Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Desa Gempol, kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, kini ramai kembali terkait pemerintah desa setempat prihal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang di nilai tidak sesuai prosedur yang berlaku, dan di duga ada pemalsuan dokumen di dalam proses tersebut. Hal ini di ungkapkan oleh ketua BPD desa Gempol H. Sambudi dalam sesi wawancara bertempat di kediaman nya. Senin (23/05-2022)

Hal tersebut di ketahui setelah ketua BPD yang di ketuai oleh H. Sambudi meminta salinan data rekomendasi baik dari kecamatan Gempol dan juga desa Gempol yang setelah di baca dengan teliti dan seksama terdapat beberapa keganjilan di dalamnya.

Dalam penulisan produk hukum itu tidak boleh salah karena nanti akan menyangkut keabsahanya,di dalam rekom plt camat menyebutkan sepanjang sesuai peraturan daerah kabupaten Cirebon no 22 th 2018 tentang perangkat desa,sepengetahuan kami bahwa di th 2018 perda kab Cirebon hanya sampe dengan no 13,dan terkait perangkat desa adanya di perbup no 22 th 2018 jadi rekom tersebut cacat hukum Krn dasar hukumnya menggunakan perda no 22 th 2018 sedangkan perdanya sendiri tidak pernah ada.

Yang pertama adalah dasar keputusan penetapan tersebut di nilai ngaco dan ngawur mereka menggunakan perda kabupaten Cirebon yang tidak pernah ada dan di tetapkan oleh pemerintah kabupaten Cirebon, perda yang tertulis berbunyi perda nomor 22 tahun 2018 sedangkan Perda di tahun 2018 hanya sampai dengan nomor 13 saja, dan isinya bukan mengenai tentang pemerintahan desa.

Yang semestinya pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa itu mengacu pada perbub nomor 22 tahun 2018 dan semestinya pembentukan panitia pemilihan perangkat desa di hadiri oleh ketua, sektaris, beserta anggotanya minimal dua pertiga anggota.

BPD seharusnya di minta pertimbangannya dan di libatkan dalam pemilihan bakal calon perangkat desa sesuai dengan perbub nomor 22 tahun 2018 pasal ke 13 kepala desa beserta BPD menyusun kerangka kegiatan dari mulai penyusunan kepanitiaan seleksi yang terdiri dari ketua sekretaris dan satu orang anggota, pengumuman tahapan pembukaan seleksi penyaringan dan penjaringan bakal calon perangkat desa, menerima dan meneliti berkas yang masuk dari para bakal calon perangkat desa, serta menyeleksi para bakal calon perangkat desa, dan melaporkan hasil dari seleksi tersebut kepada kepala desa meminta pertimbangan dari BPD desa.

Namun menurut ketua BPD desa Gempol H. Sambudi semua itu tidak di tempuh dan di duga ada rekayasa dalam proses tersebut, dan juga berkas tersebut tidak di tandatangani oleh dirinya selaku ketua BPD dan di cap sah BPD desa Gempol.

Yang kedua adalah adanya pemalsuan dokumen jatidiri terkait salah satu perangkat desa nya yang merupakan keponakan sedarah langsung dari sang kepala desa yang di mana di dalam aturan perbub nomor 22 tahun 2018 pasal 12 menerangkan dengan tegas bahwa saudara sedarah langsung tidak di perbolehkan untuk menjadi perangkat desa, dengan cara membuat surat peryataan bahwa yang bersangkutan bukan saudara sedarah langsung dari sang kepala desa dan surat tersebut bermaterai.

H. Sambudi meminta agar surat rekomendasi tersebut di batalkan dan di cabut karena telah cacat di mata hukum dan tidak sesuai dengan standar prosedur yang berlaku dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat serta sah sesuai perundang undangan yang berlaku. Tutup Sambudi.

Sampai berita ini naik belum ada klarifikasi dan tanggapan dari kepala desa Gempol karena sulit untuk di temui dan di hubungi. (Sendi)

Suara Indonesia News – Kabupaten Cirebon. Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon bisa ditekan, asalkan Verifikasi dan Validasi (Verval) data yang dihasilkan faktual. Untuk itu, saat ini Pemkab Cirebon sedang melakukan Verval pada masing-masing desa. Langkah lainnya, monitoring disetiap kecamatan harus terus dilakukan.

Demikian dikatakan Wabup Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu), saat monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Waled, Senin (23/5/2022). Ayu mengaku yakin, dengan adanya Verval dan langkah monitoring dari Pemkab Cirebon, akan menghasilkan single database yang valid.

“Saat diskusi tadi, ternyata ada selisih antara data DTKS dan data Puskesos tingkat desa. Ini kan harus segera disinkronkan, supaya datanya benar-benar valid. Kalau data sudah valid, berarti penerima bantuan memang real orang miskin,” ungkap Ayu.

Pemkab sendiri lanjutnya, mempunyai target supaya setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan. Setiap tahunnya, minimal bisa menekan angka kemiskinan sebanyak satu persen. Pasalnya, setiap bulan dipastikan pasti ada perubahan data orang miskin, karena banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.

“Perubahan data setiap bulannya, itu sangat pasti. Karena pasti ada yang meninggal. Mereka secara ekonomi juga pasti ada perubahan. Disamping itu, pasti ada warga yang pindah. Nah faktor ini kan harus terus dimonitoring,” jelasnya.

Ayu menyebutkan, data DTKS tidak bisa dirubah, meskipun pada kenyatannya secara ekonomi sudah berubah. Tapi, ketika menemukan kasus seperti itu, bantuan tersebut tidak bisa diberikan kepada mereka. Untuk itu, ada tiga skema menurunkan kemiskinan.  Skema tersebut adalah menurunkan pengeluaran, meningkatkan pendapatan dengan cara membuka lapangan pekerjaan, serta bagaimana intervensi Pemkab pada kantong-kantong kemiskinan.

“Skema tersebut sedang kita jalankan. Kita akan buka lapangan pekerjaan pada kawasan industri. Kami juga harus intervensi secara intens, supaya bisa mengetahui secara detail, dimana lokasi kantong-kantong kemiskinan itu berada,” paparnya. (Hatta)

Suara Indonesia News – Indramayu. Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan kerja Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kemenkumham Jabar) kembali dilanjutkan.

Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham yang dipimpin oleh Auditor Madya Erie Wijaya melakukan penilaian evaluasi terhadap 13 Satker Kemenkumham Jabar, pada Senin, 23/05/2022.

Kalapas Indramayu Beni Hidayat mengungkapkan Melalui strategi percepatan pembangunan zona integritas di lapas Indramayu pihaknya siap menyajikan proses birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

“Koreksi, saran, masukan dari tim penilai internal, segera kami implementasikan guna penyempurnaan pembangunan zona integritas di lapas Indramayu” ungkap Beni Kepada Wartawan

Diketahui, Dalam Desk Evaluasi tersebut setiap satuan kerja yang menghadiri penilaian adalah Tim Pokja dari Lapas Perempuan Bandung, Bapas Bogor, Bapas Bandung, Kanim Bandung, Lapas Indramayu, Lapas Majalengka, Bapas Cirebon, Lapas Cianjur, Lapas Sukabumi, Lapas Kuningan, Lapas Purwakarta, Lapas Sumedang dan Rupbasan Indramayu.

Melalui giat Desk Evaluasi ini seluruh Tim Pokja Kemenkumham Jabar memaparkan hasil Pembangunan ZI dalam bentuk inovasi dan program unggulan yang telah mereka laksanakan. Dari paparan yang disampaikan tersebut tim penilai memberikan beberapa masukan dan arahan kepada Satker terhadap kekurangan yang masih perlu diperbaiki.

selain itu tim penilai juga mengingatkan akan pentingnya pemenuhan data dukung sebagai bukti terlaksananya Pembangunan ZI di unit kerja masing-masing.

Dalam salah satu sesi pemaparan, Auditor Erie mengingatkan kepada Tim Pokja Satker atas pentingnya data perbandingan kinerja antara sebelum dan sesudah Perjanjian Kinerja, sebab dengan adanya perbandingan tersebut maka bisa diketahui apakah suatu Reformasi Birokrasi di Satker tersebut berjalan atau tidak berjalan. Erie juga menjelaskan bahwa ketiadaan peningkatan kinerja menunjukan Pembangunan ZI yang statis di suatu Satker.

Menutup sesi Desk Evaluasi, Erie dan tim penilai mengingatkan kembali kepada para Satker agar inovasi – inovasi yang mereka buat dirancang agar bisa terus berjalan tanpa henti dalam berbagai situasi dan kondisi. (Toro)

Suara Indonesia News – Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (23/5/2022). Perwakilan kedua instansi negara itu membahas kesiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Baru saja kami mendapatkan kehormatan, menerima kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi awal antara Komisioner KPU dengan jajaran kepolisian,” kata Sigit usai audiensi kepada wartawan.

Menurut  Kapolri Sigit, pesta demokrasi 2024 nantinya akan lebih kompleks dibandingkan sebelum-sebelumnya. Alasannya, kata Sigit, dalam Pemilu tersebut akan dilaksanakan pemilihan yang serentak, baik tingkat eksekutif maupun legislatif.

Oleh sebab itu, Sigit menyebut, dalam kesempatan audiensi ini, KPU memaparkan kepada pihak kepolisian mengenai seluruh tahapan dan proses pelaksanaan Pemilu 2024.

“Sehingga perlu persiapan yang lebih awal, dan tentunya terkait dengan proses pengamanan baik hal-hal yang bersifat administrasi sampai dengan hal-hal yang sifatnya pengamanan fisik di lapangan, mulai tahapan awal, pelaksanaan rangkaian kampanye, sampai dengan proses rekapitulasi. Dan tentunya proses tahapan pengamanan pada saat rekapitulasi di pusat dan tahapan yang lain, seperti adanya gugatan,” ujarnya Kapolri Sigit.

Dengan adanya koordinasi sejak dini dari pihak KPU, Sigit memastikan, pihak kepolisian di seluruh Indonesia siap melakukan pengamanan dan pengawalan di seluruh rangkaian tahapan Pemilu serentak tahun 2024.

Kapolri Sigit menekankan, dengan adanya komitmen dari pihak kepolisian, lembaga penyelenggara Pemilu dan instansi terkait lainnya, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan sebagaimana asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Tentunya kami dalam posisi yang siap mengamankan, sehingga semua tahapan Pemilu dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Karena semuanya bisa terselenggara dengan aman dan lancar,” ucap Sigit.

Kesempatan yang sama, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan bahwa tahapan awal Pemilu 2024 rencana akan dimulai pada 14 Juni 2022 mendatang. Ia pun menyebut, dalam pengalamannya, Pemilu selalu meningkatkan tensi perpolitikan di Indonesia. Sebab itu, Hasyim melakukan koordinasi sejak awal bersama dengan Polri.

“Sehingga dengan begitu, kita tahu semua yang namanya Pemilu dan Pilkada adalah area kontestasi politik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan. Tentu saja tensi politik akan makin tinggi, oleh sebab itu kami menginformasikan lebih awal dalam audiensi ini,” kata Hasyim.

Lalu dalam hal ini, Hasyim berharap peran dari aparat kepolisian dalam memastikan pengamanan dari seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu 2024. Mulai dari awal sampai dengan akhir ditingkat nasional.

“Tentu semua kegiatan tahapan, kepolisian terlibat aktif dalam pengamanan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024. Banyak hal dalam ruang lingkup dan kewenangan yang menjadi tugas kepolisian. Dan perlu kami komunikasikan, seperti untuk pencalonan diperlukan surat keterangan catatan kepolisian untuk semua calon misalkan itu, bagaimana mekanisme prosedurnya. Kemudian, yang lain-lain juga terutama yang berkaitan pengamanan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024,” papar Hasyim.

Hasyim pun menyampaikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang telah berkomitmen untuk mendukung memastikan seluruh rangkaian Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar.

“Terima kasih kepada Bapak Kapolri beserta jajaran kami diterima dengan baik dalam pertemuan tadi. Melalui pak Kapolri disampaikan Polri siap dan) berkomitmen untuk mendukung pengamanan pemilu. Karena kami meyakini KPU dalam menyelenggarakan Pemilu tentu tidak bisa berjalan sendiri harus mendapatkan dukungan, kerja sama dengan berbagai pihak dalam hal ini termasuk Polri. Terima kasih pak kapolri atas dukungan dan komitmen kerja sama dan bantuan kepada KPU,” tutup Hasyim mengalhiri. (Aro Ndraha)

Suara Indonesia News – Jakarta. Dua srikandi TNI AD yang tergabung dalam Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) Sertu (K) Ni Kadek Anny Pandini dan Sertu (K) Huswatun Hasanah, berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan menyumbangkan medali perak bagi Indonesia pada pergelaran Sea Games ke 31 di Vietnam.

Anny (panggilan Ni Kadek Anny Pandini) yang saat ini berdinas di Kodam IX/Udayana, menyumbangkan medali perak saat turun di Nomor Beregu Campuran. Selain turun di Nomor Beregu Campuran, pada Sea Games ini, Anny juga turun di kelas 57 kg putri, namun pada kelas ini Anny harus mengakui ketangguhan pejudo tuan rumah Vietnam Nguyen T saat perebutan tempat ketiga.

Sebelumnya berbagai prestasi di cabang Judo telah diraih oleh wanita kelahiran Denpasar 29 tahun lalu itu, baik tingkat nasional maupun internasional, seperti menyabet dua emas sekaligus pada dua nomor pertandingan berbeda pada Sea Games ke 30 yang lalu di Filipina dan belum terkalahkan dalam catatan empat kali penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON).

Sedangkan medali perak yang disumbangkan Atun (panggilan Huswatun Hasanah) diraih pada cabang olahraga tinju putri kelas 60 kg, setelah ditaklukkan Tran Linh petinju tuan rumah Vietnam.

Prestasi membanggakan juga telah ditorehkan wanita yang berdinas di Pusat Peralatan TNI AD (Puspalad) ini, seperti medali perunggu pada Sea Games 2019, dan menjadi wanita Indonesia pertama yang mampu menembus final di Kejuaraan ASBC Asian Elite Boxing Championship dan meraih medali perak.

Atas keberhasilan itu, TNI AD melalui Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna di Mabesad, Senin (23/5/2022), menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya   karena keberhasilan kedua atlet wanita tersebut turut mengharumkan nama baik TNI AD, bangsa dan negara.

“Semoga keberhasilan kedua srikandi TNI AD tersebut dapat menjadi motivasi bagi atlet yang berasal dari Prajurit TNI AD untuk meraih prestasi yang dapat mengharumkan nama baik TNI AD, bangsa dan negara ke depannya, ” pungkas Tatang.  (Aro Ndraha)

Suara Indonesia News – Pekanbaru. Lapas Narkotika Rumbai melakukan vaksinasi bagi Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersinergi dengan Koramil 01 Rumbai dan Polsek Rumbai, bertujuan untuk meningkatkan herd immunity dilingkungan Lapas Narkotika Rumbai, Senin (23/05-2022).

Vaksinasi ini dilakukan pada 48 Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan diberikan dosis pertama, kedua maupun ketiga serta petugas yang belum mendapatkan dosis ketiga.

Sama seperti kegiatan vaksinasi sebelumnya, sebelum dilaksanakannya Vaksinasi, WBP mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali dengan pengecekan suhu tubuh, melakukan pendaftaran, skrining, kemudian dilakukan suntik Vaksinasi dan diakhiri dengan observasi pasca diberikannya vaksin. (GD)

Suara Indonesia News – Gresik. Suasana ceria terpancar di wajah anggota Polres Gresik saat apel di halaman Mapolres Gresik, Senin (23/5/2022) pagi. Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis, SH, SIK, MSi., setelah memberikan penekanan tugas kedepan dilanjutkan memberikan kado kepada anggota yang berulang tahun bulan Mei.

“Lakukan Harkamtibmas dan utamakan kekeluargaan baru melakukan penegakan secara Hukum,” kata Kapolres Gresik AKBP Azis.

Lulusan Akpol 2002 sebagai pemimpin atau Komandan bapak dan keluarga menyampaikan selamat dan semoga barokah serta panjang umur.

“Dalam bekerja harus ada perencanaan baik pekerjaan maupun karier, wariskan kebaikan pada penerus kita,” pesan Kapolres Gresik AKBP Azis.

Sebanyak 71 anggota Polres Gresik merayakan hari ulang tahun (HUT) di bulan Mei 2022. Para anggota mendapat surprise  langsung bersama Kapolres Gresik AKBP Mochamad Nur Azis.

“Selamat ulang tahun untuk anggota yang bertambah usia di bulan Mei ini. Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan dan umur yang diberikan memberi keberkahan dan kebermanfaatan,” ujar AKBP Nur Azis. (Hari R)