, ZP berhasil kabur dengan cara menabrakkan kapalnya menerobos hutan bakau dan melarikan diri. Namun polisi berhasil mengamankan ES alias EP, bertugas sebagai orang yang mencarikan penumpang speed boat (tekong darat)

“Upaya pengejaran yang dilakukan oleh petugas mengalami kendala gelapnya malam dan situasi medan hutan bakau,” kata Sunarto.

Pengembangan terus dilakukan dan keesokan harinya pada Senin (16/5/2022) sekitar pukul 17.20 WIB, tim berhasil mengamankan pelaku lainnya seorang wanita berinisial SS di Kelurahan Pelitung, Kecamatan Medang Kampai, Dumai.

“SS ditangkap saat sedang membawa makanan untuk para pekerja migran Indonesia yang ditampung dsebuah rumah kosong yang berada ditengah hutan,” ungkap Sunarto.

Di dalam rumah penampungan itu, tim menemukan 19 orang dengan rincian 3 orang merupakan warga negara Myanmar yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia.

Kurun waktu setengah jam kemudian, tak jauh dari lokasi penampungan awal, petugas kembali menemukan sebanyak 50 pekerja migran di sebuah ruko di Pelintung, Medang Kampai, Dumai, yang juga hendak diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal.

Penanganan ke 50 pekerja migran ini selanjutnya diserahkan ke Polres Dumai untuk dikembalikan ke tempat asal mereka.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah menjalankan aktifitas ilegal ini selama 5 bulan dan telah memberangkatkan ratusan orang pekerja migran Indonesia ke Malaysia.

Pelaku ES alias EP mengaku sebagai perekrut pekerja imigran atau tekong darat yang bertugas membawa ke Dumai menuju Rupat dan mendapatkan upah Rp 4,7 juta serta tambahan sebagai tekong laut.

Sedangkan SS berperan sebagai perekrut dan penampung PMI yang berasal dari Sulsel, NTB, Jawa, Aceh, Sumut serta WNA Myanmar.

“Ia menerima upah antara Rp 5 -13 juta sesui arahan tekong laut, untuk kemudian diberangkatkan menuju Malaysia menggunakan speedboat,” kata Sunarto.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 4 Jo Pasal 10 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TP Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta.

Narto minta kepada para pelaku pelaku pengirim pekerja migran ilegal untuk menghentikan aksinya, dan pihaknya tidak segan menindak siapapun yang terlibat didalamnya.

“Saya tegaskan kepada para pelaku, hentikan aktifitas ilegal itu. Polda Riau akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalamnya,” tegasnya. (Mus)

0

Suara Indonesia News – Gresik. Sebanyak 527 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat periode 1 April 2022.

Penyerahan SK tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Wakil Bupati Gresik Dra. Hj. Aminatun Habibah M.Pd didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman dan Kepala Badan Kepegawaian Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik, Khusaini, SE di Aula Mandala Bhakti Praja lantai IV Kantor Pemerintah Kabupaten Gresik, Jum’at (20/05/2022).

Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ir. Achmad Washil Miftahul Rachman MT. dalam laporannya menyampaikan, penerbitan SK Kenaikan Pangkat periode 1 April 2022 ini dilakukan dalam 2 gelombang sesuai dengan turunnya persetujuan teknis Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional (Kanreg) II Surabaya dikarenakan adanya masalah teknis terkait aplikasi di BKN Kanreg II Surabaya.

“Untuk gelombang pertama sudah diserahkan kepada masing-masing PNS yang menerima sejumlah 215 orang dan saat ini adalah gelombang yang kedua dan yang terakhir untuk periode 1 April 2022,” kata Sekda Achmad Washil.

Pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Gresik Dra. Hj. Aminatun Habibah M.Pd. dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan kenaikan pangkat sesuai dengan apa yang dikerjakan maupun golongan ruang masing-masing.

“Kepada PNS yang telah menerima SK kenaikan pangkat dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik yang baik, serta mengoptimalkan kinerja birokrasi sehingga berdampak pada pembangunan di Kabupaten Gresik,” ucap Bu Min.

Masih Bu Min menjelaskan, ini merupakan prestasi panjenengan semua yang tidak diberikan serta merta, “Namun dari hasil etos kerja, prestasi, kedisiplinan, dedikasi dan loyalitas panjenengan semua di instansi masing-masing,” jelasnya.

Mantan Kepala Sekolah SMK As’aadah, Ning Min juga mengajak ASN untuk tetap senantiasa berinovasi terus tingkatkan kinerja dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk melayani masyarakat Kabupaten Gresik.

“Mari kita layani masyarakat Gresik dengan hati sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ yang artinya Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain,” pungkasnya.

Adapun PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tersebut antara lain, struktural 274 sedangkan PNS Fungsional sebanyak 253 orang yang terbagi dalam beberapa golongan ruang. Golongan I sebanyak 2, Golongan II 97 orang, Golongan III 344 orang, dan Golongan IV sebanyak 84 orang. (Hari R)